Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam mendukung reformasi birokrasi menuju penerapan konsep interpreuner the government perlu dilakukan perbaikan prosedur pelaksanaan KSO dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan pada Instansi BLU. Dalam melaksanakan KSO, BLU menemui berbagai kendala. Kendala yang dihadapi adalah prosedur pelaksanaan KSO belum diatur secara jelas dan terdapat peraturan perundang-udangan yang belum sinkron. Tesis ini disusun menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Dari analisis yang dilakukan permasalahan dapat diatasi dengan melakukan sinkronisasi, kemudian dibuat aturan prosedur pelaksanaan KSO yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

---

In supporting the reform of beraucracy towards the application of the interpreuner the government concept, needs a revision of the execution procedure and synchronization of the regulation of JO on PSA. In Implementing JO, PSA meets some obstacles. The obstacles is the procedure not clearly defined and there are some unsynchronize regulation. This thesis is prepared using descriptive analytical research method. The problems can be solved by syncrhronize the regulation and prepare the rule about JO procedure that consistent with the general principle of good governance."

"Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 134/KMK.O5/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Penetapan BBLKI Serang sebagai satuan kerja yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU), dimana merupakan konsep baru dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan pencrapan praktik bisnis yang sehat. Hal ini menuntut adanya kesiapan intemal BBLKI Serang dalam transfonnasi organisasi kelembagaan. Analisis yang digunakan adalah deskliptif kualitatif dengan pendekatan 4R yang dikemukakan olch Gouillart and Kelly (1995), yang berisikan 4 dimensi; pcmbcntukan ulang pola pikir (rejlaming), restrukturisasi (restrucruring), revitalisasi (revitalization) dan pembaruan (renewal). Informan dalam penelitian ini terdiri dad 3 orang pejabat stmkmral di lingkungan BBLK1 Serang. Pengumpulan data dilakukan dcngan wawancara mendalam, sedangkan analisis dilakukan dengan merujuk pada pendapat informan dan didukung dcngan teori- teori yang terkait dengan transformasi organisasi. Dari analisis hasil wawancara, disirnpulkan bahwa: 1) Reframing masih perlu adanya penyesuaian visi dan misi. Standar pengulcuran kinerja individu masih dalam proses penyusunan. 2) Restructuring: belurn ada standar tarif layanan scsuai SPM BLU. Kewenangan bagian keuangan masih terbatas dan masih terdapat kebijakan Depnakertrans yang belum mempunyai payung hukum. 3) Revitalization: alat, mesin serta kurikulum dan silabus sudah sesuai dengan harapan masyarakat pengguna, hanya dalam pemanfaatan jaringan dengan IGI sebagai aliansi pclatihan di Indonesia belum optimal, 3) Renewal: pola reward dalam bcntuk remunerasi masih dalam proses penyusunan, sementara pengembanangan SDM belum menggunakan dasar indentitikasi kompetensi individu. Hasil penelitian menyarankan bahwa: perubahan visi, misi dan tarif layanan hcndaknya mengacu pada BLU. Segera dibuat sistern pengukuran kinerj a individu sebagai dasa: penyusunan remuncrasi. Kewenanangan bagian keuangan diperluas. Menjalin kelja sama dengan dunia pendidikan dan pealtihan lainnya seperti IGI, Untirta, dll.

---

Based on the Decree Of The Finances Minister Number: 134/KMK.05/2008 on 23 May 2008 about decision to BBLKI Serang as govemment institution of job applying Monetary Management of Badan Layanan Umum (PK BLU), where representing new concept in improving service to society of base on economic principle, productivity, and good business practice. This matter claim the existence of the readiness of intemal of BBLKI Serang in the organization transformation of institute.

The analysis used is descriptive qualitative with the approach 4R by Gouillart and Kelly ( 1995), it contain four dimensions such as reframing, restructuring, revitalization and renewal. informants in this research are consisting by I director and 2 as head of the section in BBLKI Serang. Data collecting done with the in depth interview, while the analysis done refer at informant opinion and supported with the relevant theory by the organization transformation.

From the analysis of result of interview, it concluded that 1) Reiraming: still need the existence of adjustment of vision and mission. Individual performance Measurement standard still in course of compilation 2) Restructuring: not yet there is standard of service cost according to SPM BLU. Authority of finance section still be limited and still there are policy Depnakertrans which not yet had the legal protection 3) Revitalization: tools, machine and also curriculum and syllabus have as according to expectation of consumer society, only in network exploiting by IGI as training alliance in Indonesia not yet optimal 3) Renewal: reward pattern in the form of remunerasi still in course of compilation, whereas Development or employees not yet used the individual base on competency identification.

The result of research suggestion tht: the change of vision and mission, and service cost shall related at BLU platform. Immediately made by a individual performance measurement system as base of compilation remunerasi. Authority of finance section extended. Braiding Corporate with the others that consent to training and education institute like IGI, Untirta, dll."

"ABSTRAKTesis ini meneliti mengenai mengenai konsep teori pembentukan BLU diIndonesia dan menilai bagaimana penerapan public accountability pada BLUperguruan tinggi dengan mengambil pembanding universitas-universitas yangmemiliki reputasi kelas dunia pada negara Amerika Serikat, Inggris dan Australia.Tujuan penelitian ini untuk memahami konsep teori pembentukan BLU diIndonesia dan menilai perbandingan atas penerapan public accountability padaBLU perguruan tinggi dengan perguruan tinggi pembanding sehingga didapatkankesimpulan yang diharapkan dapat menjadi saran perbaikan untuk meningkatkanpublic accountability BLU perguruan tinggi. Penelitian ini adalah penelitiandeskriptif kualitatif. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bagaimana praktikpublic accountability terbaik sebagaimana diterapkan oleh University ofCalifornia, sementara pada sampel perguruan tinggi BLU di Indonesia masihkurang memadai. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan kepada perguruan tinggidan regulatornya di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis examines the theory of the building concept of BLU in Indonesia andassess how the implementation of public accountability on BLU college by takingcomparator universities that have a world class reputation in the United States,Britain and Australia. The purpose of this study was to understand the buildingconcept of special agencies in public sector (BLU) in Indonesia and assess thecomparison of the application of public accountability on BLU colleges anduniversities so that it was concluded that the comparison can be expected tosuggest improvements to enhance public accountability in BLU college. Thisresearch is descriptive qualitative research. From this study it was determined howpublic accountability best practices as applied by the University of California ,while on a college sample BLU in Indonesia is still inadequate. It is necessary forrepairs to the college and its regulators in Indonesia."

"RS Syarif Hidayatullah sejak tahun 2018 telah bergabung dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Status Rumah Sakit berubah dari yang semula Yayasan menjadi Unit BLU dari UIN Syarif Hidayatullah. Beberapa masalah muncul antara lain mengenai pengadaan, keuangan dan kepegawaian. Masalah-masalah yang muncul dalam suatu kebijakan dapat menunjukkan apakah buruk dalam formulasi kebijakan, ketidaktepatan implementasi, rendahnya efektivitas evaluasi, atau kurang mendukungnya berbagai aktor serta faktor eksternal dan internal yang berperan dalam tahapan pengembangan kebijakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan framework siklus kebijakan. Hasil penelitian didapatkan formulasi kebijakan bersifat top down, Rumah Sakit tidak banyak dilibatkan. Pada proses adopsi, saat ini baru terbentuk pedoman pengadaan barang dan jasa, pedoman kepegawaian dan keuangan belum terbentuk. Pada implementasi, Renstra baru belum ada, SPM sudah ada, namun monitoring belum dilakukan secara optimal. Hanbatan yang dialami antara lain adanya perbedaan pemahaman antara Rumah Sakit dengan UIN dalam komunikasi. Dalam sumber daya, ada kekosongan SDM di jajaran manajemen dan belum adanya pedoman kepegawaian. Dalam sumber daya financial, kurangnya fleksibilitas keuangan RS. Dalam birokrasi, Rumah Sakit belum tercantum dalam statuta UIN Syarif Hidayatullah.

