Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keterjangkauan hunian menjadi sebuah isu yang telah lama muncul dan masih berlangsung hingga saat ini di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya peningkatan penduduk pada suatu wilayah yang mengakibatkan permintaan akan hunian semakin meningkat di saat tanah semakin terbatas, terutama pada wilayah perkotaan. Hunian sejatinya merupakan ruang yang sangat dibutuhkan manusia untuk dapat tinggal dan bertahan hidup dimana hunian mengambil peran untuk mengokupasi kegiatan manusia sehingga sangat  mempengaruhi vita activa yang terjadi didalamnya. Kesulitan dalam menjangkau suatu hunian dirasakan oleh sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan, terutama masyarakat berpendapatan rendah (MBR) yang mendapatkan dampak paling signifikan. Padahal, MBR juga memiliki kebutuhan yang mungkin lebih banyak daripada masyarakat dari kelas ekonomi lain sehingga memerlukan ruang yang dapat membantu atau mempermudah aktivitasnya di tengah keterbatasan ekonomi yang dimiliki. Penulisan skripsi ini menitikberatkan  analisis terhadap pemahaman hunian terjangkau bagi MBR beserta dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya dalam menjangkau suatu hunian. Keterbatasan biaya yang bertentangan dengan banyaknya kebutuhan ruang yang harus dipenuhi untuk dapat menjalankan vita activa membuat MBR harus memprioritaskan kebutuhan utamanya terlebih dahulu sehingga keterjangkauan hunian menjadi sebuah proses dinamis yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. 

---

Housing affordability has been an issue for a long time and remains to be an issue in many countries, including Indonesia. This happened as a result of the increasing population in a particular area, which led to a rise in housing demand when land availability remained the same, particularly in urban areas. Dwelling takes on the role of occupying human activities within a space, which has a significant impact on the vita activa that occurs inside. The difficulty of reaching a house is felt by most people who live in urban areas, especially low-income communities, which have the most significant impact. Due to their financial limitations, the low-income communities may actually have more requirements than those of individuals from other income categories, so they require a space that can help or support their activities. This thesis emphasizes the analysis of low-income communities' perceptions of affordable housing and the variables affecting such perceptions. Financial limitations juxtaposed with the numerous necessities of space that must be fulfilled in order to perform vita activa push low-income communities to put their most important needs first, this makes housing affordability an evolving process that changes over time."

"Pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan akibat adanya migrasi dan juga pertambahan populasi adalah hal yang tidak bisa dihindari. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan akan hunian dengan persediaan rumah yang ada. Disamping itu timbulnya permukiman kumuh di perkotaan akibat urbanisasi menjadi masalah bagi kota. Ternyata masalah akan penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman ini dialami oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang jumlahnya 46,7 dari warga Jakarta. Kelompok ini adalah golongan yang perlu dibantu oleh pemerintah dalam rangka memenuhi keterbatasan kemampuan mereka dalam memiliki hunian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun program penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman berdasarkan kebijakan perumahan dan permukiman yang mengarah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas implementasi kebijakan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan yang telah dijabarkan dalam rencana pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman untuk masyarakat berpenghasilan rendah sudah memadai akan tetapi masih mengalami kendala dalam implementasi kebijakannya.

---

Population growth in urban areas due to migration and population growth is inevitable. This causes an imbalance between the need for occupancy with existing home supplies. Besides, the emergence of slum settlements in urban areas due to urbanization becomes a problem for the city. It turns out the problem will be the provision of housing and structuring of this settlement area experienced by low income people who amount to 46,7 of the citizens of Jakarta. This group is a group that needs to be assisted by the government in order to meet the limitations of their ability in having a dwelling. The Provincial Government of DKI Jakarta has developed a program of housing provision and structuring of settlement areas based on housing and settlement policies that lead to low income communities.

This descriptive qualitative research aims to analyze the effectiveness of policy implementation from DKI Jakarta Provincial Government in providing housing and settlement arrangement for low income people. The policies outlined in the housing development plan and settlement arrangements for low income communities are adequate but still face obstacles in the implementation of their policies."

"

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi perbedaan pengaturan sertifikat laik fungsi untuk rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan perumahan dan dasar hukum rumah bersubsidi yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalam hal belum memiliki sertifikat laik fungsi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang yang ditinjau melalui aspek hukum, peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau praktek yang terjadi di lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Terdapat tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan pengaturan sertifikat laik fungsi memberikan kecenderungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pengembang untuk lebih memilih bantuan pembiayaan perumahan yang tidak mempersyaratkan sertifikat laik fungsi. Kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, hanya mengatur penerbitan sertifikat laik fungsi untuk rumah baru dan perpanjangan sertifikat laik fungsi, Namun belum diatur penerbitan sertifikat laik fungsi untuk rumah yang sudah ada (existing).

