Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
Tasya Josiewara
"
ABSTRAK
Ketentuan tentang transfer pricing di Indonesia diatur secara tegas dalam PMK 213/PMK.03/2016. Wajib Pajak yang telah memenuhi threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ketentuan tersebut, diwajibkan untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan menyelenggarakan transfer pricing documentation. PT FGD Indonesia adalah Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan induknya yakni FGDK Corporation Korea Selatan. PT FGD Indonesia memiliki peredaran bruto melebihi 50 miliar Rupiah, maka PT FGD Indonesia wajib untuk menyelenggarakan dokumentasi transfer ...
"
2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nanang Dwi Setiawan
"
Laporan ini membahas proses audit aset tetap PT EXPRESS yang merupakan perusahaan pengiriman barang untuk periode 31 Desember 2017. Proses audit mengacu pada Pedoman Audit KAP Wijaya yang telah sesuai dengan standar ISA. Selama proses audit, auditor melihat kesesuaian kebijakan akuntansi aset tetap PT EXPRESS dengan PSAK 16 dan PSAK lain terkait aset tetap kecuali untuk biaya pinjaman yang belum dikapitalisasi. Terdapat pula perubahan kebijkan metode penyusutan yang menyebabkan laba perusahaan meningkat. Secara keseluruhan, laporan ...
"
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Royyan Azizi
"
Keberadaan perusahaan dalam sebuah industri erat kaitannya dengan kemampuan perusahaan untuk bertahan terhadap shock yang terjadi, terutama pada perusahaan yang memiliki kewajiban kredit. Salah satu shock yang tersebut diantaranya krisis yang terjadi pada periode 2008-2009. Dengan menggunakan metode probability pada data rata-rata dari periode sebelum krisis sampai setelah krisis, penelitian ini membuktikan dengan adanya beban kewajiban kredit yang diproxy dengan rasio pembayaran bunga pinjaman mendorong kelompok perusahaan tertentu untuk bertahan.
The existence of a company in ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T49743
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tarigan, Ferona Novelina
"
ABSTRAK
Suku bunga pinjaman belum juga mengalami penurunan dalam beberapa tahun belakangan meski suku bunga acuan telah diturunkan beberapa kali oleh Bank Indonesia. Suku Bunga Pinjaman yang tinggi itu menyebabkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU mengindikasikan terjadinya praktik anti persaingan dalam berlangsungnya kegiatan industri perbankan. Praktik anti persaingan pada dasarnya merugikan pihak-pihak seperti masyarakat atau pelaku usaha lainnya. Dalam hal ini diketahui bahwa suku bunga pinjaman yang terus menerus tidak mengalami penurunan adalah instansi-instansi perbankan yang ...
"
2018
T49407
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mohamad Noor Fahriar Putra
"
ABSTRAK
Perlakuan biaya bunga pinjaman untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dalam hal Wajib Pajak memperoleh penghasilan berupa bunga deposito yang dikenakan PPh final haruslah berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ.4/1995, dimana aturan tersebut mengindikasikan adanya dugaan penempatan dana deposito yang berasal dari dana pinjaman bank, apabila hal tersebut terjadi maka biaya bunga pinjaman pada hakikatnya adalah biaya untuk mendapatkan penghasilan berupa bunga deposito yang dikenakan PPh final, sehingga tidak dapat dibebankan sebagai biaya. ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Bram Michael Joshua
"
Tidak semua masyarakat di Indonesia memiliki akses ke perbankan, sehingga timbul berbagai penghimpunan dana masyarakat yang berbasis lembaga keuangan non-bank dan lembaga keuangan lainnya yang dapat membantu permasalahan perolehan dana dari bank serta diikuti dengan sistem teknologi dan informasi yang mulai berkembang pesat di Indonesia. Salah satu bentuk yang muncul ditengah kebutuhan masyarakat dalam akses perolehan dana, yaitu peer-to-peer lending.
Akhir - akhir ini ramai diberitakan oleh media bahwa muncul masalah terkait penetapan suku bunga Peer-to-peer ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dzulfan Hidayat
"
Dalam rangka melanjutkan proyek pembangunan PLTU, PT DZ Indonesia mengalami kondisi luar biasa yang mendorong perusahaan mengajukan pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Akan tetapi, sesuai dengan ketentuan yang ada, transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa wajib menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dengan demikian, penelitian bertujuan untuk menganalisis apakah transaksi pinjaman afiliasi yang dilakukan oleh PT DZ Indonesia telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Selain itu, penting juga untuk mengetahui hambatan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dilasari Nur Budiastiti
"
Transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa merupakan salah satu bentuk praktik transfer pricing dengan menetapkan harga transfer internal dalam satu grup usaha, seperti transaksi pembayaran biaya bunga pinjaman yang diangkat pada penelitian ini. Pengujian tingkat suku bunga diawali dengan menganalisis substansi transaksi untuk memastikan transaksi yang dilakukan adalah transaski pinjaman. Selanjutnya dilakukan penilaian kelayakan kredit peminjam, mengevaluasi ketentuan pinjaman, dan mengestimasi kewajaran tingkat bunga pinjaman berdasarkan suku bunga pasar wajar. Penilaian kelayakan kredit dapat ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Desti Satrio Pambudi
"
Dilatarbelakangi oleh penerapan SAK ETAP yang baru berjalan pada entitas tertentu. Bertujuan menganalisis pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) atas ketentuan revaluasi aset tetap dan biaya bunga pinjaman bagi pengguna SAK ETAP. Pendekatan dan jenis penelitian ialah kualitatif, deskriptif, cross sectional, murni, serta menggunakan literatur dan wawancara. Hasilnya, kewajiban PPh atas revaluasi aset tetap pengguna SAK ETAP adalah sama seperti Wajib Pajak Badan lainnya (SAK non-ETAP), mulai dari prosedur administratif, kewajiban PPh final, hingga sanksi PPh ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S57115
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library