Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Thareq Akmal Hibatullah
"Kerugian negara masih memiliki perbedaan pengertian tergantung pada paradigma hukum yang dipakai. Meskipun begitu, konsep kerugian negara telah dipakai dalam kehidupan hukum di Indonesia, salah satunya pada kasus penggunaan jaringan 3G milik PT Indosat oleh PT IM2 yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Sementara pihak melihat bahwa BPKP tidak memiliki kewenangan sama sekali terkait kerugian negara. BPKP sendiri tetap kukuh bahwa yang bersangkutan memiliki kewenangan terkait kerugian negara. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis peraturan perundang-undangan Indonesia dan peraturan lainnya terkait tugas dan wewenang BPKP dalam menilai kerugian negara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sesungguhnya BPKP tak berwenang menilai kerugian negara, namun berwenang melakukan audit investigatif dan audit perhitungan kerugian negara sebagai bantuan kedinasan kepada institusi lain yang berwenang yang melakukan permintaan bantuan kedinasan.
State's loss still has different definitions depending on the used legal paradigm. However, the concept of state's loss has been used in the legal world in Indonesia, in which one of them in the case of the usage of PT Indosats 3G network by PT IM2 which involved Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Certain parties think that BPKP has no authority whatsoever regarding states loss. BPKP remains adamant that it has authority regarding states loss. The mode of the research is the juridical normative approach with descriptive analytical typology, in order to get the picture of, to find legal facts, and to systematically observe the Laws of Indonesia and other laws concerning the authority of BPKP to determine states loss. The result of the study would be BPKP has no authority to determine states loss, although BPKP still can conduct investigative audit and states loss calculation audit in the name of bureaucratic support to the authoritative institution that request the bureaucratic support."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Khansa Fatin
"Laporan magang ini bertujuan untuk membandingkan penerapan konsep IA-CM di Itjen Kemenhub berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh IIA, pedoman yang diterbitkan oleh BPKP, dan Permenpan 19/2009 dengan membandingkan tiga kriteria, yaitu tahap penilaian, metodologi penilaian, dan tata cara pengambilan kesimpulan. Laporan ini juga menjabarkan strategi, hambatan, dan hal-hal yang belum terpenuhi oleh Itjen Kemenhub dalam melakukan peningkatan kapabilitas pengawasan. Itjen Kemenhub telah menerapkan konsep IA-CM sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh IIA, dan mengikuti penyesuaian yang dilakukan oleh BPKP, serta memodifikasi formulir KMA untuk menjaga mutu audit sesuai dengan tujuan Permenpan 19/2009. Untuk meningkatkan kapabilitas, Itjen Kemenhub optimis akan mencapai level 3 integrated pada akhir tahun 2016 dengan melakukan hal-hal yang belum terpenuhi dan menjawab hambatan dengan peluang yang ada.
The objective of this internship report is to compare the application of IA CM in General Inspector Ministry of Transportation based on the concept developed by IIA, the guideline published by BPKP, and Permenpan 19 2009 by comparing three criterias, which are the assessment stage, the assessment method, and procedures for making conclusion. This report also describes the strategies, obstacles, and several things that has not been achieved by General Inspector Ministry of Transportation for internal audit capability improvements. General Inspector Ministry of Transportation has been applying the IACM concept developed by IIA, and following the adjustments made by BPKP, as well as modifying KMA forms to ensure the quality of the internal audit according to Permenpan 19 2009. To improve its capabilities, General Inspector Ministry of Transportation is optimistic will achieve level 3 integrated at the end of 2016 by doing things that has not been achieved and answering obstacles with opportunities."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library