Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lingkup perdagangan saham yang pernah terjadi pelanggaran oleh pihak pialang yang sulit untuk dibuktikan karena adanya peraturan yang belum memadai. Munculnya perselisihan antara Investor dan pemilik modal yang tidak langsung dapat bertemu yang harus dijembatani oleh seorang pialang dalam perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta. Upaya ini merupakan suatu hal yang mutlak dalam perdagangan saham di Bursa efek Jakarta yang merupakan salah satu cars menghimpun dana, pasar modal dapat memerankan peran panting dalam suatu perkembangan ekonomi karena pasar modal dapat memiliki beberapa fungsi diantaranya menghimpun dana msyarakat sumber pembiayaan yang murah mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan altematif investasi bagi pars pemodal.Didalam melakukan kegiatan pedagang perantara efek harus mampu bekerja sesuai ketentuan dalam Undang-undang karena lingkup obyek kegiatanya perantara pedagang efek adalah tentang surat berharga, saham dan obligasi. Pialang diperlukan karena kemarnpuannya untuk memberikan informasi yang benar dan layanan yang sebaik baiknya kepada calon investor, masyarakat yang ingin membeli atau rnenjual efek dengan melalui beberapa pasar kemampuan pialang diukur dengan pengetahuan yang luas terhadap efek-efek dan cars menilai pasar, teknik, perdagangan di dalam dan diluar bursa, dasar ekonomi moneter dan ilmu pengetahuan secara luas dalam bidang elektronik, komputer teknologi baru, selain itu pialang harus memiliki juga kejujuran dan pengalaman yang cukup lama mengenai baik dan benar. Dalam kegiatannya pialang harus bertanggungjawab atas transaksi yang dilakukan berkaitan dengan efek."

"Brokers, Voters, and Clientelism addresses major questions in distributive politics. Why is it acceptable for parties to try to win elections by promising to make certain groups of people better off, but unacceptable - and illegal - to pay people for their votes? Why do parties often lavish benefits on loyal voters, whose support they can count on anyway, rather than on responsive swing voters? Why is vote buying and machine politics common in today's developing democracies but a thing of the past in most of today's advanced democracies? This book develops a theory of broker-mediated distribution to answer these questions, testing the theory with research from four developing democracies, and reviews a rich secondary literature on countries in all world regions. The authors deploy normative theory to evaluate whether clientelism, pork-barrel politics, and other non-programmatic distributive strategies can be justified on the grounds that they promote efficiency, redistribution, or voter participation."

"ABSTRAKMigrasi pekerja di Indonesia sudah difomalisasikan. Para calon pekerja migran harus melalui proses perekrutan, pelatihan, dan penempatan yang dilakukan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, salah satu aktor dalam industri migrasi yang mengambil keuntungan dari migrasi pekerja. Pada sisi lain, ruang informalitas di Indonesia tetap ada, sehingga brokers informal hadir untuk menjadi mediator antara PPTKIS dan calon pekerja migran. Melalui penelitian etnografi, tulisan ini mengeksplorasi hubungan keduanya yang berlandaskan trust dan reliance. Trust merupakan rasa percaya yang berlandaskan emosional, sementara reliance muncul dari rasionalitas. Hubungan antara brokers dan CTKI memperlihatkan non-representational knowledge, yaitu ketika brokers memberikan informasi mengenai birokrasi, peraturan, dan gambaran kehidupan TKI di luar negeri kepada CTKI yang kemudian dari sini trust muncul. Trust hanya dapat terjalin antarindividu dan tidak mungkin terjalin antarinstitusi maupun antara individu dan institusi yang juga menjadi alasan mengapa ruang infomalitas masih terus terbuka di Indonesia. Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana brokers informal menjadi pihak yang turut melanggengkan fenomena transplantasi pekerja migran di Indonesia

---

ABSTRAKLabor migration in Indonesia is formalized, potential migrants have to go through the recruitment, training, and placement process whose task has been delegated by the government to the private labor recruitment agencies, one of the actors in migration industry that profits from worker migrations. On the other hand, there remains room for informality, the informal brokers present as the mediators between PPTKIS and prospective migrant workers. Through ethnographic research, it explores the relationship of both parties based on trust and reliance. Trust is based on the emotional; meanwhile reliance is based on rationality and risk calculation. The relationship between brokers and the prospective migrants shows the non-representational knowledge; when brokers provide information about bureaucracy, regulations, and an overview of the life abroad to prospective migrant works, then trust emerges. Trust can only be established between individuals and may not be established between institutions as well as between individuals and institutions. Thus, informality still remains in Indonesia. The study also showed how informal brokers become parties who perpetuate the phenomenon of transplantation of migrant workers in Indonesi"

"In this Digital Economics era, capital market interests not only to investor to acquire profit from stock buying/selling activity but also to go public company as a cheaper financial source for business development. The excellent price of stock, stability, and accessibility make capital market become more interesting. An improvement in future national economic condition affected the growth of capital market and to anticipate this growth stock exchange has prepared Remote Trading concept.

Remote Trading is a facility that enables broker to do stock transaction directly to the stock trading system. Stock exchange abroad has been successfully implemented this advance concept. As an addition, an integration of remote trading with the Internet/Electronic Commerce will generate an advantageous result.

However, the proposal of remote trading implementation in Indonesia that was initiated by the stock exchange has gave rise to pro-contra due to its advantage and drawback. In the mean time, the stock exchange has already prepared the feasibility study, investment, consultant, and even has pointed out the tender winner for remote trading development. The soft launching for remote trading itself was planned on June 2001. Because of point of view of brokers, who is also the stockholders, the implementation of remote trading was postponed indeterminately.

This seminar is a research proposal for remote trading system that started with literature study, discussion, data collection followed by analysis and concluded in recommendation for correct remote trading implementation strategy for Indonesian capital market."

"Perkembangan investasi salah satunya adalah produk dengan sistem Opsi Biner yang dianggap sebagai perdagangan berjangka karena memiliki kesamaan dengan kontrak berjangka, sehingga perlunya pencegahan dan penanganan hukum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) agar dapat terlaksana secara efektif sesuai UU Perdagangan Berjangka Komoditi, secara khusus terhadap Pialang Berjangka dan pihak yang turut memasarkan. Dalam konteks Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, penelitian ini menganalisis terkait kerangka hukum yang mengatur tentang tindakan pencegahan dan penanganan hukum terhadap produk investasi Opsi Biner telaksana secara efektif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode doktrinal, dengan melakukan analisa terhadap UU Perdagangan Berjangka Komoditi yang memberikan kewenangan kepada BAPPEBTI dalam upaya melindungi masyarakat dan menjaga kegiatan perdagangan berjangka. Analisis mencakup efektivitas upaya pencegahan dan penanganan hukum serta sanksi hukum yang diterapkan terhadap Pialang Berjangka dan pihak yang turut memasarkan. Temuan penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas dari peraturan yang ada dan potensi perbaikan dalam tindakan pencegahan dan penanganan hukum terhadap pelaksanaan produk Opsi Biner oleh BAPPEBTI. Implikasi regulasi terhadap keberlangsungan dan keamanan pasar keuangan juga menjadi fokus analisis untuk memastikan bahwa tindakan pencegahan dan penanganan hukum yang dilakukan telah sejalan dengan perkembangan dinamis dalam perdagangan keuangan sebagai instrumen investasi.

