Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karya akhir ini bertujuan untuk menganalisis best practice yang dilakukan dalam penerapan Whistle Blowing System (WBS) di Indonesia dan untuk menganalisis penerapan Whistle Blowing System pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Karya akhir ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Hasil karya akhir ini menunjukkan bahwa terdapat 8 (delapan) best practice penerapan Whistle Blowing System (WBS) di Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menerapkan Whistle Blowing System berdasarkan best practice penerapan WBS di Indonesia, walaupun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya, khususnya pada perlindungan pelapor, unit pelaksana WBS, dan pemberian penghargaan. Penelitian ini mengajukan beberapa saran perbaikan penerapan WBS di lingkungan Kementerian PUPR agar WBS kementerian terlaksana secara efektif dan efisien.

---

The objectives of this study are to analyze Whistle Blowing System (WBS) best practice in Indonesia and to analyze how WBS practiced in Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat?s (PUPR). This study uses qualitative method with descriptive analysis approach. The result of this study shown that there are 8 (eight) Whistle Blowing System best practice in Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat has been apply WBS based on Whistle Blowing System best practice in Indonesia, but still there are weaknesses to apply WBS, especially at protection of the whistleblower, WBS execution unit, and reward. This study proposes some suggestions to improve the implementation of WBS practice in Kementerian PUPR, so that WBS practice in Kementerian PUPR will be done effectively and efficiently."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya reformasi Polri di bidang pelayanan SIM yang diharapkan mampu memberikan hasil yang best practice melalui pelaksanaan program SIM Nasional Presisi (SINAR) di Satpas Polda Metro Jaya. Namun, inovasi ini belum berdampak signifikan, dan masyarakat DKI Jakarta masih banyak yang belum merasakan manfaat yang dihasilkan dari program ini. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program tersebut dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat digunakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori inovasi, teori best practice, dan teori manajemen. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan metode penelitian penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi program SIM Nasional Presisi (SINAR) yang dilaksanakan Satpas Polda Metro Jaya telah memenuhi kriteria best practice, yang mana hal ini dapat dilihat dari dimensi dampak, dimensi kemitraan, dimensi keberlanjutan, dimensi kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat, dan dimensi transferability. Namun, pada dimensi kesetaraan gender dan pengeculian sosial SINAR belum mampu mengakomodasi perpanjangan SIM untuk kaum disabilitas dalam hal ini SIM D. Ditemukannya hambatan pada dimensi kesetaraan gender dan pengeculian sosial ini dapat disebabkan oleh minimnya kompetensi sumber daya manusia Satpas pada bidang teknologi informasi, kurangnya koneksi sosial dan publikasi hingga inovasi yang baik ini tidak popular atau dikenal baik oleh seluruh lapisan masyarakat, dukungan anggaran untuk inovasi yang belum menyeluruh dan belum didukung oleh dana DIPA, dan jaringan internet tidak stabil yang mengganggu proses pelaksanaan perpanjangan SIM A dan C.

---

The background of the research is the Indonesian Natioanl Police reform in services related to issuing driving license services. Such services are expected to be able to generate best practices through the implementation of SINAR (Precision National Driving License). As a matter of fact, the innovation has not resulted in a significant impact and there are still many people living in Jakarta Special District who have not yet experienced the benefits generated by the program. Based on these problems, this research is intended to evaluate the implementation of the program and analyze the factors that influence them so that the results of the decisions can be used to optimize the implementation of the program. The study employs several analytical tools, such as innovation theory, best practice theory, and management theory. The study also uses the qualitative approach using field research method. The results of the study indicate that the innovation of SINAR program carried out by Satpas of Jakarta Metropolitan Police Region the Polda Metro Jaya Satpas has met the best practice criteria, which can be seen from the impact dimensions, partnership dimensions, sustainability dimensions, leadership and community empowerment dimensions, and transferability dimensions. However, on the dimensions of gender equality and social exclusion, the SINAR program has not been able to accommodate the extension of driving licenses for people with disabilities, in this case Diving License D. The results of the research also reveal that the obstacles found in the dimensions of gender equality and social exclusion can be caused by the lack of competence of Satpas human resources in the field of information technology; lack of connection of social media and publications until these good innovations are not popular or well known by all levels of society; budget support for innovations that has not been comprehensive and has not been supported by state budget; and unstable internet networks that interfere with the process of the implementation of the extensions of Driving License A and Driving License C"