 

---

ABSTRACT

This study aims to find out the implications of differences in function-worthy certificate regulation for subsidized housing for low-income people in the implementation of housing finance policies and subsidized home legal basis that have been used by low-income people in terms of not having a function-worthy certificate issued by the local government. This research is a normative legal research that is reviewed through legal aspects, regulations which are then related to the reality or practice that occurs in the field using a legal approach, case approach, historical approach, and comparative approach. There are three legal materials used in this study, namely primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The results of the study show that the difference in function-worthy certificate settings tends to tend to low-income communities and developers to prefer housing finance assistance that does not require a function-worthy certificate. Then based on existing regulation, only regulates the issuance of function-worthy certificates for new homes and extension of function-worthy certificates, but it has not been regulated the issuance of function-worthy certificates for existing homes.

"

"Rumah hadir sebagai suatu pelengkap dalam memenuhi kebutuhan manusia selain sandang dan pangan. Perkembangan suatu perumahan tidak bisa lepas dengan perkembangan penduduk yang membutuhkan rumah tersebut. Akibatnya jika suatu perkembangan perumahan tidak diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat maka akan terjadi backlog. Pemenuhan kebutuhan akan perumahan yang kurang atau disebut backlog ini tidaklah mudah karena pemerintah hanya menyediakan seperempat dari kekurangan perumahan yang ada. Selain itu mahalnya perumahan yang ditawarkan pemerintah menjadi kendala bagi kaum berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan akan rumah. Sehingga perlunya adanya usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya sendiri yang biasa disebut dengan swadaya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak perumahan yang kurang disuatu kawasan dan apa saja program pemerinta dalam menutupi kekurangan perumahan tersebut. Metode yang dipakai dalam penulisan yaitu dengan membaca berbagai refrensi untuk menganalisis kasus yang ada dilapangan.

---

House functions as a supplementary thing in fulfilling the human need in addition to cloth and food. Development of housing cannot be separated from development of population needing the house. Consequently, if a housing development is not kept up with the growth of population which is getting increased then it will result in backlog. Fulfilling the shortage of housing or so called backlog is not easy since the government only provides one-fourth of the existing shortage of housing. Besides, expensive price of housing as offered by the government has become constraint for those of low-income people to afford the house. So that people need to exert its best to fulfill the need for their own house which is usually called self-help. Writing of this paper is aimed at identifying how much housing which is still lacking in a cerain are and what program already adopted by government in covering the shortage for housing. Method used in writing is reading variety references to analyze case existing in field."

"Penelitian ini menganalisis kebijakan penyediaan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kampung Tambak Lorok, Kota Semarang. Urgensi penyediaan air bersih di daerah ini sangat tinggi karena penduduk setempat banyak mengandalkan sumur artetis, sementara kondisi cadangan air tanah sudah kritis. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah pusat meluncurkan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam bentuk Kampung Bahari di Kampung Tambak Lorok, yang kemudian diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk PDAM sebagai penyedia air bersih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara teknik snowball sampling. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa Program Kotaku belum efektif, efisien, cukup, merata, dan layak dalam meningkatkan akses air bersih di Kampung Tambak Lorok. Program ini belum berhasil menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah di daerah tersebut. Hal ini terjadi karena Program Kotaku menambah akses air bersih tanpa memperhatikan kondisi ekonomi dari masyarakat Tambak Lorok.

---

This study analyzes the clean water supply policy for low-income communities in Tambak Lorok Village, Semarang City. The urgency of clean water provision in this area is very high as residents rely heavily on artesian wells, despite the groundwater reserves being in a critical condition. To address this issue, the central government launched the "Kota Tanpa Kumuh" (Kotaku) program in the form of Kampung Bahari in Tambak Lorok Village, which was then implemented by the Semarang City Government in collaboration with various stakeholders, including PDAM as the clean water provider. This research uses a qualitative method with snowball sampling interviews. Field findings indicate that the Kotaku program has not been effective, efficient, adequate, equitable, or feasible in improving access to clean water in Tambak Lorok Village. The program has failed to resolve the problems faced by the low-income community in the area. The lack of increased access to clean water under the Kotaku program can be attributed to the program's failure to adequately consider the economic conditions of the Tambak Lorok community."

"Jumlah pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota yang terus meningkat akan memberikan dampak nyata pada DKI Jakarta. Dampak yang timbul adalah munculnya kawasan kumuh dan meningkatnya kebutuhan akan hunian. Oleh sebab itu, maka pemerintah harus menekankan kebijakan pembangunan perumahan bersubsidi, salah satu bentuk pembangunannya yaitu dalam bentuk rusunawa. Perumnas merupakan BUMN yang menjalankan peran pembangunan dan pengelolaan Rusunawa. Skripsi ini membahas mengenai Analisis Pengelolaan Rusunawa Sindang Koja, Jakarta Utara dengan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif yaitu wawancara mendalam, studi literatur, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menujukan bahwa Analisis Pengelolaan Rusunawa Sindang Koja, Jakarta Utara masih memiliki beberapa permasalahan. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya beberapa dimensi dari pengelolaan rusunawa yang tidak berjalan dengan baik. Dimensi Administrasi Keuangan, masalah dalam ketersediaan dana yang terbatas dan tidak adanya dana taktis. Dimensi Teknis Sarana dan Prasarana, Perumnas dianggap banyak melakukan pembiaran dalam perawatan dan pemeliharaan. Dimensi Peersewaan, Pemasaran, dan Pembinaan Penghuni juga memiliki masalah dalam hal pembinaan penghuni yang tidak berjalan.

---

the number of population growth and city development that continues to increase will have a real impact on DKI Jakarta. The impact that arises is the emergence of slums and increased demand for shelter. Therefore, the government must emphasize the policy of subsidized housing development, one form of development that is in the form of low-cost housing. Perumnas is a BUMN that carries out the role of Rusunawa development and management. This thesis discusses Management Analysis of Rusunawa Sindang Koja, North Jakarta with post-positivists with qualitative data collection methods, namely in-depth interviews, literature studies, and documentation.

The results of this study show that the Management Analysis of Rusunawa Sindang Koja, North Jakarta still has several problems. This is because there are still a number of dimensions of the management of low-cost housing that are not going well. Dimensions of Financial Administration, problems in the availability of limited funds and the absence of tactical funds. Technical Dimensions of Facilities and Infrastructure, Perumnas is considered to have done a lot of neglect in care and maintenance. The Dimensions of Rental, Marketing, and Guidance of Residents also have problems in terms of coaching residents who are not runni."

"Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi semua kalangan di perkotaan merupakan tantangan bagi pengambil kebijakan. Adanya keterbatasan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah khususnya golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR , maka dibutuhkan peran pemerintah berupa penyediaan perumahan bersubsidi. Salahsatu upaya pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau yaitu berupa Kredit Kepemilikan Rumah KPR Sejahtera Tapak dengan menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP. Namun pemanfaatan perumahan bersubsidi ini dinilai belum optimal, masih banyak rumah yang belum dihuni. Pertumbuhan perumahan bersubsidi ini pun berkembang ke wilayah pinggiran karena tingginya harga lahan di pusat kota. Demikian pula kecamatan Bojonggede yang pertumbuhannya tidak terlepas dari perkembangan wilayah Jabodetabek memiliki angka rumah kosong tertinggi di wilayah perkotaan Cibinong Raya. Fenomena kekosongan tersebut ironisnya terjadi ditengah maraknya pembangunan perumahan yang sedang berlangsung. Tujuan penelitian ini menganalisa faktor penyebab terjadinya kekosongan rumah pada perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan grounded theory dalam jangka waktu penelitian bulan Maret- Juni 2018. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dan penelusuran literatur. Tahapan analisa berupa proses coding, kategorisasi, dan penyusunan tematik sehingga menghasilkan grounded theory. Proses mengkosongkan rumah di Kecamatan Bojonggede dimulai dari persepsi pemilik mengenai perumahan, motivasi membeli rumah dan motivasi mengkosongkan rumah. Hasil penelitian faktor penyebab rumah kosong di Kecamatan Bojonggede yaitu adanya kebutuhan sosial domestik dan aspek budaya pemilik.

---

The provision of decent and affordable housing for all urban communities is a challenge for policymakers. The existence of limited ability to meet the basic needs of houses, particularly for the Low Income Communities, the government's role is needed in the form of provision of subsidized housing. One of the government's efforts in increasing the access to a decent and affordable housing is in the form of Sejahtera Tapak Home Ownership Loan Kredit Kepemilikan Rumah KPR by utilizing the Housing Loan Liquidity Facility Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP . However, the utilization of this subsidized housing is considered not optimal, there are still many houses that have not been occupied. The expansion of the subsidized housing is also developing to the suburban area because of the high price of land in the city center. Similarly, Bojonggede District whose development cannot be separated from the development of Jabodetabek Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi area has the highest number of vacant houses in Cibinong urban area. The phenomenon of these vacant properties is ironic in the midst of the ongoing housing development.

Therefore, this study aims to analyze the factors that cause the vacant houses in Low Income Communities housing. This research used qualitative method with grounded theory approach in the period of research from March to June 2018. Data collection was done through field observation, in depth interview, and literature review. Moreover, the steps of the analysis conducted were coding process, categorization, and thematic arrangement to establish the grounded theory. The process of vacating the houses in Bojonggede District starts from the owner's perception of housing, the motivation to buy the house, and the motivation to vacant the house. The result of this research that the phenomenon of vacant houses in Bojonggede District is influenced by the social domestic needs and cultural aspects of the owners. "