---

Syarif Hidayatullah Hospital since 2018 has joined UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. The status of the hospital changed from what was originally a Foundation to a BLU Unit of UIN Syarif Hidayatullah. Several problems arose among others regarding procurement, finance and staffing. Problems that arise in a policy can indicate whether it is bad in policy formulation, imprecise implementation, low effectiveness of evaluation, or lack of support for various actors and external and internal factors that play a role in the policy development stage. This research is a qualitative research with a policy cycle framework. The results showed that the policy formulation was top down, hospitals were not involved much. In the adoption process, currently only guidelines for the procurement of goods and services have been formed, and personnel and financial guidelines have not yet been formed. In implementation, the new Strategic Plan does not yet exist, SPM already exists, but monitoring has not been carried out optimally. The obstacles experienced include differences in understanding between hospitals and UIN in communication. In terms of resources, there is a vacancy in human resources in management and there is no staffing guideline. In terms of financial resources, the lack of financial flexibility of hospitals. In the bureaucracy, hospitals have not been listed in the statutes of UIN Syarif Hidayatullah."

"[ABSTRAKRiset ini bertujuan untuk mengetahui jenis pos penerimaan yangsesuai terkait integrasi zakat dalam kebijakan fiskal negara. Metodeyang digunakan pada riset ini adalah Metode Pairwase Comparisondengan pendekatan Analytic Network Process (ANP) Modifikasi.Hasil penelitian ini menyimpulkan untuk menjadikan zakatsebagai bagian dari kebijakan fiskal negara, ada 4 kriteria yang harusdipenuhi, yaitu : Kelembagaan, Syariah Compliance, PengelolaanKeuangan dan Probabilitas Terealisasi. Kriteria Syariah Compliancemenjadi kriteria prioritas yang disepakati oleh para pakar untukmenjadikannya sebagai pondasi dalam masing-masing kriteria.Sedangkan, bentuk pos penerimaan yang sesuai dengan semua kriteriaadalah PNBP-BLU (Badan Layanan Umum).

---

ABSTRACTThis research aims to discover the proper channel of receiptsrelated to zakat integration in fiscal policy. The method used in thisresearch is a Pairwase Comparison method with modified AnalyticNetwork Process (ANP) approach.This research concluded that in order to integrate zakat in fiscalpolicy, there are 4 criteria required: institution, Sharia compliance,Financial management, and probability to be realized. Shariacompliance becomes the priority criteria which is agreed by theexperts t make it a basis in each criteria. Meanwhile, the form ofreceipt channel that corresponds every criteria is Non-Tax StateRevenue – Public Service Agencies (PNBP – BLU), This research aims to discover the proper channel of receiptsrelated to zakat integration in fiscal policy. The method used in thisresearch is a Pairwase Comparison method with modified AnalyticNetwork Process (ANP) approach.This research concluded that in order to integrate zakat in fiscalpolicy, there are 4 criteria required: institution, Sharia compliance,Financial management, and probability to be realized. Shariacompliance becomes the priority criteria which is agreed by theexperts t make it a basis in each criteria. Meanwhile, the form ofreceipt channel that corresponds every criteria is Non-Tax StateRevenue – Public Service Agencies (PNBP – BLU)]"

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian metode penilaian tingkat maturitas Badan Layanan Umum (BLU) sebagai metode untuk menilai kinerja BLU, khususnya perguruan tinggi BLU yang memiliki karakteristik seperti PKN STAN. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penilaian tingkat maturitas BLU, secara garis besar, telah sesuai dengan metode penilaian kinerja lain, seperti penilaian tingkat kesehatan BUMN dan kriteria akreditasi BAN-PT. Meskipun demikian, terdapat penyesuaian yang harus dilakukan yaitu dengan membedakan aspek penilaian berdasarkan jenis layanan dan ukuran sebuah BLU. Selain itu, penilaian tingkat maturitas BLU juga harus disesuaikan untuk mengakomodasi penilaian bagi BLU yang tidak memperoleh pendapatan sehingga tetap dapat memenuhi tingkat kemandirian.

---

This study aims to evaluate the suitability of the BLU maturity level assessment method as a method for assessing Public Service Agencies’ (BLU) performance, especially BLU university which have characteristics such as PKN STAN. This study uses a qualitative descriptive analysis method with a case study approach. The results of the study show that the assessment of the maturity level of BLU, in general, is in accordance with other performance assessment methods, such as the assessment of the soundness level of BUMN and BAN-PT accreditation criteria. Even so, there are adjustments that must be made, namely by differentiating aspects of the assessment based on the type of service and the size of a BLU. In addition, BLU's maturity level assessment must also be adjusted to accommodate assessments for BLUs that do not receive income so that they can still meet the level of independence."

"ABSTRAKSalah satu agenda reformasi keuangan negara adalah diterapkannya sistem akuntansi daripenganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Dengan penganggaranbasis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah menjadi lebih jelas dari sekedarmembiayai input dan proses menjadi berorientasi pada output. Mewirausahakanpemerintah (enterprising the government) adalah paradigma yang memberi arah yangtepat bagi sektor keuangan publik untuk mendorong peningkatan pelayanan. Kemudiandicetuskanlah pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU).Universitas NegeriJakarta (UNJ) sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri telah resmi berubah menjadistatus BLU pada Bulan November 2009. UNJ menyelenggarakan akuntansi sesuaidengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntanIndonesia, jika tidak ada standar akuntansi BLU yang bersangkutan dapat menerapkanstandar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan MenteriKeuangan.Penelitian ini mencoba menjawab kompleksitas permasalahan dalampenyusunan laporan keuangan BLU Universitas Negeri Jakarta, dan memberikan solusiatau saran atas permasalahan yang dihadapi Universitas Negeri Jakarta untukmengoptimalisasikansistem informasi akuntansi terkait penyusunan laporan keuanganBadan Layanan Umum. Setelah mengolah dengan Soft System Metodhology,kesimpulannya adalah UNJ perlu merubah struktur organisasi terkait fungsi akuntansi,memiliki sebuah aplikasi baru secara on line dalam proses penyusunan laporan keuangan,dan memaksimalkan fungsi SPI dalam hal pengendalian internal.

---

ABSTRACTOne of the reform agenda of state finance is the implementation of accounting systemfrom traditional budgeting to performance base budgeting. With this performance basebudgeting, the use of government funds become clearer than just funding an input andprocess to become an ouput oriented. Enterprising the government is a paradigm thatgives a right direction for public financial sector to encourage service improvement. Thenthe government declared financial management of public service agency (PK-BLU). Thestatus of State University of Jakarta (UNJ) as one of Public Universities has officiallybecome BLU on November 2009. UNJ organized accounting in accordance withaccounting standards issued by the association of Indonesian professional accountants, ifthere are no accounting standards for BLU, it can apply specific industry accountingstandards after approval from Ministry of Finance. This research tries to answer thecomplexity of problems in preparing BLU financial report of State University of Jakartaand to give solution or suggestions on the problems faced by State University of Jakartato optimize accounting information system related to the preparation of Public ServiceAgency (BLU) financial report. After processing by using Soft System Methodology, theconclusion is UNJ need to restructure their organization related to accounting function,own a new on line applicationin preparation process of financial report, and maximize thefunction of SPI in terms of internal control."

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis perubahan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dengan melakukan studi kasus pada 7 PTN BH di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain komparatif deskriptif. Setiap instansi pemerintah membutuhkan pengelolaan keuangan dalam menjalankan aktivitasnya, tidak terkecuali dengan Perguruan Tinggi Negeri sebagai agen pemerintah dalam melaksanakan pelayanan fungsi pendidikan. Pada tahun 2014 terdapat perubahan status terhadap beberapa Perguruan Tinggi Negeri menjadi PTN BH yang berdampak kepada Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri tersebut. Hasil penelitian menunjukkan yang mengalami dampak paling signifikan terkait perubahan status PTN BLU menjadi PTN BH ialah pada pengelolaan Barang dan Pertanggung Jawaban Keuangan. Kedua aspek tersebut membutuhkan perhatian dan persiapan lebih dari PTN BH.

---

ABSTRACTThis final work analyze the changes in Status of PTN BLU into PTN BH specifically in Financial Management and Financial Acoountability by doing a Case Study in 7 PTN BH in Indonesia. This research is a qualitative research with a comparative descriptive design. Every Government Institution in Indonesia needs Financial Management in order to perform their activities, so does Public Universities as government agents in carrying out the service of the educational function. In 2015, there were changes in the status of State Universities into PTN BH that have an impact on the Financial Management of the State Universities. The research showed that experienced the most significant impact related to changes in the status from PTN BLU become PTN BH is management of Fixed Asset and Accounting Report. Both aspects needs more attention and preparation to become PTN BH."

"ABSTRAKNama :Nancy Bumbunan M SiraitProgram Studi :Kajian Administrasi Rumah SakitJudul :Implementasi Tata Kelola Badan Layanan Umum di 3 RSBhayangkara PolriPembimbing :Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr. PH.Badan Layanan Umum BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentukuntuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ataujasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukankegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kepolisian NegaraRepublik Indonesia selaku lembaga yang bertugas untuk melaksanakan penegakanhukum, menjalankan reformasi birokrasi di bidang pelayanan kesehatan khususnya yangdilaksanakan oleh RS Bhayangkara kepada masyarakat menjadi bagian yang terintegrasidari reformasi birokrasi Polri. Dengan terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2005 serta PerkapNomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit diLingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai titik tolakpembentukan Satker BLU di lingkungan Polri Rumkit Bhayangkara . Tujuan penelitianini untuk menganalisa implementasi kebijakan tata kelola Badan Layanan Umum diRumah Sakit Bhayangkara Polri.Penelitian dilakukan melalui analisis data sekunder dan wawancara mendalam dengankepala rumah sakit dari perwakilan 3 RS yaitu RS Bhayangkara Tk. II Sartika AsihBandung, RS Bhayangkara Tk. III Bengkulu, dan RS Bhayangkara Tk IV SespimaCiputat,dan pembina layanan kesehatan Kepolisian Pusat, perwakilan DitjenPerbendaharaan Kementerian Keuangan, perwakilan Ditjen Yankes KementerianKesehatan, dan perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancaramendalam dan observasi telaah dokumen Dan didapatkan hasil bahwa Rumah SakitBhayangkara Polri yang sudah BLU memberikan efek positif, dimana RS menjadi lebihfleksibel untuk mengembangkan layanannya, sehingga terjadi peningkatan pendapatanrumah sakit, implementasi tata kelola BLU di RS Bhayangkara telah berjalan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun pada telaah dokumenmasih ditemukan beberapa ketidaklengkapan berupa bukti evaluasi dari pelaksanaankegiatan monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh pengawas internal maupundewan pengawas, PPK-BLU yang diterapkan di RS Bhayangkara sesuai dengan UUNomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada pasal 20 ayat 3, dan implementasi tatakelola BLU Di RS Bhayangkara menurut 10 unsur yang terkait secara garis besar sudahberjalan baik sesuai dengan asas BLU.Hal-hal yang harus dipersiapkan RS Bhayangkara untuk menjadi BLU yaitumeningkatkan layanan, sehingga terjadi peningkatan pendapatan rumah sakit,melakukan persiapan seperti persyaratan substantif, teknis, dan adminitratif seperti yangtercantum pada PP Nomor 23 tahun 2005 pada pasal 4, memberi pemahaman danedukasi kepada seluruh personil rumah sakit akan pelaksanaan BLU di Rumah SakitBhayangkara Polri.Kata kunci : Badan Layanan Umum, RS Bhayangkara Polri, implementasi, tata kelola

---

ABSTRACTName Nancy Bumbunan M SiraitStudy Program Kajian Administrasi Rumah SakitTitle Implementation of Public Service Agency Management at 3Bhayangkara Polri HospitalCounsellor Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr. PH.Public Service Agency BLU is a government agency established to provide services to thepublic in the form of providing goods and or services sold without prioritizing profit andin carrying out its activities based on efficiency and productivity principles. The Police ofthe Republic of Indonesia as an institution in charge of enforcing the law, carrying outbureaucratic reforms in the field of health services especially implemented by BhayangkaraHospital to the community become an integrated part of the reform of the policebureaucracy. With the issuance of Government Regulation of the Republic of IndonesiaNumber 23 Year 2005 and Regulation of Chief of Police Number 3 Year 2010 on HospitalFinancial Management System in the Police Environment of the Republic of Indonesia isthe starting point of the formation of BLU Work Unit within Polri RumkitBhayangkara .The purpose of this research is to analyze the implementation of governancepolicy of Public Service Board at Bhayangkara Polri Hospital.The study was conducted through secondary data analysis and in depth interviews with thehead of the hospital from a representative of 3 RS, Bhayangkara Tk. II Sartika AsihBandung, Bhayangkara Hospital Tk. III Bengkulu and Bhayangkara Tk IV Sespima CiputatHospital, and the Central Police healthcare supervisor, the Directorate General of Treasuryat the Ministry of Finance, the Directorate General of Yankes of the Ministry of Health, andrepresentatives of the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. Thisresearch used qualitative method through in depth interview technique and observation ofdocument review And it was found that Bhayangkara Polri Hospital which has BLU givepositive effect, where the hospital become more flexible to develop its service, so that thereis an increase of hospital 39 s income, the implementation of BLU governance in BhayangkaraHospital has been run in accordance with the provisions of the laws and principlesapplicable to the BLU. Although in the document review still found some incompleteness inthe form of evidences of evaluation of the implementation of monitoring and evaluationactivities conducted by internal supervisors and supervisory boards, PPK BLU applied inBhayangkara Hospital in accordance with laws and regulations as in Law No. 44 of 2009about hospitals in article 20, paragraph 3, and implementation of BLU governance InBhayangkara Hospital according to 10 related elements in outline has been running well inaccordance with the principle of BLU.The things that must be prepared by Bhayangkara Hospital to become BLU is to improvethe service, so that there is an increase of hospital income, perform preparation such assubstantive, technical, and administrative requirements as stated in PP No. 23 year 2005 onarticle 4, giving understanding and education to all hospital personnel will implement theFinancial Management of Public Service Board at Bhayangkara Polri HospitalKeywords Public Service Agency BLU , Bhayangkara Polri Hospital, implementation"

"Sebagai sebuah entitas yang bergerak di bidang penyaluran pembiayaan ultra mikro, BLU PIP memiliki beberapa kompetitor yang berdampak padakondisi persaingan yang tinggi. Kompetitor sebagaimana dimaksuddapat berbentuk Badan Layanan Umum, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB),maupun platformFintech Peer-to-Peer Lending. Berkenaan dengan kondisi persaingan tersebut, BLU PIP juga dihadapkan pada ancaman baru yaitu implementasi holdingultra mikro yang dilakukan oleh Bank BRI bersama dengan PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Penelitian ini bertujuan untukmengetahui analisis strategi serta implementasi strategi dari BLU PIP dalam menghadapi holdingultra mikro. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan Porter’sFive Forces. Adapun data diperoleh dari telaah dokumen dan in-depth interview. Dari hasilpenelitian menggunakan Lima Analisis Porter, disimpulkan bahwaBLU PIP memiliki persaingan pada industri sejenis cukup tinggi, ancaman pendatang baru cukup tinggi, daya tawar pemasok cukup tinggi, daya tawar pembeli juga cukup tinggi, dan untuk ancaman produk pengganti tidak ada.Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal kepada BLU PIP yaitu,lebih fokus pada inisiasi kerjasama dengan koperasi baru dengan skema penyaluran langsung, melakukan diferensiasi terhadap aspek pendampingan kepada debitur, serta menyalurkan pembiayaan melalui mekanisme direct lending."