"Penggunaan Teknologi Informasi (TI) yang optimal semakin dirasakan penting dalam upaya mencapai tingkat kinerja yang maksimal. Untuk meningkatkan kinerja, diperlukan perencanaan dan tata kelola yang baik. Implementasi kegiatan TI yang bersifat ad-hoc akan menyebab kan terjadinya pemborosan. Penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana kondisi tata kelola pada proses kegiatan TI di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) yang merupakan lembaga pemerintah bersifat teknis dibawah naungan Departemen ESDM yang dijadikan sebagai tempat studi kasus. Proses kegiatan TI Ditjen Migas banyak bergantung pada penyedia layanan yang berasal dari luar Ditjen Migas, dimana layanan didapatkan melalui proses pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan tersebut merupakan salah satu cara Ditjen Migas menjalankan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan organisasi. Karena itulah layanan yang diterima harus optimal dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan menggunakan kombinasi best practices Cobit dan IT Infrastructure Library (IT-IL) versi 3, penulis mencoba mengukur kondisi kematangan pada tahap Delivery and Support, khususnya tahap DS-1, 'Define and Manage Service Level' . Pada tahap ini dapat diketahui komunikasi yang terjalin antara Ditjen Migas dengan penyedia layanan untuk menghasilkan layanan yang berkualitas. Untuk melengkapi rekomendasi langkah-langkah yang perlu diambil dalam upaya mendapatkan layanan yang berkualitas, penulis mengambil referensi dari IT-IL, dimana IT-IL merupakan kumpulan best practice yang sangat komprehensif dan rinci untuk lingkup manajemen layanan TI yang spesifik serta proses-proses yang terkait didalamnya. Hasil penelitian ini meliputi penggambaran kondisi tata kelola TI saat ini dengan menggunakan beberapa kerangka kerja, kondisi kematangan tahap Delivery and Support DS1, serta rekomendasi yang berupa langkah-langkah atau kondisi yang perlu diperhatikan agar pengguna layanan bisa mendapatkan layanan yang berkualitas. Kata Kunci : Tata kelola TI, proses kegiatan layanan TI, pendekatan best practice

---

The optimum use of Information Technology (IT) is taking an important role in the efforts to achieve the maximum level of performance. To improve performance, good planning and governance are required. An ad-hoc IT implementation of IT will cause inefficiency in the future. This descriptive research is aimed to capture the description on how the condition of governance in the process of IT activity in Directorate General of Oil and Gas, which is a technical government institution under Department ESDM, as the case study. The process of IT activity in Directorate General of Oil and Gas highly depends on the service providers from outside the organization. Services are obtained through the process of procurement. Procurement process is one of the ways the Directorate General of Oil and Gas run the tasks and functions in achieving the goals of the organization. Therefore, the services received must be optimal and in align with their organization needs. By using a combination of best practices COBIT and IT Infrastructure Library (IT-IL) version 3, the author tries to measure how the condition and maturity level of Delivery Support (COBIT), especially the DS-1 stage, "Define and Manage Service Level", to find out how the communication between the Directorate General Oil and gas with service provider can produce good quality services. To complete the recommendations, the author obtain references from the IT-IL, where IT-IL is a collection of best practice which is very comprehensive and detailed for IT service management and the specific processes related. Results of this research are the description of current IT governance condition using some framework , conditions and maturity level of Delivery Support - DS1 stage, and the recommendations in the form of steps or points that need to get attention, so the users can receive qualified service."

"Tujuan tulisan ini adalah untuk memberikan suatu pengertian kepada para akademisi dan praktisi perbankan tentang bagaimana membangun model BEST PRACTICE of corporate governance dalam sebuah institusi perbangkan sesui dengan kondisi nyata kita di Indonesia. Meskipun kampanye kebutuhan penegakkan Corporate Governance (komisaris independen, komite audit, komite remunerasi, komite resiko, corporate secretary) maupun pedoman best practice dan code of conduct dewan direksi dan dewan komisaris tetapi beberapa praktisi dan akademisi merasakan dampak implementasi Corporate Governance belum seperti yang diharapkan. Bahkan ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kurang optimalnya implementasi Corporate Governance di Indonesia karena kita menganut bukan sistem board tapi dual board - dengan kata lain telah terjadi pengkotoman antara sistem single dna dual board. Oleh karena itu untuk memberikan pengertian kepada para akademi dan praktisi tersebut, penulis mencoba untuk berbagi ilmu mengenai anatomi Corporate Governance dan kondisi kondisi lokal yang harus diperhatikan dalam membangun model Corporate Governance perusahaan perusahaan Indonesia."

