Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKinerja Bank Pembangunan Daerah BPD dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk faktor keuangan, makroekonomi, sosial, dan politik. Kinerja BPD tersebut diukur dengan menggunakan profitabilitas ROA dan ROE , efisiensi BOPO , dan bank risk NPL dengan total 1144 observasi. Teknik estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Generalized Method of Moment GMM untuk menganalisis data yang didapatkan dari Bank Indonesia, World Bank, BPS, dan Otoritas Jasa Keuangan OJK selama periode observasi 2005 ndash; 2015. Hasilnya menunjukkan bahwa ROA secara positif dipengaruhi oleh bank size, net interest margin, non-interest margin, government expenditure, bank listed, dan latar belakang professional dari gubernur. Selanjutnya ROE secara positif dipengaruhi oleh bank size, net interest margin, non-interest income, capital adequacy ratio, government ownership pada BPD, unemployment, bank listed, dan latar belakang professional dari gubernur. Kemudian BOPO secara negatif dipengaruhi oleh interest income, unemployment, dan real GDP growth. Sedangkan bank risk secara negatif dipengaruhi oleh interest income dan joint ownership. Berkenaan dengan factor politik, penelitian ini menemukan bahwa periode pemilihan kepala daerah akan mendorong peningkatan profitabilitas, namun jika gubernur terpilih adalah incumbent yang menjabat pada periode pertama, maka hal ini cenderung akan menurunkan profitabilitas dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah apapun latar belakang dari gubernur akan menurunkan bank risk, namun demikian hanya gubernur yang memiliki latar belakang professional termasuk militer yang secara konsisten akan meningkatkan profitabilitas dan menurunkan bank risk dalam jangka panjang. Penelitian ini menemukan adanya trade-off terkait pencapaian yang ingin dicapai oleh BPD. Jika BPD ingin mengejar pertumbuhan profitabilitas yang cepat, maka trade-off adalah meningkatkanya inefisiensi dan bank risk. Sedangkan jika yang ingin dicapai adalah efisiensi yang tinggi dan bank risk yang rendah, maka BPD harus menghadapi potensi perlambatan pertumbuhan profitabilitas dalam jangka panjang. Dengan kata lain, terdapat tingkat profitabilitas tertentu yang dapat dicapai oleh BPD dengan potensi inefisiensi dan risiko yang masih dapat dimitigasi.

---

ABSTRACTRegional Development Bank BPD performance is affected by several factors including financial, macroeconomic, social, and political factors. BPD performance itself is measured by profitability ROA and ROE , efficiency BOPO , and bank risk NPL with 1144 total observations. The research employs Generalized Method of Moment System to analyze the data obtained from Bank Indonesia, World Bank, BPS, and Otoritas Jasa Keuangan 2005 2015. The result shows that ROA is positively influenced by bank size, net interest margin, non interest income, government expenditure, publicly listed, and professional background of governor. Meanwhile ROE is positively determined by bank size, NIM, non interest income, CAR, government ownership of BPD, unemployment, being publicly listed, and professional background of the governor. Moreover, BOPO is negatively affected by interest income, unemployment, and real GDP growth. Meanwhile bank risk is negatively affected by interest income and joint ownership. In terms of political factors, it is found that the period of election would drive higher profitability, however if the elected governor was an incumbent governing in the first period of its leadership, the profitability tended to decrease in the long run. Moreover, any background of the governor will reduce bank risk, however it was only professional background including military that would consistently drive higher profitability and reduce risk in the long run. The research found trade off regarding which performance BPD intends to prioritize. If it prioritizes profitability, then the trade will be inefficiency and high risk. Instead, higher efficiency and lower risk may not compensate the increase in profitability. In other words, there is certain level of profitability BPD could achieve with certain level of inefficiency and risk. "

"Tatanan demokrasi desa yang berjalan secara alamiah atau yang bisa disebut sebagai kearifan lokal berkembang secara beragam di setiap wilayah di tanah air,yang pada gilirannya mendukung tesis tentang aspek “genuine” dari demokrasi yang dianggap sebagai kekhasan di Indonesia. Beberapa unsur dari substansi denokrasi desa yang dihidupkan dapat dilihat dari lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD),pemilihan kepala desa (Pilkades), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penjelasan dan analisis terhadap persoalan-persoalan demokratisasi desa, serta potensi-potensi yang dapat dikembangkan berdasarkan kearifan-kearifan lokal yang ada di desa dapat dibaca di buku ini."

"Pokok pikiran (tesis) dari penelitian ini adalah pelaksanaan otonomi desa sebagai upaya dalam mengembangkan demokrasi di Desa terutama melalui suatu lembaga demokrasi yang Baru yaitu BPD, yang untuk Desa Perajin dimulai sejak tahun 2001. Tesis ini berupaya mempelajari pemikiran dari Toqueville (dalam Juliantara, 2000), dan Maryati (2001) bahwa suatu pemerintahan yang tidak membangun institusi pemerintahannya sampai ke tingkat daerah adalah pemerintahan yang tidak memiliki semangat demokrasi karena tidak ada semangat kebebasan. Adapun ciri otonomi desa itu meliputi: (1) Kemampuan masyarakat untuk memilih pemimpinnya sendiri; (2) Kemampuan Pemerintah Desa dalam melaksanakan fungsinya; (3) Kontrol masyarakat Desa terhadap jalannya Pemerintahan Desa; (4) Masyarakat mampu untuk mempengaruhi keputusan desa.Masalah yang diteliti adalah mengenai pembentukan BPD dan pelaksanaan fungsi BPD sebagai implementasi otonomi desa apakah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus. Dengan desain penelitian deskriptif; dan pendekatan penelitian kualitatif dari Moleong (2001). Unit analisis adalah kasus pembentukan dan pelaksanaan fungsi BPD Perajin selama kurun waktu 2001-2002. Data dikumpulkan melalui studi pustaka atau teknik dokumentasi, pengamatan, dan wawancara mendalam dengan anggota BPD, Pemerintah Desa, Masyarakat pemilih, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah kabupaten, Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan BPD Perajin, dan Masyarakat Desa Perajin yang menjadi informan. Analisis data dilakukan secara deskriptif.Hasil Penelitian menunjukkan: (1) Kebijakan otonomi desa sebagaimana yang tertuang dalam UU No.22 tahun 1999 merupakan peluang untuk mengembangkan demokrasi di desa, karena adanya perubahan struktur kekuasaan dan pemisahan kekuasaan kepala desa selaku penyelenggara pemerintah desa dengan BPD sebagai lembaga legislatif di desa. Hal itu sejalan dengan Lapera (2001:37-40), (2) Proses pembentukan BPD berjalan cukup demokratis,berlangsung Luber dan tanpa campur tangan pemerintah desa atau kecamatan, (3) Ketidaksiapan Pemerintah Desa menerima perubahan terutama dalam hal pelaksanaan fungsi BPD, khususnya sebagai lembaga pengawas Pemerintah Desa dan pembuat peraturan desa. Dengan demikian terlihat bahwa peranan Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa sangat penting dalam pengembangan demokrasi di desa melalui BPD. Terutama pengertian dan kesadarannya terhadap kedudukan BPD yang merupakan mitra sejajar dari Pemerintah Desa, dan fungsi BPD.Adapun kontribusi dan yang membatasi Studi ini adalah: (1) Penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai implementasi dari otonomi desa dalam upaya mengembangkan demokrasi di Desa melalui BPD baik pada proses pembentukannya ataupun pelaksanaan fungsinya. (2) Hasil studi ini dapat membantu menentukan strategi yang digunakan dalam pembentukan dan pelaksanaan fungsi BPD. (3) Studi ini hanya membatasi spesifik-kasuistik, hanya membahas proses pembentukan BPD dan pelaksanaan fungsinya sebagai implementasi dari otonomi desa khususnya dalam sebagai upaya mengembangkan demokrasi, dan dilakukan pada satu Desa selama kurun waktu 2001-2002; hasilnya barangkali tidak dapat ditarik secara umum dan berketanjutan, baik pada pembentukan BPD periode berikutnya ataupun pelaksanaan fungsi BPD di masa yang akan datang. Selain itu juga studi ini hanya melihat dua fungsi dari BPD yaitu fungsi dalam membuat peraturan desa dan pengawasan terhadap pemerintah desa, dari keseluruhan ataupun empat fungsi yang dimilikinya.Dari Penelitian ini direkomendasikan: (1) perlu adanya sosialisasi yang lebih efektif atau mengena kepada masyarakat langsung, dan juga perlu dibangun komunikasi yang efektif antara warga dengan BPD juga Pemerintah Desa. Hal itu sebagai upaya pendidikan politik kepada masyarakat desa terutama menyangkut BPD sebagai lembaga demokrasi di Desa. (2) Perlu adanya pembekalan terhadap anggota BPD untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam menjalankan fungsi dan tugas yang diemban. (3) Untuk menghilangkan nilai-nilai tradisional yang masih melekat terutama budaya paternalistik dan sangat dominannya kepala desa, maka Kepala Desa dan perangkatnya harus ditanamkan kesadaran bahwa keberadaan BPD bukanlah sebagai penghambat dalam pelaksanaan tugasnya ataupun membatasi ruang geraknya (4) Pemerintah Kabupaten harus memberi kejelasan mengenai persentase pembagian hasil dari sumber daya alam yang berasal dari Desa. Dengan demikian Desa mempunyai sumber dana yang cukup untuk membiayai rumah tangganya."

"Bank milik pemerintah daerah (BPD), didirikan dalam upaya membantu mempercepat pembangunan daerah dimana BPD berada. BPD seharusnya dapat menjadi preferensi utama masyarakat daerah dalam menggunakan jasa ? jasa perbankan, karena biaya - biaya bunga yang ditanggung oleh BPD tidak sebesar biaya ? biaya yang ditanggung oleh bank konvensional pada umumnya, sebagai shareholder pemerintah daerah tidak perlu mengenakan bunga yang terlalu tinggi mengingat pemerintah daerah juga akan mendapatkan bagian laba dari BPD, dan sebagai implikasinya BPD dapat mengenakan bunga pinjaman yang tidak terlalu tinggi kepada para pengusaha, sehingga diharapkan produk pinjaman BPD dapat bersaing dengan produk pinjaman bank - bank konvensional yang beroperasi disekitarnya. Sedangkan BPD saat ini, masih tertarik untuk menepatkan dananya pada surat berharga, sehingga fungsi intermediasi BPD menjadi semakin berkurang. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : Untuk mengukur pengaruh penempatan dana oleh BPD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, Untuk mengukur penyaluran kredit investasi oleh BPD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Populasi penelitian adalah seluruh Bank Pembangunan Daerah yang ada diIndonesia. Berdasarkan data pada Bank Indonesia, jumlah Bank Pembangunan Daerah perDesember 2013 sebanyak 26 bank. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat data runtut waktu (timeseries) dari Januari 2009 sampai dengan Desember 2013 Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Dengan menggunakan data panel. Hasil penelitian tentang Analisis Dampak Kepemilikan Surat Berharga oleh BPD Terhadap Pembangunan Daerah, Belanja modal pemerintah, kredit produktif, pemilikan surat berharga oleh BPD berpengaruh positif terhadap PDRB, dan signifikan mempengaruhi PDRB, Angkatan kerja memiliki pengaruh positif terhadap PDRB, namun pengaruh angkatan kerja tidak signifikan terhadap PDRB.

---

Local government-owned banks (BPD), was established in order to help accelerate the development of the area where the BPD located. BPD should be a primary preference in using the services of local communities - banking services, because the costs - interest costs borne by BPD is not at cost - the cost of which is borne by the conventional banks in general, as a shareholder of local governments do not need to charge interest that is too high in view of government area will also get a share of profits from the BPD, and by implication BPD may charge interest on the loan is not too high to employers, so expect BPD loan products can compete with bank loans - conventional banks operating nearby. While BPD today, is still keen to match the funds in securities, so that the intermediation function BPD becomes less and less.

The expected goals of this study are: To measure the effect of the placement of funds by BPD on regional economic growth, to measure investment lending by BPD to regional economic growth. Population was all the existing Regional Development Bank in Indonesia. Based on data from Bank Indonesia, the number of regional development banks perDesember 2013 as many as 26 banks. The type of data that will be used in this research is time series data (time series) from January 2009 until December 2013 The model that will be used in this research is the use of panel data.

