Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
Yusriza Abdullah Pratama
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas kekeliruan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat dalam memutus perkara kepailitan PT AAAS yang terdapat dalam Putusan
Perkara Nomor: 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diputus pada
tanggal 29 Juni 2015. Kekeliruan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU terkait dengan prosedur permohonan
pernyataan pailit. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil
penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Para Pemohon yang dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnya/advokat dalam mengajukan permohonan pailit
kepada PT AAAS berdasarkan UUK-PKPU merupakan pihak yang ...
"
2016
T45672
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Man S. Sastrawidjaja
Bandung: Alumni, 2006
346.078 MAN h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Sinaga, Syamsudin Manan
Jakarta: Tatanusa, 2012
346.078 SIN h (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Farih Romdoni Putra
"
Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu direformulasi dalam ketentuan penundaan kewajiban pembayaran utang (“PKPU”) dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan 2004”) agar kreditor dan debitor diberikan perlindungan yang seimbang. Secara spesifik penelitian ini fokus pada permasalahan pengajuan PKPU oleh kreditor, kedudukan kreditor separatis dan kreditor preferen dalam perdamaian, dan pembatalan perdamaian yang telah disahkan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
D-pdf
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005
341.52 PRO (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Fredy Hartanto
"
Perjanjian penanggungan utang diatur di dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Dari definisi penanggungan utang dapat dilihat terdapat tiga pihak yang terkait dalam perjanjian penanggungan utang, yaitu pihak kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Kreditur di sini berkedudukan sebagai pemberi kredit atau orang berpiutang sedangkan debitur adalah orang yang mendapat pinjaman uang atau kredit dari kreditur. Pihak ketiga adalah orang yang akan menjadi penanggung utang debitur kepada kreditur ketika debitur tidak memenuhi prestasinya. ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T17334
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sovie Yunita Dwi Utami
"
Perjanjian Perdamaian merupakan salah satu upaya pengakhiran kepailitan. Perjanjian perdamaian antara PT. Intercon Enterprises sebagai debitor dan para kreditornya merupakan perjanjian perdamaian yang dilakukan setelah Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Dalam proses tcrcapainya kesepakatan atas perjanjian Perdamaian tersebut tidak menutup kemungkinan timbul beberapa masalah, diantarannya nengenai pencapaian kesepakatan antara PT. Intercon Enterprises sebagai debitor pailit dan parakreditor sehingga tercapai perjanjian perdamaian sebagai upaya pengakhiran kepailitan PT Intercon Enterprises dan akibat hukum dari perjanjian perdamaian. ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14559
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tambunan, Sherley Ikawati
"
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai peranan dan tanggung jawab yang cukup penting didalam pelaksanaan putusan pailit maupun putusan perdamaian dalam kepailitan. Sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk mambuat akta-akta autentik, Notaris dan PPAT wajib mengikuti peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku. Hukum kepailitan bukan merupakan produk hukum yang baru di Indonesia, tetapi didalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengerti Hukum Kepailitan. Pelaksanaan putusan palit maupun putusan perdamaian dalam kepailitan oleh Notaris maupun ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T-Pdf
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Alfredo Joshua Bernando
"
Penerapan hukum kepailitan di Indonesia untuk menyatakan pailitnya seseorang atau suatu perusahaan membutuhkan pembuktian sederhana, dimana hanya membutuhkan syarat mempunyi dua atau lebih kreditur dan mempunyai setidaknya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pembuktian yang sangat sederhana ini tidak menyertakan insolvency test sebagai salah satu syarat untuk mendasari pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus pailit dalam putusan pengadilan niaga. Hal ini cenderung tidak proporsional karena merugikan pihak debitur, dimana Prinsip Keadilan adalah salah ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dwi Listiana
"
ABSTRACT
Asas kelangsungan usaha merupakan salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang UUK- PKPU. Di dalam Penjelasan Umum UUK-PKPU, pengertian asas kelangsungan usaha adalah memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Berdasarkan pengertian tersebut, asas kelangsungan usaha di Indonesia diberikan dalam konteks perusahaan yang telah dinyatakan pailit. Seharusnya penerapan asas kelangsungan usaha dimaknai secara lebih luas yang juga meliputi keseluruhan proses penjatuhan putusan pailit. Hal ini bertujuan ...
"
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
