Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query

Suhartono

Harmonisasi peraturan perundang -undangan dalam pelaksanaan angHagaran belanja negara : Solusi penyerapan anggaran belanja negara yang efisien efektif dan akuntabeli

" Anggaran belanja negara yang pada tahun anggaran 2009 berjumlah kurang lebih sebesar 1.000 (seribu) triliun dengan realisasi kurang lebih sebesar 937 Triliun adalah jumlah yang signifikan untuk stimulus perekonomian dan pembangunan. Manajemen yang baik dan akuntabel diperlukan supaya realisasi belanja negara dapat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat. Namun demikian dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena penyerapan anggaran belanja tidak maksimal dan terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran. Penyerapan anggaran yang tidak maksimal ... "

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011

T27992

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Pedoman lanjutan mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara

Jakarta: Departemen Keuangan, 1977

351.722 091 IND p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Dewi Nurul Savitri

Alokasi Anggaran Pendidikan Secara Yuridis Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasca amandemen UUD 1945

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T36905

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Karyono

Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penganggaran Anggaran Belanja Lain-lain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009

T26810

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Nosi Shavira

Analisis implementasi dan alokasi pemungutan penerimaan negara bukan pajak di Kebun Raya Bogor = Implementation and allocation analysis of non tax state revenue collection in Bogor Botanical Garden

" Skripsi ini membahas mengenai implementasi pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan implementasi alokasi belanja hasil PNBP untuk meningkatkan pelayanan di Kebun Raya Bogor. Implementasi pemungutan terdiri dari tiga proses, yaitu penetapan, pemungutan, serta penyetoran, pelaporan, dan pengawasan. Implementasi alokasi belanja hasil PNBP untuk meningkatkan pelayanan terdiri dari tiga proses, yaitu perencanaan, realisasi belanja, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016

S64144

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Krisna Pramudita

Penilaian risiko fiskal terhadap kewajiban Kontinjensi APBN dalam bentuk tuntutan hukum menurut teori hukum keuangan publik = Fiscal risk audit of the contingent liabilities of state budget in law suit based on public finance theory law

" [ABSTRAK
Dalam menjalan fungsi pemerintahan (bestuurs functie), pemerintah melakukan tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat dimana kedua tindakan hukum ini akan dapat bertentangan kepentingan masyarakat atau perorangan, sehingga dapat dikatakan tindakan Pemerintah rentan akan tuntutan hukum. Dikaitkan dengan keuangan negara putusan yang telah inkracht atas tuntuan hukum tersebut dapat menimbulkan risiko fiskal kepada Pemerintah berupa kewajiban kontinjensi pihak ketiga. Yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah: pertama bagaimana pengaturan risiko fiskal akibat tuntutan hukum ... "

2015

T42865

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Griya Firamita

Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dengan Pembiayaan Syariah dan Dampaknya terhadap Efisiensi Keuangan Negara = The Provision of the Government Guarantees for Electricity Infrastructure Development with Sharia Financing and Its Impact on The State Financial Efficiency

" Jaminan Pemerintah untuk infrastruktur ketenagalistrikan dengan skema penugasan diberikan dalam rangka mendukung PT PLN (Persero) memperoleh pembiayaan dari perbankan untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan. Dalam PMK 135/2019, jaminan Pemerintah dapat diberikan atas pemenuhan kewajiban PT PLN (Persero) kepada bank berdasarkan perjanjian pinjaman maupun perjanjian pembiayaan syariah. Pemenuhan jaminan atas kewajiban PT PLN (Persero) tersebut berasal dari dana yang dialokasikan dalam APBN. Seiring dengan adanya ketentuan jaminan Pemerintah terhadap pembiayaan syariah tersebut, perlu dilakukan kajian mengenai bentuk ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Gianda Nadyastika

Analisis pengelolaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada Desa Candirejo = Village fund management analisys wich allocated from state budget of Indonesia in Candirejo Village

" ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis mengenai pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa yang kemudian dibandingkan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dan analisis mendalam terhadap dokumen. Penelitian menganalisis pengelolaan Dana Desa untuk dua periode anggaran yaitu tahun 2015 dan 2016. Objek ... "

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Isnah Ayu Annisa

Perbandingan konsep undang-undang dan peraturan daerah: kajian atas pembentukan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah = Comparison of the concept of national law and regional regulation: a research on the making of law about state budget and local regulation about local government budget

" ABSTRACT
Peraturan Daerah oleh beberapa pihak seringkali, disebut sebagai undang-undang di tingkat daerah. Bahkan beberapa ahli dalam pendapatnya terkait konsep peraturan daerah kerap menyamakan dengan undang-undang. Hal ini kemudian menjadi kurang tepat apabila dilihat dalam berbagai teori hukum administrasi negara. Penelitian ini dibuat untuk membandingkan konsep undang-undang dan peraturan daerah yang ditinjau dari penetapan undang-undang tentang APBN yang pengaturannya dimuat pada Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan ketentuan penetapan peraturan daerah tentang APBD ... "

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Arifuddin

Telaah kritis kedudukan dewan perwakilan daerah dalam hal pembentukan anggaran pendapatan dan belanja negara dikaitkan dengan aspirasi keuangan daerah

" Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mendasarkan pada pendekatan perundang-undangan, konsep, historis, dan perbandingan. Perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah memiliki keberkaitan erat dengan pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keberkaitan tersebut terlihat dari mekanisme alokasi besaran dana perimbangan. Kewenangan terbatas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembentukan APBN tidak sesuai dengan filosofi pembentukannya selaku perwakilan teritorial. Hasil penelitian merekomendasikan bahwa perlu penguatan kapasitas kelembagaan dengan memberikan ruang kewenangan yang lebih besar kepada DPD terkait ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1935

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian