Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSistem pembayaran saat ini berkembang dengan cepat, mulai dari alat pembayaran konvensional seperti transfer tunai dan kartu kredit sampai kepada metode pembayaran baru yang berbasiskan internet, seperti bitcoin dan virtual currency lainnya. Bitcoin adalah serangkaian kode pemograman yang kemudian diamankan menggunakan kriptografi yang oleh komunitas tertentu digunakan sebagai alat pembayaran. Akan tetapi, sampai saat ini Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran belum bertindak tegas dalam mengatur bitcoin dan virtual currency lainnya. Walaupun sudah ada PBI Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, namun masih tetap dalam posisi grey area. Bank Indonesia saat ini masih mempelajari perkembangan dari bitcoin wait and see . Bitcoin dan virtual currency lainnya dapat diatur sebagai alat pembayaraan, sehingga PJSP termasuk bitcoin exchange diperbolehkan untuk memproses semua transaksi bitcoin dan virtual currency lainnya. Tujuan dari pengaturan tersebut, yaitu untuk mencegah bitcoin dan virtual currency lainnya digunakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh karena transaksinya yang bersifat pseudonymous. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana mengatur bitcoin dan virtual currency lainnya dengan memperbandingkan pada aturan yang berlaku di negara Amerika Serikat, Cina, dan Jepang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan comparative. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kata Kunci: Bitcoin, virtual currency, peraturan

---

ABSTRACTCurrently, a payment method develops significantly, from conventional such as cash transfer and credit card to new technological innovations internet based payments, such as bitcoin and other virtual currencies. Bitcoin is a type of unregulated, digital money, which is issued and usually controlled by its developers, and used and accepted among the members of a specific virtual community as a payment. Bank Indonesia issued statement related to bitcoin and other virtual currency on 6 February 2014. In view of the Act No. 7 Year 2012 concerning Currency and Act No. 23 Year 1999 which has been amended several times, the latest with Act No. 6 Year 2009, Bank Indonesia stated that bitcoin and other virtual currency are not currency or legal payment instrument in Indonesia. Any risk associated with utilization of virtual currency shall be borne solely by the user. On 19 November 2016, Bank Indonesia issued PBI Number 18 40 PBI 2016 on the Implementation of Payment Transaction Processing ldquo Regulation rdquo . The regulation prohibits Payment System Service Providers to use virtual currency as a payment tool, and does not regulate activities such as bitcoin mining and trading. Those using bitcoin as a payment method become user rsquo s own risk. However, Bank Indonesia remains in grey area position. Bitcoin and other virtual currencies are potentially abused for terrorism financing and money laundering. Therefore, they need to be regulated comprehensively, bitcoin and other virtual currencies companies shall report to Bank Indonesia. The research will discuss how to regulate bitcoin and other virtual currencies compared to regulation in the United States, China, and Japan. Descriptive comparative studies and normative legal research will be used to construct a legal framework with a qualitative approach. Key Words Bitcoin, Virtual Currency, Regulation."

"Proposal tesis ini bertujuan untuk mempelajari referensi yang digunakan oleh Satoshi Nakamoto untuk memahami prinsip-prinsip yang digunakan untuk memecahkan masalah pengeluaran ganda. Masalah pengeluaran ganda merupakan risiko mata uang digital dapat dikeluarkan dua kali. Hal tersebut merupakan masalah unik yang berpotensi pada mata uang digital karena informasi digital dapat digandakan dengan relatif mudah oleh individu yang memahami jaringan blockchain dan memiliki kekuatan komputer yang diperlukan untuk memanipulasinya.Untuk memahami motifnya, semua kutipan yang disebutkan dalam karya tulis Satoshi Nakamoto dianalisis secara mendalam, sehingga kami sampai pada kesimpulan bahwa server stempel waktu yang juga dapat digunakan untuk mengesahkan keaslian serta tanggal penerbitan dokumen digunakan untuk menyelesaikan masalah pengeluaran ganda.Stempel waktu adalah alat yang sangat penting, Kami menganalisis masalah pengeluaran ganda, serta mengapa setiap transaksi memiliki stempel waktu yang unik dan hadiah yang diterima oleh blok hanya dapat diterima setelah 120 blok ditambang.Mengapa transaksi membutuhkan 120 blok agar token dapat diterima, mengapa prinsip stempel waktu yang digunakan dalam dokumen digital diterapkan dalam mata uang kripto untuk stempel waktu untuk menghasilkan blok dan mengapa dokumen digital juga dapat menjadi transaksi moneter.Penolakan atas balasan penolakan layanan merupakan bukti kerja yang disarankan oleh Adam Back dalam bentuk tunai hash, karena merupakan inspirasi untukmembuat protokol yang juga mempelajari secara mendalam untuk menghindari kekurangan dalam kode dan menolak serangan node.Protokol pohon Merkle dianalisa untuk memahami cara kerja protocol sistem distribusi kunci publik.Teori probabilitas dan aplikasinya dianalisis untuk menghitung kemungkinan penyerang membuat rantai lebih cepat daripada node yang sebenarnya, sebagaimana dipahami sebagai satu-satunya cara agar rantai blok dapat berhasil adalah dengan memastikan bahwa node yang sebenarnya ebih kuat daripada node yang dibuat oleh penyerang.Kami juga akan merancang dan membuat rantai blok sederhana untuk memahami prinsip-prinsip utama yang disebutkan di atas yang dikarakterisasi oleh protokol rantai blok menggunakan bukti kerja; mengimplementasikan aplikasi rantai blok sederhana dalam Javscript menggunakan crypto-js dan mendiskusikan alasan di balik kegagalan kami dalam hasil dan kesimpulan kami dalam upaya membuat aplikasi pesan instan menggunakan rantai blok sederhana kami.

---

The thesis proposal is to study the references used by Satoshi Nakamoto to understand the principles he used to solve the double-spending problem. The doublespending problem is the risk that a digital currency can be spent twice. It is a potential problem unique to digital currencies because the digital information can be reproduced relatively easily by individuals that understand the blockchain network and have the computer power necessary to manipulate it.

To understand his motives all citations mentioned in Satoshi Nakamoto whitepaper were deeply analyzed, where we came to the conclusion that a time stamping server that could also be used to certify the authenticity as well the date of issuing of a document was used to solve the double spending problem.

Timestamps was a very important tool, the double spending problem is analyzed in our thesis as well why every transaction has a unique timestamp and the rewards received by blocks can be spent only after 120 blocks mined. Why a transaction requires

120 blocks for the token to be received, why timestamping principles used in a digital document were applied in cryptocurrencies to timestamp generated blocks and why a digital document can also be a monetary transaction.

A denial of service counter-measure, a proof-of-work suggested by Adam Back in Hash cash, as it was an inspiration to create the protocol was also deep studied to avoid flaws in the code and deny the attack of a node.

Merkle tree protocol analyzed to understand how the protocols for public key distribution systems works.

Probability theory and its applications is analyzed to calculate the probability of an attacker creating a chain faster than the honest node, as understood the only way for the Block chain to succeed was to make sure that the honest nodes were more powerful than dishonest nodes, attackers.

We will also design and create a simple blockchain to understand the main principles mentioned above that characterizes a blockchain protocol using proof-of-work; implement a simple blockchain application in Javscript using crypto-js and discuss the reasoning behind our failure in our results and conclusion on attempting to create an

instant messaging application using our simple blockchain."

"Harga Bitcoin berfluktuasi sangat tinggi dan telah turun lebih dari 50% dari titik tertingginya di bulan April, seringkali dipercaya akibat dari sentiment dan spekulasi. Penelitian ini menganalisis alokasi aset saham yang dapat digunakan sebagai portofolio yang meniru imbal hasil Bitcoin. Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan mimicking portofolio yang mirip dengan Bitcoin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk membantu investor untuk memberikan pilihan investasi dengan imbal hasil yang mirip dengan Bitcoin dengan resiko yang lebih rendah. Penelitian sebelumnya telah berhasil membentuk mimicking portofolio terhadap surat utang, REIT, dan aset luar negeri namun belum ada yang meneliti cryptocurrency mimicking portofolio khususnya Bitcoin.

---

Bitcoin fluctuates based on sentiment and speculation. It price has dropped 50% since its highest point in April to its lowest point in July 2021, reaching a new high on November 2021 and depreciated again by more than 50% in January 2022. The high fluctuation is one of the main reason that institutional investor participation in this asset is fairly low. This study ana-lyze stock allocation in portfolio that mimics Bitcoin to provide investors an alternative in-vestment with the same yield as Bitcoin and lower risk. Previous studies successfully created a mimicking portfolio for bonds, REIT, foreign asset but there hasn’t been one to study crypto-currency mimicking portfolio especially Bitcoin. Portfolios created in this study consists of 19 selected US stocks and 45 stocks from Indonesia LQ45. Weight optimation is achieved with Markowitz Theory. We find mixed result in portfolio return, and lower standard deviation compared to Bitcoin."

"Penelitian ini mempelajari perilaku pasar bitcoin di Indonesia; Indodax dan BitX berdasarkan peristiwa yang berasal dari moneter dan bitcoin. Dari penelitian tersebut, ditemukan bahwa pasar bitcoin di Indonesia hanya merespon terhadap peristiwa dari bitcoin. Dari sisi moneter, kebijakan dari the Fed hanya bisa merespon perubahan harga di pasar bitcoin Indonesia dan tidak ada dampak dari kebijakan moneter dari BI. Hasil ini menunjukan bahwa para pemain di pasar bitcoin Indonesia ditentukan oleh peristiwa dari bitcoin itu sendiri, tidak terdapat pengaruh dari sisi moneter.

---

This research studies the behavior from two Bitcoin markets in Indonesia, namely BitX and Indodax based on the events coming from monetary and bitcoin. The result shows bitcoin markets in Indonesia are corresponding to its own event over time while there is an absence of local monetary impact to the market and the effect from the Fed only affect the market return. This shows the behavior of Bitcoin market Indonesia is determined to its own events and have no interaction to the monetary impact."

"ABSTRAKPada konteks saat ini, struktur masyarakat arus utama di Indonesia menempatkan bitcoin sebagai sebuah diskusi yang kontroversi. Hal tersebut berimbas pada munculnya pelarangan terhadap penggunaan bitcoin di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan pada asumsi-asumsi teoretis strukturasi Giddens yang melihat bahwa terdapat relasi kuasa yang berkelindan di antara struktur dan agen, sehingga dapat dikaitkan pada aktivitas pengguna bitcoin dalam pertukaran data dan keterbukaan akses informasi. Hal ini dapat dilihat sebagai sebuah respons agen terhadap wacana struktur di tatanan masyarakat. Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualititaf yang berpacu pada karakteristik penelitian paradigma kritis. Penelitian ini menemukan bahwa interaksi yang terjadi di dalam Group Line UKM Bitcoin UI berlandaskan kesadaran kritis anggotanya. Kesadaran ini dapat dilihat sebagai bentuk agensi individu untuk merespons struktur arus utama di dalam konteks pelarangan bitcoin di Indonesia.

---

ABSTRACTIn the current context, the structure of mainstream society in Indonesia places bitcoin as a controversial discussion. This has an impact on the emergence of a ban on the use of bitcoin in Indonesia. This study uses an approach to Giddens structuration's theoretical assumptions which see that there are interrelated power relations between structures and agents so that they can be linked to the activities of bitcoin users in data exchange and open access to information. This can be seen as an agent's response to the discourse of structure in the community order. This study uses a case study with a qualitative approach that races the characteristics of critical paradigm research. This study found that the interactions that occur within the UKM Bitcoin UI Group Line are based on critical awareness of its members. This awareness can be seen as a form of individual agency to respond to mainstream structures in the context of banning bitcoin in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan lindung nilai atau hedging dari aset cryptocurrency Bitcoin terhadap pasar saham di Indonesia yang direpresentasikan melalui Indeks saham LQ45 dengan menggunakan metode analisis GARCH Multivariate Dynamic Conditional Correlation (DCC-MGARCH). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bitcoin memiliki potensi lindung nilai yang relatif baik terhadap pasar saham di Indonesia, khususnya pada masa ketidakpastian ekonomi global dan domestik yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Namun, hasil yang paling menarik dari penelitian ini adalah hubungan antara aset cryptocurrency Bitcoin dengan komoditas emas XAU yang memiliki hasil analisis DCC-MGARCH yang tinggi, yang tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa komoditas emas dapat digunakan sebagai aset lindung nilai terbaik relatif terhadap pasar modal.