"Perusahaan XYZ merupakan perusahaan media dan komunitas yang menerapkan Scrum dalam proses pengembangan aplikasi pendukung bisnis utama. Hasil identifikasi masalah melalui wawancara dengan Chief Technology Officer dan Chief Product Officer menunjukan bahwa salah satu akar permasalahan yang terjadi adalah ada Scrum Events yang tidak terlaksana dan tim Scrum tidak mengimplementasikan panduan Scrum dengan tertib. Penelitian ini mengevaluasi tingkat kematangan implementasi Scrum menggunakan Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement (SCAMPI C). Peneliti menggunakan Scrum Maturity Model (SMM) sebagai model untuk menghitung kematangan. SMM ini telah diperbarui dengan mengikuti Scrum Guide 2020 dan best practices Scrum tahun 2020- 2021 yang diperoleh dari studi literatur. Peneliti juga menyebarkan kuesioner kepada 33 orang responden yaitu tim produk dan tim teknologi XYZ untuk afirmasi pencapaian appraisal. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan implementasi menggunakan pendekatan Plan, Do, Check, Act (PDCA) Cycle oleh Deming’s. Hasil evaluasi tingkat kematangan implementasi Scrum di XYZ adalah Level 2. Peneliti merekomendasikan beberapa praktik perlu diterapkan dan ditingkatkan di Objectives Scrum Role Exist, Scrum Meetings Occur and are Participated, dan Daily Scrum Successed. Jika diterapkan secara konsisten, diharapkan dapat memperbaiki kualitas implementasi Scrum di XYZ.

---

XYZ Company is a media and community company that app;lies Scrum in the process of developing key business support applications. The results of problem identification through interviews with the Chief Technology Officer and Chief Product Officer showed that one of the root causes of the problem was that Scrum Events were not implemented and the Scrum team did not implement the Scrum guidelines strictly. This research evaluates the maturity level of Scrum implementation using the Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement (SCAMPI C). Researchers used the Scrum Maturity Model (SMM) as a model for calculating maturity. This SMM has been updated by following the 2020 Scrum Guide and Scrum best practices in 2020-2021 obtained from the literature study. We also distributed questionnaires to 33 respondents from the product team and the XYZ technology team, to affirm the appraisal result. This research recommends implementation improvements using the Plan, Do, Check, Act (PDCA) Cycle approach. The results of Scrum implementation maturity assesment is on Level 2. We recommend some practices to be implemented and improved in the objectives of (a) Scrum Role Exist; (b) Scrum Meetings Occur and are Participated; and (c) Daily Scrum Succeed. If applied consistently, XYZ will have quality improvement in Scrum implementation."

"Penelitian ini menguraikan mengenai dampak dari fenomena irregular and undocumented migration di Indonesia. Dimana fenomena tersebut sejatinya diperparah dengan praktik keimigrasian yang tidak efektif dan efisien. Praktik imigrasi yang demikian pada akhirnya menduplikasi dampak negatif baik bagi negara tujuan, transit, dan negara asal. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah memberikan kajian atas dampak dan penyebab fenomena tersebut dan menyusun strategi kebijakan yang lebih disesuaikan dengan konsep best practices di bidang hukum imgrasi internasional sebagai konsep yang inovatif, membawa hasil, berkelanjutan, dan efektif tidak hanya dalam pengaplikasiannya namun juga dalam menanggulangi dampak yang telah terjadi.

---

This writing emphasizes the impact of the phenomenon of irregular and undocumented migration in Indonesia. Where the phenomenon is actually exacerbated by immigration practices which are not effective and efficient. Such Immigration practices thereby ultimately duplicate negative impact for destination countries, transit country, and origin countries. The purpose of this thesis is to provide an assessment of the impact and causes of this phenomenon. This thesis also develop a policy strategy that is more adapted to the concept of "best practices" in the field of international migration law as an innovative concept, bringing results, sustained, and effective not only in its application but also in tackling the impact that has already occurred."

"Fokus penelitian ini adalah menggali unsur praktik cerdas dari penerapan permodelan LVCD Local Value Chain Development yang diinisiasi oleh lembaga AB di Desa Duntana dan Tenawahang dengan konteks pedesaan. Permodelan LVCD melalui kegiatan pemasaran bersama ditujukan untuk memfasilitasi akses pasar untuk petani pedesaan. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif menggunakan data kualitatif yang didukung data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya unsur praktik cerdas pada tahapan LVCD, dan pada pelaksanaan pemasaran bersama oleh kelompok. Walaupun terjadi kendala, kelompok terbukti mampu bertahan hingga kini. Penelitian ini menyampaikan bahwa unsur praktik cerdas yang ada dapat mendukung keberlanjutan kegiatan pemasaran bersama dalam mengimplementasikan permodelan LVCD.

---

This research focuses on identifying best practice elements of the practice of LVCD Local Value Chain Development modelling initiated by AB organization at Duntana and Tenawahang villages, which located in rural area. LVCD modeling through collective marketing aimed to address rural farmers issue by creating an access to market. Type of this research is descriptive, using qualitative approach supported by quantitative data. The result shows that the best practice elements are in LVCD rsquo s phase and on implementing of collective marketing by farmer groups. Although challenges occur in the implementing phase, the groups survive and continue running. Best practices elements can support the sustainability of collective marketing in implementing LVCD modeling."

"With an increasing population, the effects of climate change and limited water resources, water reuse is an option that must be explored in order to reduce the high water stress in Indonesia. This study aims to identify enablers of, barriers to, and opportunities for early adopters of water recycling in the business sector of the Greater Jakarta region of Indonesia, and to highlight the possibilities of its wider implementation in order to reduce water stress. Semi-structured interviews, desk reviews, and observations were conducted with eight enterprises. Most respondents demonstrated that their main purpose for recycling water is to reduce costs. Recycled water was mostly used where there are minimal possibilities of direct contact with people to reduce the impact of social barriers. While the absence of a clear legal framework was identified as another barrier to water recycling implementation, this can also serve as an enabler. The decrease in raw water quality makes water recycling a cost-effective solution. Considering all findings, water recycling in Indonesia has great potential to be more widely applied and to be supported by related stakeholders."

"Persaingan bisnis dalam meningkatkan pelayanan yang tidak diikuti dengan perbaikan dari dalam perusahaan menyebabkan keluhan pelanggan pada periode Januari 2019 – Desember 2021 mencapai 736 keluhan. Keluhan yang mengalami keterlambatan penanganan berjumlah 554 keluhan. Keluhan yang tidak diselesaikan dengan cepat, staf yang lambat dalam menanggapi keluhan dan informasi keadaan pegiriman muatan tambang tidak rutin dilaporkan kepada pelanggan menjadi penyebab dari keluhan yang disampaikan oleh pelanggan. Penyebab keluhan belum teratasi menjadi fokus penelitian yaitu bagaimana cara mengatasi penyebab keluhan pelanggan sehingga dapat mengurangi keluhan pelanggan dimasa yang akan datang. Usulan perbaikan penyebab keluhan dengan peningkatan kemampuan staf dengan memberikan berbagai pelatihan untuk dapat menangani keluhan pelanggan yang bersifat umum dan khusus, simulasi perancangan proses penanganan keluhan dengan menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Hasil simulasi adalah perbandingan waktu siklus as-is dan to-be keluhan melalui email 28,30 menit, melalui telepon 21,57 menit dan melalui whatsapp 7,88 menit. Perbandingan aktivitas as-is dan to-be keluhan melalui email sebanyak 5 aktivitas, melalui telepon 1 aktivitas dan melalui whatsapp 5 aktivitas. perbandingan as-is dan to-be keluhan yang dapat ditangani melalui email 4 keluhan, melalui telepon 7 keluhan dan melalui whatsapp 4 keluhan

---

Business competition in improving services that are not followed by improvements from within the company caused customer complaints in the period January 2019 – December 2021 to reach 736 complaints. Complaints that experienced delays in handling 554 complaints. Complaints that are not resolved quickly, staff who are slow in responding to complaints and information on the condition of mining cargo customers are not routinely reported to the cause of complaints submitted by customers. The causes of complaints that have not been resolved have become the focus of research, namely how to overcome customer complaints so that they can reduce customer complaints in the future. Proposed complaints improvement by increasing staff capacity by providing various trainings to be able to handle general and specific customer complaints, designing complaint handling processes by eliminating non-value added activities. The simulation results are a comparison of the cycle time of complaints that will come via email 28.30 minutes, by telephone 21.57 minutes and via WhatsApp 7.88 minutes. Comparing current activities and complaints that will come via email as many as 5 activities, by phone 1 activity and via whatsapp 5 activities. Comparison of current and future complaints that can be handled via email 4 complaints, by telephone 7 complaints and via WhatsApp 4 complaints."

"Giving the authority of law income tax to thegovernment for decided kind of service as income tax object article23, evoke extend income tax object article23, that is not only as a passive income but also as a business income.There is two analytical questions in this research, the first is how to implications of extend income tax object article 23 for the government, with holder and income tax receiver. The second, what the suitable of taxobject that can change to be a saw with holding income tax article 23 base on with holding income tax conception and international best practice.This research used qualitative approach with a descriptive researc htype to describe an objective with facts that revealed. The collecting data technique itself is done by a literature study from various sources like an article, book, internet and in¬depth interview with some informants whoa rerelated with this research.The result of this research shown that development income tax object article 23 has an implication to the government such as increase tax acceptance, decrease cost collection, and have opportunity cost. For with holder have burden. Moreover, for implication to income tax receiver is the cash flow tax receiver can be decrease, time of money lose, and increase compliance cost. Base donw it hholding income tax conception and international best practice, the suitable object as income tax object article 23 is inpassive income.This research recommended, the administration tax system in thegovernment need tobe fix, giving reward to with holder, apply proper income tariff that cannot disturbed the cashflow, clarify the object of income taxarticle 23 with giving definition and sample from theobject, streamline income tax article 25."