Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dikatakan mempunyai dampak yang lebih baik dalam penyampaian pelayanan publik karena pemerintah menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kedekatan ini, maka penyediaan barang publik akan sesuai dengan preferensi masyarakat, sehingga nantinya akan lebih efisien. Kedekatan ini ditunjukan oleh pengalihan berbagai tugas pelayanan publik kepada pemerintah daerah, dimana salah satunya adalah bidang pendidikan.Namun, temuan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa proporsi belanja pendidikan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah tidak signifikan mempengaruhi partisipasi sekolah SMP yang saat ini menjadi salah satu tujuan pemerintah dalam Wajib Belajar Sembilan Tahun. Selain itu, besaran proporsi belanja pendidikan yang dianggarkan terbukti lebih bergantung kepada besaran transfer untuk urusan pendidikan dari pusat, dibandingkan dengan kebutuhan masyarakatnya.

---

In theory, decentralization holds the promise of better provision of public goods and services that are adjusted to local needs and conditions because of the increased proximity between policy makers and their constituents, thus contributing to greater efficiency. This proximity is reflected in the transfer of various public services to local governments, including those related to education.However, this study shows that the proportion of education expenditures budgeted by local government does not significantly affect affect participation at the junior secondary level, a major component of achieving the nine-years compulsory education goal set by government. In addition, the share of the education in local govermnemt budgets is found to be strongly dependent on transfers from central government instead of being a function of the needs of local communities."

"Standard costing layanan jasa pendidikan di Indonesia dapat digunakan dalam menentukan penganggaran transfer fiskal dana desentralisasi untuk Dana Alokasi Umum (DAU). Standar tersebut didasarkan pada rumusan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai standar teknis layanan jasa pendidikan yang dikalikan dengan standar harga berdasarkan peraturan berlaku dengan beberapa pengecualian yang masih harus diperhatikan sebagai berikut : a. Standar biaya yang dirumuskan dalam peraturan teknis diperhitungkan pada ?tingkat satuan pendidikan? sebagai pusat biaya sehingga belum mencakup pembiayaan seluruh kegiatan proses pendidikan. Penerima manfaat seluruh kegiatan proses pendidikan tersebut ada pada tingkat sekolah sebagai satuan pendidikan. b. Pemetaan secara empiris di DKI Jakarta tahun 2008 menunjukkan terdapat kegiatan penyelenggaraan pendidikan dasar yang dilaksanakan pada tingkat Kotamadya/Kabupaten dan bahkan tingkat Provinsi. c. Dalam kasus DKI Jakarta tahun 2008 di seluruh tingkatan wilayah (Provinsi dan Kotamadya/Kabupaten) terdapat 643 jenis kegiatan proses pendidikan dasar tetapi yang tercakup dalam kategori standarisasi kegiatan hanya terdapat 81 kegiatan. d. Total belanja operasi pendidikan dasar yang standar untuk DKI Jakarta tahun 2008 adalah Rp 1.559.709.252.005,00 Belanja operasi personil berdasarkan pada standar kualifikasi dan kompetensi guru yang minimal, sangat cukup bahkan berlebih dalam mengcover penggajian tenaga guru dan non guru di DKI Jakarta tahun 2008. Perbedaan perhitungan standar dengan data pembanding berdasarkan jumlah APBD, ternyata perhitungan standar lebih besar sebesar Rp 1.075.645.090.237,00 Belanja operasi non personil hasil perhitungan standar teknis sangat jauh lebih kecil dalam mengcover seluruh kegiatan pendidikan dasar di tingkat sekolah di DKI Jakarta tahun 2008. Jumlah perhitungan standar hanya sekitar 29 % dibanding dengan total APBD dan APBN yaitu berupa Belanja Operasional Pendidikan (BOP) dan Belanja Operasi sekolah (BOS) dengan selisih kekurangan dana sebesar Rp 787.309.454.075,00

---

Standard costing method for educational services in Indonesia can practically use for fiscal transfer budget of decentralization fund for general allocation grant (DAU). These standard based from Minimum Services Standard (SPM) as technical standard for educational services that multiply with regulation standard of price. Several exception must be assessed for that method :

a. Standard costing that keeping out from technical regulation counted at ?the education entity level? as pooling of cost. So that not entirely the expenditures covered the full process of education activities. The benefit recipients of the full process of education activities resided in the school based as entitiy level.

b. Empirically mapping at DKI Jakarta at the year of 2008 take conclude that really of the full process of education activities reside in Kotamadya/Kabupaten level or Province level.

c. The case of DKI Jakarta year 2008 at the level of Kabupaten/Kotamadya and Province take really that of all activities is 643 education process activities but just covering as standardized activities is 81 activities.

d. Total amount of standard expenditures primary education at DKI Jakarta year 2008 is Rp 1.559.709.252.005,00 Personal operation expenditures based on standard of qualification and competence of the teacher and non teaching staffs take really over calculated for covered wages of the teacher and non teaching staffs at DKI Jakarta year 2008.

Calculating difference among the standard and real wages of APBD is about the position of the standard very larger at Rp 1.075.645.090.237,00 Non personal operation expenditures based on technical standard costing extremely less for covered full activities of primary education in the level of the school of DKI Jakarta year 2008. Amount of standardized cost just 29 % by comparing with the real total cost of ABPD and APBN consist about BOP (Belanja Operasional Pendidikan) and BOS (Belanja Operasional Sekolah) at the difference for Rp787.309.454.075,00."

"Sustainabilitas utang negara adalah issu utama didalam suatu negara. Banyak studi teoritis yang menganalisa bahwa pengeluaran pemerintah yang produktif dapat membuat utang negara menjadi lebih sustainable. Penelitian ini menguji hubungan antara pengeluaran pemerintah dan utang negara di Indonesia dengan menggunakan Vector Error Correction Model (VECM). Di dalam penelitian ini, Penulis membedakan antara pengeluaran pemerintah produktif dan tidak produktif. Penulis menggunakan data belanja modal, belanja rutin, nilai tukar rupiah dan utang negara secara triwulan dari tahun 1994 triwulan I sampai dengan tahun 2012 triwulan IV. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengeluran rutin pemerintah mempunyai pengaruh yang negative terhadap utang pemerintah dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara itu, hubungan antara pengeluaran pembangunan (belanja modal) dan utang pemerintah dalam jangka pendek maupun jangka panjang adalah positive dan tidak signifikan.

---

The sustainability of public debt is a main issue in the country. Many theoretical studies analyze that productive government expenditure can make the public debt become more sustainable. This study examines the relationship between government expenditure and public debt in Indonesia by using Vector Error Correction Model (VECM). In this study, I differentiate between productive and unproductive government expenditure. I use the quarterly data on capital expenditure, current expenditure, exchange rate and public debt from 1994Q1 to 2012Q4. The result shows that the current expenditure has a negative effect on the public debt in the short term and long term. Meanwhile, the relationship between capital expenditure and public debt in the short term and long term is positive and insignificant."

"Tesis ini membahas pengamh pola belanja pemerintah provinsi di Indonesia terhadap investasi swasta di provinsi terkait. Penelitian ini menggunalcan metodc Regresi Data Panel - Fixed Effect Methods (FEM) dan mencakup 19 provinsi dalam periode tahun 2003 - 2006. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bclanja operasional dan belanja modal pemerintah daerah secara agregat dan disagregat pcrpengaruh signiiikan dan berkorelasi positif dengan investasi swasta di provinsi terkait. Analisis lebih lanjut menyimpulkan bahwa pengaruh belanja operasional terhadap investasi lebih besar darlpada pengaruh belanja modal. Simpulan yang sama dipemleh jika sampel provinsi dikelompokan dalam kelompok provinsi besar, sedang, dan kecil, kecuali dalam kelompok provinsi kecil, di mana belanja modal tidak berpengaruh signifikan dan pengaruh bclanja opcrasional sama dengan pcngaruh belanja modal. Selain itu, penelitian terhadap variabel-variabel lain yang diamati menunjukan bahwa PDRB, Inflasi, dan Angkatan Kerja juga perpengaruh signiiikan dan berkorelasi positif. Kemudian, UMR berpengaruh signifikan dengan korolasi negatif. Namun, Persentasc Perubahan PDRB dan IPM tidak signifikan berpengaruh walau berkorelasi positif

---

This thesis studies the effect of government expenditures in Indonesia on private investment in the related province. This study used Data Panel Regression- Fixed EtTect Method (FEM) and covered 19 provinces for period of 2003- 2006. The result of this study found that local govemment operational expenditures and capital expenditures in aggregate and disaggregate significantly effect and positively correlated with private investment in the related province. Further analysis concluded that the eifect of operational expenditures is greater than that of capital expenditures. The same conclusion is obtained if the same sample is grouped into 3 (three) groups: large, middle, and smalL except for small province group, which the eifect of capital expenditures is insignificant and the effect of operational expenditures is equal to the eB`ect of capital expenditures. Beside it, study on other observed variables found that PDRB, inflation, and labor force also have significant effect and positive correlation. On the other hand, Regional Minimum Wage (UNH1) has significant effect but negative correlation. However, percentage change in PDRB and HDI does not have significant effect, even though have positive correlation."

"ABSTRAKEra yang semakin terbuka dengan informasi memunculkan berbagai tren fashion yang menggeser fungsi utama fashion yang semula hanya sebagai penutup dan pelindung tubuh berubah menjadi lambang status maupun identitas dalam kehidupan sosial bagi sebagian orang, khususnya bagi mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana karakteristik lokasi belanja pakaian mahasiswa UI yang terdiri dari image pusat perbelanjaan, klasifikasi fungsi jalan, jumlah trayek angkutan umum, dan jarak dari stasiun KRL berdasarkan motivasi belanja yang diterdiri dari utilitarian dan hedonis. Dalam mencapai tujuan penelitian, digunakan metode analisis deskriptif dengan Microsoft Excel dan analisis kuantitatif dengan uji chi square SPSS dari hasil penyebaran kuisioner dengan teknik purposive sampling. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah motivasi belanja mahasiswa dipengaruhi oleh karakteristik lokasi belanjanya, sehingga ada kecenderungan perbedaan karakteristik lokasi belanja pakaian menurut motivasi belanjanya. Motivasi utilitarian yang didominasi oleh mahasiswa laki-laki dengan pendapatan sedang yang memilih pusat perbelanjaan dengan image, murah, jumlah trayek angkutan umum yang sedang, dan dekat dari stasiun KRL. Sedangkan pada motivasi hedonis didominasi oleh mahasiswa perempuan dengan pendapatan tinggi yang memilih pusat perbelanjaan dengan image, elite, jumlah trayek angkutan umum yang rendah dan berjarak jauh dari stasiun KRL.

---

ABSTRACTThe ever expanding era with information spawned a variety of fashion trends that shifted the ultimate fashion functionality that was merely a cover and a body protector transformed into a symbol of status and identity in social life for some, especially for students. This study aims to determine how the characteristics of clothing shopping location UI students consisting of the type of shopping center, the classification of road functions, the number of public transport routes, and distance from KRL stations based on spending motivation from utilitarian and hedonis. In achieving the purpose of research, used descriptive analysis method with Microsoft Excel and quantitative analysis with chi square SPSS test of the results of questionnaire distribution by purposive sampling technique. The results obtained from this study is the motivation of student spending is influenced by the characteristics of shopping location, so there is a tendency of differences in the characteristics of clothing shopping location according to the motivation of shopping. A utilitarian motivation dominated by male students with medium income who choose shopping centers with cheap rdquo image, medium number of public transport route, and near from KRL station. While the hedonic motivation is dominated by female students with high income who choose shopping center with ldquo elite rdquo image, the number of public transport route is low and far from KRL station."