Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
Joelman Subaidi
"
Pengelolaan Benda Sitaan pada lembaga Rupbasan adalah dalam rangka penegakan hukum dengan semangat perlindungan Hak Asasi Manusia. Untuk persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan, maupun pengayoman terhadap subyek pencari keadilan, diperlukan jaminan terhadap keutuhan barang bukti perkara pidana illegal logging. Pengelolaan Barang sitaan yang dirampas oleh dan untuk Negara merupakan tugas Rupbasan. Permasalahannya ialah Apakah pentingnya penyitaan dalam hukum pidana? Bagaimanakah pengelolaan barang sitaaan negara oleh Rupbasan? Bagaimanakah Tanggung Jawab Terhadap Barang Sitaan Illegal Loggin? Metode ...
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T28023
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Reinaldy Ryanto
"
ABSTRAK
Pelelangan 58.000 (limapuluh ribu) ton gula kristal putih ilegal pada tanggal
4 Januari 2005 telah menimbulkan banyak kntik dari masyarakat. Masyarakat
menuntut pembatalan lelang tersebut karena harga lelang yang tercipta sangat rendah
sehingga dapat mengganggu perekonomian Negara. Banyak pihak yang
mempertanyakan mengenai keabsahan lelang tersebut karena banyaknya kejanggalan
dalam pelaksanaan lelang tersebut. Komisi Pengawas Persaingan usaha (untuk
selanjutnya disebut KPPU ) merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan terhadap
pelelangan tersebut dan memutuskan bahwa telah ada pelanggaran ketentuan Pasal
22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T24743
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Reinaldy Ryanto
"
ABSTRAK
Pelelangan 58.000 (limapuluh ribu) ton gula kristal putih ilegal pada tanggal
4 Januari 2005 telah menimbulkan banyak kntik dari masyarakat. Masyarakat
menuntut pembatalan lelang tersebut karena harga lelang yang tercipta sangat rendah
sehingga dapat mengganggu perekonomian Negara. Banyak pihak yang
mempertanyakan mengenai keabsahan lelang tersebut karena banyaknya kejanggalan
dalam pelaksanaan lelang tersebut. Komisi Pengawas Persaingan usaha (untuk
selanjutnya disebut KPPU ) merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan terhadap
pelelangan tersebut dan memutuskan bahwa telah ada pelanggaran ketentuan Pasal
22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T37029
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library