Hasil Pencarian

Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query

Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1997

336.2 UND

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Undang-undang republik Indonesia nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Jakarta: 1997, Berita Pajak

336.2 UND

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Aritonang, Enny Lyli Evelina

Analisis pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di KPP Pratama Pasar Minggu

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009

S10432

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Hutagalung, Tiolan

Tinjauan hukum mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang telah berakhir jangka waktunya di wilayah daerah khusus ibukota Jakarta berdasarkan peraturan daerah provinsi daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan = The review of law concerning the acquisition duty of right on land and building against inheritance on the terminated right to build in the territory of special regional capital of Jakarta as regulated based on regional government regulation of special regional capital Jakarta Province number 18 of 2010 concerning acquisition duty of right on land and building

" Penelitian mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dibebankan terhadap waris atas Hak Guna Bangunan yang telah berakhir jangka waktunya serta perhitungan dan tata cara pembayarannya di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Terdapat perbedaan pendapat yang berkembang di masyarakat dalam ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28599

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Rufaidah

Analisis formulasi kebijakan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Provinsi DKI Jakarta = Analysis of formulation policy for exemption of land and building transfer tax in DKI Jakarta

" ABSTRAK
Banyaknya jumlah tanah dan atau bangunan di DKI Jakarta yang tidak bersertifikat disebabkan oleh berbagai macam hal. Hal tersebut mungkin merupakan salah satu alasan pemerintah DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 193 Tahun 2016. Skripsi ini membahas mengenai Analisis Formulasi Pembebasan BPHTB di DKI Jakarta pada tahun 2016 yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2016 Pergub 193 Tahun 2016 . Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016

S66179

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Analisis yuridis terhadap hubungan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan pajak bumi dan bangunan dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan

Universitas Indonesia, 2007

S24418

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Silalahi, Eka Wijaya

Analisis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap warisan = The analysis of duty on the acquisition of land and building rights through inheritance

" Pajak merupakan sumber pendapatan yang esensial bagi negara, dimana hasil dari pemungutan pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang relatif murah dan berkelanjutan (sustainable), khususnya bagi pemerintah daerah. Penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini mengkaji dan mendalami pajak yang timbul sebagai akibat dari terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu pajak dalam bentuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dimaksud ialah pengalihan yang terjadi melalui ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52881

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Shabrina Kitti Wulandari

Analisis implementasi sistem online BPHTB (e-BPHTB) di kota Bekasi = Analysis of land and building title transfer duty online system implementation in Bekasi city

" Pertumbuhan properti di Kota Bekasi selalu meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini melaksanakan sistem online Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai bentuk pemungutan pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi sistem online Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Bekasi dan mengetahui kendala dalam implementasi sistem online Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tersebut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan post-positivist, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Yulianus

Pengelakan terhadap pemungutan pajak penghasilan (PPh) dan bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB) dalam pengalihan hak-hak atas tanah dan atau bangunan yang didahului dengan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dengan kuasa jual yang dibuat dihadapan notaris di Kotamadya Jakarta Utara = Evaluation towards the income tax (pajak penghasilan) and land tenure income tax (bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan) exaction in the land title and/or building sales that was initiated by the installment sale agreement (perjanjian pengiukatan jual beli) with selling authorization that was made in front of the North Jakarta notary

" Dalam pengalihan hak-hak atas tanah dan/atau bangunan yang didahului dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan kuasa jual yang dibuat di hadapan notaris di Kotamadya Jakarta Utara terjadi pengelakan dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan (BPHTB). Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif yakni mengacu kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian, pengelakan terhadap pemungutan PPh dan BPHTB dalam pengalihan hak-hak atas tanah dan/atau bangunan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19645

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Monica Ekananda

Tanggung jawab notaris berkaitan dengan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) : analisis putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 300/Pid.B/2015/PN.Dps = The notary's responsibility related with the acquisition duty of right on land and building : analysis of District Court decision of Denpasar No. 300/Pid.B/2015/PN.Dps

" Notaris memegang peranan penting dalam lalu lintas hukum yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Pada praktiknya Notaris tidak hanya membuat akta bagi para pihak, tetapi juga menjadi pihak yang dititipkan untuk menyetorkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB, sehingga timbul masalah ketika Notaris tidak menyetorkan pajak tersebut dan dampak dari pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB terhadap pelaksanaan Akta Jual Beli dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50827

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian