Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.  Keberadaan BUM Desa tersebut memiliki kekurangan atau kekosongan hukum dalam pengaturannya yakni terkait dengan konstruksi yuridis dari BUM Desa sebagai suatu subjek hukum di Indonesia. Padahal konstruksi yuridis badan usaha sebagai suatu subjek hukum sangatlah penting karena berpengaruh dalam kewenangan, hak dan kewajibannya, bertindaknya serta menentukan siapa yang berwenang untuk dapat menjadi pemohon atau mengajukan permohonan kepailitan Badan Usaha Milik Desa saat terjadi kepailitan.Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua masalah pokok, yaitu bagaimana konstruksi yuridis Badan Usaha Milik Desa sebagai subjek hukum di Indonesia dalam hal ini dapat diketahui bentuk badan usaha dari BUM Desa ataukah badan usaha berbadan hukum atau badan usaha tidak berbadan hukum. Kemudian hasil tersebut menentukan kewenangan pengajuan permohonan kepailitan oleh BUM Desa.Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa Badan Usaha Milik Desa tidak memenuhi kedua unsur badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Demi kepastian hukum, Penulis berkesimpulan bahwa BUM Desa seharusnya berbadan hukum sehingga kewenangan pengajuan permohonan kepailitan dapat dilakukan oleh Kepala Desa mewakilkan BUM Desa sebagai subjek hukum atau Debitor Pailit. Saran Penulis diperlukan Peraturan Menteri Desa yang mengatur terkait dengan perolehan status badan hukum dari BUM Desa.Kata Kunci: BUM Desa, Badan Usaha, Permohonan KepailitanArticle 87 of the Regulation Number 6 Year 2014 concerning Villages states that Villages can establish Village Owned-company called BUM Desa. Village-owned company is a legal entity in which either parts of whole of its capital, is owned by village stated in direct inclusion. The existence of the BUM Desa has a lack in its regulation which is related to the juridical construction of BUM Desa as a legal subject in Indonesia. Whereas the legal construction of a business entity as a legal subject is very important because it influences its authority, rights and obligations, acts as well as determines who is authorized to be the petitioner or submits a request for bankruptcy in a village owned-company during a bankruptcy.This research used normative juridical research methods and was conducted to answer two main problems, how the juridical construction of Village owned-company as legal subjects in Indonesia, in this case, it can be seen the form of business entity from BUM Desa or whether it is a legal entity or a non-legal entity. Then these results determine the authority to submit bankruptcy requests by BUM Desa.The results of the research that have been concluded that the Village-Owned Company do not fit for both elements of a legal entity and a non-legal entity. The author concludes that BUM Desa should be a legal entity so that the authority to submit bankruptcy applications can be carried out by the Village Head representing the Village Owned-Company as the Bankrupt Debtor. Authors' recommendation is needed a Village Minister Regulation that regulates the acquisition of legal entity status for BUM Desa.Keywords: Village owned-company, Business Entity, Bankruptcy Petition"

"ABSTRAKStruktur perbankan yang sehat merupakan sasaran utama bagi industri perbankan di negara manapun juga, termasuk di Indonesia. Dengan adanya struktur perbankan yang sehat, diharapkan dapat memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui mengapa merger dipergunakan sebagai upaya untuk menyehatkan badan usaha perbankan, tindakan apa yang dapat dilakukan sebelum dilakukan merger dan bagaimana peran Bank Indonesia dalam pelaksanaan merger dalam rangka penyehatan badan usaha perbankan. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian yang bersifat eksplanatoris. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Sumber penelitian meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terdapat di perpustakaan guna memperoleh data yang terkait dengan pokok permasalahan. Untuk pengumpulan data adalah dengan melakukan studi dokumen dan untuk analisa data adalah menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa lembaga merger dipilih oleh pemilik bank atau otoritas yang berwenang dalam upaya untuk melakukan penyehatan badan usaha perbankan, apabila upaya lain yang akan dilakukan diperkirakan tidak dapat atau tidak akan efektif untuk melakukan penyehatan bank atau apabila setelah dilakukan upaya/tindakan yang lain, ternyata tidak dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam waktu yang relatif singkat. Adapun tindakan yang dapat dilakukan sebelum dilaksanakannya merger berupa tindakan-tindakan yang pada prinsipnya bertujuan untuk memperbaiki kinerja perbankan, diantaranya dengan menambah permodalan, restrukturisasi aset dan restrukturisasi organisasi perusahaan. Sedangkan peran Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan merger, Bl dapat bertindak secara aktif apabila prakarsa merger atas inisiatif dari BI, dan sebaliknya berperan secara pasif apabila inisiatif merger berasal dari bank yang akan melakukan merger atau badan khusus penyehatan perbankan."

"disampaikan pada seminar tentang badan hukum pendidikan (BHP) sebagai penyelenggara pendidikan, diselenggarakan oleh BPHN di yogyakarta 13 juli 2005"

"Coporation is legal person or legal entity regarding as law subject that is capable of doing legal action or legal relation contact with various party as human beings.Corporation by human beings in order to form a body having status,position,authority like as those of human beings.Therefore this creation is called as artificial legal person....."

"Latar belakang penelitian ini adalah karena tugas notaris yang terkait dengan pendirian Partai Politik yang merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang harus dipelajari dan diteliti lebih lanjut mengenai seberapa jauh peranan notaris dalam proses pendirian Partai Politik dan alasan mengapa Partai Politik sebagai suatu perserikatan atau organisasi harus berbadan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan bersifat yuridis normatif, dengan mengacu pada sumber-sumber seperti buku, majalah, dan media internet Semua sumber tersebut diolah dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan utama penelitian ini adalah mengenai pentingnya peranan notaris dalam proses pendirian Partai Politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Setelah meneliti berbagai sumber, diperoleh hasil bahwa dengan adanya ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang pendirian Partai politik yaitu pendirian Partai Politik harus dengan akta notaris maka peran notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk membuat akta otentik mutlak diperlukan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 2, dimana didalamnya disebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya kewenangan untuk membuat akta pendirian Partai Politik. Berkaitan dengan peranan notaris tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan dari disyaratkannya akta notaris dalam proses pendirian partai politik adalah agar Partai Politik sebagai suatu organisasi memiliki status sebagai badan hukum, yang artinya bahwa Partai Politik telah memiliki landasan hukum yang kuat sehingga dapat memperoleh jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Tetapi bagaimanapun juga agar peranan notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian Partai Politik dapat berjalan dengan maksimal, maka diperlukan keijasama antara pihak pemerintah bersama-sama dengan organisasi notaris dalam rangka sosialisasi wewenang baru notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta pendirian Partai Politik.

---

Background of this research is because the task associated with the government for the establishment of Party Politics is the authority given by the government In practice there are things that must be examined and leamed more about how far the role of government in the process of Party Politics and Party Politics of reasons why as a league or organization must be incorporated. Method used in this research is the study of documents and juridical normative, with draws on sources such as books, magazines, internet and media. AH sources are processed and associated with the laws and regulations that exist. Main problem of this research is the importance of the role of government in the process of establishment in accordance with the Political Party Law Number 2 Year 2008 about Political Parties. After examining a variety of sources, that the results obtained with the provisions of Law Number 2 Year 2008 About the establishment political parties, namely the establishment of Party Politics should be the role of teaching license notary notary as public officials who are given authority by the government to make the absolute authenticity of teaching license is required, it this is in accordance with the provisions mandated in Law No. 30 of 2004 on Office Notary Article 15 paragraph 2, which is mentioned there in that the notary has the authority stipulated in other laws and regulations including the authority to make the establishment of teaching license Party Politics. Regarding the role of government can be said that the goal of teaching license required to its from the notary in the process of establishing a political party is to make as a Political Party organization has status as a legal entity, which means that Party Politics has a strong legal foundation so that they can obtain security and protection of legal certainty . But however that the role of government in relation to the authority of government in the making of the Party Politics of teaching license can be run with the maximum, the required cooperation between the government together with the notary organization in the socialization of the new authority as a notary public officer authorized to make the establishment of teaching license Party Politics."

"Skripsi ini membahas mengenai perubahan tarif PPh Badan dari tarif progresif menjadi flat rate. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, tarif PPh Badan diubah menjadi flat rate.Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dasar pemikiran pemerintah dalam menetapkan kebijakan penerapan flat rate pada PPh Badan serta menganalisis flat rate tersebut jika ditinjau dari asas keadilan dan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar pemikiran pemerintah dalam menetapkan kebijakan penerapan flat rate pada PPh Badan ini adalah untuk memberikan kesederhanaan kepada Wajib Pajak Badan, mengikuti international best practice, dan agar tarif PPh Badan di Indonesia menjadi lebih kompetitif. Selain itu, jika ditinjau dari asas keadilan, kebijakan penerapan flat rate pada PPh Badan ini relatif adil karena Wajib Pajak Badan yang memiliki penghasilan yang lebih besar akan tetap membayar pajak yang proporsinya lebih besar jika dibandingkan dengan Wajib Pajak Badan yang penghasilannya lebih kecil dan unsur keadilan ini juga diperkuat dengan adanya insentif untuk Wajib Pajak Badan berskala kecil. Jika ditinjau dari asas ease of administration, flat rate ini lebih sederhana danlebih pasti dalam perhitungannya karena hanya terdiri atas satu tarif saja.This study focus on the changes of corporate income tax?s tariff from progression rate to flat rate. In Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, the corporate income tax?s tariff has been changed into the flat rate.

The purpose of this study is to know the government?s background in converting the corporate income tax?s tariff into the flat rate and to analise the flat rate tariff based on equality and ease of administration principle. This research used a quantitative approach with descriptive method.

This study showed that the government?s background in converting corporate income tax?s tariff into the flat rate are to provide simplicity to the tax payer, following the international best practice, and in order to make the tariff to be more competitive. Based on the equality principle, the implementation of flat rate policy is relatively fair because corporate tax payer with higher income will be taxed with higher proportion than corporate tax payer with small income. In this case, the equality principle is also strengthen by the incentive for the lower-middle class corporate tax payer. Furthermore, based on ease of administration principle, the flat rate is relatively simple and more certain."