Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Praktek Kerja Profesi (PKP) di pemerintahan bertempat di Badan Pengawas Obat dan Makanan Jakarta Pusat. Khususnya di Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Kegiatan ini berlangsung selama tiga minggu dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 30 September 2015. PKP di BPOM bertujuan agar mahasiswa apoteker mengerti tugas dan tanggung jawab apoteker, memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi BPOM, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis melakukan pekerjaan di BPOM serta memiliki gambaran nyata akan permasalahan pekerjaan kefarmasian di BPOM. Berdasarkan kegiatan PKP yang dilakukan, Apoteker bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan pengawasan obat dan makanan. Mahasiswa apoteker telah memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai proses inspeksi, sertifikasi dan pengaturan. Berdasarkan pengamatan selama pelaksanaan PKP masalah yang terjadi di BPOM khususnya di Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif salah satunya kurang responnya Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota terhadap Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang dikirimkan Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

---

Profession Internship at government at Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta Pusat especially at Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. This activity was held for three weeks from September 8th until September 30th 2015. Profession Internship at BPOM aims to make apothecary student understand the duties and responsibilities of pharmacists, have knowledge of the basic tasks and functions of BPOM, insight, knowledge, skills and practical experience doing work in BPOM and have a real picture of the issues of pharmacy jobs in BPOM. Based on the activities, Pharmacists are fully responsible for all activities of drug and food control. Student pharmacists already have the knowledge and experience of the inspection, certification and regulation. Based on observations during the implementation of the PKP the problems that occur in BPOM especially in the Directorate of narcotics, psychotropic and addictive substances one less response to the Provincial Health Office or District / Town on Oversight Recommendations Follow-up results are sent Directorate of narcotics, psychotropic and addictive substances."

"ABSTRAKPelaku usaha berkewajiban untuk mengolah dan mengedarkan pangan daridaging ikan sesuai dengan mutu dan gizi yang baik bagi tubuh manusia. Mutu daripangan olahan ikan tersebut tentunya seiring dengan waktu tersebut dapatmengalami penurunan mutu, sehingga pangan olahan ikan tersebut tentunyamempunyai jangka waktu untuk layak dikonsumsi. Hal ini berarti bahwa panganolahan ikan tersebut dapat mengalami kedaluwarsa, sehingga tidak dapatdikonsumsi oleh konsumen. Kedaluwarsa dari pangan olahan ikan tersebut harusdiperhatikan sehubungan dengan perlindungan konsumen. Konsumen mempunyaihak-hak asasi yang harus ditaati oleh produsen dan pelaku usaha lainnyaberkaitan dengan kedaluwarsa dari pangan olahan ikan tersebut sesuai Pasal 4UUPK, yaitu hak atas keamanan dan keselamatan atas konsumsi dari panganolahan ikan dan hak atas informasi. Adapun hak atas informasi dari konsumenditerapkan dalam kedaluwarsa pangan olahan ikan adalah konsumen berhakmengetahui secara jelas mengenai informasi dari tanggal kedaluwarsa secara jelasdan benar. Sedangkan, hak atas keamanan dan keselamatan dari makananberkaitan dengan konsumen berhak atas pangan olahan ikan yang bebas darikedaluwarsa. Pengaturan terhadap kedaluwarsa ini tidak terdapat pada peraturanperundang-undangan pada sektor perikanan, melainkan terdapat pada peraturanperundang-undangan sektor perlindungan konsumen dan sektor pangan. Apabilateijadi pelanggaran terhadap hak konsumen berkaitan dengan kedaluarsamakanan, maka Pelaku usaha tentunya bertanggungjawab atas kerugian darikonsumen. Akan tetapi, prinsip tanggungjawab dari pelaku usaha tidak strictliability, karena pelaku usaha diberikan kesempatan untuk membuktikan diri tidakberrsalah atas kerugian dari konsumen. Proses peredaran pangan olahan ikan initentunya memerlukan pengawasan dari pemerintah, sehingga konsumenmendapatkan jaminan untuk konsumsi pangan olahan ikan. Badan Pengawas Obatdan Makan merupakan lembaga negara yang berwenang untuk melakukanpengawasan terhadap peredaran pangan olahan ikan kedaluwarsa di pasaran."

