Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKenakalan anak merupakan masalah sosia1 yang perlu mendapat perhatian, karena ada kecenderungan meningkat. Kenakalan adalah merupakan tingkah laku yang melanggar norma sosial, di mana penanganannya tidak melalui proses peradilan dan tingkah laku yang melanggar norma hukum, penanganannya melalui proses peradilan. Di dalam studi ini akan dibahas mengenai kebijaksanaan mengenai anak yang melakukan pelanggaran hukum, yang penanganannya melalui proses peradilan. Tujuan penulis mengadakan studi ini adalah untuk memahami bagaimana kebijaksanaan pembinaan anak di luar lembaga pelaksanaan kebijakan tersebut serta hasil pembinaan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan dalam pelaksanaannya menggunakan data kepustakaan, wawancara secara pengamatan. Adapun penelitian ini dilakukan pada Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak di wilayah Jakarta Pusat, yang merupakan lembaga yang melakukan pembinaan terhadap anak nakal. Dari hasil penelitian terlihat bahwa kebijakan lembaga menekankan pada pembinaan mental anak, agar tidak melakukan pelanggaran hukum kembali. Di dalam pelaksanaannya, pembinaan dilakukan melalui 3 tahap, yaitu: tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjutan. Adapun strategi yang dipergunakan adalah pertama, klien datang ke kantor Balai BISPA dan kedua, kunjungan rumah oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam hal ini diterapkan metode Pekerjaan Sosial, di mana dalam pelaksanaannya yang menonjol adalah penggunaan metode Casework dan Family casework, meski pemahaman terhadap metode tersebut terbatas. Selain itu terlihat bahwa informasi mengenai case records anak kurang lengkap serta kurangnya perluasan wawasan dari beberapa Pembimbing Kemasyarakatan sehubungan dengan pembinaan luar lembaga. Mengenai hasil pembinaan, menurut penilaian Balai BISPA berhasil, karena selama masa pembinaan, klien tidak melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan dari hasil penelitian lapangan terhadap beberapa anak yang pernah dibina, ada seorang yang melakukan pelanggaran hukum. Sedang anak lainnya ada yang sudah bekerja atau melakukan kegiatan lain yang bermanfaat. Di dalam pelaksanaannya, faktor yang mendukung pembinaan adalah keterikatan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap tugasnya, yang sebagian besar bekerja di atas 5 tahun, meskipun hal ini perlu didukung oleh perluasan wawasan mereka sehubungan dengan tugas mereka dalam membina anak. Selain itu peran Kepala Balai BISPA tidak saja bertanggung jawab dalam menerapkan kebijaksanaan lembaga, tetapi berperan dalam mengembangkan wawasan ilmu para petugas dan menampung aspirasi mereka. Pada bagian akhir, terdapat beberapa usulan dari penulis yaitu: melengkapi case records, menggiatkan atau meningkatkan case conference serta mengadakan pertemuan rutin sebagai wadah penyampaian informasi serta tukar menukar pandangan sehubungan dengan pemahaman kebijakan lembaga dan perluasan wawasan tentang pembinaan Anak Luar Lembaga. "

"ABSTRAKStudi kasus ini untuk memperlihatkan bagaimana tiga pustakawan yang bekerja di perpustakaan khusus pertanian melaksanakan tugasnya. Interview mendalam digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data. Sebelas pertanyaan dalam kuesioner semi struktur digunakan untuk memperoleh persepsi bagaimana pengaturan hierarkhi organisasi perpustakaan, keberadaan kewenangan formal bagi pustakawan untuk melaksanakan pekerjaan dan apa yang dapat diperoleh dan dihasilkan oleh pustakawan dari dukungan dana dan pendidikan yang diberikan oleh organisasi induk. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa organisasi perpustakaan berada di bawah pengelolaan Seksi Jasa dan Penelitian yang ada di masing-masing balai, tidak ada pendelegasian formal kepada pustakawan untuk melaksanakan pekerjaannya serta dukungan dana dan pendidikan yang diberikan organisasi induk telah memungkinkan pustakawan untuk melaksanakan pekerjaannya dan menghasilkan informasi guna mendukung kegiatan penelitian. Implikasi pauti ag yang muncul dari penelitian ini adalah bahwa persepsi pustakawan terhadap kekuasaan pengetahuan pribadinya adalah suatu mandat untuk memenuhi perannya sebagai pustakawan, lebih baik daripada kekuasaan posisi atau jabatan. Hal penting yang juga perlu ditekankan disini, walaupun kewenangan struktural pustakawan terbatas, keinginan mereka untuk menjadi pustakawan profesional tak terbatas.

---

ABSTRAK

A case study to portray how three librarians of agricultural libraries carry out their task with limited authority is conducted in depth-interview is used as means to collect the data. Eleven questions of semi-structured questionnaires are used to elicit what the librarian 's perception on how the hierarchical authority of the library set up, the existence of librarians formal authority to do the job and what the librarians can gain and produce out of the support provided by the parent organizations. The research findings show clearly that the library organization is structured under the management of Research Services Units, there is no formal authority delegated to librarians to do their job and the financial support and formal and informal education facilities have enabled the librarian; to perform their task and produce information to support the research activities. The important implication of the research reveals that the librarians perceive their personal expertise power as a mandate to fulfill their roles as librarians better than their position one. This is also important to emphasize that nevertheless do the librarians have their structural authority limited, but their willingness to make themselves professional are unlimited."

"ABSTRAKPenelitian yang berjudul "Perkembangan Novel Indonesia Sebelum Balai Pustaka" ini berusaha mengungkap khazanah novel yang pernah terbit - di Indonesia, sebelum berdirinya Balai Pustaka, tahun 1917. Sejauh kepustakaan yang dapat dirunut, terbukti belum pernah ada ahli atau -pengamat kesusastraan Indonesia yang berusaha mengungkap khazanah kesusastraan sebelum Balai Pustaka tersebut, secara menyeluruh dan khusus. Seandainya pun pernah ada yang melakukan, rata-rata terbatas pada topik-topik yang sangat spesifik. Dalam hubungan ini pantas disebut, misalnya, penelitian yang lebih dari memadai yang pernah dilakukan oleh Claudine Salmon, berjudul Literature in Malay by the Chinese of Indonesia: A Provisional Annotated Bibliography (1981), atau yang dilakukan oleh Nio Joe Lan dengan bukunya Sastera Indonesia-Tionghoa, atau seperti juga yang dilakukan oleh John B. Kwee dengan disertasinya berjudul Chinese Maley Literature of the Peranakan Chinese in Indonesia 1880-1942 (1977). Ketiga peneliti tersebut jelas sekali hanya mengkhususkan pembicaraannya pada khazanah kesusastraan yang ditulis oleh pengarang Peranakan Cina.Peneliti lain yang pernah mencoba menunjukkan khazanah kesusastraan Indonesia dari sisi yang lain hampir-hampir belum pernah ada, dan masih sangat sedikit. Dari yang sedikit ini, tampak hanya Pramoedya Ananta Toer yang cukup mempunyai perhatian, khususnya dalam mengungkap khazanah novel sebelum Balai Pustaka yang ditulis oleh pribumi atau peranakan Eropa. Dua buah buku Pramoedya yang masing-masing berjudul Tempo Doeloe (19E2) dan Sang Pemu1a (19P5), menunjukkan perhatiannya itu.Dalam hubungan ini perlu dijelaskan sedikit bahwa sebenarnya ada beberapa ahli yang mempunyai cukup perhatian mengenai khazanah kesusastraan Indonesia sebelum Balai Pustaka yang melihat tidak hanya sesisi saja. Hanya sayang sekali, para ahli tersebut agaknya belum melakukan penelitian yang mendalam, sehingga mereka pada umumnya hanya dapat menuliskannya dalam bentuk artikel kecil di sebuah majalah. Di antara para ahli yang sedemikian itu, dapat disebutkan disini misalnya C.W. Watson dalam "Some Preliminary Remarks on the Antecedents of Modern Indonesian Literature" (dalam Bra, 1971), W.Q. Sykorsky dalam "Some Additional Remarks on the Antecedents of Modern Indonesian literature" 1980), dan beberapa tulisan Jakob Sumardjo yang tersebar di berbagai penerbitan.Penelitian ini setidaknya ingin melengkapi atau ingin mengungkap khazanah kesusastraan Indonesia sebelum Balai Pustaka itu, secara menyeluruh dan 1engkap, yang tentu saja bertolak dari data-data yang berhasil diperoleh dan di temukan selama dilangsungkannya penelitian yang enam bulan ini. Sudah barang tentu dengan waktu yang sesingkat itu belum akan diperoleh hasil yang sempurna dan memuaskan (bandingkan dengan penelitian Claudine Salmon yang menghabiskan waktu sekitar 10 tahun), tetapi inilah hasil maksimal yang dapat dilaporkan.Dalam penelitian ini dapat dijumpai deskripsi secara cukup lengkap mengenai khazanah kesusastraan Indonesia sebelum Balai Pustaka (Bab II: "Pengarang dan Karyanya", serta pada lampiran: "Rekonstruksi Kronologis Novel Indonesia sebelum Balai Pustaka"), mengenai masalah kesejarahan kesusastraan Indonesia yang hingga kini masih simpang siur dan belum berpatokan pada pijakan yang realistis (Bab I: "Pendahuluan"), serta mengenai kecendrungan tema novel-novel sebelum Balai Pustaka yang banyak mengangkat kejadian-kejadian yang sungguh terjadi pada masa itu atau masa-masa sebelumnya (Bab III: "Tema Novel Indonesia Sebelum Balai Pustaka"). Penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan (Bab IV) yang mencoba memberi gambaran ringkas tentang apa yang sudah dibicarakan di bab-bab sebelumnya, sehingga dapat dilihat masalah-masalah apa saja yang esensial dan perlu mendapat perhatian kita semua."

"Di dalam Tesis ini, Penulis hendak menyampaikan hal-hal yang menarik di dalam kajian mengenai hukum kepailitan, terutama dalam tahap Pengurusan dan Pemberesan Harta PailitPerseroan Terbatas. Dalam tahap ini, ada satu peran penting yang dijalankan oleh sebuah fungsi kurator yang bertindak selaku pihak yang netral dalam hal pengurusan harta debitor pailit dan pelunasan utang debitor pada kreditor-kreditornya.Tesis ini secara khusus memfokuskan kajiannya pada eksistensi lembaga Balai Harta Peninggalan yang telah ada sejak Faillisement Verordening berlaku di Indonesia. sebagai sebuah lembaga yang telah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, Balai Harta Peninggalan telah menjalankan perannya sebagai lembaga yang mengurusi dan membereskan harta pailit dari debitor. Pada Tahun 1998, keberadaan Balai Harta Peninggalan tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga yang menjalankan fungsi pengurusan dan pemberesan harta pailit Perseroan Terbatas. Terhitung sejak Tahun 1998, sebagaimana juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator lainnya yang berasal dari pihak swasta juga dapat menjadi kurator disamping Balai Harta Peninggalan. Penulis melihat bahwa keberadaan kurator lainnya di atas didasari oleh pertimbangan buruknya kinerja Balai Harta Peninggalan. Di samping itu, keberadaan kurator lainnya yang berasal dari pihak swasta adalah untuk memberikan ruang partisipasi dari pihak swasta di dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit Perseroan Terbatas. Selain itu, Penulis juga menganalisis penyebab dari buruknya kinerja Balai Harta Peninggalan dikarenakan oleh permasalahan sumber daya manusia yang kurang baik dan terlalu besarnya lembaga Balai Harta Peninggalan. Oleh karena itu, Penulis menyarankan adanya reformasi administrasi untuk mengatasi permasalahan sumber daya manusia dan lembaga Balai Harta Peninggalan di atas.

---

In this Thesis, the Writer would propose the interesting studies about the bancruptcy law, especially in Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Perseroan Terbatas . in this stage, there is a role served by liquidator who acts independently in managing Debtor’s wealth and Debtor’s liabilities payment to its Creditor(s). This Thesis focuses the study in the existence of Balai Harta Peninggalan which has been establish ed before the independence of Indonesia. Balai Harta Peninggalan serves people in Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Perseroan Terbatas. In 1998, the existence of Balai Harta Peninggalan do not act as the only liquidator in Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. Since 1998, as regulated by Law 37/2004 on Bankruptcy, Balai Harta Peninggalan and/or the other liquidators which are a private entity, can be a liquidator. The Writer understand that the existence of the other liquidator is caused by the low performance Balai Harta Peninggalan. And else, the existence of the othe liquidators is to give private entity a space to join in Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Perseroan Terbatas. The Writer also analyses that the cause of the low performance of Balai Harta Peninggalan is given by the problem surrounding human resources and fat bureaucracy. Therefore, the Writer proposes to run administrative reform in order to solve these problems."

"ABSTRAKJurnal ini membahas salah satu bangunan peninggalan Belanda yang sampai saat ini masih aktif digunakan sebagaipusat penelitian dan pengembangan industri agro oleh pemerintah Indonesia melalui Kementrian Perindustrian. Jurnalini bertujuan untuk memaparkan unsur adaptasi arsitektur Indis yang terdapat pada eksterior Balai Besar Industri Agro.Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini yakni deskriptif kualitatif berdasarkan teori-teoripendukung seperti gaya arsitektur Indis, gaya arsitektur Jawa dan gaya arsitektur Eropa. Setelah melalui beberapaproses analisis, eksterior pada bangunan Balai Besar Industri Agro memiliki karakteristik yang diadaptasi dari gayaIndis.

---

ABSTRACTThis journal discusses one of the Dutch heritage buildings that are still actively used as a center for research anddevelopment of the agro industry by the Indonesian government through the Ministry of Industry. This journal aimsto describe the elements of adaptation of the Indis architecture found on the exterior of the Balai Besar Industri Agro.The method used to analyze this research by using qualitative descriptive based on supporting theories such as Indisarchitectural style, Javanese architectural style and European architectural style. After going through severalanalysis processes, the exterior of the Balai Besar Industri Agro has a characteristic adapted from the Indis style."