Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
Daniel Suryana
"
Kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi sebagai realisasi dari tanggungjawab debitur terhadap krediturnya atas perikatan-perikatan atau lebih dikenal dengan asas tanggungjawab debitur terhadap krediturnya, tidak dibedakan atau tidak dibatasi oleh kedudukan debitur ataupun subjek Termohon Pailit tersebut, apakah debitur tersebut merupakan badan usaha Indonesia atau badan usaha asing baik perorangan maupun badan hukum.
Penelitian ini akan meneliti Apakah Pengadilan Niaga Indonesia berwenang untuk rnemeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit terhadap badan usaha asing?. ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T17033
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Pudjiarti Perwita Sari
"
Perjanjian adalah sumber perikatan disamping undang-undang dan hukum tak tertulis. Suatu perjanjian yang sah akan menimbulkan perikatan antara para pihak, sehingga siapa yang berjanji harus menepatinya. Pemenuhan prestasi adalah suatu kewajiban, namun kadangkala suatu prestasi tidak dapat terpenuhi karena sesuatu hal yang benar-benar diluar perkiraan dan terjadi karena bukan kesalahan pihak manapun, keadaan itu disebut force majeure. Sehubungan dengan hal ini timbul pertanyaan, apakah kebangkrutan pihak ketiga diluar perjanjian tetapi mempunyai hubungan erat dengan perjanjian ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T18921
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fully Handayani Ridwan
"
Istilah kepailitan di Indonesia bukanlah suatu hal yang benar-benar baru untuk dikenal. Sejak Indonesia mengalami krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 perekonomian nasional semakin tidak menguntungkan dan membawa banyak kesulitan bagi kegiatan usaha. Atas desakan International Monetary Fund (IMF) diberikan kemudahan penyelesaian melalui proses kepailitan. Atas dasar latar belakang krisis ekonomi dan atas desakan dunia internasional terutama dari IMF, maka Indonesia melahirkan suat3 peraturan kepailitan yang baru. Pada tanggal 22 April 1998, pemerintah Republik Indonesia ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T16645
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