---

The investment development, one of which is a product with Binary Options which is regarded as futures trading because it has similarity with futures contracts, so that the prevention and handling of the law carried out by BAPPEBTI can be effectively implemented in accordance with the Commodity Futures Trading Law, especially against Futures Brokers and the parties who participate in marketing the product. In the Indonesian context, this research analyzes the legal framework governing the prevention and effective legal handling of Binary Options investment products. This research was conducted using the doctrinal method, by analyzing the Commodity Futures Trading Law which gives authority to BAPPEBTI in an effort to protect the public and maintain futures trading activities. The research analyzes the effectiveness of legal prevention and handling efforts as well as legal sanctions against Futures Brokers and those who participate in marketing. The research findings provide an understanding of the effectiveness of existing regulations and potential improvements in the prevention and legal handling of Binary Options operations by BAPPEBTI. The regulation's implications for the sustainability and security of financial markets are also the focus of analysis to ensure that the preventive and legal measures taken are in line with the development of financial trading as an investment instrument."

"Laporan Magang ini dimaksudkan untuk menganalisis penerapan manajemen reputasi perusahaan khususnya pada perusahaan pialang asuransi PT AMS Insurance Brokers sebagai perantara (distributor) yang menghubungkan antara perusahaan asuransi sebagai penyedia (produsen) produk asuransi dan perusahaan perkapalan (klien). Fokus Laporan Magang ini untuk memberikan laporan aktivitas magang selama tiga bulan. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui pandangan perusahaan ini terkait dengan manajemen reputasi perusahaan; identitas perusahaan yang terkait dengan desain organisasi perusahaan, filosofi dan budaya kerja perusahaan, karakteristik positioning /nilai-nilai perusahaan. Laporan ini juga bertujuan untuk mengetahui citra perusahaan yang ingin ditampilkan terhadap pihak luar tentang perusahaan ini dan memahami penafsiran citra perusahaan terkait dengan apa yang dipikirkan perusahaan sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh pihak luar. Laporan ini juga bermaksud untuk mengetahui manajemen reputasi PT. AMS Insurance Brokers terkait beberapa masalah seperti profitabilitas, tanggung jawab lingkungan, tanggung jawab sosial, pelayanan ke karyawan, tata kelola perusahaan, dan kualitas produk, ditinjau dari persepsi konsumen, perusahaan asuransi, dan investor.Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif & eksploratif dengan melakukan teknik wawancara Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan manajemen reputasi perusahaan seperti dengan satu orang pemegang saham, dua orang klien dari perusahaan pelayaran, dua orang perusahaan asuransi dan president director dari PT. AMS Insurance Brokers sebagai peserta. Data juga diperoleh dari peneliti saat observasi langsung dari penulis selama magang di Unit Divisi Manajemen Risiko PT AMS Insurance Brokers di Jakarta.Penelitian ini ditemukan hasil bahwa secara umum PT AMS Insurance Brokers memiliki citra perusahaan yang sangat baik di mata pemegang saham (shareholder) dan stakeholder (dalam hal ini perusahaan asuransi sebagai produsen dan perusahaan pelayaran sebagai klien. Salah satu alasannya adalah karena perusahaan ini menangani pihak eksternal dengan sangat baik dilihat dari beberapa aspek seperti faktor kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan perusahaan, faktor menjaga hubungan bisnis perusahaan, faktor kredibilitas dan kepercayaan.

---

This Internship Report is intended to analyze the implementation of the company's reputation management in the insurance brokerage company, especially in PT AMS Insurance Brokers as an intermediary (distributor) that connects insurance companies as providers (producers) of insurance products and shipping companies (clients). The focus of this Internship Report is to provide a three-month internship report. This report aims to find out the company's views regarding reputation management of the company; corporate identity related to the design of the company organization, philosophy and work culture of the company, positioning characteristics / company values. This report also aims to find out the image of the company that wants to be displayed to outsiders about this company and understand the interpretation of the company's image related to what the company thinks in accordance with what is thought by outsiders. This report also intends to find out the reputation of PT. AMS Insurance Brokers is related to several issues such as profitability, environmental responsibility, social responsibility, service to employees, corporate governance, and product quality, in terms of the perceptions of consumers, insurance companies, and investors.

Researchers used qualitative & exploratory research methods by conducting Focus Group Discussion (FGD) interview techniques involving parties related to the company's reputation management such as with one shareholder, two clients from a shipping company, two insurance companies and the president director of PT. AMS Insurance Brokers as participants. Data was also obtained from researcher during direct observation during an internship at the Risk Management Division Unit of PT AMS Insurance Brokers in Jakarta.

This research found that generally PT AMS Insurance Brokers has a very good corporate image in the eyes of shareholders and stakeholders (in this case insurance companies as producers and shipping companies as clients. One of the reasons is because this company handles external parties very well viewed from several aspects such as satisfaction with the services provided by the company, factors maintaining the company's business relationships, factors of credibility and trustworthiness."

"Pertumbuhan volume transaksi perdagangan berjangka komoditi Indonesia menunjukkan tren yang positif sejak tahun 2016-2020. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berwenang melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap mekanisme dan pelaku perdagangan berjangka komoditi. Perdagangan berjangka komoditi merupakan kegiatan yang berisiko, kompleks, dan fluktuatif, sehingga perdagangan berjangka komoditi Indonesia membutuhkan pengaturan tata kelola yang kuat, khususnya yang terkait dengan pialang berjangka dan pedagang berjangka (penyelenggara sistem perdagangan alternatif) dalam rangka perlindungan terhadap nasabah. Oleh karena itu, penulis melakukan evaluasi pengaturan tata kelola pelaku perdagangan berjangka komoditi Indonesia (pialang berjangka dan pedagang berjangka (penyelenggara sistem perdagangan alternatif)) dalam perlindungan terhadap nasabah serta melakukan perbandingan dengan prinsip-prinsip/best practice global seperti G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dan sumber data yang digunakan yaitu kajian literatur (teori, informasi, dan data) dan wawancara dengan Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti untuk mengkonfirmasi daftar rekomendasi perbaikan yang ditawarkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tata kelola pelaku perdagangan berjangka komoditi Indonesia (pialang berjangka dan pedagang berjangka (penyelenggara sistem perdagangan alternatif)) telah memenuhi sebagian prinsip-prinsip perlindungan terhadap nasabah serta sebagian sudah setara dengan best practice. Namun, masih terdapat sebagian prinsip-prinsip perlindungan terhadap nasabah yang belum terpenuhi dan sebagian belum setara dengan best practice. Bappebti sebagai regulator sebaiknya menerapkan daftar rekomendasi yang ditawarkan untuk memperkuat pengaturan tata kelola pelaku perdagangan berjangka komoditi Indonesia (pialang berjangka dan pedagang berjangka (penyelenggara sistem perdagangan alternatif)) dalam perlindungan terhadap nasabah.

---

The volume of Indonesian commodity futures trading transactions has shown significant positive growth from 2016 to 2020. The Commodity Futures Trading Regulatory Agency (CoFTRA) has the authority to guide, regulate, develop and supervise the commodity futures trading mechanisms and their actors. This activity is risky, complex, and volatile hence it needs strong governance arrangements, especially those related to futures brokers and futures traders (alternatives trading system providers) in the context of consumer protection. Therefore, this study evaluate the governance arrangements for Indonesian commodity futures trading actors (futures brokers and futures traders (alternative trading system providers)) in consumer protection and make comparisons with global principles/best practices, such as the G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection. This is a qualitative research (case study approach) with data collected through literature reviews and interviews with the Bureau of Legislation and Enforcement in to confirm the list of recommendations for improvement being offered. The results showed that governance arrangements for Indonesian commodity futures trading actors (future brokers and futures traders (alternative trading system providers)) are in accordance with some principles of consumer protection and best practices. However, there are still some principles of consumer protection that have not been fulfilled and some are not on par with best practice. CoFTRA as a regulator, should implement the recommendations offered to strengthen governance arrangements for Indonesian commodity futures trading actors (futures brokers and futures traders (alternative trading system providers)) in consumer protection."