Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Selenggang, Chairunnisa Said
"
Penelitian ini merupakan suatu kajian yuridis normatif yang bersifat teoritis tentang legalitas eksistensi dan kewenangan Badan Penyehatan Perbankan (untuk selanjutnya disingkat BPPN). Tidak lama setelah BPPN terbentuk pro dan kontra seketika bermunculan. Berdasarkan kontroversi yuridis yang timbul dikalangan praktisi hukum maka penulis membagi dalam 3 (tiga) permasalahan. Pertama, bagaimanakah legalitas eksistensi BPPN berdasarkan Keppres No. 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN, kedua, apakah BPPN dalam penjualan aset-aset Bank Dalam Penyehatan sesuai dengan UU No. 1 ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T36518
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Harwanto
"
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah rasio-rasio keuangan yang
umum digunakan para analis ekonomi dapat memprediksikan tingkat probabilitas
kebangkrutan. Selain itu dilakukan pengujian dengan mengelompokan BPPN dan Non BPPN
dimana pendekatan yang digunakan bahwa perusahaan-perusahaan yang dalam pengawasan
BPPN diasumsikan mempunyai probabilitas kebangkrutan yang besar dan perusahaan
perusahaan Non BPPN diasumsikan merupakan perusahaan yang sehat yang tentunya
mempunyai probabilitas kebangkrutan yang relatif kecil. Penelitian ini didasarkan pada masa
BPPN mulai mengadakan penyehatan perbankan dimana perusahaan-perusahaan yang menjadi
debitor bank-bank yang bermasalah ...
"
2002
T2365
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fatma
"
Polemik Hukum Pada Perjanjian Pengalihan Hak
Atas Piutang (Cessie) Dari Bank-Bank Kepada Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Tesis, 2002.
Untuk memulihkan kembali kondisi perbankan Indonesia
akibat krisis ekonomi tahun 1997 pemerintah membentuk
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang
didasarkan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999
tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
beserta perubahannya. Salah satu kewenangan dari BPPN
tersebut adalah melakukan pengambil alihan tagihan atau
kredit macet para debitur dari bank-bank yang ditangani
BPPN melalui perjanjian pengalihan hak atas ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T36346
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Thio Yonatan
"
Pada tahun 1997 terjadilah krisis moneter di Indonesia. Krisis moneter tersebut kemudian menjadi makin parah karena terjadi juga krisis politik yang mengakibatkan lengsernya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Perbankan Indonesia telah mengalami masalah yang sangat kronis didalam kredit bermasalah atau Non Performing Loans (NPL) yang sangat memprihatinkan, yaitu sebagai akibat terpuruknya sektor riil. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (disingkat: BPPN) adalah sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T28887
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Kama Abdul Hakam
"
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) didirikan berdasarkan keputusan Presiden R.I. No. 27 tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 bertujuan untuk menyehatkan perbankan melalui kebijakan restrukturisasi, menyelesaikan kredit bermasalah dan mengupayakan pengembalian hutang negara yang tersalur di sektor perbankan. BPPN dengan kewenangannya yang besar yaitu memiliki sifat lex specialis (berlaku aturan khusus) telah menjalankan program restrukturisasi terhadap bank-bank yang telah direkapitalisasi dengan obligasi pemerintah. Restrukturisasi yang dimaksudkan untuk menyehatkan perbankan nasional tersebut dilakukan dengan memelihara dan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T15308
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Irvan Gunardwi
Jakarta: Universitas Indonesia, 2005
T36229
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