Results of research on Analysis of Impact of Ownership of Securities by BPD Against Regional Development, government capital spending, credit productive, ownership of securities by BPD positive effect on GDP, and significantly affect GDP, labor force have a positive influence on the GDP, but the effect was not significant workforce to GDP."

"Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah turunnya laba tahun 2010 dibanding laba tahun 2009 dari Bank DKI Unit Usaha Syariah. Berdasarkan laporan keuangan periode tersebut, teijadi penurunan pendapatan operasional dan kenaikan BOPO Bank DKI UUS tahun 2010. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan ketidakefisienan unit keija dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Salah satu cara mengukur kineija antar unit keija Bank DKI UUS dapat dilihat dari tingkat efisiensinya, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efisiensi teknik Bank DKI UUS dengan UUS BPD lainnya. Selain itu, menganalisis pula tingkat efisiensi antar unit keija Bank DKI UUS yang terdiri dari 6 unit keija yang memiliki karakteristik bisnis yang sama. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan biaya operasional dan total simpanan sebagai input dan total pembiayaan dan pendapatan operasional sebagai output. Data diambil dari laporan keuangan tahunan UUS BPD periode 2009-2010 untuk analisis efisiensi relatif antar UUS BPD, sedangkan laporan triwulan masing- masing unit keija dibutuhkan untuk analisa antar unit keija Bank DKI UUS sehingga terdapat empat laporan triwulan selama tahun 2010. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa teijadi penurunan efisiensi Bank DKI UUS di tahun 2010. CB4 merupakan cabang yang paling efisien dan CB3 yang paling tidak efisien dalam asumsi constant return to scale, sedangkan dalam asumsi variabel return to scale menunjukkan bahwa CB1, CB4, dan CB6 merupakan unit keija yang paling efisien dengan CB3 yang paling inefisien.

---

The main issue in this study is the decline in profits in 2010 of Bank DKI Sharia Business Unit. Based on financial statements, Bank DKI sharia Business Unit declines in operating income and an increase BOPO ratio in 2010. This indicates a trend of branch inefficiency in running its operations.

One way to measure the performance of branch Bank DKI sharia can be seen from the level of efficiency, so this study aims to determine and analyze the level of technical efficiency of Bank DKI Sharia with other Regional Development Bank. In addition, analyzing the same level of relative efficiency among branch of the Bank DKI Sharia which consists of six branch that have similar business characteristics.

The method in this study is Data Envelopment Analysis (DEA) with operating expenses and total deposits as inputs and total financing and operating income as outputs. Data taken from annual reports Regional Development Bank period 2009-2010 and Bank Indonesia database. This data will be used to analyze the relative efficiency between Sharia Regional Development Bank, while the quarterly reports of each branch will be used to analyze of six branch of Bank DKI sharia so there are four quarterly reports during 2010.

Results from the study showed that Bank DKI Sharia experiencing inefficiencies in 2010. CB4 is a branch of the most efficient and CB3 is the most inefficient in the assumption of constant returns to scale. The assumption of variable returns to scale indicates that CB1, CB4, and CB6 are branch of most efficient with the most inefficient is CB3."

"Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan sebuah lembaga desa yang dibentuk di tiap-tiap desa di seluruh Indonesia yang pembentukannya dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang penggantinya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsi dari lembaga ini yakni sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan, maka diharapkan dengan efektifnya pelaksanaan fungsi tersebut dapat diwujudkan keseimbangan kekuatan antara elemen masyarakat yang direpresentasikan oleh BPD dengan pemerintah desa. Di level desa perlu dibangun good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) yang memungkinkan keterlibatan seluruh elemen desa yang direpresentasikan melalui kelembagaan BPD dalam setiap urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan serta merumuskan kepentingan desa. Tentunya ini dapat terwujud apabila BPD memiliki posisi tawar (bargaining position) yang kuat tidak hanya terhadap pemerintah desa tetapi juga terhadap pemerintah supra desa.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif, dengan rnenggunakan metode wawancara mendalam (in depth interview) sebagai teknik pengumpulan data utama, yang didukung dengan data sekunder sebagai data pelengkap. Purposive sampling digunakan sebagai teknik pemilihan informan, dengan kriteria penentuan informan didasarkan atas pengalaman dan pengetahuan informan dalam berinteraksi dengan para anggota BPD secara perorangan maupun secara kelembagaan. Konsep kinerja maupun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Esman dan Uphoff, serta konsep-konsep lain yang dianggap relevan dalam mengkaji dan menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi BPD Desa Sereang. Pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi dari lembaga ini yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu melaksanakan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya pelaksanaan fungsi legislasi dari BPD Desa Sereang ini, belum dilaksAnakan secara efektif.Salah sate penyebab ketidakefektifan pelaksanaan tugas dan fungsi dari lembaga ini khususnya pelaksanaan fungsi legislasi karena minimnya pemahaman serta keterampilan dan kemampuan anggota BPD Desa Sereang terhadap pelaksanaan fungsi legislasi tersebut. Kondisi ini juga sangat dipengaruhi oleh kurang tanggapnya aparat Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya Kasubag Pengembangan Desa dan Lembaga Desa selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kelembagaan cleat.Pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD Desa Sereang yang menjadi ukuran dalam menilai kinerja organisasi tersebut meskipun secara umum dinilai balk, namun terlepas dari penilaian masyarakat tersebut ternyata masih ditemukan sejumlah fakta yang apabila dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja organisasi menunjukkan bahwa ada beberapa indikator kinerja yang belum terpenuhi dalam struktur keanggotaan BPD Desa Sereang yaitu masih adanya sejumlah elemen masyarakat yang belum terwakili dalam struktur keanggotaan lembaga tersebut Fungsi pengawasan dari BPD dinilai sebagai fungsi yang paling gencar dilaksanakan dibandingkan pelaksanaan fungsi-fungsi yang lain. Sedangkan fungsi legislasi merupakan fungsi yang paling minim dalam hal penerapan dan pelaksanaannya.Masih terdapatnya pelaksanaan fungsi dari BPD yang dinilai masih minim, tentu raja tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Faktor yang dinilai sebagai hambatan dominan yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh anggota BPD perihal pelaksanaan tugas dan fungsinya serta faktor-faktor yang lain yaitu ketiadaan ruang privasi bagi pare anggota BPD dan masih minimnya honor yang diterimanya.Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah perlunya mengintensifkan bentuk-bentuk pembinaan dan pemberian keterampilan-keterampilan teknis kepada pars anggota BPD. Mengupayakan kaderisasi calon-calon anggota BPD yang dinilai kapabel dan sedapat mungkin mewaldli seluruh elemen masyarakat dan tidak hanya sekedar mengandalkan faktor ketokohan semata, pengadaan sarana dan prasarana serta perumusan kebijakan guna meningkatkan jumlah kompensasi atau honor yang diterima oleh pars anggota BPD."

"Penelitian ini berusaha melihat desa sebagai sebuah lembaga yang berusaha memanfaatkan salah satu sumber pendanaannya yang sah yaitu Dana Desa (DD) dalam rangka melaksanakan pembangunan desa menuju desa mandiri. Dalam penelitian lebih banyak digunakan pendekatan Institutional Analysis Development (IAD) yang dikemukakan oleh Ostrom dan juga sedikit mengacu pada pendekatan Kapasistas Institusi yang dikemukakan oleh Bebbington. Pendekatan Institutional Analysis Development (IAD) digunakan untuk melihat proses dari pemanfaatan Dana Desa oleh desa dan pendekatan Kapasitas Institusi digunakan untuk melihat kapasitas desa sebagai sebuah lembaga dalam proses pemanfaatan Dana Desa. Penelitian ini sendiri dilakukan di Desa Singkup, Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Pemilihan Desa Singkup sendiri didasarkan pada dua alasan. Pertama Desa Singkup adalah desa dikategori sebagai desa tertinggal dan yang kedua adalah kondisi geografis desa yang tidak begitu luas tetapi memiliki potensi sumber daya alam yang besar serta kondisi demografis desa yang tidak begitu kompleks. Alasan-alasan tersebut melatarbelakangi penelitian ini menjadikan Desa Singkup sebagai lokasi penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian ini banyak sekali ditemukan temuan yang menarik mengenai dinamika yang terjadi dalam proses pengambilan kebijakan untuk memanfaatkan Dana Desa (DD). Hasil dari penelitian ini sendiri dapat disimpulkan bahwa sinergisitas antara lembaga yang ada di desa (Perangkat Desa, BPD dan LPM), keikutsertaan dan partisipasi aktif dari masyarakat desa serta dukungan dan pendampingan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan dari pemanfaatan Dana Desa (DD) yang ada di desa.

---

This research tries to see village as an institution that tries to take the benefit of its legitimate funding source which is Village Fund (Dana Desa/DD) in developing the village into independent village. This research mainly uses Institutional Analysis Development (IAD) developed by Ostrom and also some approaches of Institutional Capacity developed by Bebbington. Institutional Analysis Development is used to see the process of Village Fund spending by the village and Institutional Capacity is used to see the capacity of village as an institution in the process of spending Village Fund. This research is done is Singkup Village, Sub-district Pasawahan, Kuningan District, West Java. Singkup village was chosen based on two reasons. The first is, Singkup Village is categorized as Underdeveloped Village and the second is the geographical regions of the village that are not so wide but have big potentials of natural resource and also less complexity of demographical condition. Those reasons become the background of this research leads to Singkup Village as the location of this research. In conducting this research, there were interesting findings about the dynamics happened in the decision making process of spending the Village Fund (DD). From the result of this research, it can be concluded that synergism between institutions in the village (Village Officers, Village Consultative Body, Community Empowerment Institution), involvement and active participation from the people in the village and also support and guidance from both central and regional government are very important in determining the success of the usage of Village Fund (DD) in the village."

"BPD sebagai Badan Umum Milik Daerah dituntut berperan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Studi ini menguji dampak peran intermediasi BPD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah menggunakan data panel kabupaten dan kota periode tahun 2015 – 2019. Pengujian menggunakan regresi model efek tetap dengan variabel kontrol tingkat partisipasi angkatan kerja, pendidikan, dan belanja pemerintah daerah.Hasil penelitian membuktikan peran intermediasi BPD berpengaruh positif signifikan mendorong pertumbuhan PDRB riil per kapita pada keseluruhan kabupaten dan kota. Penelitian menemukan dampak Dana Pihak Ketiga (DPK) lebih tinggi apabila seluruhnya disalurkan menjadi kredit terhadap pertumbuhan PDRB riil per kapita. DPK terbukti meningkatkan akumulasi modal yang disalurkan melalui kredit sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. BPD berperan mengurangi kendala penghimpunan dana di kabupaten dengan mendistribusikan DPK dari kota menjadi kredit di kabupaten. Hasil penelitian dampak kredit di kabupaten dan kota menunjukkan hasil berbeda. Di kabupaten kredit konsumsi meningkatkan daya beli rumah tangga, sedangkan di kota kredit produktif menjadi akumulasi modal fisik dengan multiplier lebih tinggi sehingga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Mengacu konteks pembangunan Indonesia yang masih dalam tahap perkembangan, diperlukan peran aktif penyaluran kredit BPD baik peningkatan jumlah maupun kualitas intermediasi terutama untuk penggunaan produktif yang merata di seluruh daerah. BPD perlu meningkatkan kapasitas penyaluran kredit terutama melalui peningkatan permodalan.

---

Regional Development Banks (RDB) as regionally-owned enterprises are required to spur regional economic growth. This study examines the impact of the intermediary role of RDB on regional economic growth using county and city panel data for the 2015 – 2019 period. The test uses a fixed effect regression model with control variables of labour force participation rates, education, and local government spending.

The findings of this study were the role of RDB intermediation has a significant positive effect in encouraging regional economic growth in all counties and cities. The study found that the impact of third party funds was higher if all of it was channelled into credit on the growth of real Gross Regional Domestic Product per capita. Third-party funds have been proven to increase capital accumulation channelled through credit, thereby encouraging economic growth. RDB has a role in reducing the obstacles to collecting funds in the district by distributing Third-party funds from the city to credit in the county. The results of research on the impact of credit in county and city show different results. In the county, consumer credit increases the purchasing power of households, while in the city, productive credit becomes physical capital accumulation with a higher multiplier so that it has a positive effect on economic growth. These results suggest that RDB should improve their active role in credit distribution, both in increasing the number and quality of intermediation, especially for productive use that is evenly distributed throughout the region. RDB needs to increase the capacity of lending, especially through increasing capital."