"ABSTRAKPraktik Profesi Apoteker PKPA dilaksanakan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan telah berlangsung selama satu bulan dimulai pada tanggal 6 Maret ndash; 31 Maret 2017. Kegiatan Praktik Profesi Apoteker PKPA ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan peranan Apoteker di bidang Pemerintahan; mengetahui dan memahami tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan serta meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker di dalam lembaga pemerintahan Badan Pengawas Obat dan Makanan; memahami dan menjelaskan kegiatan Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tugas khusus yang diberikan berjudul Studi Reevaluasi Produk. Tujuan penyusunan tugas khusus ini adalah untuk mengetahui aspek apa saja yang diperlukan Badan Pengawas Obat dan Makanan khusus yang merupakan tugas dari Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi dalam menilai kembali produk yang telah beredar.

---

ABSTRACTProfession Internship at the Food and Drug Administration was held for one month starting on March 6 to March 31, 2017. The Pharmacist Profession Practice PKPA activity aims to know, understand and apply the role of Pharmacist in the field of Government Know and understand the duties and functions of the Food and Drug Control Agency and increase understanding of the role, functions and responsibilities of pharmacists within government institutions of the Food and Drug Control Agency Understand and explain the activities of the Directorate of Drug and Biological Product Assessment of the Food and Drug Control Agency. Special assignment given entitled Product Reevaluation Study. The purpose of this special assignment is to know what aspects of the Special Drug and Food Control Agency are required by the Directorate of Drug and Biological Product Assessment in re evaluating the products already in circulation."

"Praktek kerja profesi di Badan Pengawas Obat dan Makan Republik Indonesia Periode Maret 2018 bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang organisasi, tugas dan fungsi Badan POM khususnya di Direktorat Registrasi Obat. Praktik kerja profesi juga bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap calon apoteker terhadap peranan, tugas dan tanggung-jawab apoteker di Badan POM serta ketrampilan dan pengalaman praktis dalam pelaksanaannya. Praktik kerja profesi juga memberikan gambaran terhadap calon apoteker tentang gambaran nyata permasalahan kefarmasian di Badan POM. Praktik kerja profesi dilakukan selama satu bulan dengan tugas khusus yaitu ldquo;Kajian Status Bioekivalensi Tamoxifen rdquo; yang bertujuan untuk mengetahui apakah Tamoxifen perlu dimasukan ke dalam daftar obat yang wajib melakukan bioekivalensi. Tugas khusus dilakukan dengan mengumpulkan referensi mengenai Tamoxifen dan kemudian menganalisis referensi tersebut terhadap peraturan-peratuan bioekivalensi yang berlaku.

---

Internship at di Badan Pengawas Obat dan Makan Republik Indonesia Period March 2018 aims to understand about organization, task, and function of Badan POM, especially in Direktorat Registrasi Obat. Internship also aims to give understanding for apotechary candidate about the roles, tasks, and responsibilities of apothecary in Badan POM, also skils and experiences to do it. Internship also gives apotechary candidate an insight of real problems in Badan POM. Internship was conducted for one month with special assignment ldquo;Review on Bioequivalency Status of Tamoxifen rdquo; that aims to know whether Tamoxifen needs to be included on list of drug that required to do bioequivalence bioequivalence test or not. Special assignment was conducted by collecting references about Tamoxifen and then analyse them based on regulations about bioquivalence."

"Sistem Informasi Penempatan Apoteker Dalam Pelaksanaan Wajib Kerja Sarjana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan untuk menunjang perencanaan penempatan apoteker dalam pelaksanaan Wajib Kerja Sarjana. Namun saat ini sistem informasi yang berjalan hanya menyajikan informasi secara agregat yaitu nama tempat/wilayah/daerah dan jumlah formasi apotekernya.Tujuan penelitian ini untuk memperoleh hasil analisis sistem pelaksanaan proses penempatan apoteker dalam rangka pelaksanaan Wajib Kerja Sarjana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dengan tepat waktu.Upaya untuk analisis sistem ini, dilakukan dengan metode penggalian informasi dengan menggunakan wawancara mendalam (in-depth interview) dan telaah dokumen dan dianalisis dengan metode pendekatan kualitatif.Dan hasil penelitian ini dapat diidentifikasi, bahwa bila disusun dalam analisis SWOT dapat dijabarkan; kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan hambatan/kendalalancaman (threat), dimana strategi yang harus diambil dalam analisis sistem informasi penempatan apoteker dalam pelaksanaan Wajib Kerja Sarjana (WKS), perlu adanya prosedur baku untuk mekanisme penempatan apoteker dalam rangka Wajib Kerja Sarjana dan serta melihat akan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman daripada instansi yang terkait dengan permasalahan Wajib Kerja Sarjana, khususnya apoteker, sehingga penempatan apoteker tepat pads waktunya.Rencana perubahan atau dengan perkembangan organisasi unit kerja Ditjen POM menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dengan berlakunya otonomi daerah dapat menjadikan Badan POM bisa mandiri dalam hal penempatan apoteker dalam rangka Wajib Kerja Sarjana.Daftar bacaan : 24 (1961 - 2000).