---

This study aims to evaluate the hedging capabilities of the Bitcoin cryptocurrency asset against the stock market in Indonesia represented by the LQ45 stock index using the GARCH Multivariate Dynamic Conditional Correlation (DCC-MGARCH) analysis method. The results of this study demonstrate that Bitcoin possesses a relatively good hedging potential against the stock market in Indonesia, particularly during times of global and domestic economic uncertainty caused by the Covid-19 pandemic. However, the most noteworthy outcome of this study is the relationship between the Bitcoin cryptocurrency asset and the gold commodity XAU, which exhibit high DCC-MGARCH analysis results, which is not consistent with previous studies that assert that gold can be utilized as the best relative hedging asset against the capital market."

"This thesis analyzes the comparative law on the inheritance of digital assets between Indonesia and Singapore, specifically focusing on bitcoin as an object of inheritance. Inheritance is a legal aspect that governs the transfer of property from a deceased person to their heirs. In the context of bitcoin and other digital assets, there are no specific regulations regarding the actions to be taken concerning digital assets in inheritance law. Using doctrinal research methods, the issues addressed in this thesis focus on the inheritance regulations in Indonesia and Singapore, and the legal regulations regarding bitcoin as an object of inheritance in both countries. This thesis finds that the inheritance of bitcoin can be carried out through the necessary documentation and a will to transfer its ownership. In practice, if the testator consciously intends to inherit the asset, they will provide access to the username and password to access their bitcoin through a will. Nevertheless, if the heirs do not know the access details for the testator's bitcoin storage, serious issues will arise concerning the inheritance of access to these assets. Additionally, the fluctuating value of bitcoin can change rapidly, adding uncertainty to the actual value of the bitcoin. To date, there are no adequate legal regulations governing the status of bitcoin and other digital assets as objects of inheritance. Therefore, specific regulations regarding the inheritance of digital assets, particularly bitcoin, are needed in Indonesia to provide legal protection for heirs.

---

Skripsi ini menganalisis perbandingan hukum mengenai pewarisan aset digital antara Indonesia dan Singapura, khususnya terhadap bitcoin sebagai objek harta waris. Pewarisan merupakan aspek hukum yang mengatur pemindahan harta benda dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Dalam konteks bitcoin dan aset digital lainnya, belum ada aturan khusus mengenai tindakan yang harus dilalukan terhadap aset digital dalam hukum waris. Dengan metode penelitian doktrinal, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada pengaturan pewarisan di Indonesia dan Singapura, dan peraturan hukum aset digital bitcoin sebagai objek harta waris di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menemukan bahwa pewarisan bitcoin dapat dilakukan melalui dokumen persyaratan dan surat wasiat untuk mengalihkan kepemilikannya. Dalam praktiknya, jika pewaris memberikan warisan secara sadar, pewaris akan memberikan akses terhadap username dan password untuk mengakses bitcoin yang dimilikinya melalui surat wasiat. Namun, jika ahli waris tidak mengetahui akses penyimpanan bitcoin milik pewaris, maka akan timbul masalah serius terkait pewarisan akses untuk membuka aset tersebut. Selain itu, nilai bitcoin yang fluktuatif dapat berubah dengan cepat, menambah ketidakpastian mengenai nilai sesungguhnya dari bitcoin. Hingga saat ini belum ada peraturan hukum yang memadai yang mengatur keberadaan bitcoin serta aset digital lainnya sebagai objek harta waris. Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan khusus mengenai pewarisan aset digital, khususnya bitcoin di Indonesia, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap ahli waris."

"Perkembangan e-commerce di dunia menimbulkan kebutuhan terhadap sistem pembayaran yang cepat, aman dan rahasia, selain alat pembayaran konvensional seperti transfer tunai dan kartu kredit juga dikembangkan alat pembayaran baru salah satunya adalah Bitcoin, Bitcoin adalah serangkaian kode pemograman yang kemudian diamankan menggunakan kriptografi yang oleh komunitas tertentu digunakan sebagai alat pembayaran. Skripsi ini akan membahas mengenai alat pembayaran Bitcoin berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Undang-Undang Mata Uang), Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta teori terkait dengan alat pembayaran serta kebendaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Penulis menggunakan bahan hukum primer, seunder, maupun teresier dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Bitcoin ataupun alat pembayaran kriptografi lainnya di Indonesia tidak tepat dikatakan sebagai mata uang ataupun benda (barter) melainkan merupakan sistem informasi yang memiliki sifat seperti uang, penyelenggaraan sistem Bitcoin di Indonesia serta penggunaanya di Indonesia juga bertentangan dengan Undang-Undang sehingga Bitcoin seharusnya tidak boleh beroperasi di Indonesia.

---

Developments in the world of e-commerce payment systems raises the need for fast, secure and confidential payment systems, in addition to the conventional means of payment such as cash transfers and credit card payments are also developed new tools one of which is Bitcoin, Bitcoin is a series of programming code that is then secured by the use of cryptographic, certain communities are used as means of payment. This thesis will discuss the Bitcoin payment instruments based on Law No.. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE Law), Act 7 of 2011 on Currency (Currency Act), Act 8 of 1999 on Consumer Protection and theories associated with tool payments as well as material. This study uses the approach of normative legal research legislation. The author uses primary legal materials, seunder, and teresier using a qualitative approach. Bitcoin payments or other cryptographic tool in Indonesia is not correct to say as currency or objects (barter) but rather an information system that has properties such as money, Bitcoin system implementation in Indonesia as well as its use in Indonesia is also contrary to the Act so that Bitcoin should not be allowed to operate in Indonesia."

"Termotivasi oleh isu-isu terkini pada akuntansi untuk cryptocurrency, makalah ini mencoba untuk membahas perkembangan cryptocurrency di Indonesia, bagaimana standar akuntansi saat ini dapat mengakomodasi cryptocurrency, bagaimana perlakuan akuntansi normatif cryptocurrency berdasarkan pendapat para ahli dan yang terakhir membahas isu dan tantangan terkait penerapan standar akuntansi untuk cryptocurrency. Data untuk penelitian ini akan dikumpulkan oleh studi literatur dan wawancara. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan cryptocurrency masih terbilang kecil dibandingkan aset lain dan di Indonesia cryptocurrency akan diregulasi oleh BAPPEBTI dimana cryptocurrency diperlakukan sebagai komoditas. Lalu standar akuntansi yang ada saat ini tidak mengakomodasi hakikat ekonomi cryptocurrency. Sifat ganda dari cryptocurrency sebagai alat tukar dan sebagai investasi mungkin menjadi faktor mengapa tidak ada standar akuntansi yang berlaku untuk aset unik ini. Selain itu dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi normatif adalah mengukurnya dengan nilai wajar melalui model pengukuran laba dan rugi FVTPL. Studi ini juga menemukan bahwa selain peran IASB yang berpengaruh dalam kegiatan standard-setting, peran pemerintah dalam menangani isu-isu terkait juga berdampak pada kegiatan pengaturan standar yang dilakukan oleh standard-setter.

---

Motivated by current issues in accounting for cryptocurrency, this paper tries to discuss the development of cryptocurrency in Indonesia, how current accounting standards can accommodate cryptocurrency, normative cryptocurrency accounting treatments based on expert opinions and discusses issues and challenges related to the application of accounting standards for cryptocurrency. Data for this study will be collected by literature studies and interviews.

It can be concluded that the use of cryptocurrency is still relatively small compared to other assets and in Indonesia cryptocurrency will be regulated by BAPPEBTI where cryptocurrency will be treated as a commodity. Then the current accounting standards do not accommodate the economic nature of cryptocurrency. The dual nature of cryptocurrency as a medium of exchange and as an investment may be the factor why there are no accounting standards applicable to this unique asset.

In addition, it can be concluded that the normative accounting treatment is to measure it with fair value through profit and loss measurement model FVTPL . The study also found that in addition to the influential IASB role in standard setting activities, the role of government in dealing with related issues also impacts on standard setting activities by standard setters."

"ABSTRAKPenelitian ini akan memberikan perspektif luas atas efek dari penyertaan bitcoin pada portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Portofolio terdiri atas saham, bond, kurs keras, komoditi luas, hedge fund, properti, indeks dolar, dan indeks futures. Hasil yang didapat konsisten dengan penelitian sebelumnya. Kami menemukan bahwa penyertaan bitcoin dapat menurunkan risiko portofolio dan membuat efficient set portofolio lebih baik.

---

ABSTRACTThis study will give a broad perspective on the effect of including bitcoin in a well diversified portfolio of worldwide stocks, bonds, hard currencies, broad commodities, hedge funds, real estate, dollar index, and index futures. Our findings show that the results are consistent with past research. We find that the inclusion of bitcoin is able to reduce the risk in portfolio and improve the portfolio lsquo s efficient set."