Ditemukan 32 dokumen yang sesuai dengan query
Nasution, Adnan Buyung, 1934-
Jakarta: LP3ES , 1988
340 NAS b
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1976
345.01 IND p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Departemen Kehakiman, 1982
340 IND p
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1993
S6211
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rizaldy Tauhid
"
Pada zaman romawi, bantuan hukum diberikan dengan tujuan mendapatkan pengaruh masyarakat. Pada abad pertengahan, karena adanya pengaruh ajaran Kristen, pemberian bantuan hukum dimotivasi dengan tujuan berderma kepada orang miskin. Bantuan hukum dianggap memiliki nilai-nilai ksatria dan mulia. Kemudian setelah revolusi Perancis, bantuan hukum menjadi hak konstitusi warga Negara. Di Indonesia, hak untuk mendapatkan bantuan hukum diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Soerjono Soekanto
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
347.017 SOE b
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ignatius Ridwan Widyadharma
Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2015
347.017 IGN p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Griya Ayu Fasyah
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S22543
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Ambarwati
"
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan penghasil devisa negara terbesar setelah migas , pengiriman TKI di luar negeri khususnya Malaysia merupakan salah satu upaya mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian negara karena peerintah Indonesia tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi Warga Negara Indonesia (WNI), sudah semestinya pemerintah Indonesia memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Sebagai WNI TKW/Nakerwan mempunyai hak yang sama dengan WNI yang lain termasuk dalam hal jaminan kepastian dan perlindungan hukum yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S22596
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Sayidin Abdullah
"
Perlindungan terhadap hak-hak tersangka yang di duga melakukan suatu tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum adalah sebagai bentuk penghargaan atas hak-hak asasi manusia yang telah menjadi norma hukum internasional. Dalam hukum positif nasional kita, pengaturan hak-hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 57 dan Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHAP) adalah merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 ...
"
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia;, ], 2009
S25101
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
