Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis strategi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam memperjuangkan hak asasi manusia bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan mendorong perubahan Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. UU ini perlu dilakukan perbaikan karena di dalamnya sangat minim aturan yang berperspektif HAM bagi TKI. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, dan kerangka pemikiran strategi gerakan sosial transnasional (Transnational Social Movement) Sidney Tarrow dan Donate Della Porta sebagai alat analisa, yang berfokus pada proses difusi, domestikasi, dan eksternalisasi. Penelitian ini menemukan bahwa SBMI merupakan aktor non negara dengan model gerakan sosial bersifat transnasional dalam upaya mendorong perubahan Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. SBMI menggunakan dua strategi utama gerakan sosial transnasional, yaitu (1) SBMI berkoalisi dan berjejaring dengan Jaringan Buruh Migran (JBM) di level domestik, dan (2) SBMI berkoalisi dan berjejaring dengan Human Right Working Group (HRWG) dan Migran Forum in Asia (MFA). Setiap tahapan proses (difusi, domestikasi, dan eksternalisasi) mendorong terbentuknya koalisi gerakan sosial transnasional dalam merubah undang-undang nomor 39 tahun 2004. Gerakan sosial SBMI didominasi oleh gerakan-gerakan sosial yang berskala domestik. Meski demikian dalam membangun gagasan dan ide gerakan sosial SBMI dipengaruhi oleh ide dan gagasan yang berkembang di level internasional. Dalam kasus ini mengadopsi esensi Konvensi Migran 1990 dan Konvensi ILO 189 dalam gerakan medorong perubahan undang-undang nomor 39 tahun 2004.

---

The research analyses Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) strategies in encouraging the Indonesia Law number 39/2004 on Placement and Protection for Indonesian Migrant Workers Overseas. This movement happen is because of the Indonesian Law have minimum of human right essence for Indonesian migrant workers. This research used qualitative method with study case research, and used Sidney Tarrow and Donate Della Porta theoretical frame work about transnational social movement, with process of diffusion, domestication, and externalization.

The research found that SBMI is non state actor with transnational movement model in encouraging the Indonesian Law. SBMI use two main strategies are Jaringan Buruh Migran (JBM) or Migrant Workers Network is SBMI`s coalition on domestic level, and Migrant Forum in Asia (MFA) and Human Right Working Group (HRWG) is SBMI`s coalition in international level.

All process (diffusion, domestication, and externalization) encouraging to transnational social movement in revising the Indonesian Law. SBMI`s social movement is dominated by action of movement in domestic level. But it was influenced by idea and social movement that located in international level. In this case, the movement encourages to adopt the Migrant Convention 1990 and ILO Convention number 189 in SBMI social movement."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang manajemen migrasi buruh di Indonesia yang dalam penelusuran penelitian ini diidentifikasi dominasi perspektif neoliberalisme. Adapun definisi neoliberalisme dalam penelitian ini merujuk pada doktrin ekonomi yang mempromosikan ideologi pasar melalui deregulasi keuangan, privatisasi, liberalisasi, dan penggerusan terhadap perlindungan sosial dan sistem kesejahteraan. Melalui konteks tersebut, sering diasumsikan bahwa Negara sedang mengalami penyusutan dan tunduk pada kepentingan kapital. Penelitian ini memfokuskan pada penelusuran sejumlah paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Menggunakan analisis Govermentality, penelitian ini menawarkan cara pandang lain di mana neoliberal memungkinkan negara untuk mengalami transformasi politik yang merestrukturisasi relasi kuasa dalam masyarakat serta telah terjadi pendelegasian sebagian fungsi penegakan kebijakan migrasi ke aktor swasta oleh negara. Melalui skenario triple win, manajemen migrasi buruh global yang mewujud dalam bentuk tata kelola pemerintahan global melakukan pendisiplinan terhadap negara-negara pengirim buruh migran melalui agenda-agenda ekonomi, pembangunan, dan HAM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah intertekstualitas di mana yakni suatu konsep yang mensyaratkan bahwa teks bukan sebuah sistem yang berdiri sendiri melainkan sebagai sebuah produk diferensial dan historis, sebagai jejak dan penelusuran keberbedaan, karena teks dibentuk oleh pengulangan dan transformasi struktur tekstual lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa terjadi praktik neoliberalisme dalam manajemen migrasi buruh Indonesia yang dibuktikan dengan perangkat hukum yang lebih mendahulukan penempatan ketimbang perlindungan dan pendelegasian sebagian sebagian fungsi penegakan kebijakan migrasi ke aktor swasta melalui keterlibatan PPTKIS. Selain itu ditemukan juga bahwa keterlibatan aktor non-negara/non-pemerintahan dalam upaya perlindungan yang melibatkan peran desa merupakan upaya untuk memastikan bahwa Indonesia tetap mengirimkan tenaga kerjanya yang murah dan dengan demikian berpartisipasi dalam sirkuit tenaga kerja global.

---

ABSTRACTThis thesis examines the management of labor migration in Indonesia which in the investigation of this study identified a dominant perspective of neoliberalism. Neoliberalism in this research refers to the economic doctrine that promotes marketplace ideology through financial deregulation, privatization, liberalization and declining of social protection and welfare systems. Through this context, it is often assumed that the state sovereignty is declining and is subject to the interests of capital. This research focus on tracing a number of policy packages issued by the Indonesian government such as Law Number 39 of 2004 and Law No. 18 of 2017. Using Govermentality, this research offer different point of view in which neoliberal allows the state to experience a political transformation that restructures power relations in society and has delegated in part the function of enforcing migration policies to private actors by the state. Throughout triple win scenario management of global labor migration embodied in the form of global governance disciplining migrant sending countries through economic, development and human rights agendas. The method used in this study is intertextuality that understands texts not as self contained systems but as differential and historical, as traces and tracings of otherness, since they are shaped by the repetition and transformation of other textual structure. This research finds that there is a practice of neoliberalism in the management of Indonesian labor migration as evidenced by set rule of law prioritizing placement rather than protection and partial delegation of some migration policy enforcement functions to private actors through involvement of Indonesian Private Employment Supplier Company PPTKIS . It is also found that the involvement of non state non government actors in protective measures involving village roles is an attempt to ensure that Indonesia keeps sending its cheap labor force and thus participating in the global workforce circuit."