Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sylvia Fatrani Aisyah
Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Buru = Fixed Asset Management Analysis At The Government Of Buru Regency
" Penatausahaan barang milik daerah merupakan salah satu bagian penting dalam rangka menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang akurat dan andal. Skripsi ini membahas mengenai penatausahaan barang milik daerah di Pemerintahan Kabupaten Buru dan bertujuan menggambarkan proses penatausahaan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Buru, mengidentifikasi kendala yang ditemui, dan memberikan rekomendasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wasis Supriyadi
Evaluasi proses inventarisasi barang milik daerah di dalam mendukung pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan efisien di pemerintah kabupaten Lampung Barat
" Tdk bisa dicop ... "
2008
T 25287
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Syafira Aulia
Kajian penguasaan atas tanah bekas eigendom verponding nomor 1493 oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dengan hak pengelolaan nomor 1/Tamansari dan pengelolaannya sebagai Barang Milik Daerah (BMD): studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3551 K/Pdt/2016 = Review of control land used of eigendom verponding number 1493 by the regional government of West Java Province with management rights number 1/Tamansari and its Management as Regional Property (BMD): case study of Supreme Court decision
" Penguasaan Atas Tanah Bekas Eigendom Verponding Nomor 1493 oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Hak Pengelolaan Nomor 1/Tamansari dan Pengelolaannya sebagai Barang Milik Daerah (BMD) (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3551 K/Pdt/2016) Permasalahan dari penelitian ini bermula dengan adanya sengketa penguasaan atas tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 1493 antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan NV. Sadang Sari. Walaupun kemenangan ada pada pihak Pemerintah Daerah, namun permasalahan tidak kunjung usai oleh karena ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wenardi Wirawan
Peralihan tanah aset pemerintah Kota Surabaya dengan menggunakan akta penyerahan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1567 K/Pdt/2018 = Transfer Of land owned by the government of Surabaya City using transfer deed based on the Supreme Court decision number 1567/PDT/2018
" Pokok permasalahan  yang timbul di dalam penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya sengketa akibat Pemerintah Kota Surabaya belum melakukan pendaftaran hak atas aset tanah yang dimilikinya sebelum memberikan hak persewaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendirikan bangunan yang selanjutnya mengalihkan pengelolaan bangunannya  kepada Yayasan GP. Yayasan GP mengalihkan kembali mengenai pengelolaan dan kepemilikan atas tanah kepada PT SKA. Masalah yang diangkat dalam penelitan ini adalah mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Subeto
Analisis Perbuatan Melawan Hukum Penguasaan Tanah Dengan Bukti Girik Untuk Kepentingan Umum (Studi Putusan Mahkamah Agung No.555/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Tim) = Analysis of Acts Against Land Tenure Law With Evidence of Girik for public interest (Study of Supreme Court Decision No.555/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Tim)
" Penelitian menganalisis putusan pengadilan mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) berupa penguasaan tanah pihak lain dengan bukti girik oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pemda DKI JKT). Permasalahan yang diteliti adalah penguasaan tanah pihak lain dengan bukti girik oleh Pemda DKI JKT yang dipergunakan sebagai bangunan sekolah secara melawan hukum dan menganalisis dampak penguasaan tanah girik secara PMH. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil analisis adalah penguasaan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wina Pridilla
Tinjauan perpanjangan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan atas tanah yang menjadi barang milik daerah Pemerintah Kota Surabaya atas dasar kerjasama pemanfaatan swasta: kasus kerjasama PT. Rrungkut Megah Sentosa dengan Pemkot Surabaya = The extension of the right to build on the management rights over land as region property of Surabaya City government on the basis of private utilization cooperation agreement the case of PT. Rungkut Megah Sentosa With Surabaya City Government / Wina Pridilla
" ABSTRAK
PT Rungkut Megah Sentosa mengadakan kerjasama pemanfaatan swasta yang merupakan kerjasama pengelolaan barang milik daerah dengan Pemerintah Kota Surabaya atas tanah yang menjadi asetnya tersebut dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL). Permasalahan terjadi ketika PT Rungkut Megah Sentosa memperpanjang HGB di atas HPL tersebut sedangkan Kementerian Dalam Negeri melarang perpanjangan tersebut karena tidak sesuai dengan kerjasama pemanfaatan swasta dimana kerjasama tersebut tidak dapat diperpanjang jika melihat bahwa tanah tersebut merupakan tanah ... "
2016
T46137
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Melindya Santoso Putri
Pemanfaatan barang milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara : studi kasus penyerahan pengelolaan sisi darat Pelabuhan Buluminung = Utilization of regional property of North Penajam Paser Regency : case study of land side management transfer Buluminung Port
" Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. Pemerintahan Daerah pada saat melakukan penyelenggaraan pada kegiatan maupun kepentingan dalam pemerintahannya memiliki hubungan antara kedua belah pihak yaitu Pemerintah Pusat dan dengan Pemerintahan Daerah lainnya. Pada hal ini, terdapat adanya Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah. Untuk melakukan pengelolaan pada Barang Milik Daerah tersebut perlu diketahui bahwasannya terdapat beberapa bentuk yang terbagi atas ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library