Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Purwanto
Penerapan azas-azas perpajakan dalam sistem perpajakan Indonesia (studi perbandingan antar sistem pajak pendapatan dengan sistem pajak penghasilan atas orang pribadi)
1987
S9841
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Beby Sundari
Analisis implikasi perpajakan biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan (non recoverable cost) menjadi biaya operasi yang dapat dikembalikan (recoverable cost) pada kegiatan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia = Analysis of tax implications of non recoverable cost into recoverable cost for upstream oil and gas industry in Indonesia
" ABSTRACT
Industri minyak dan gas bumi termasuk dalam indsutri pertambangan yang regulasinya diatur secara khusus karena karakteristik industrinya berbeda dengan industri pada umumnya. Demi menjaga amanat UUD 1945, pemerintah perlu mengatur secara khusus indikator pelaksanaan operasi pada sektor migas terutama regulasi perpajakannya. Pada akhir tahun 2010, pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 yang mengatur terkait biaya operasi pada indsutri migas dan perlakuan pajak penghasilannya. Selanjutnya, pada tanggal 21 Juni 2017, pemerintah melakukan perubahan pada ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zainul Fikri
Analisis Implikasi Perpajakan Biaya Bonus Industri Hulu Migas Terhadap Production Sharing Contract Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 = Analysis Of Tax Implication To Bonus Expense Upstream Oil And Gas Industry And Production Sharing Contract After Government Regulation Number 79 Year 2010 Applied
" Industri minyak dan gas bumi merupakan industri khusus karena perannya sangat vital bagi Indonesia. Demi menjaga amanat UUD 1945 pemerintah perlu mengatur secara khusus seluruh indikator, terutama terkait perpajakan. Pada akhir tahun 2010 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010. Pada Pasal 13 huruf (u) peraturan tersebut menjelaskan bahwa pembayaran biaya bonus kepada pemerintah tidak dapat diperhitungan dalam pajak kontraktor apabila tidak diatur secara detail dalam kontraknya yang mengacu kepada Pasal 38 huruf (b). ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S52482
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library