Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang : Penatalaksanaan kolesistektomi laparoskopik telah menjadi baku emas untuk penanganan kolesistolitiasis simptomatik di RS Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), sedangkan sampai saat ini belum ada sistem penilaian kantung empedu intraoperatif yang diterapkan saat operasi. Penilaian kantong empedu intraoperatif yang sesuai dapat menggambarkan tingkat kesulitan kolesistektomi laparaskopik secara objektif dan akan berpengaruh terhadap pemilihan teknik kolesistektomi laparaskopik yang tepat untuk mencegah terjadinya trauma bilier. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi nilai G10 dan mencari hubungan dengan teknik operasi pada pasien yang sudah dilakukan kolesistektomi laparaskopik di RSCM.Metode : Dilakukan penelitian retrospektif pada subjek yang telah dilakukan kolesistektomi laparaskopik pada Januari 2019 sampai Desember 2019 di institusi kami. Kami mengumpulkan karakteristik subjek berdasarkan catatan medis rumah sakit. Kami menentukan nilai G10 dan teknik operasi berdasarkan dokumentasi gambar intraoperatif dan laporan bedah. Data nilai G10 dan klasifikasi teknik operasi dilakukan uji non parametrik Mann-Whitney untuk melihat perbedaannya. Dilakukan uji statistik Kendalls Tau untuk menilai hubungan antara nilai G10 dengan prosedur bailout. Dilakukan uji ROC untuk melihat sensitifitas dan spesifisitas nilai G10 terhadap prosedur bailout, kemudian ditentukan nilai cut-off nya.Hasil : 99 subjek Indonesia, usia rata-rata 49,80+13,421 tahun, menjalani kolesistektomi laparaskopik di Rumah Sakit Umum Dr.Cipto Mangunkusumo selama satu tahun. Sebagian besar diagnosis adalah kolesistolitiasis tanpa kolesistitis (68 subjek, 68,8%) dan kolesistitis kronis (23 subjek, 23,2%). Pembedahan elektif dilakuan pada 91 subjek (91,9%). Median nilai G10 adalah 2 (rentang 1-8). CVS dilakukan pada 81 subjek (81,8%), sedangkan 18 subjek dikelola dengan prosedur bailout (18,2%), terdiri dari 14 subjek dilakukan FF (14,2%), 2 subjek SC (2,0%) dan 2 subjek konversi operasi terbuka (2,0%). Nilai median G10 berbeda pada subjek yang menjalani CVS (1, rentang 1-6), FF (3, rentang 2-6), SC (5, rentang 5-5) dan konversi terbuka (6,5, rentang 5-8). Ada perbedaan median nilai G10 (<0,001) antara kelompok yang dilakukan CVS (1, rentang 1-6) dengan kelompok yang dilakukan prosedur bailout (4, rentang 2-8). Terdapat hubungan antara nilai G10 dengan prosedur bailout (<0,001, +0,478). Akurasi nilai G10 untuk memprediksi prosedur bailout dinilai dengan menggunakan kurva receiver operating characteristic (ROC) (<0,001, AUC 0,865) dan didapatkan cut-off point yang optimal untuk melakukan prosedur bailout adalah 2,5 (x², p=0,000019).Kesimpulan : Studi ini menunjukkan bahwa G10 adalah sistem penilaian kandung empedu intraoperatif yang objektif dan dapat diterapkan saat melakukan kolesistektomi laparaskopik. Nilai G10 berhubungan dengan prosedur bailout. Nilai 2,5 adalah cut-off point yang optimal untuk melakukan prosedur bailout saat kolesistektomi laparaskopik.

---

Introduction. Laparoscopic cholecystectomy has become a gold standard for symptomatic cholecystolithiasis management at Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital (RSCM), while there is no intraoperative gallbladder assessment system applied during laparoscopic cholecystectomy. An appropriate intraoperative gallbladder assessment system can describe objectively the degree of difficulty in laparascopic cholecystectomy and fascilitate appropriate surgical decision-making to prevent biliary injury. This study aims to validate the intraoperative G10 scoring system and look for relationships with laparoscopic cholecystectomy techniques already performed at RSCM.

Method. A cross sectional study was established to the subjects had performed laparascopic cholecystectomy between Januari 2019 and December 2019. We collected characteristic of subjects based on medical records. We assessed the G10 scoring system and operation technique based on the documentation of intraoperatif images and surgical reports.

Results. Ninety-nine indonesian subjects, mean age 49.80+13.421 yrs, underwent laparascopic cholecystectomy at RSCM for a year. Most diagnosis were symptomatic cholecystolithiasis (67.7%) and chronic cholecystitis (23.2 %). Most of surgery was elective (91.9%). The median G10 score was 2 (range 1-8). CVS was feasible in 81.8%, whereas 18.2% cases were managed by bailout procedure. Of those, 14.2 % cases underwent FF, 2% SC and 2% open surgery conversion. The median G10 score differs among subjects undergoing CVS (median 1, range 1-6), FF (median 3, range 2-6), SC (median 5, range 5-5) and open conversion (median 6.5, range 5-8). There was a difference in the G10 score (<0.001) between the groups that performed CVS (median 1, range 1-6) and the groups that performed bailout procedures (median 4, ranges 2-8). There is a relationship between the G10 score and the bailout procedure (<0.001,+0.487). The accuracy of the G10 score to predict the bailout was assessed using a ROC curve (<0.001, AUC 0.865) and the optimal cut-off point to perform a bailout procedure was 2.5 (x², p=0.000019).

Conclusion. The G10 is an objective and applicable intraoperative gallbladder assessment system when performing laparoscopic cholecystectomy. The G10 score has a relationship with the bailout procedure during laparascopic cholecystectomy. G10 score 2.5 is the optimal cut-off point for a bailout procedure when performing laparoscopic cholecystectomy."

"Accountability is the key to good governance. In global administrative law, every policy made should be accountable. The given law should be accessible to the public. At the time of the global financial crisis, many countries did not have the necessary rules to solve the problems that arose. In Indonesia, the government?s decision to bail out Bank Century has remained controversial up to the present time. The need for a comprehensive law dealing with economic, political and social factors should be considered. The Indonesian Law regarding Government Administration provides for the code of conduct for government action. An entire chapter in the law has been dedicated to set out provisions on discretion, reflecting a two-way approach, namely: restriction of government action on the one hand and the protection of public rights on the other. In practice, however, such rule is not implemented in line with the intended formulation. There is still a need for harmonization with the law regarding State Administration Courts in Indonesia.

---

Akuntabilitas adalah kunci dari pemerintahan yang baik. Dalam hukum administrasi global, setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Hukum yang ada harus bisa diakses oleh masyarakat. Ketika krisis keuangan global terjadi, banyak negara tidak memiliki hukum positif untuk mengatasinya. Di Indonesia, keputusan pemerintah dalam membailout Bank Century menjadi perdebatan sampai saat ini. Kebutuhan akan hukum yang komprehensif terkait ekonomi, politik dan sosial harus dipertimbangkan. UU Administrasi Pemerintahan Indonesia telah menyiapkan aturan dalam bertindak bagi pemerintah. Penempatan diskresi dalam satu bab tersendiri dapat dilihat dari dua sisi, batasan terhadap tindakan pemerintah sekaligus perlindungan bagi hak publik. Pada praktiknya, pelaksanaan dari aturan tersebut tidak semudah rumusan yang dimaksud. Harmonisasi dengan UU Peradilan Tata Usaha Negara masih dibutuhkan."

"Tesis ini membahas mengenai penyelamatan General Motors oleh pemerintahan Obama pada saat resesi ekonomi terjadi di Amerika Serikat tahun 2008 silam melalui pemberian dana bailout bernama TARP. Fokus dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa dalam upaya penyelamatan ini, terdapat faktor-faktor yang menjadi bargaining power General Motors, sehingga membuat korporasi ini tidak mungkin dibiarkan collapse. Faktor tersebut antara lain kekuatan SDM General Motors serta kekuatan ekonomi GM. Buruh yang tergabung dalam UAW ini merupakan salah satu pressure group yang berpengaruh. Dari sisi politik, buruh GM adalah basis dukungan bagi demokrat. Sedangkan dari segi ekonomi, GM merupakan industry otomotif iconic yang menopang perekonomian Amerika dengan ratusan ribu buruh yang dipekerjakan. Dapat disimpulkan bahwa penyelamatan GM merupakan hal yang harus dilakukan pemerintah Obama untuk menyelamatkan kepentingan pereknomian nasional, serta kepentingan politik Obama dan demokrat secara khusus.

---

This thesis discusses the rescue of General Motors by the Obama Administration during the economic recession in the United States in 2008 through bailout called TARP. The focus of this study is to show that in this rescue effort, there are factors that became General Motors bargaining power, thus making these corporation may not be allowed to collapse. These factors include the strength of human resources and the strength of economic that own by General Motors. GM labor who are members of the UAW is one of the influential pressure groups in America. From the political side, the GM workers is a base of support for the Democrats. From the economy side, GM as iconic automotive industry, supporting American economy with hundreds of thousands of workers employed. It can be concluded that the GM rescue is something that must be done by Obama administration in order to save national economic interest, and in order to save political interests of Obama and democrats in particular."

"Kebijakan pemberian bailout atau dana talangan dengan penamaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century, sejak digulirkan tahun 2008, hingga saat ini, telah menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Kontroversi itu, karena adanya pandangan bahwa kebijakan tersebut dinilai sebagai tidak layak dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara karena hanya menguntungkan salah satu pihak/kelompok tertentu saja. Dalam tinjauan kriminologi, kebijakan tersebut dapat dipandang sebagai kejahatan yang berada dalam ruang lingkup White Collar Crime (WCC), dilakukan oleh korporasi birokrasi negara. Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan penelitiannya adalah: 1. Mengapa di dalam mensikapi kasus Bank Century, di antara berbagai alternatif pemecahan masalah, kebijakan yang diambil oleh KSSK adalah bailout yang ternyata dikemudian hari disalah gunakan oleh Bank Century. 2. Kebijakan baru apa yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus Bank Century. Dengan pendekatan metode kualitatif, sifat kejahatan dari kebijakan FPJP Bank Century, ternyata tidak bisa hanya dilihat dari aspek pengambilan kebijakannya saja. Tetapi, perlu dilihat dari seluruh rangkaian kegiatan yang menunjukkan terjadinya kejahatan baik di Unit Operasional Bank Century, unit pengambilan kebijakan (KSSK-BI-LPS), dan unit pelaksana kebijakan (LPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Peristiwa atau bentuk kejahatan di Unit Operasional Bank Century dan LPS selaku pelaksana kebijakan FPJP Bank Century, merupakan peristiwa/bentuk kejahatan yang menghimpit (beririsan) atau bersinggungan satu sama lain. Menyebabkan pengambilan kebijakan FPJP Bank Century oleh otoritas berwenang, memiliki kandungan/ sifat-sifat jahat (kriminogenik), sebagai kejahatan yang dilakukan oleh birokrasi Negara/kejahatan negara. 2. Peristiwa atau bentuk kejahatan yang terjadi di Unit Operasional Bank Century merupakan “penyebab” mengapa pengambilan kebijakan FPJP mengandung gen atau sifat-sifat kriminal. Sedangkan peristiwa/bentuk kejahatan yang terjadi di Unit Pelaksana Kebijakan, yakni LPS, adalah sebagai “akibat” yang membentuk FPJP Bank Century menjadi kejahatan Negara yang dapat dilihat secara nyata. 3. Memisahkan satu sama lain dari peristiwa/bentuk kejahatan yang terjadi pada masingmasing Unit Operasional tersebut di atas, mengakibatkan bentuk dan sifat kejahatan negara dalam pengambilan kebijakan FPJP Bank Century tidak terlihat secara sempurna/tidak kasat mata/tersamar karena peristiwa atau bentuk kejahatannya menyebar (diffusion) sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing. 4. Hal itulah yang menyebabkan pembuat kebijakan pemberian FPJP kepada Bank Century terisolasi dari pandangan bahwa kebijakan yang salah dan merugikan adalah kejahatan. 5. Untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa, direkomendasikan perlu ada mekanisme kontrol sosial yang melibatkan peran serta masyarakat yang lebih luas, misal optimalisasi peran DPR-RI melalui pemberian izin prinsip sebelum kebijakan digulirkan.

---

The policy of providing bailouts with the naming of the Short Term Funding Facility (STFF) to the Century Bank, since it was rolled out in 2008, until now, has caused controversy among the people. The controversy was due to the view that the policy was considered inappropriate and caused losses to the state finances because it was seen to only benefit one particular party/group.

In a criminological review, the controversy can be seen (assumed) as a crime within the scope of the White Collar Crime (WCC), committed by the state bureaucratic corporation. Based on this, the research questions are:

1. Why is responding to the Century Bank case, among the various alternative solutions to the problem, the policy taken by the KSSK was a bailout that was later misused by Century Bank?

2. What new policies are needed to prevent a repeat of the Century Bank case? With a qualitative method approach, the nature of crime from Century Bank's STFF needs to be seen from the whole series of activities that show the occurrence of crime both in the Century Bank Operational Unit, the policy making unit (KSSK-BI-LPS), and the policy implementation unit (LPS).

The research showed that:

1. Phenomenon or forms of crime in Century Bank Operational Units and LPS as implementing Century Bank STFF policies are events/forms of crime which coincide or intersect with each other. Causing the decision making of Century Bank's STFF policy by the competent authority, containing evil / criminogenic properties, such as a crime committed by the State bureaucracy/state crime.

2. Events or forms of crime that occurred in Century Bank Operational Units are the 'causes' why STFF policymaking contains genes or criminal traits. While the events/forms of crime that occurred in the Policy Implementation Unit, namely LPS, are as a 'result' that formed the Century Bank STFF into a state crime that can be seen clearly.

3. Separating each other from the events/forms of crime that occurred in each of the Operational Units mentioned above, resulting in the form and nature of state crime in making Century Bank STFF policies not seen perfectly / invisible / disguised because events or forms of crime spread ( diffusion) according to the main tasks, functions and respective authorities.

4. These factors have caused policymakers to provide STFF to Bank Century with isolation from the view that wrong and harmful policies are crimes.

5. To prevent the recurrence of similar actions, it is recommended that there is a need for social control mechanisms that involve broader community participation, for example optimizing the role of the house of representatives (DPR-RI) through granting principle permission before the policy is rolled out."