Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang peran manajer rekod dalam pengelolaan rekod lembaga. Transisi status kelembagaan dari PT Jamsostek ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mempengaruhi struktur kerja organisasi sehingga pengelolaan rekod juga turut berubah. Manajer rekod di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS cabang Salemba memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan rekod. Hal ini terbukti pada keberhasilan kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Salemba meraih predikat terbaik ketiga se-Indonesia dalam pengelolaan rekod tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang berbentuk studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan kajian pustaka. Hasil penelitian ini adalah manajer rekod berhasil melaksanakan perannya dengan baik dalam pengelolaan rekod di kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Salemba. Pengawasan, komunikasi, dan kepemimpinan seorang manajer rekod terhadap anggota timnya mempengaruhi keberhasilan program pengelolaan rekod. Pemahaman pekerja terhadap peraturan dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan rekod di lingkungan kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Salemba juga mengalami peningkatan.

---

ABSTRACTThis research study about records manager role in the management of instution records. The transitional institute status from PT Jamsostek to Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Labour Social Security Administration Agency affect the organizational structure so the records management also changes. The records manager at Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS office Salemba branch has a signifcant role in records management. It is proven in the success of BPJS Ketenagakerjaan office Salemba branch in achiving te predicate as third best in Indonesia in records management in 2017. The method used in this research is descriotive method in the shape of case study with qualitative approach. Data collecting is done through observation, interview, and literature review. The result of this research is that the records manager has successfully do his roles in records management at the BPJS Ketenagakerjaan office Salemba branch. The monitoring, communication, and leadership of a records manager of his team members influences the success of the records management program. Workers understanding of rules and procedures relating to records management in the environment of BPJS Ketenagakerjaan office Salemba branch also increased."

"

Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 menyebutkan bahwa Negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar tersebut, dibentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dan BPJS Ketenagakerjaan didalamnya. Sifat wajib yang melekat pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, membawa konsekuensi bahwa dalam penyelenggaraannya harus mengadopsi adanya pemenuhan hak warga Negara yang menginginkan penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan prinsip syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan analisis prinsip syariah di BPJS Ketenagakerjaan terutama dalam lingkup substansi, organisasi, dan operasional penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta model akad yang sesuai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada konsep kepesertaan segmen penerima upah, bukan penerima upah, dan jasa konstruksi terdapat unsur gharar, maisir, dan riba yang tidak sesuai dengan prinsip syariah terutama dalam interaksi peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, secara filosofis penyelenggaraan jaminan sosial memiliki kesesuaian dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah diperlukan sebagai syarat sharia compliance, dan dibutuhkan ekspansi pasar syariah di luar negeri ketika pasar dalam negeri tidak cukup untuk menampung dana kelolaan. Selain itu, ketepatan penggunaan akad tabarru dan tanahud dalam pengelolaan program, serta pemilihan akad wakalah bil ujrah dan mudharabah musytarakah sebagai dasar transaksi antara peserta dan BPJS Ketenagakerjaan.

---

As stated in the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 article 34, the State must develop a social security system for all Indonesians citizen. Based on that basis, the National Social Security System and BPJS Ketenagakerjaan are established. The membership of BPJS Ketenagakerjaan that mandatory in nature leads the consequences that BPJS Ketenagakerjaan should also provide social security based on sharia principles in its practices. It is to adopt the fulfillment of the rights of citizens who stands on sharia principles. The purpose of this study is to provide an analysis of sharia principles in BPJS Ketenagakerjaan, especially in the scope of substance, organization, and operational implementation of employment social security, as well as the appropriate contract model. This study uses qualitative methods with descriptive types. The results of the study show that the concept of participation in wage recipient segments, not recipients of wages, and construction services have elements of gharar, maisir, and usury that are not in accordance with sharia principles, especially in the interaction of participants with BPJS Ketenagakerjaan. However, philosophically the implementation of social security has conformity with sharia principles. The Sharia Supervisory Board is required as a sharia compliance requirement, and it is necessary to expand the sharia market overseas when the domestic market is not enough to hold managed funds. In addition, the accuracy of the use of akad tabarru and tanahud in program management, as well as the selection of wakalah bil ujrah and mudharabah musytarakah contracts as the basis for transactions between participants and BPJS Ketenagakerjaan.

