Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Retensi merupakan permasalahan yang sering dijumpai dalam menentukan keberhasilan pembuatan gigi tiruan lengkap. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui teknik pencetakan yang dapat memberi retensi optimal pada gigi tiruan lengkap akrilik rahang atas antara pencetakan yang dilakukan dengan border molding dan tanpa border molding. Selain itu juga untuk mengetahui perbedaan setiap kasus yang dilihat dari segi anatomi rahang. Pada penelitian ini digunakan lima subyek penelitian. Masing-masing subyek dicetak rahangnya dan dibuatkan dua basis gigi tiruan rahang atas, hasil dari border molding dan tanpa border molding yang diberi kaitan kawat di tengah bagian median basis. Setiap basis gigi tiruan lengkap dilakukan uji kecekatannya pada kaitan kawat yang tersedia dengan menggunakan alat Instron tipe 4301. Hasil pengujian kecekatan dihitung secara statistik dengan Student T-Test untuk membedakan antar metode pada masing-masing subyek dan analisis kualitatif untuk menjelaskan perbedaan antar subyek penelitian. Setelah pengujian diperoleh kesimpulan bahwa ada perbedaan yang bermakna antara basis gigi tiruan lengkap yang dihasilkan dengan dilakukan border molding dan tanpa border molding. Selain itu antara kelima subyek penelitian secara kuantitatif tidak menunjukkan adanya homogenitas. Melihat hasil yang diperoleh maka dapat disarankan kepada para dokter gigi untuk melakukan border molding pada pencetakan rahang pasiennya terutama dengan keadaan tulang alveolar yang telah menyusut. Hal ini dilakukan agar diperoleh retensi yang optimal."

"Thesis ini membahas perlakuan pajak penghasilan pada transaksi cross- border mergers and acquisitions di Indonesia. Di Indonesia transaksi cross- border mergers and acquisitions belum diatur secara tegas dan jelas sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak karena perlakuan pajak penghasilan antara transaksi merger dan akuisisi domestik dengan transaksi cross-border mergers and acquisitions diperlakukan secara berbeda yang tentu saja hal ini tidak sesuai dengan prinsip tax neutrality. Selain itu akibat belum diaturnya perlakuan pajak penghasilan pada transaksi cross-border mergers and acquisitions ada potensi dilakukannya aggressive tax planning oleh wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu ada pengaturan atas perlakuan pajak pada transaksi cross-border mergers and acquisitions dengan tetap menjaga hak pemajakan negara sumber penghasilan atas aset yang dialihkan pada transaksi cross-border mergers and acquisitions.

---

This thesis addresses an income tax treatment of cross-border mergers and acquisitions in Indonesia. In Indonesia, cross-border mergers and acquisitions have not been regulated explicitly and clearly that cause injustice to taxpayers. Injustice to taxpayers because the income tax treatment of domestic mergers and acquisitions and cross-border mergers and acquisitions are treated differently, of course, this is not in accordance with the principle of tax neutrality. Other consequences have not been regulated due to income tax treatment of cross-border mergers and acquisitions is the possibility of conducting aggressive tax planning by the taxpayer.

This research applies a qualitative approach using a descriptive method and the data collecting technique uses both library research and field study. The results of this study concluded that there should be regulation on the tax treatment of cross-border mergers and acquisitions while keeping the taxation right of source state from the assets transferred on the cross-border mergers and acquisitions."

"Since the formal opening of the Border Crossing Inspection Posts (Pos Pemeriksaan Lintas Batas-PPLB) in Entikong West Kalimantan and Tebedu Sarawak, mobility of people and goods between West Kalimantan and Sarawak has increased significantly. This paper discusses the nature of mobility of goods and people between the two neighboring regions. Mobility of cars and labour is also discussed since mobility of cars affects mobility of people and goods while mobility of labour is an important part of mobility of people. The data show that the number of goods and people, which are out from the Entikong Post, is always greater than the number of goods and people, which enters to the Entikong Post. It is finally predicted, that economic benefits gained by West Kalimantan due to the Entikong Post, will be difficult to sustain in the future era of free trade. Especially if the government at the border districts does not enhance the capability of people to compete with foreign labour as well as foreign products"

"ABSTRAKLogan 2014 adalah film superhero tentang perjalanan mutan, orang yang memiliki kemampuan khusus, dari El-Paso, Meksiko, ke North Dakota, Kanada. Film tersebut dapat ditafsirkan sebagai salah satu bentuk protes terhadap kebijakan imigrasi Donald Trump sekaligus merupakan representasi isu ras yang kompleks. Walaupun banyak akademisi yang menganalisis film-film mengenai perbatasan Meksiko-Amerika, jurnal ilmiah yang membahas film Logan 2017 tidaklah cukup. Artikel ilmiah ini menganalisis bagaimana film tersebut menyampaikan pesannya dengan menggunakan Borderland karya Gloria Anzaldua 1987 sebagai landasan teori melalui metode semiotik dan analisis tekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film tersebut menggambarkan perbatasan, imigrasi, dan ras dalam perjalanan karaternya sebagai alegori yang efektif untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan imigrasi yang sedang hangat di Amerika.

---

ABSTRACTLogan 2014 is a superhero movie about the journey of gifted people called mutant from El Paso, Mexico to North Dakota, Canada. The movie could be read as a form of protest against Donald Trump rsquo s immigration policy as well as a complex representation of racial issues. Although many scholars have analyzed border movies, academic paper that mentions Logan 2017 is insufficient. This article analyzes how the movie delivers message by using Gloria Anzaldua rsquo s 1987 Borderland theoretical framework through semiotic method and textual analysis. Research findings show that the movie portrays the border, immigration, and race in the characters rsquo journey as an effective allegory for conveying critique against the recent immigration policy in America. "

"The delineation of the Irish border radically reshaped political and social realities across the entire island. For those who lived in close quarters with the border partition was also an intimate occurrence, profoundly implicated in everyday lives. Otherwise mundane activities such as shopping, visiting family, or travelling to church were complicated by customs restrictions, security policies, and even questions of nationhood and identity. The border became an interface, not just of two jurisdictions, but also between the public, political space of state territory, and the private, familiar spaces of daily life. Political disunity was intertwined with a degree of unity of social life that persisted and in some ways even flourished across, if not always within, the boundaries of both states. On the border, the state was visible to an uncommon degree at the same point as its limitations were uniquely exposed. For those whose life-worlds continued to transcend the border, the power and hegemony of either of those states, and the social structures they conditioned, could only ever be incomplete. Border residents lived in circumstances that were burdened by inconvenience and imposition, but also endowed with certain choices. Influenced by microhistorical approaches, this book uses a series of discrete histories, of the Irish Boundary Commission, the Foyle Fisheries dispute, cockfighting tournaments regularly held on the border, smuggling, and local conflicts over cross-border roads, to explore how the border was experienced and incorporated into peoples lives; emerging, at times, as a powerfully revealing site of popular agency and action."

"Indonesia dan Cina adalah anggota dari perjanjian TRIPS dan merupakan anggota dari WTO. Sebagai anggota dari WTO, Indonesia, dan China wajib mematuhi TRIPS dan karena itu ada beberapa ketentuan dalam TRIPS yang perlu diatur atau diubah dalam setiap peraturan perundang-undangan dari hak kekayaan intelektual masing-masing negara. Salah satunya adalah border measure sebagai sarana perlindungan oleh pabean terhadap barang-barang kekayaan intelektual yang diimpor atau diekspor, yang dipandang sebagai langkah efektif untuk menghentikan pelanggaran hak kekayaan intelektual karena dapat menghentikan barang yang melanggar tersebut sebelum memasuki dan beredar bebas dan luas ke pasar bebas. Salah satu mekanisme yang disebutkan dalam TRIPS adalah penegahan ex-officio. Dalam mendukung hal ini, ada mekanisme yang disebut sebagai perekaman yang memungkinkan pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual hak untuk merekam hak mereka di bea cukai. Sekarang, Indonesia dan Cina memiliki telah memiliki peraturan yang sama tentang perekaman dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan yang baru diberlakukan Nomor 40/PMK.04/2018 tentang tentang Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Dalam membandingkan kerangka peraturan kedua negara ini, ada beberapa perbedaan dan persamaan yang ditemukan. Satu hal yang patut disebutkan, adalah bagaimana Indonesia tidak mengizinkan perusahaan asing yang didirikan untuk merekam hak mereka dalam sistem perekaman di bea cukai, tidak seperti China. Ditemukan dengan pendekatan teoritis bahwa sebenarnya ada beberapa poin yang mendukung mengapa Indonesia harus memasukkan perusahaan-perusahaan asing untuk diizinkan merekam hak mereka di bea cukai seperti, pertumbuhan ekonomi individu dan negara, merangsang produktivitas pasar, dan sebagai sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

---

Both Indonesia and China are part of the TRIPS Agreement and are members of the WTO. As the members of WTO, Indonesia and China are obliged to comply to the TRIPS and therefore there are several provision in TRIPS that needs to be regulated or amended in each of the country 39s intellectual property regime. One of such is the border measures as the means of customs protection towards intellectual property goods that are being imported or exported, which is seen as an effective measure to stop the infringement of intellectual property right because it might stop the infringed goods before it enters into and circulated freely and broadly to the free market. One of the mechanisms mentioned in TRIPS is the ex officio detention. In supporting this authority, there is a mechanism called customs recordation that allows the owner or right holder of the intellectual property right to record their right in the customs. Now, Indonesia and China both have the same regulatory frameworks of customs recordation, by the newly enacted Minister of Finance Regulation Number 40 PMK.04 2018 concerning Recordation, Detention Penegahan, Guarantee, Suspension Penangguhan, Monitoring and Evaluation in Regards to The Control Over Imported or Exported Goods Suspected or Resulted from Intellectual Property Rights Infringement. In comparing the two countries regulatory frameworks, there are several differences and similarities that are found. One worth to be mentioned is how Indonesia does not allow foreign established companies to record their IPR in customs recordation system, unlike China. It is found by a theoretical approach that there are actually several points that support on why does Indonesia shall include foreign established companies in recordation system such as, it generates economic growth of individual and country, stimulate market productivity, and as a means to the development of science and technology. "

"ABSTRACT"

"Konflik perbatasan Indonesia dan Malaysia selalu terkait dengan adanya perbedaan persepsi, pemahaman, dan tanggapan. Oleh karena itu dengan menggunakan konsep konflik komunikasi dari Krauss dan Morella, penelitian ini menganalisis media baru dan media sosial berbasis forum diskusi online untuk menemukan isu perbatasan yang sering menjadi diskursus. Dengan menggunakan metode netnografi, teks-teks diskursus yang menyebabkan perbedaan persepsi, paham, dan konstruksi dianalisis yang kemudian dibandingkan dengan temuan-temuan keadaan daerah perbatasan yang aktual dengan metode etnografi. Gabungan metode netnografi dan etnografi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis serta mendiskusikan data-data potensi konflik daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia diharapkan dapat menemukan dan menguraikan konflik Indonesia-Malaysia yang sebenarnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna forum diskusi online belum memahami konteks perbatasan, sedangkan masyarakat lokal memperlihatkan bahwa harmonisasi interaksi dan komunikasi. Konflik dalam forum komunitas online merupakan ekstensi konflik bilateral Indonesia-Malaysia yang sebenarnya telah selesai.Indonesia and Malaysia border conflict is always associated with the differences in perceptions, understanding and responses. Therefore, by using the concept of conflict of Krauss and Morella communication, this study analyzes the new media and social media-based online discussion forums to find the border issue which often becomes discourse. By using netnografi, texts discourse that causes differences in perception, understanding, and construction is analyzed and then compared with the findings of the actual state of border areas with ethnographic methods. Combined netnografi and ethnographic methods in collecting, processing, analyzing and discussing the data potential conflict border areas of Indonesia and Malaysia are expected to find and decipher the Indonesia-Malaysia conflict truth. This study shows that online discussion forum users do not understand the context of the border, while the local community shows that the harmonization of interaction and communication. Conflict in the online community forum is an extension Indonesia-Malaysia bilateral conflict has actually been completed."

"Tulisan ini menganalisis tentang bagaimana pengaturan tentang pelunasan piutang atas beban harta Debitor yang berada di luar negeri berdasarkan undang-undang kepailitan dan bagaimana upaya kerjasama antarnegara untuk dapat meningkatkan efektifitas kewenangan kurator dalam menangani pelunasan piutang Kreditor dalam konteks Cross Border Insolvency. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pelunasan utang atas harta debitor di luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang terbatasi oleh prinsip teritorialitas, sehingga menghalangi eksekusi keputusan pengadilan asing di Indonesia. Pasal 436 Rv menegaskan bahwa keputusan hakim asing tidak berlaku kecuali ditentukan oleh undang-undang tertentu. Prinsip ini menyulitkan kurator dan merugikan kreditur. Penyelesaian sengketa kepailitan lintas batas dapat dilakukan melalui hukum dalam perjanjian utang-piutang, pengadilan umum, perjanjian bilateral, hubungan diplomatik, atau UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency, dengan prinsip universalitas dan teritorialitas. Undang-Undang Kepailitan Indonesia saat ini terbatas dalam menangani kasus kepailitan yang melibatkan aset di luar negeri, dengan keputusan pengadilan asing tidak diakui di Indonesia. Diperlukan peningkatan kerjasama hukum internasional, terutama melalui adopsi Model Law dari UNCITRAL, yang sedang dalam tahap finalisasi. Fokusnya termasuk penelusuran aset digital di luar negeri, yang menghadapi tantangan teknis. Harmonisasi hukum kepailitan internasional diakui sebagai kunci untuk mengatasi hambatan dari perbedaan hukum nasional dan memfasilitasi penyelesaian aset pailit lintas batas. Pentingnya Mutual Legal Assistance (MLA) untuk pertukaran informasi adalah untuk memperkuat penegakan hukum kolaboratif di luar yurisdiksi tunggal, dapat dilakukan melalui perjanjian bilateral atau multilateral proaktif.

---

This text analyzes the regulations regarding the repayment of debts against the debtor's assets located abroad based on bankruptcy laws and efforts of international cooperation to enhance the effectiveness of the curator's authority in handling creditor repayment in the context of Cross Border Insolvency. The research is conducted using a doctrinal research method. The repayment of debts on debtor's assets abroad under Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment is limited by the principle of territoriality, which hinders the execution of foreign court decisions in Indonesia. Article 436 Rv asserts that foreign court decisions do not apply unless specified by specific laws. This principle complicates the curator's role and harms creditors. Resolution of cross-border bankruptcy disputes can be conducted through laws in credit agreements, general courts, bilateral agreements, diplomatic relations, or the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, based on the principles of universality and territoriality. Indonesia's Bankruptcy Law currently has limitations in handling cases involving assets abroad, with foreign court decisions not recognized in Indonesia. Enhanced international legal cooperation is needed, particularly through the adoption of the UNCITRAL Model Law, which is currently in its finalization stage. The focus includes tracing digital assets abroad, facing numerous technical challenges. Harmonization of international bankruptcy laws is recognized as crucial to overcoming national legal differences and facilitating the resolution of cross-border insolvent assets. The importance of Mutual Legal Assistance (MLA) for information exchange is to strengthen collaborative law enforcement outside single jurisdictions, achievable through proactive bilateral or multilateral agreements."

"Penelitian ini berfokus pada peningkatan sistem pemeriksaan lintas batas di bandara internasional di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menentukan titik kelemahan sistem pemeriksaan yang sekarang dilihat dari sisi pelayanan dan keamanan serta mengkonstruk sistem pemeriksaan yang efektif dan aman.Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain deskripsi. Model analisis penelitian ini menggunakan sejumlah pertanyaan yang memuat unit analisis yang menjadi dasar dari pengumpulan data. Informan dalam penelitian ini terdiri atas unsur pembuat kebijakan, pelayanan dan pengawasan yang keseluruhannya berjumlah 104 orang.Dari analisis hasil penelitian disimpulkan terdapat sejumlah kelemahan pada komponen sistem pemeriksaan, yaitu: 1). Sistem tidak bisa memonitor pelintas batas, 2). Mekanisme monitoring orang asing sejak masuk, berada sampai keluar dari Indonesia sulit, 3). Alat pembaca dokumen sangat kurang, 4). Semua entry point tidak terkoneksi dan terintegrasi, 5). Distribusi cekal masih manual, 6). Tidak ada koneksi dengan sistem lain, 7). Kurang kerjasama dengan negara lain, 8). Capacity building yang minim. Kelemahan ini dapat ditutupi dengan mengkonstruk suatu sistem yang merujuk pada praktek-praktek yang telah dilakukan di sebagian bandara di Indonesia, negara lain dan rekomendasi serta best practice dari organisasi internasional. Operasionalnya dilakukan dengan mengadop teknologi informasi yang menghubungkan kantor pusat dengan seluruh unit pelaksana teknis termasuk perwakilan di luar negeri secara langsung.

---

This research focuses on the enhancement of cross border?s clearance in Indonesia?s international airport. The purpose of this research is to recognize and appoint the weak points of the current clearance system, analyzed from services and security perspectives, and also to construct an effective and secure clearance system.This research is a qualitative research with descriptive design. The analysis model of this research is by utilizing numbers of questions consisting analysis units, which become the basis of data collection. The source persons (informan) of this research are combined from policy maker elements, frontline officers for service and control, with the total number of 104 (one hundred and four) persons.By analyzing the research report, it can be concluded that there are numbers of weaknesses on the clearance system?s component, which are: 1). The system is unable to monitor the crossers, 2). The monitoring mechanism of foreigner started from the date of entering, staying, and leaving the territory of Indonesia is difficult, 3). Limited numbers of document reader devices, 4). All entry points are not connected and integrated one another ? stand alone mode, 5). Alert list is still distributed manually, 6). There is no connection with other system, 7). Lack of cooperation with other countries, 8). Minimum capacity building. This weaknesses can be countered by constructing a system referring to practical activities which have been applied in several airports in Indonesia, other countries, and also referring to recommendation and best practices from international organization. To operate the system, can be done by adopting information technology which directly connects headquarter and the rest of technical service units, and this includes Indonesian representative offices overseas."