Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query
Ruping Lolo Alias Vince
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T27434
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Ardhanti Nurwidya
"
Demutualisasi adalah sebuah proses dimana sebuah perusahaan yang tidak mencari keuntungan dan dimiliki oleh anggota menjadi perusahaan yang mencari keuntungan dan dimiliki oleh pemegang sahamDemutualisasi belum juga dapat dilaksanakan karena terganjal beberapa hal, yaitu: Pertama, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal belum memungkinkan untuk dilaksanakannya demutualisasi. Kedua, demutualisasi di Bursa Efek Indonesia akan menimbulkan potensi benturan kepentingan yang cukup besar karena fungsi Bursa sebagai penyedia jasa bertabrakan dengan fungsi Bursa sebagai regulator. Mengetahui ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S47102
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Eunike Hapsari Putri
"
Penulisan ini membahas mengenai benturan kepentingan yang dilakukan oleh Direksi Pemohon dan Termohon Pailit yang terdapat pada Putusan No. 30/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt antara PT. Multilines Shipping Service dengan PT. Multilintas Agung Perkasa. Dalam putusan ini, Direksi tidak menjalankan prinsip fiduciary duty dengan baik sehingga terdapat benturan kepentingan akibat tidak dijalankannya prinsip tersebut. Dalam tulisan ini juga akan membahas mengenai benturan kepentingan dilihat dari doktrin ultra vires, serta akibat hukum permohonan pailit atas benturan kepentingan yang dilakukan oleh ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Yuyun Hairunisa
"
Peraturan Bapepam LK (Lembaga Keuangan) Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu adalah peraturan yang amat penting terkait dengan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Karena melalui peraturan ini, setiap kali perusahaan atau direksi ingin melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan maka ia harus meminta persetujuan dari pemegang saham independen atau minoritas melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Independen. Sejak diluncurkan pertamakali pada tahun 1996, peraturan ini telah mengalami empat kali revisi yaitu pada tahun 1997, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T29836
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Putri Daryuli
"
ABSTRAK
Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi, pasar modal juga berkembang
pesat di banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan berkembangnya pasar modal
ini, berkembang pula perhatian terhadap isu-isu yang terdapat di pasar modal, di
mana salah satunya adalah benturan kepentingan dalam transaksi tertentu yang
diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1. Masalah benturan kepentingan
ini penting untuk diperhatikan karena mencakup perlindungan terhadap investor,
terutama pemegang saham minoritas yang suaranya tidak banyak berpengaruh
dalam suatu transaksi, dan pada akhirnya sering dirugikan. Notaris, sebagai salah
satu profesi penunjang pasar ...
"
2012
T31864
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Soraya Syafrida
"
Tesis ini membahas mengenai benturan kepentingan atas rangkapnya kedudukan organ perseroan yang berakibat ketidakefektifan di dalam melakukan fungsi pengawasan,sehingga tidak terdapat kontrol atas tindakan pendiri yang menjadi pemegang saham. Pendiri. Akan terbuka kemungkinan melakukan aktivitas menyimpang yang merugikan Perseroan. Penulis berfokus pada kemungkinan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham,mayoritas yang merangkap sebagai direksi yang memanfaatkan pengalihan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi atau penyalahgunaan kekayaan perseroan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T52113
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nilna Muna Yuliandari
"
Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum untuk mengimplementasikan prinsip kerahasiaan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda benturan kepentingan di PT X Tbk. RUPS benturan kepentingan diadakan apabila terdapat transaksi yang bertentangan antara kepentingan pribadi direktur, komisaris, pemegang saham pengendali dengan kepentingan perseroan terbuka yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. RUPS diajukan untuk membahas transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, disetujui oleh direksi, kemudian agenda tersebut disampaikan kepada OJK. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dhita Destria
"
Direksi sebagai organ perseroan memiliki peran penting dalam menjalankan pengurusan perseroan dan mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan bisnis. Sering kali direksi dihadapkan pada suatu kondisi dimana harus mengambil suatu keputusan dan tindakan yang cepat agar perusahaan yang dikelolanya tetap bisa memperoleh peluang bisnis. Begitu pula pada Badan Usaha Milik Negara khususnya Perusahaan Perseroan yang tujuan utamanya mengejar keuntungan, mungkin saja seorang direksi yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan untuk peluang tersebut mengabaikan dan melanggar prinsip-prinsip ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Agnes Wulandari
"
Yayasan diperbolehkan oleh Undang-undang Yayasan untuk mendirikan badan usaha. Hal tersebut menjadi dasar bagi suatu Yayasan untuk melakukan penyertaan modal pada suatu Perseroan Terbatas. Penyertaan modal yang dilakukan oleh suatu Yayasan dapat dilakukan dalam hal menjadi pemegang saham dalam satu Perseroan Terbatas. Sebagai pemegang saham dalam perseroan, Yayasan tentunya memiliki hak sebagaimana yang dimiliki oleh pemegang saham suatu Perseroan Terbatas pada umumnya, salah satunya yaitu untuk menjual atau mengalihkan saham yang dimilikinya. Namun, terdapat beberapa ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Odang, Mudita Chitta
"
ABSTRAK
Setiap perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya tidak akan terlepas dari suatu
aksi korporasi. Aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut kerapkali
berupa suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Metode penelitian
yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat yuridis kepustakaan
dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang
digunakan berupa studi dokumen, wawancara dan metose analisis data digunakan
secara kualitatif. Transaksi benturan kepentingan adalah transaksi yang mengandung
perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis
pribadi direktur, komisaris, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T36987
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library