Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sembiring, Anasthasia Frecilia Dora
Tanggung jawab notaris atas pembatalan perubahan anggaran dasar PT dengan alasan adanya surat kuasa yang cacat kehendak (studi kasus putusan PTUN Nomor: 158/G/2012/PTUN-JKT Mahkamah Agung Republik Indonesia) = Responsibility of notary on revocation of amendment of articles of association of pt with reason for existence of power of attorney of defense (case study of administrative court decision number 158/G/2012/PTUN-JKT supreme court of the Republic of Indonesia) / Anasthasia Frecilia Dora Sembiring
" ABSTRAK
Notaris merupakan Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Profesi Notaris pada saat ini menjadi sangat penting karena Notaris oleh Undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu alat pembuktian berupa akta otentik yang pada intinya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk semua orang yang membutuhkan suatu alat pembuktian untuk keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan usaha. Pembuatan akta otentik bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan serta ... "
2017
T47615
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ryana Permata Sari
Kekuatan pembuktian akta notaris yang terkait pemalsuan tanda tangan : studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 88/PEN/PDT/2011/PT.BTN = Probative force of notarial deed which related to signature forgery : case study of Banten High Court Verdict Number 88/PEN/PDT/2011/PT.BTN
" Akta otentik merupakan salah satu alat bukti tertulis. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Tetapi akta notaris dapat dapat memiliki cacat yuridis yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahan akta tersebut. Pada prakteknya sering terjadi suatu akta notaris dimintakan pembatalannya dimuka pengadilan. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam tesis ini membahas mengenai dua permasalahan, yaitu mengenai kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat secara melawan hukum dan akibat hukum dari ... "
Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39085
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vanny Soraya
Prinsip Kehati-hatian sebagai Norma Etik Notaris dan PPAT dalam Pembuatan Akta yang Menyebabkan Terbitnya Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 PK/PDT/2016) = Principle of Precaution as Norms of Ethics for Notary and PPAT in The Establishment of Deed Resulting in The Issue of Double Certificate (Case Study of Supreme Court Decision Number 143 PK/PDT/2016).
" ABSTRAK
Pembatalan akta notaris dalam sengketa perdata di Surabaya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 PK/PDT/2016). Prinsip kehatihatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib dilaksanakan oleh Notaris dan PPAT dalam menjalankan jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Notaris dan PPAT dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, tanggung jawab Notaris dan PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh Pengadilan, dan implikasi terhadap akta yang dibatalkan. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi ... "
2017
T48958
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurul Dwi Insani
Implikasi dan perlindungan hukum bagi Notaris/PPAT sebagai tergugat atau turut tergugat dalam pembatalan Akta Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 15/PDT.G/2018/PN.TNG = Implication and legal protection of Notary/PPAT as Defendant or Co-Defendant in the Cancellation of Deed in Tangerang District Court Decision Number 15/PDT.G/2018/PN.TNG
" ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Jual Beli, serta implikasi dan perlindungan hukum bagi Notaris/PPAT sebagai Tergugat/Turut Tergugat dalam pembatalan akta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.15/Pdt.G/2018/PNTng. Notaris/PPAT berkewajiban dalam mencari kebenaran formil suatu akta, namun tidak terlepas berperan mencari kebenaran mateiil akta. Dalam membuat akta menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian berdasarkan Pasal 16 (a) UUJN dan Pasal 34 Perka BPN No.1/2006. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Verawati Gunawan
Pembatalan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 November 2015 Nomor 1738/K.PDT/2015 = The deed cancellation decision of extraordinary shareholders general meeting : case study the verdict of Supreme Court of The Republic of Indonesia dated 26 November 2015 Number 1738/K.PDT/2015
" Tesis ini membahas mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yang seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tersebut yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi para pihak, dan membahas mengenai pembatalan akta autentik, khususnya akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan seorang Notaris yang merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T49444
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Witsqa Silmi Rachmani
Pembatalan Akta Jual Beli Tanah karena tidak dipenuhinya janji pihak ketiga membayar kompensasi atas jual beli : studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 14/PDT.G./2017/PN.CMS. = The Revocation of the Land Sale and Purchase Agreement made by PPAT because the third party has not fulfilled paying the compensation for the sale and purchase of land rights : desicion study District Court of Ciamis Number 14/PDT.G/2017/PN.CMS.
" ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai pembatalan akta jual beli tanah karena tidak dipenuhinya janji pihak ketiga untuk membayar kompensasi atas jual beli hak atas tanah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kekuatan hukum akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam rangka mencapai kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi para pihak; keterlibatan pihak ketiga dapat membatalkan akta jual beli tanah; dan implikasi hukum pembatalan Akta PPAT berkaitan dengan Putusan Nomor 14/PDT.G/2017/PN.CMS. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library