---

Aphotheker Placement Information System Analysis in Applied of Graduate Work Compulsory (Wajib Kerja Sarjana) at National Agency of Drug and Food ControlAphotheker placement information system analysis in applied of Graduate Work Compulsory (GWC) can provide supporting information which is needed for planning of Aphotheker placement in applied of GWC. However the information system which is applied now, only provided information in the agregate way such as name/place/province/region or amount of aphotheker formation.The objective of this study is to get analysis result of Aphotheker placement information system in applied of GWC at National Agency of Drug and Food Control in order to make it on time. The effort for analysis of this system is carried out with information excavation methode with using in depth interview, document study and analysis with qualitative approach methode.From this study, it can be identified, if it is compesed in SWOT analysis, the SWOT analysis can be elaborated; strength, weakness, opportunity, threat, where a strategy should be taken in aphotheker placement information system in applied of GWC, a mechanism standard procedure is needed on aphotheker placement in applied of GWC by considering strength, weakness, opportunity and threat of authority which is related with GWC problem, especially aphotheker, so placement of aphotheker could be carried out on time.Planning to change or with development of Directorat General of Food and Drug Control become National Agency of Drug and Food Control and by commencing of region authority, it makes the National Agency of Drug and Food Control could stand alone for placement of aphotheker in applied of GWC.Bibliography : 24 (1961 - 2000)"

"Produk-produk yang beredar di masyarakat belum tentu berkualitas baik dan aman bagi kesehatan. Pada satu sisi masyarakat diuntungkan dengan banyaknya pilihan yang tersedia untuk memenuhi berbagai kebutuhan namun di sisi lain kemampuan masyarakat masih belum memadai untuk memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Keadaan itu terus min dan berbagai pertanyaan, keluhan atau pun pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen. Dalam tahun 2001 tercatat sejumlah 1152 pertanyaan/keluhan telah disampaikan ke Badan POM dalam berbagai aspek.Tidak semua pertanyaan yang masuk tersebut dapat dijawab, tercatat sejumlah 192 (16,67%) yang tidak terjawub. Dari studi di ULPK diketahui bahwa tidak terjawabnya pertanyaan konsumen disebabkan belum tersedianya basis data produk.Solusi yang ditawarkan adalah pengembangan sistem ULPK berupa penyusunan basis data dan peran t hmak program aplikasinya. Hasil yang diperoleh adalah pengembangan basis data pada masing-masing unit teknis yang dapat diakses langsung oleh ULPK melalui jaringan komputer sederhana (peer to peer LAN), Untuk mengambil data tersebut di ULPK dirancang form pengaduan konsumen dengan fasilitas searching, sementara outputnya adalah form informasi produk yang bersifat on screen, tidak dapat diedit oleh ULPK dan hanya digunakan untuk menjawab pengaduan konsumen secara langsung.Dapat disimpulkan disini bahwa. dean upaya pengorganisasian basis data di berbagai unit teknis, ULPK dapat meningkatkan outputnya berapa informasi langsung kepada konsurnen sehingga tugas dan fungsinya sebagai pemberi layanan informasi kepada massyarakat dapat ditingkatkan. Agar sistem ULPK yang telah dikembangkan ini dapat berjalan dengan baik; diperlukan dukungan manajemen berupa Keputusan atau Ketetapan Sekretaris Utama Badan POM yang mewajibkan unit teknis untuk berbagi data/informasi kepada UI.PK. Untuk pengembangan sistem ini di masa mendatang dapat ditingkatkan ke arah aplikasi web yang dapat diakses langsung oleh masyarakat konsumen.

---

The technology advancement enable industries increase their productivity, but in fact there is no guarantee all product is save to be consumed, On site, people can find and choose their need in the market with various chosen but in the other side the people knowledge still poor to select the save and good product for their health.

According to ULPK annual report 2001, then: are 1152 questions addressed to ULPK but unfortunately 192 (16,67%) are not responded. The study in ULPK showed that the lack of product information is the failure resources.

The solution proposed is product database model development in each technical unit that can be accessed by ULPK computer. ULPK can access that data by customer service form completed with data searching facility. Output of this process is product information form on ULPIC computer screen. The on screen product information form can not be edited by ULPK, this limitation is designed to have data security for each technical unit. The input and output form designed to make the report task is easier for ULPK operator.

It is conclude that by developing database in each unit, the ULPK output could be increased. The management support is needed to enable the system run properly such as Sestama decree in other W guaranty the unit share the data with ULPK. In the future, this system could be develop by enabling consumer access the product information by web site,"

"Dalam rangka peningkatan peredaran kosmetik lokal maupun impor di Indonesia, pemerintah telah membuat ketentuan mengenai notifikasi kosmetik untuk melindungi masyarakat dari kosmetik yang membahayakan kesehatan. Namun pada kenyataannya, tingkat peredaran kosmetik tanpa notifikasi masih cukup tinggi. Salah satu nya pada sarana salon kecantikan. Sebagai pelaku usaha, salon kecantikan dianggap mengabaikan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terkait dengan pelindungan konsumen atas kosmetik dan penggunaan kosmetik tanpa notifikasi, skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan notifikasi kosmetik, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salon kecantikan, dan tanggung jawab salon kecantikan terhadap kerugian konsumen. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa setiap kosmetik yang diedarkan harus memiliki izin edar berupa notifikasi; terkait penggunaan kosmetik impor tanpa notifikasi, salon kecantikan telah melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, dan beberapa peraturan BPOM RI; dan salon kecantikan dapat diminta pertanggungjawaban perdata maupun pidana atas kerugian konsumen akibat penggunaan kosmetik tanpa notifikasi. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara.

---

By the massive flow of local and imported cosmetics in Indonesia, the government has issued strict regulation regarding cosmetics notification to protect its citizen from the dangerous risks of cosmetics. But in fact, the circulation of cosmetics without the notification is still high. One of the cases occured in beauty salon. As a businessman, beauty salon has disregard the consumer rights as mentioned in the Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Related to consumer protection on cosmetics and the usage of cosmetics without the notification, this thesis will discuss regarding cosmetics notification regulations, violation by the beauty salon, and beauty salon responsibility to the consumer who suffered losses. From this research, it can be concluded that every cosmetics that will be circulated must have a marketing authorization in the form of notification related to the usage of imported cosmetics without the notification, beauty salon has disregard several provisions of the Consumer Protection Act, Health Act, Government Regulation No. 72 of 1998 on the Safeguarding of Pharmaceutical Preparation and Medical Devices, Regulation of the Minister of Health No. 1176 MENKES PER VIII 2010 of Cosmetics Notification, and some rules of BPOM RI also, beauty salon can be held accountable of private and civil liability due to consumers losses. This research is used with the normative method of written law, which based on literature and interview."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penanganan obat kedaluwarsa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana pertanggungjawaban Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Dinas Kesehatan atas pengawasan dan penanganan obat kedaluwarsa. Pembahasan dilakukan melalui analisis kasus penyalahgunaan obat kedaluwarsa yang terjadi di Bantargebang pada tahun 2016. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipe penelitian yang termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah belum ada peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif mengatur mengenai penanganan obat kedaluwarsa dan pertanggungjawaban badan pemerintah khususnya Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM dan Dinas Kesehatan dalam pengawasan dan penanganan obat kedaluwarsa belum terlaksana dengan baik padahal kebijakan dan strategi yang dikeluarkan oleh BPOM sudah baik dan menyeluruh. Dalam hal ini BPOM dan Dinas Kesehatan perlu mengawasi dan menangani obat kedaluwarsa secara ketat agar tidak terus-menerus terjadi penyalahgunaan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about handling of expired drugs based on the law and regulations and how is Food and Drug Supervisor Agency BPOM and Health Agency Dinas Kesehatan rsquo s responsibility to handle the expired drugs. The discussion is done through case analysis about expired drugs occurring in Bantargebang on 2016. The writer uses juridical normative research methods and the type of this study is descriptive. Conclusion over these problems is there has been no law and rule that comprehensively regulate the handling of expired drugs and government agency especially Food and Drug Supervisor Agency BPOM and Health Agency Dinas Kesehatan rsquo s responsibility to supervise and handle expired drugs has not run well whereas the policies and strategies issued by BPOM are good enough and thorough. In this case, BPOM and Dinas Kesehatan need to watch and handle the expired drugs tightly to prevent it happening continuously. Keywords Supervise, Handle, Expired Drugs, Food and Drug Supervisor Agency, Health Agency. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu tanggung jawab hukum klinik kecantikan dalam peredaran sediaan kosmetik yang tidak memiliki izin edar lalu perlu diketahui pula mengenai pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mana lembaga ini berperan sebagai pengawas dan penegak hukum dalam hal peredaran sediaan kosmetik. Terlebih lagi dikarenakan adanya kasus yang terjadi di dalam Putusan Nomor 2008 K/Pid.Sus/2018. Penelitian ini berbentuk Yuridis Normatif yang mana dilakukan dengan pendekatan berdasarkan bahan hukum, kepustakaan, serta perundang-undangan yang berlaku terkait topik penelitian ini. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, suatu keadaan, atau gejala lainya dan dalam hal ini adalah mengenai tanggung jawab hukum klinik kecantikan serta pengawasan dan penegakan hukum dalam kasus kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Dari penelitian ini menunjukan bahwa tanggung jawab hukum klinik kecantikan berada pada pihak yang mendirikan klinik kecantikan tersebut, pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah dengan upaya non pro justitia dan pro justitia. penulis menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk membuat suatu peraturan yang khusus terkait klinik kecantikan yakni Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klinik Kecantikan agar konsumen yang menggunakan jasa klinik kecantikan ini dapat terlindungi hak-haknya.

---

ABSTRACTThis research aims to find out about legal responsibilites of a beauty clinic in regards of cosmetic product distribution that do not have a distribution authorization. Furthermore, it rsquo s also necessary to find out about supervision and law enforcement which conducted by Badan Pengawas Obat dan Makan in this matter. Particularly because of the case that happened in Case Decision Number 2008 K Pid.Sus 2018, it is important to know how Mahkamah Agung conducts examinations in such cases where a beauty clinic is involved in the distribution of cosmetic products that do not have a disribution authorization. This research is in the form of yuridis normatif which is done with approach based on legal material, bibliography, and applicable legislation related to this research topic. The type of this research is descriptive research, which aims to provide as much data as possible about humans, a condition, or other symptoms which in this case is about the legal responsibilities of beauty clinics as well as supervision and law enforcement in cases of cosmetics that do not have distribution authorization. From this research, it shows that the legal responsibility of beauty clinic is possesed by the party who establish the beauty clinic itself, supervision and law enforcement by Badan Pengawas Obat dan Makan is done by doing non pro justitia effort and pro justitia effort. Although it can be inferred from some existing legislation, the authors suggest to the Government of Indonesia to make a regulation specifically related to beauty clinics such as Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klinik Kecantikan so that consumers who use the services of this beauty clinic can be more protected. "

"Pangan olahan beku merupakan pangan risiko tinggi yang memerlukan penanganan khusus pada seluruh rantai pangannya, baik pada produksi, pengolahan, distribusi, sampai produk berada di tangan konsumen. Penjualan yang tinggi selama pandemi COVID-19, khususnya secara online, tentunya menjadikan risiko konsumen akan produk pangan olahan beku yang tidak terjamin keamanannya semakin terbuka. Padahal dengan adanya pandemi COVID-19 penerapan persyaratan sanitasi dan higiene serta protokol kesehatan dalam rantai pangan harus diperketat. Dengan menggunakan metode penelitian normatif-yuridis, skripsi ini akan meninjau ketentuan hukum produksi dan penjualan pangan olahan beku secara online pada masa pandemi COVID-19, pengawasannya, serta pertanggungjawaban hukum pelaku usaha. Tidak dipenuhinya persyaratan sanitasi dan higiene oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produk pangan olahan beku menjadi pintu bagi pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya. Produk yang belum terjamin keamanannya seharusnya tidak dapat beredar di masyarakat, termasuk beredar secara online. Oleh karenanya perlu upaya tegas BPOM selaku unsur pemerintah dan kepatuhan pelaku usaha termasuk penyedia platform online dalam bersama-sama menghasilkan produk yang aman dan berkualitas demi melindungi kepentingan konsumen.

---

Frozen food is a high-risk food that requires special handling throughout the food chain, whether in production, processing, distribution, until the product is in the hands of consumers. High sales during the COVID-19 pandemic, especially online, exposed consumers to the greater risk of unsafe frozen food. In fact, with the COVID-19 pandemic, the implementation of sanitation and hygiene requirements also health protocols in the food chain must be stricter. With the normative-juridical research method, this thesis will review the legal provisions for producing and distributing online frozen food products during the COVID-19 pandemic, the supervision, and the legal responsibilities of business actors. The non-fulfillment of sanitation and hygiene requirements by business actors in producing and distributing frozen food is a door for other violations of law. Products that have not been guaranteed safety should not be distributed in the community, including distributing online. Therefore, there is a need for assertive efforts by BPOM as the government and the compliance of business actors, including online platform providers, jointly in producing safe and quality products to protect the consumers’ interests."