Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh reputasi perusahaan terhadap borrowing capacity. Selain itu, penelitian ini juga menguji pengaruh kondisi manajemen perusahaan yang memiliki hubungan politik serta perusahaan yang dimiliki oleh keluarga terhadap hubungan reputasi dengan borrowing capacity. Reputasi perusahaan diukur dengan corporate image index yang diperoleh dari website Corporate Image Award. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode regresi data panel 30 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2013 (90 observasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa reputasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap borrowing capacity. Namun, hubungan politik manajemen perusahaan dan kepemilikan keluarga sebagai pemegang saham mayoritas memperlemah pengaruh tersebut.

---

The objective of this research is to examine the effect of corporate reputation on borrowing capacity and the condition of politically connected management and family ownership on the relationship between reputation and borrowing capacity. Reputation is measured by corporate image index obtained from the website of Corporate Image Award. Based on 30 listed company in Indonesia's Stock Exchange from 2010-2013 (90 observations), the empirical study with panel data regression shows that reputation has a positive and significant effect on borrowing capacity. However, politically connected management and family ownership as majority shareholder weaken this positive and significant effect."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan praktik manajemen laba terhadap borrowing capacity perusahaan melalui reputasi perusahaan. Praktik manajemen laba diukur dengan discretionary accruals berdasarkan model jones yang dimodifikasi. Reputasi perusahaan diukur dengan corporate image award yang diterbitkan oleh Frontier Consulting Group. Borrowing capacity perusahaan diukur dengan perubahan utang bank terhadap total aset. Hipotesis diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda dan melalui two staged ordinary least square dengan 65 observasi dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 dan 2013. Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa praktik manajemen laba memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan reputasi perusahaan, sedangkan reputasi perusahaan memiliki hubungan positif yang signifikan dengan borrowing capacity perusahaan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan positif antara praktek manajemen laba dan borrowing capacity sementara ada hubungan yangl signifikan positif antara reputasi perusahaan diestimasi dengan praktik manajemen laba terhadap borrowing capacity.

---

This research is conducted to determine the association of the earnings management practice with corporate borrowing capacity through the corporate reputation. The earnings management practice is measured by discretionary accruals based on modified jones model. The corporate reputation is measured by corporate image award published by Frontier Consulting Group. The corporate borrowing capacity is measured by the change of bank debt to total assets. Hypotheses are tested using multiple regression analysis and two staged ordinary least square with 65 observations of listed companies in Indonesia Stock Exchange in 2012 and 2013. The results of the research give empiric evidence that earnings management practice have a significant negative association with corporate reputation, while corporate reputation have a significant positive association with corporate borrowing capacity. The result of this research also shows that there is a positive significant association between earnings management practice and borrowing capacity while there is a positive significant association between corporate reputation estimated by earnings management practice towards borrowing capacity."

"Sesuai dengan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diijinkan untuk melakukan pinjaman daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerahnya masing-masing. Pinjaman Daerah ini dapat ditempuh melalui pinjaman dan Pemerintah Pusat (mekanisme Subsidiary Loan Agreement/51,4 dan/atau Rekening Pembangunan Daerah/RPD); Pemerintah Daerah lain; lembaga keuangan bank; lembaga keuangan bukan bank; dan masyarakat melalui penerbitan Obligasi Daerah. Pinjaman Daerah sendiri sesungguhnya telah diatur sejak lama, namun dalam pelaksanaannya banyak mengalami persoalan, seperti rendahnya kualitas pinjaman daerah sebagaimana yang ditunjukkan oleh tingginya jumlah tunggakan pinjaman daerah kepada Pemerintah Pusat, dan sering terjadinya ketidakkonsistenan dalam implernentasi peraturan mengenai pinjaman daerah.Berdasarkan simulasi perhitungan debt service coverage ratio (DSCR), ternyata sebagian besar Pemerintah Daerah di Indonesia memiliki kapasitas (borrowing capacity) untuk melakukan pinjaman. Dalam konteks penerbitan Obligasi Daerah (municipal bonds), yang sekarang menjadi isu yang banyak dibicarakan, ini berarti terdapat potensi bahwa Obligasi Daerah akan menjadi instrumen yang banyak digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dana bagi pembangunan di daerahnya masing-masing. Terlebih lagi setelah melihat berbagai kelemahan yang terjadi dalam skema pinjaman daerah yang selama ini berlangsung.Namun, di tengah euforia penerbitan Obligasi Daerah tersebut, ternyata infrastruktur bagi penerbitan Obligasi Daerah di Indonesia belum menunjukkan adanya kesiapan. Infrastuktur tersebut adalah (i) kesiapan kelembagaan yang meliputi regulator (BAPEPAM, Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Bank Indonesia, Bappenas, dan Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara), Penerbit (issuer, dalam hal ini Pemerintah Daerah), pembeli (investor) dan institusi pendukung yang dibutuhkan; (ii) kesiapan dari aspek legal (yang berupa ketidaksinkronan antara ketentuan pasar modal dengan kebutuhan menurut UU No. 33/2004); (iii) aspek perpajakan. Padahal, mengacu pada praktek penerbitan Obligasi Daerah di berbagai negara seperti: Argentina, Brasil, Rusia, Polandia, Korea Selatan, lepang, China, India, Philipina, dan Amerika Serikat, kesiapan berbagai infrastruktur ini sangat menentukan bagi sukses tidaknya penerbitan Obligasi Daerah.Sementara itu, dalam rangka pengembangan Obligasi Daerah di Indonesia, diperlukan sejumlah strategi sebagai persyaratan keberhasilan. Berbagal strategi tersebut adalah (i) pengembangan pasar, baik pasar perdana dan sekunder serta (ii) penerbitan Obligasi Daerah secara rite! (Retail Municipal Bonds/RMB).Sehubungan dengan ini, maka studi ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: (i) law enforcement terhadap peraturan tentang sanksi bagi Pemerintah Daerah yang tidak taat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pinjaman; (ii) batas minimal DSCR perlu ditingkatkan; (iii) sinkronisasi peraturan tentang Obligasi Daerah melalui (a) revisi atas UU No.8/1995 tentang Pasar Modal dan/atau (b) adanya peraturan khusus tentang penerbitan dan perdagangan Obligasi Daerah, yang terpisah dari ketentuan mengenai penerbitan dan perdagangan obligasi yang telah ada; (iv) adanya insentif perpajakan tertentu yang melekat pada Obligasi Daerah sehingga Obligasi Daerah tersebut menarik; (v) penting bagi Pemerintah Daerah segera memiliki debt management units (DMU) yang pembentukannya dapat mengadopsi sistem yang telah berlaku di Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara; (vi) penerbitan secara rite) menjadi pilihan utama bagi Pemerintah Daerah yang hendak menerbitkan Obligasi Daerah; dan (vii) segera dipersiapkan pasar perdana dan pasar sekunder bagi penerbitan Obligasi Daerah."