Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Silaban, Nikodemus
Kewenangan kurator terhadap pemberesan harta pailit yang disita dalam perkara pidana = Receivers authority agains bannkcrupty assets settlement which was confiscated in a criminal case / Nikodemus Silaban
" Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesennya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Kurator memiliki permasalahan saat mengurus harta pailit (boedel) yang diduga dari hasil tindak pidana. Dalam proses penyidikan, penyidik berdasarkan KUHAP berhak untuk melaksanakan penyitaan barang bukti yang akan dibawa kedalam Pengadilan Pidana untuk dibuktikan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan hukum pidana atas sita umum dalam ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Natasha Octaviany
Dasar pertimbangan hukum otoritas jasa keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi = The basic for financial services authority's legal consideration on bankruptcy filings for insurance companies
" Setelah berlakunya Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu: 1. Apa dasar pertimbangan hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi secara umum dan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya? 2. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan? ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Analisis Kinerja Keuangan pada Perusahaan-perusahaan Properti yang Listing di Bursa Efek Jakarta
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Yusin Yanasriksa Halintari
Status harta bersama yang didapatkan setelah putusan pernyataan pailit dan dimasukkan sebagai boedel pailit akibat tindakan Actio Pauluana (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461 K/PDT.SUS-Pailit/2019) = The status of marital property obtained after the decision of bankruptcy declaration and included into the bankruptcy collateral assets caused by Actio Pauliana (A case study of The Decision of The Supreme Court of Republic Indonesia Number 461 K/PDT.SUS-Pailit/2019).
" Penelitian ini membahas mengenai tindakan actio pauliana oleh Kurator sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019. Putusan tersebut dilatarbelakangi oleh perbuatan hukum yang dilakukan oleh RSW yang merupakan istri sah dari Debitor Pailit DH, dengan membebani obyek yang merupakan harta bersama dalam perkawinan dengan Hak Tanggungan untuk pelunasan utangnya dengan PT Bank PMRSA. Perkawinan keduanya dilangsungkan setelah Debitor Pailit dinyatakan pailit sebagaimana dalam suatu Putusan Pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status harta ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gerindo Joyo Negoro
Perlindungan hukum terhadap pembayaran upah buruh dalam putusan kepailitan dihubungkan dengan undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Analisis Putusan Pailit Nomor 25/Pailit/2009/Pn. Niaga Jkt. Pusat dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 49/Pk/Pdt.Sus/2011) = Legal protection of workers 'Compensation Payments Linked With Bankruptcy and Suspension of Payment Act 2004 and Employment Act 2003. (Analysis Of Bankruptcy Decision No. 25 / Bankruptcy / 2009 / Court Commercial Central Jakarta And Decision Review No. 49 / Decision Review / Special Civil / 2011)
" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perlindungan terhadap pembayaran upah buruh dan pemenuhan hak-hak buruh yang timbul akibat PHK pada perusahaan yang dinyatakan pailit berdasarkan undang-undang kepailitan dan ketenagakerjaan, dengan studi kasus kepailitan PT Fit U Garment Industry. Penelitian ini menguraikan mengenai buruh sebagai salah satu kreditor dari debitor pailit yang harus bersanding dengan kreditor-kreditor lainnya dalam mendapatkan pembayaran upah buruh dan hak-hak buruh lainnya dari harta pailit. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut; pertama, ... "
2015
T46325
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Wirawan Putra
Deteksi Terjadinya Fraud pada Laporan Keuangan dengan Menggunakan Analisis Rasio Keuangan dan Prediksi Kebangkrutan = Financial Statement Fraud Detection with Financial Ratio Analysis and Bankruptcy Prediction.
" ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah mendeteksi kemungkinan perusahaan melakukan fraud laporan keuangan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dan prediksi kebangkrutan. Rasio keuangan dihitung menggunakan 5 rasio keuangan berdasarkan Kanapickiené dan Grundiené (2015). Prediksi kebangkrutan dihitung dengan menggunakan Z score dari Altman (1968). Pengujian hipotesis dengan model regresi logit 62 perusahaan terbuka tahun 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan rasio profitabilitas, rasio aktivitas, dan rasio struktur aset dapat memprediksi secara signifikan kemungkinan terjadinya fraud. Sedangkan prediksi kebangkrutan dengan menggunakan Z ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Silmi Hasyyati Rachman
Tinjauan yuridis penerapan prinsip exceptio non adimpleti contractus dalam sengketa kepailitan PT Sri Melamin Rejeki = Juridical review on implementation of principle of exceptio non adimpleti contractus in bankruptcy dispute of PT Sri Melamin Rejeki
" "ABSTRAK
" Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam hukum kepailitan. Dengan adanya penerapan prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam sengketa pailit maka akan berkaitan dengan pembuktian sederhana terhadap eksistensi utang yang merupakan salah satu syarat pernyataan pailit yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 8 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Salah satu sengketa kepailitan di Indonesia yang dalam kasusnya terdapat penerapan ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library