"

"ABSTRAKPerundang-undangan mengatur mengenai Program Jaminan Pensiun guna melindungi pekerja/buruh ketika memasuki usia pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia. Pengusaha wajib mendaftarkan seluruh pekerja/buruhnya untuk mengikuti program jaminan pensiun. Dalam kenyataannya terdapat perusahaan yang masih menyelenggarakan sendiri program jaminan pensiun internal dan tidak mengalihkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menimbulkan perbedaan pelaksanaan yang selanjutnya akan dibahas dalam pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan bentuk metode penelitian yuridis-normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis juga melakukan wawancara untuk digunakan sebagai data pendukung. Adapun tujuan penulisan skripsi ini untuk mengidentifikasi pelaksanaan program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan dan sebuah perusahaan X. Kata

---

ABSTRACTLegislation regulates the Pension Insurance Program to protect workers laborers when entering retirement age, permanent disability, or pass away. Employers are required to register their workers laborers to join the pension insurance program. In fact, there are companies that still hold their own internal pension insurance program and do not transfer it to BPJS Employment. This raised makes a difference implementation whisch is further discussed in problems that is raised in this thesis. The research in this thesis using the method of jurisdical normative reference to legal norms a series of interviews to be used as supporting data. The purpose of writing this thesis is to identify the implementation of pension insurance program in BPJS employment and in a company X. "

"ABSTRAKSebagai pemberi kerja notaris berkewajiban mendaftarkan dirinya dan karyawannya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pendaftaran jaminan sosial oleh Notaris sangat diperlukan dalam melindungi karyawan dari kemungkinan resiko dalam melakukan pekerjaannya. Permasalahan dalam tesis ini yakni 1 Bagaimana kewajiban Notaris terhadap pendaftaran karyawannya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan? 2 Bagaimana pelaksanaan pendaftaran bagi karyawan Notaris di Kabupaten Tangerang sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan? Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini mengunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, serta mengkaji sumber data sekunder yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan dan untuk mendukung penelitian kepustakaan maka dilakukan wawancara dengan pihak yang terkait. Kemudian tipe penelitian yang akan digunakan dilihat dari sudut sifatnya adalah metode penelitian deskriptif analisis. Simpulan dalam penelitian ini yakni: 1.Kewajiban notaris terhadap pendaftaran karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan masih sangat kurang. Belum semua notaris mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial ketenagakerjaan bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pengurus Pusat INI juga mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui MOU antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PP-INI. 2.Pelaksanaan pendaftaran karyawan notaris di Kabupaten Tangerang sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan masih sangat minim. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan pihak BPJS Ketenagakerjaan kepada notaris dikarenakan penolakan dari anggota INI Kabupaten Tangerang.

---

ABSTRACT As public notary, They obligated to register themselves and the employee in the socialsecurity program of employment. Social Security enrolled by Notary is highlyrecomended in order to protect employees in risk assignment. The problems in this thesisare 1 How does Notary obligation to register their employees as Participant of BPJS 2 How does the implementation of registration for Notary employees in KabupatenTangerang as participant of BPJS Employment This research conducted using juridicalnormativeliterature and reviewing secondary data resources which refer to the writtenrules or positive law and other legal materials related to the problem. And to support theresearch, interviews with related parties are conducted. Therefore, in order to supportliterature research,the writer has interviewed related parties. Based on point of view, thisresearch will be using descriptive research method. This research conclude that 1. notariesawareness to enroll their employee as BPJS participant is quite inconsiderable. Not allnotaries register their employee as participants BPJS Employment as regulated law. Theexecutive of INI also take supporting action in social security implementation throughMOU between BPJS Employment with PP INI. 2. Implementation of notary employeesenrollment in Tangerang are not optimum due to lack of social security programknowledge which caused by INI rsquo s member rejection. The results suggest it needsinvolvement of Labor Ministry Supervisory Council to register Notaries and theemployees as BPJS employment participants."

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengelola dana pensiun publik melalui program Jaminan Pensiun sebagai perlindungan atas hilangnya penghasilan ketika mencapai usia pensiun. Dana pensiun dapat dikeluarkan apabila peserta sudah memenuhi sebab terjadinya pengajuan klaim pensiun. Terdapat tiga penyebab pengajuan klaim pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan, yaitu mencapai usia pensiun, cacat total tetap dan meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi durasi kepesertaan hingga terjadinya klaim pensiun dengan keberadaan competing risk (risiko bersaing) karena perbedaan sebab pengajuan klaim pada program jaminan pensiun. Pada penelitian ini juga akan dikaji faktor yang berpengaruh terhadap durasi pengajuan klaim pensiun serta estimasi tabel multiple decrement berdasarkan ketiga kejadian pengajuan klaim pensiun. Penggunaan data kepesertaan dan pengajuan klaim dari Jaminan Pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta periode 2019-2021 akan dilakukan estimasi melalui pendekatan competing risk dengan metode non-parametrik melalui Kaplan-Meier dan semiparametrik melalui regresi Cox Proportional Hazard. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengajuan klaim karena kejadian meninggal dunia dimulai pada usia 17 tahun dan setengah pengajuan klaim terjadi pada usia 40 tahun. Sedangkan pengajuan klaim karena mencapai usia pensiun terjadi pada usia 60-80 tahun. Rasio klaim (hazard) pada jenis kejadian cacat total tetap bernilai kurang dari 1 pada usia di bawah 55 tahun dan bernilai 0 setelahnya. Sedangkan hazard pada jenis kejadian mencapai usia pensiun akan bernilai kurang dari 1 pada usia dibawah 57 tahun dan bernilai lebih dari 1 setelahnya. Sementara itu, hazard pada jenis kejadian meninggal dunia akan bernilai kurang dari 1 pada usia dibawah 49 tahun dan bernilai lebih dari 1 setelahnya. Selain itu beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pertama kali seorang peserta mengajukan klaim Jaminan Pensiun tediri atas jenis kelamin, masa iur, masa kepesertaan dan jenis klaim.

---

Social Security Agency (BPJS) of Employment managing public pension funds through a pension security program as protection against loss of income upon reaching retirement age. The participant will get the benefit if they are eligible with some category of pension security. There are three category claim of pension security at BPJS Employment, such as reaching retirement age, permanent total disability and death. The research purpose is to estimate duration of participation submit pension claim based on competing event on pension program, analyze the factor that affect time to first time of participant submit a pension claim and to build multiple decrement tables based on survival probabilities for competing risks. The use of data participant and submission of claims from the Pension Security at BPJS Employment DKI Jakarta regional office for the period 2019- 2021 will be estimated through a competing risk approach with non-parametric methods through Kaplan-Meier and semi-parametric through Cox Proportional Hazard regression. The result show that pension claims caused by death started at the age of 17 years and half the claims occurred at the age of 40 years. Meanwhile, claims caused by retirement age occur at the age of 60-80 years. The results of this study also indicate that the factors of gender, contribution period, membership period and claim category significantly affect the survival time to first time of participant submit a pension claim. Then, the claim ratio (hazard) due to claim caused by permanen total disability is less than 1 for those under 55 years old and deserves 0 thereafter. Meanwhile, the hazard due to the claim for retirement age will be less than 1 for those under 57 years old and more than 1 thereafter. The hazard on the cause of death claims will be worth less than 1 for those under 49 years old and worth more than 1 thereafter."

"Laporan Magang ini membahas vouching (pemeriksaan dokumen) terkait transaksi penggajian pegawai PRY yang ditugaskan pada Program Peduli dengan fokus pada kecukupan dan kelengkapan dokumen yang disediakan Klien kepada Auditor untuk menjelaskan suatu transaksi. Selain itu Laporan Magang ini juga membahas komponen dalam transaksi gaji yaitu PPh Pasal 21, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjan dengan melakukan perhitungan sesuai dengan peraturan terbaru yang berlaku dengan menggunakan informasi yang tersedia dari dokumen yang diberikan Klien dengan pembayaran yang mereka lakukan dan membandingkan hasil perhitungan yang seharusnya dengan yang dibayarkan Klien, sesuai dengan peraturan terbaru yang berlaku atau belum. Hasil reviu untuk kelengkapan dokumen PRY sudah mengarsipkan dokumen pendukung suatu voucher dengan cukup lengkap. Namun untuk perhitungan komponen gaji masih ditemukan beberapa kesalahan dalam melakukan perhitungan dan pemilihan tarif dasar.

---

This Internship Report discusses vouching (document checking) related to payroll transactions of PRY Employees assigned to Program Peduli, with a focus on the adequacy and completeness of documents provided by the Client to the Auditor to explain a transaction. In addition, this Internship Report also discusses components in salary transactions, namely PPh Pasal 21, BPJS Kesehatan and BPJS Ketenagakerjaan by calculating according to the latest applicable regulations using information available from documents provided by clients with payments they make and comparing the results of calculations should be paid by the Client, in accordance with the latest regulations that apply or not. The results of the review for the completeness of PRY documents have archived the supporting documents of a voucher quite completely. However, for the calculation of the salary component, several errors were found in calculating and selecting the basic rate."

"BPJS Ketenagakerjaan sebagai pelaksana Sistem Jaminan Sosial di Indonesia merupakan lembaga yang memiliki fungsi strategis dan berperan penting dalammeningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi teknis Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia, serta untuk mengetahui faktor faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi teknis dan output BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian dilakukan pada sebanyak325 Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia dengan periode tahun 2014 hingga 2019. Analisis data yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur efisiensiteknis ini adalah dengan fungsi produksi Stochastic Frontier. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan memiliki efisiensi teknis dengan rata-rata bervariasi antara 0,409767 – 0,979056 selama periode 2014-2019.Variabel yang berpengaruh terhadap inefisiensi teknis BPJS Ketenagakerjaan adalah jumlah peserta, dan variabel yang berpengaruh terhadap output pendapatan asuransiadalah variabel input jumlah pegawai, belanja modal, dan klasifikasi Kantor Cabang.Selain itu terdapat temuan menarik bahwa kantor cabang skala yang lebih kecil akan beroperasi lebih efisien dibandingkan Kantor Cabang yang besar. Untuk meningkatkan efisiensi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan jumlah pegawai,meningkatkan capital, lebih gencar dalam melakukan sosialisasi untuk akuisisi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

---

BPJS Ketenagakerjaan as the institution implementing Social Security System in Indonesia has a strategic function and plays a vital role in improving welfare economy of the labour in Indonesia. The performance stability of the BPJS Ketenagakerjaan is vital. This study aims to determine the technical efficiency of BPJS Ketenagakerjaan

branch offices throughout Indonesia and determine the factors that affect the technical

efficiency and output of BPJS Ketenagakerjaan. The research was conducted at 325

BPJS Ketenagakerjaan branch offices in Indonesia for the period 2014 to 2019. The

data analysis used in this study to measure technical efficiency is stochastic frontier

production analysis. The results showed that the BPJS Ketenagakerjaan branch office

during 2014-2019 was technically efficient with an average efficiency ranging between

0.609767 - 0.929056. The variables that affect the technical inefficiency of BPJS Ketenagakerjaan is the number of participants, and variables that affect the insurance income output are the input variables for the number of employees, capital expenditures, and branch classes. Interestingly, it has been observed that smaller branch

offices have been operating more efficiently than large branch offices. To increase the BPJS Ketenagakerjaan branch office’s efficiency, it is necessary to increase the number of employees, increase capital, and be more aggressive conducting socialization for acquisitions of member BPJS Ketenagakerjaan."

"Penelitian ini menganalisis implikasi hukum dari unrealized loss investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan statusnya apakah termasuk kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum hybrid (sui generis) karena menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pemerintahan di bidang pelayanan kepada masyarakat dan fungsi self regulatory yang bertindak sebagai pelaksana teknis organisasi. Hal ini tercermin dari pengelolaan keuangan BPJS Ketenagakerjaan yang terbagi menjadi dua, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 UU BPJS, yaitu Aset BPJS yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pengalihan aset BUMN Jamsostek. Serta Aset Dana Jaminan Sosial yang bersumber dari iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dan hasil pengalihan hak peserta pada BUMN Jamsostek. Kedua aset tersebut dimandatkan untuk dikelola, salah satunya dengan cara diinvestasikan. Selanjutnya rumusan kerugian negara dalam UU Perbendaharaan Negara, UU BPK, UU Tipikor haruslah dalam bentuk pasti (actual loss). Sedangkan dalam ilmu akuntansi, unrealized loss tidak dihitung sebagai kerugian (tidak dicatat dalam laporan laba rugi), melainkan dimasukkan ke dalam pendapatan menyeluruh (comprehensive income). Penurunan nilai saham tersebut akan menjadi kerugian nyata atau tidak tergantung pada saat penjualan aset tersebut dilakukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa unrealized loss investasi BPJS Ketenagakerjaan bukanlah merupakan kerugian negara, melainkan kerugian bisnis. Oleh karena itu, Direksi BPJS Ketenagakerjaan tidak perlu bertanggungjawab dikarenakan dirinya juga sudah mengikuti berbagai instrumen mitigasi hukum yang dikeluarkan oleh OJK dan BPK. Lebih lagi, unrealized loss ini adalah risiko bisnis akibat keadaan pasar yang tidak menentu akibat Covid-19, sehingga Direksi tidak dapat dipidana berdasarkan UU Tipikor maupun ketentuan pidana dalam UU BPJS.

---

his research analyzes the legal implications of the unrealized loss on investments made by BPJS Ketenagakerjaan and its status regarding whether it constitutes a state loss. The study employs a doctrinal research method. BPJS Ketenagakerjaan is a hybrid legal entity (sui generis) because it performs two simultaneous functions: a governmental function in the field of public service and a self-regulatory function acting as the technical executor of the organization. This is reflected in the financial management of BPJS Ketenagakerjaan, which is divided into two parts, as mentioned in Article 40 of the Social Security Administrators Law: BPJS Assets (state finance) sourced from State Capital Participation (PMN) and the transfer of assets from the state-owned enterprise Jamsostek. Additionally, there are Social Security Fund Assets (not state finance) sourced from social security employment contributions and the transfer of participants' rights from the state-owned enterprise Jamsostek. Both of these assets are mandated to be managed, one of which is through investment. Furthermore, the definition of state loss in the State Treasury Law, the State Audit Law, and the Anti-Corruption Law must be in the form of an actual loss. Meanwhile, in accounting, unrealized loss is not calculated as a loss (not recorded in the income statement) but included in comprehensive income. The decrease in stock value will become an actual loss or not depending on the sale of the asset. The results of this research indicate that the unrealized loss on BPJS Ketenagakerjaan's investments is not a state loss but a business loss. Therefore, the Board of Directors of BPJS Ketenagakerjaan should not be held responsible as they have followed various legal mitigation instruments issued by OJK and BPK. Moreover, this unrealized loss is a business risk due to the uncertain market conditions caused by Covid-19, thus the Board of Directors cannot be criminally prosecuted under the Anti-Corruption Law or the criminal provisions in the Social Security Administrators Law."

"Laporan BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan realisasi pencapaian AR belum optimal dimana jumlah tenaga kerja aktif membayar premi hanya 25% dari total jumlah angkatan kerja di Indonesia (BPJS Ketenagakerjaan, 2022). Kazmi dan Javaid (2020) menemukan terdapat hubungan positif antara dukungan atasan yang dirasakan terhadap peningkatan kinerja dimediasi oleh identifikasi organisasi. Untuk mengetahui pengaruh dukungan atasan yang dirasakan terhadap kinerja Account Representative (AR) BPJS Ketenagakerjaan, penelitian dibagi menjadi dua studi kuantitatif. Studi pertama melihat peran mediasi identifikasi organisasi terhadap hubungan dukungan atasan yang dirasakan dan kinerja Account Representative pada 160 partisipan dengan menggunakan kuesioner. Pengolahan data studi pertama menggunakan Uji Mediasi Hayes dan Uji Korelasi Pearson. Hasil penelitian studi pertama menemukan peran identifikasi organisasi terhadap dukungan atasan yang dirasakan dan kinerja memiliki pengaruh partial mediation. Hal tersebut menunjukkan dukungan atasan yang dirasakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan meskipun tanpa mediasi identifikasi organisasi. Studi kedua dilakukan untuk melihat perubahan hubungan dukungan atasan yang dirasakan terhadap kinerja karyawan yang di mediasi oleh identifikasi organisasi dengan melakukan intervensi terhadap identifikasi organsiasi. Intervensi pendekatan identifikasi sosial digunakan untuk melihat pengaruh dukungan atasan yang dirasakan dalam meningkatkan kinerja Account Representative BPJS Ketenagakerjaan dengan melibatkan 21 partisipan. Hasil penelitian kedua menunjukkan terdapat perubahan pengetahuan pada evaluasi pembelajaran, reaksi, dan perilaku pada evaluasi intervensi. Namun hasil analisa Uji T-Test Berpasangan Wilcoxon terhadap evaluasi pembelajaran menunjukkan pendekatan identifikasi sosial tidak berdampak signifikan pada hubungan dukungan atasan yang dirasakan dan kinerja Account Representative sebelum dan sesudah intervensi.

---

The latest report from BPJS Ketenagakerjaan indicates that the performance of the Account Representative has not been ideal: only 25% of Indonesia's total workforce are actively paying their premiums (BPJS Ketenagakerjaan, 2022). Kazmi and Javaid (2020) discovered a positive correlation between perceived supervisor support and performance improvement, which was mediated by organizational identification. To investigate the impact of perceived supervisor support on the performance of Account Representatives (AR) at BPJS Ketenagakerjaan, the research was divided into two quantitative studies. The first study examined the mediating role of organizational identification in the relationship between perceived supervisor support and the performance of Account Representatives, involving 160 participants who completed a questionnaire. Data from the first study was processed using Jamovi with Hayes Mediation Test and Pearson Correlation Test. The finding revealed that organizational identification partially mediated the relationship between perceived supervisor support and performance, indicating that perceived supervisor support significantly influences employee performance, even in the absence of organizational identification mediation. The second study aimed to observe the change in the relationship between perceived supervisor support and employee performance, mediated by organizational identification, following an intervention targeting organizational identification. A social identification approach intervention was implemented to assess the impact of perceived supervisor support on enhancing the performance of Account Representatives at BPJS Ketenagakerjaan, involving 21 participants. The results of the second study indicated a shift in knowledge in learning assessment, reactions, and behavior in the intervention assessment. However, the paired Wilcoxon T-Test analysis of the learning assessment suggested that the social identification approach did not have a significant impact on the relationship between perceived supervisor support and the performance of Account Representatives before and after the intervention."

"Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 yang memperbolehkan pengambilan Jaminan Hari Tua (JHT) secara bertahap memicu perselisihan di antara masyarakat dengan otoritas pajak. Perselisihan ini disebabkan adanya perlakuan pajak progresif pada pengambilan bertahap, sementara pengambilan sekaligus diperlakukan dengan tarif prefresial dan final. Tujuan Penelitian ini menganalisis perbedaan perlakuan tersebut dalam dimensi asas keadilan dan netralitas pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukan perlakuan pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2019 mendistorsi asas keadilan atas penghasilan JHT dan memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam melakukan penarikan JHT sehingga tidak netral.

---

Government Regulation No. 46 Year 2015 that enables gradual withdrawal on Old Age Saving sparks a conflict between society and The Tax Authority. The major reason of this conflict is the imposition of progressive tax rate on the Old Age Saving partial withdrawal while the full withdrawal that is made at once is withold with preferential rate and final treatment. This research analyzes the difference of tax witholding treatment on Old Age Saving income under tax equity and neutrality principle. The research is conducted using qualitative approach with in-depth interviews as data collecting technique. The result suggests that the tax treatment under Government Regulation No. 68 Year 2019 distorts the equity principle and poses a degree of influence on the tax payers to withdraw Old Age Saving; hence makes it not neutral."