Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Vicky Darmawan A.P.

Prinsip Business Judgement Rule Pimpinan/Direksi Operator Investasi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Investasi Pemerintah = Principles of Business Judgment Rule for Leaders/Directors of Government Investment Operators in the Implementation of Government Investment

" Tesis ini membahas terkait prinsip business judgement rule yang akan memberi perlindungan hukum pimpinan/direksi Operator Investasi Pemerintah dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah. Investasi Pemerintah merupakan hal yang baru yang diterapkan di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (PP No. 63/2019), yang secara operasional dilaksanakan oleh Operator Investasi Pemerintah (OIP). Dalam menjalankan Investasi Pemerintah, OIP berpotensi menghadapi risiko investasi. untuk melindungi pimpinan/direksi OIP dari pertanggungjawaban hukum atas kerugian tersebut, PP No.63/2019 mengadopsi ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mohamad Alvin Alvano

Kepastian hukum dalam penerapan business judgement rule berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagai upaya mencegah kriminalisasi terhadap direksi : studi kasus putusan nomor 41 PK/Pid.Sus/2015 = Legal certainty of business judgement rule application based on law numner 40 year 2007 of limited liability company as an effort to prevent criminalization against the directors : case study decision number 41 PK/Pid.Sus/2015

" Business Judgement Rule merupakan aturan yang memberikan kekebalan atau perlindungan bagi manajemen perseroan dari setiap tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari transaksi atau kegiatan yang dilakukan olehnya sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan standar kehati-hatian dan itikad baik. Prinsip Businnes Judgment Rule secara implisit diakomodir di dalam Pasal 92 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang bertujuan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46932

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Indita Fardhani Malfian

Penegakan prinsip business judgement rule terhadap keputusan direksi perseroan analisis kasus keputusan pemberian fasilitas pembayaran pesawat terbang kepada PT Mandala Airlines oleh direksi PT PANN Persero = The enforcement of business judgement rule principle against the decision of the board of directors of the company case analysis of the decision to grant aircraft financing facility to PT Mandala Airlines by the board of directors of PT PANN Persero

" ABSTRAK
Nama : Indita Fardhani MalfianProgram Studi : Hukum EkonomiJudul : Penegakan Prinsip Business Judgement Rule Terhadap Keputusan Direksi Perseroan Analisis Kasus Keputusan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Pesawat Terbang Kepada PT Mandala Airlines oleh Direksi PT PANN Persero Tesis ini membahas perihal prinsip business judgement rule sebagai suatu prinsip dalam hukum perusahaan yang memberikan perlindungan bagi Direksi atas keputusan bisnis yang tidak dibuatnya secara mandiri. Ditengarai PT PANN Persero merupakan BUMN Persero dengan core business dibidang usaha ... "

2017

T47896

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Samosir, Neyni

Kebijakan dalam proses pengadaan barang dan jasa di PT PLN Persero berdasarkan prinsip business judgement rule = Policy in the process of the procurement of goods and services of PT PLN Persero based on the principle of business judgement rule

" ABSTRAK
Luasnya lingkup keuangan Negara berpotensi menyebabkan pemahaman kerugianBUMN merupakan tindak pidana korupsi. Menurut teori transformasi kekayaan Negarapenyertaan modal negara pada BUMN telah bertransformasi menjadi kekayaan BUMN.PT PLN Persero sebagai perseroan terbatas memberlakukan ketentuan Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termasuk prinsip Business JudgementRule dalam Pasal 97 sebagai perlindungan hukum atas pertanggungjawaban keputusanbisnis yang mengakibatkan kerugian perusahaan. Suatu ukuran Business Judgment Ruleadalah kerugian yang timbul bukan karena kesalahan/kelalaian direksi, direksi beritikadbaik dan penuh kehati-hatian untuk ... "

2018

T51442

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Br Ginting, Dewi Maya

Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Dalam Melaksanakan Kegiatan Perkreditan Dengan Menganut Prinsip Kehati-hatian Pada Kasus Dugaan Tindak Pidana Perbankan di Indonesia = The Implementation of Business Judgment Rule Principles in Credit Activities by Adhering to the Prudential Principle in the Case of Alleged Banking Crimes in Indonesia.

Dalam arti yang lebih kompleks sekaligus sederhana, abuse (abnormal use) of power dapat dimaknai sebagai sebuah akibat dari gagalnya pengendalian internal (internal control). Di dalam industri perbankan sendiri, prinsip kehati-hatian (prudential principle) merupakan patokan utama dalam pembentukan dan pemeliharaan hubungan antara Bank dengan masyarakat. Kendati direksi dan komisaris memikul tanggungjawab hukum dengan porsinya masing-masing, namun terdapat batasan-batasan tertentu mengenai kapan direksi dan komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas risiko dari keputusan atau tindakan pengawasan yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ginting, Dewi Maya Br.

Penerapan prinsip business judgement rule dalam melaksanakan kegiatan perkreditan dengan menganut prinsip kehati-hatian pada kasus dugaan tindak pidana perbankan di Indonesia = The implementation of Business Judgment Rule Principles in Credit Activities by Adhering to the Prudential Principle in the Case of Alleged Banking Crimes in Indonesia.

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Heriyanto Citra Buana

Penerapan Doktrin Corporate Law Dalam Badan Usaha Milik Negara Studi Kasus Putusan Perkara Garuda Indonesia = Application of the Doctrine of Corporate Law in State-Owned Enterprises Case Study of the Decision on the Garuda Indonesia Case

" Penelitian tesis ini difokuskan pada penilaian penyalahgunaan kewenangan serta penerapan Doktrin Corporate Law dalam menganalisis kasus Badan Usaha Milik Negara. Bentuk peneliitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dan menggunakan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitiannya adalah dalam menjalankan Perusahaan Direktur Badan Usaha Milik Negara telah terikat dalam berbagai aturan melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Direksi dalam menjalankan pengurusan di Perseroan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Jemarut, Wihelmus

Penerapan doktrin duty of care dan business judgment rule dalam putusan nomor: 428/PDT.G/2013/PN.JKT.PST = The implementation of doctrine duty of care and business judgment rule in case no. 428/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

" Ada dua pertanyaan dasar yang diuraikan dalam tulisan ini. Pertama, bagaimana pelaksanaan kewenangan Direksi dalam batasan doktrin "duty of care" dan "business judgement rule" Kedua, bagaimana penerapan "duty of care" dan "business judgment rule" dalam perkara No. 428/PDT.G/2013/PN.JKT.PST? Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni doktrinal, perundang-undangan dan kasus. Kesimpulan dari tulisan ini, yakni, pertama, doktrin duty of care merupakan dasar berlakunya doktrin "business judgment rule". Direksi mendapat perlindungan hukum ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46967

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian