Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris selaku PPAT harus menjalankan jabatannya secara cermat, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 ayat 1 huruf a. Seperti dalam membuat Akta Jual Beli Tanah PPAT harus mengikuti sifat tunai dan terang dalam hukum tanah, yaitu pembayaran dan penyerahan barang dilakukan secara bersamaan atau lunas dan di hadapan PPAT. Penelitian tesis ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis.Tujuan penelitian tesis ini adalah Menjelaskan tanggung jawab Notaris selaku PPAT yang tidak cermat, berpihak dan tidak menjaga kepentingan para pihak dalam membuat akta jual beli tanah dan menjelaskan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam menerapkan sanksi kepada Notaris selaku PPAT yang tidak cermat, berpihak dan tidak menjaga kepentingan para pihak.Hasil kajian penelitian adalah PPAT yang membuat akta jual beli yang kenyataannya belum lunas melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN, Kode Etik IPPAT dan Kode Etik Notaris.Hasil penelitian untuk permasalahan yang kedua adalah Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memeriksa dan memberikan sanksi kepada Notaris/PPAT EJ berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara kerja dan Tata cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

---

Notary as PPAT shall carry out their post thoroughly, unbiased, and safeguard the interests of parties according to Article 16 Paragraph 1 Section a of Law No. 2 of 2014 on Notary. This provision applies to land sale and purchase deed as well PPAT shall adhere to the ldquo clearly rdquo and ldquo in cash rdquo nature of land law, which means that the payment and delivery of the object shall be done simultaneously or in cash. This thesis is a legal normative research, categorized as a descriptive analytic research.

The purpose of this thesis is to explain the responsibilities of a careless and biased Notary as PPAT who is unable to safeguard the interests of the parties involved in the making of a land sale and purchase deed, and the authorities of Supervisory Council of Notaries in implementing sanctions upon the aforementioned Notary as PPAT.

The result of this research is that the PPAT who made the deed of land sale and purchase which in actuality was not paid in cash simultaneously has violated Arti cle 16 Paragraph 1 Section a of Law No. 2 of 2014 on Notary, Code of Ethics of Notaries, and Code of Ethics of IPPAT.

Another result is that the Supervisory Council of Notaries has the authority to examine and implement sanctions upon Notary as PPAT EJ according to Article 35 Regulation of Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia Number M.02.PR.08.10 of 2004 on Member Assignment, Member Dismissal, Work Procedure, and Examination Procedure by Supervisory Council Notaries."

"ABSTRAKMakalah ini membahas soal prevalensi berita palsu dan berbagai upaya yang telah dilakukan pelbagai kantor media - dalam hal ini: majalah Tempo dan situs berita Tirto ID - untuk memeranginya. Melalui sub-bagian pengecekan data maupun penyuluhan, kedua berita ini merupakan contoh dari penjunjungan elemen terpenting dari jurnalisme, yaitu verifikasi berita. Menggunakan teori kekosongan informasi untuk menjelaskan kebutuhan konsumen media atas informasi, makalah ini juga membahas psikologi masyarakat-bagaimana ada kerentanan masyarakat dalam mengonsumsi berita palsu, sebuah fenomena dalam jurnalisme Indonesia maupun dunia.

---

ABSTRACTThis paper discusses the prevalence of fake news and the many ways Indonesian media organizations -Tempo magazine and the news site Tirto ID - overcome the challenges fake news presents. Through data verification or consultations, these examples are representative of the upholding of one of journalism s most imperative elements: verification. Using the information gap theory to explain the need for media consumers to obtain information, the paper also discusses the psychology behind fake news-how there's a susceptibility in the consumption of fake news, an Indonesian and global phenomenon"

"The Birnbaum-Sanders (BS) distribution was first introduced in 1969 by Birnbaum and Saunders as a combination of inverse Gaussian distributions with a length-biased inverse Gaussian distribution. Later, in 2008, Ahmed et al. introduced a new parametrization of the BS distribution based on Birnbaum-Sanders, and they also proposed a parameter estimation using the method of moments and regression-quantile estimation. In this paper, we emphasize the Birnbaum-Sanders distribution presented by Ahmed et al., and we develop an EM-algorithm to estimate two unknown parameters of this distribution. The EM-algorithm is a general method used to estimate the parameters when the probability density function is complicated and it is the best alternative for the estimation of a mixture distribution. We assumed that this problem has a missing value, and maximized complete data log-likelihood function instead log-likelihood function because it is analytically easier. Moreover, some simulation experiments were conducted in order to examine the performance of the proposed parameter estimation, and it was observed that the performances were quite satisfactory. Specifically, the MSE, variance and bias tend to decrease as n increases."

"ABSTRAKBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Sumatera Selatanadalah instansi pemerintah yang bertugas untuk membantu Gubernurmerencanakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Karena tugas Bappedatersebut, banyak pihak dari instansi negara dan juga swasta sering berhubungandengan Bappeda. Karena itu Bappeda diharapkan dapat memiliki kualitas layananyang baik. Salah satu cara yang telah diambil Bappeda untuk meningkatkanpelayanannya adalah dengan mengimplementasikan Knowledge ManagementSystem KMS yaitu website Disposisi Online. Akan tetapi, setelah berjalan lebihdari dua tahun, target penyebaran knowledge berbentuk dokumen seperti laporandinas, nota dinas, dan berbagai macam bentuk dokumen lainnya masih belummencapai target Kepala Bappeda. Padahal agar KMS dan penyebaran knowledgeberjalan efektif, seluruh staf Bappeda harus aktif dalam website tersebut. Salah satupenyebabnya adalah kurangnya kesadaran staf dalam menggunakan KMS tersebut.Perilaku apatis ini adalah salah satu bentuk dari resistensi pengguna secara pasif.Untuk menyelesaikan masalah tersebut harus terlebih dahulu dianalisispenyebabnya agar tindak lanjut dapat tepat sasaran. Penelitian ini menggunakanmodel Status Quo Biased Theory SQBT dengan variabel sunk cost, transitioncost, perceived value, perceived risk, dan perceived inertia untuk menganalisis apapenyebab terjadinya resistensi tersebut. Penelitian ini adalah penelitian survei dandata hasil kuesioner akan diolah menggunakan Regresi Linear. Hasil olah datamenemukan bahwa variabel yang mempengaruhi user resistance adalah sunk cost,perceived value, perceived risk, dan perceived inertia, sedangkan transition costtidak memiliki pengaruh yang signifikan.

---

ABSTRACTBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan isa government agency that helps the Governor to make a development plan of SouthSumatera Province. Because of the nature of the agency rsquo;s task, there are a lot ofother government and private institution that works with Bappeda. Many expectgreat service from one of the most important government organisation. One of theinitiative that Bappeda took to increase its service quality is implementing a KMSnamed website Disposisi Online. However, after being impelemented for two years,the target of documented knowledge sharing in official report, memo, dan otherformal document did not met Head of Bappeda rsquo;s expectation. Whereas to make theKMS implementation effective, every Bappeda staff are expected to participate init. One of the reason of this is the lack of awareness among staffs to use the KMS.This apathetic behaviour is one form of passive resistance against KMSimplementation. Firtsly, analyzing the cause of this resistance is needed to form theright solution. This research use Status Quo Biased Theory SQBT model withsunk cost, transition cost, perceived value, perceived risk, and perceived inertia asthe variable analyze why the resistance exist in the first place. The research is asurvey research and used questionnaire as the instrument that processed with linearregression. The data processing result found that user resistance is significantlyaffected by sunk cost, perceived value, perceived risk, and perceived inertia. Buttransition cost did not have any significant effect."

"Sebagai dampak dari globalisasi, Indonesia mendapatkan banyak investasi melalui penanaman modal asing (PMA) atau foreign direct investment (FDI) dan juga semakin aktif terlibat dalam perdagangan internasional. Hal ini menimbulkan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi, namun menimbulkan dampak yang ambigu terhadap ketimpangan upah antara tenaga kerja terampil dibandingkan non-terampil. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan regresi panel data random effect tahun 2006 dan 2015, penulis menemukan bahwa di tahun 2006 FDI memiliki dampak meningkatkan ketimpangan upah karena meningkatkan wage premium. Namun, telah terjadi konvergensi di tahun 2015. Hal ini disebabkan karena jenis FDI yang ada di Indonesia sebagian besar adalah jenis FDI vertikal yang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja tidak terampil. Dampak perdagangan internasional sesuai dengan teorema Hecksher-Ohlin, dimana ekspor akan menurunkan ketimpangan upah bagi tenaga kerja non-terampil. Sebaliknya, impor akan meningkatkan ketimpangan upah karena merupakan proksi dari teknologi. Sehingga, membutuhkan lebih banyak tenaga kerja terampil (skill-biased technological change).

---

As a result of globalization, Indonesia as an emerging nation receive numerous amounts of foreign direct investment (FDI) and also actively involved in international trade. This generates a positive impact to the economic growth of the nation yet has an ambiguous impact to the wage inequality in comparison between skilled labour to unskilled labour. Based on the research using random effect panel data regression of year 2006 and 2015, this study found that in year 2006 FDI has a positive impact in increasing the wage inequality as it increases the wage premium of skilled worker. However, in 2015, this study found that the result is insignificance in increasing the wage inequality – threfore indicated the convergency happened. This is because the type of FDI in Indonesia is vertical FDI which requires more unskilled worker and therefore increases the wage of the unskilled worker. In international trade, this study proved that Hecksher-Ohlin theorem occured in Indonesia, of which the export reduces inequality of unskilled labour. On the contrary, import increases the wage inequality since it is a proxy of technology which requires more skilled worker entitled skill biased technological change."