Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query

Kinerja Pelayanan Publik Bank BUMN : Studi Kasus Kepuasan Nasabah Mahasiswa PT. Bank Negara Indonesi (Persero) Tbk. Cabang UI Depok

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001

S8571

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Leony Angelia Ampugo

Analisis single presence policy atas kepemilikan saham pemerintah pada bank BUMN ditinjau dari peraturan Bank Indonesia nomor 14/24/PBI/2012 tentang kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia = Single presence policy analysis on government's share in state own banks based on Bank Indonesia regulation number 14/24/PBI/2012/ regarding single ownership on Indonesia Banking

" Skripsi ini adalah sebuah karya ilmiah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai sebuah upaya untuk memperkuat sistem permodalan bank. Sejak diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Tunggal pada tahun 2006 sampai pada penyempurnaannya pada tahun 2012, bank-bank BUMN belum melakukan konsolidasi sebagaimana yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tersebut memberikan tiga opsi ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S69781

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Raden Ismail Alam Saputra

Pengurusan Piutang Bank Badan Usaha Milik Negara Pasca Putusuan Mahkamah konstitusi NO 77/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi NO 48/PUU-XI/2013-2022 = Management of State-Owned Enterprise Bank Receivables After Constitutional Court Decision NO 77/PUU-IX/2011 and Constitutional Court Decision NO 48/PUU-XI/2013-2022

" Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kontradiksi antara dua putusan Mahkamah Konstitusi yakni putusan nomor 77/PUU-IX/2011 dan putusan nomor 43/PUU-XI/2013 terkait status kekayaan pada BUMN yang berasal dari modal negara. Pada putusan pertama, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan piutang Bank BUMN dari piutang negara karena kekayaan BUMN dianggap sebagai kekayaan perseroan. Namun pada putusan kedua, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kekayaan BUMN bukan semata kekayaan perseroan melainkan termasuk kekayaan negara. Tesis ini akan mengulas lebih dalam mengenai ratio decidendi ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fadjri Rianda

Mekanisme transmisi kebijakan moneter. Analisis saluran kredit bank pada bank BUMN di Indonesia = Transmission mechanism of monetary policy. Analysis of bank lending channel at state-owned bank in Indonesia

" Skripsi ini bertujuan untuk menguji peran dari bank BUMN dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran kredit bank di Indonesia dengan metode VECM. Penelitian ini menggunakan data time series bulanan dari tahun 2006 sampai 2015. Melalui pengujian impulse response function dan variance decomposition menunjukkan bahwa kredit dari bank BUMN kurang responsif terhadap perubahan kebjijakan moneter. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank BUMN yang merupakan bank besar di Indonesia dan dimiliki pemerintah tidak berperan dalam saluran kredit ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2017

S69183

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Risa Meliora Hutapea

INKONSISTENSI PENENTUAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT KREDIT MACET PADA BANK BUMN (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-IX/2011 V. No. 62/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Agung No. 238 K/PID.SUS/2014) = Inconssistency in Determination of State Losses for Consequence of Non Performing Loan in State Owned Enterprise Bank (Case Study Constitutional Court Decision No. 77/PUU-IX/2011 v. No. 62/PUU-XI/2013 and Supreme Court Decision No. 238 K/PID.SUS/2014)

" Kredit macet yang terjadi pada Bank BUMN sering sekali termasuk ke dalam kasus korupsi karena dianggap menyebabkan kerugian negara. Namun apakah kredit macet pada Bank BUMN masih termasuk ke dalam kerugian Negara setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normative ini mengungkapkan bahwa telah terjadi inkonsistensi dalam penentuan kerugian negara pada BUMN khususnya dalam kasus kredit macet pada Bank BUMN di mana seharusnya setelah ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ridovi Kemal

Pengembalian kerugian negara atau kerugian perseroan bank BUMN yang tidak maksimal akibat tidak dapat dieksekusinya pidana uang pengganti setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap = The reversion of state's losses or state-owned bank enterprise's losses as the impact of the non-executable additional penalty of compensation after court verdict

" Pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi pada Bank BUMN Persero selama ini belum berjalan secara maksimal, karena dalam hal terpidana tidak dapat membayar pidana uang pengganti, terpidana dimungkinkan memilih opsi berupa pidana penjara tambahan sebagai alternatif dari uang pengganti tersebut. Penelitian ini menganalisa kerugian Negara atau kerugian BUMN Persero menurut hukum keuangan publik dan memberikan solusi agar pengembalian kerugian melalui pidana uang pengganti tersebut dapat efektif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48584

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Moh. Putra Agung

Analisis Perbedaan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional di Indonesia Tahun 2003-2008 = Analysis Differences in Factors Affecting the state-owned Bank of Credit and the National Private Bank in Indonesia Year 2003 - 2008

" Tesis ini membahas perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi kredit Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional di Indonesia pada kurun waktu tahun 2003-2008. Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif dan analisa regresi linear berganda dengan variabel dependen kredit Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional, variabel independen terdiri dari Suku Bunga Kredit Modal Kerja, Kurs Rupiah, Inflasi, Non Performing Loan (NPL), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Indeks Produksi Industri (EPI).Hasil penelitian menyatakan variabel independen Kurs,NPL berpengaruh signifikan terhadap ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009

T26479

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Puspasari Dewi

Beberapa Permasalahan Hukum dalam Perjanjian Penggabungan (Merger) Bank-Bank BUMN ke Dalam Bank Mandiri

" Sejak diluncurkannya paket deregulasi 1988 (Pakto 88) dengan memberikan kebebasan Bank-Bank berdiri. Pertumbuhan Bank mengalami perkembangan pesat akibatnya tingkat persaingan antara Bank semakin sengit dan mengarah ke persaingan tidak sehat dan banyak bank mengalami kesulitan operasional. Kesulitan tersebut semakin meningkat dengan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, yang mulai terjadi pada tahun 1997. Untuk itu Pemerintah mengambil berbagai kebijaksanaan untuk melakukan restrukturisasi dan reformasi di bidang perbankan, antara lain dengan cara meningkatkan persyaratan mengenai modal minimum ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2002

T36311

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nindya Putri Ferina

Analisis kepastian hukum terhadap penyelesaian kredit bermasalah pada bank badan usaha milik negara pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 62/PUU-XI/2013 = Analysis of legal certainty of non performing loan on state owned bank post constitutional court decision number 62/PUU-XI/2013

" Skripsi ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 yang mengukuhkan status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal BUMN tetap menjadi bagian dari rezim keuangan negara. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 terhadap status hukum piutang kredit bermasalah bank BUMN. Kedua, mekanisme penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Skripsi ini menggunakan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ekky Anas Kapriana

Penyertaan modal sementara Bank BUMN pada perusahaan debitur sebagai kekayaan negara yang dipisahkan menurut undang-undang no. 19 tahun 2003 tentang BUMN dan undang-undang no. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara = Bank state owned enterprise debt to equity swap as a separate state wealth based on law number 19 of 2003 state owned enterprise and law number 17 of 2003 on state finance

" Dalam penyelesaian penyertaan modal sementara Bank BUMN pada perusahaan debitur terdapat permasalahan adalah tidak dapat dilakukakannya penyelesaian dibawah nilai saham pada saat konversi karena dapat dianggap telah melakukan haircut hutang pokok dan merugikan keuangan Negara. Permasalahan ini diakibatkan karena piutang Bank BUMN sampai saat ini masih dianggap sebagai piutang Negara. Tidak sinkronnya beberapa Undang-Undang terkait keuangan Negara menyebabkan adanya pengertian yang berbeda mengenai kekayaan Negara yang dipisahkan pada BUMN, terutama pengertian kekayaan Negara yang dipisahkan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48651

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian