Ditemukan 242 dokumen yang sesuai dengan query
Marbun, Benedictus Nahot
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005
352 MAR o
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Marbun, Benedictus Nahot
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010
352 MAR o
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Suryanto
"
Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 banyak menghadapi permasalahan.Secara umum, permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyelengaraan otonomi daerah meliputi: (1) penataan kewenangan, (2) penataan kelembagaan daerah, 3) .penataan sumber daya aparatur daerah, 4) pengelolaan sumbersumber keuangan daerah, (5) pengelolaan hubungan. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, (6) pengelolaan hubungan Kepala Daerah dengan DPRD, dan sebagainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sudut pandang media cetak (Harian Umum Kompas, Riau Pas dan Riau Mandiri), ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14306
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Elis Widyaningsih H.
"
Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang meletakkan otonomi daerah secara utuh pada Kabupaten/Kota telah menghapuskan keberadaan Kota Administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Banjar, sebuah Kota administratif yang terletak di ujung tenggara Provinsi Jawa Barat dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah harus menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. Terdapat dua pilihan bagi Kotif Banjar yakni meningkatkan statusnya menjadi daerah otonom atau kembali menjadi wilayah ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14501
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Abdul Kadir Baga
"
Masalah pokok yang ingin dibahas oleh tesis ini adalah tentang penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir ini, tema desentralisasi dan otonomi daerah telah cenderung mendominasi wacana di bidang kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia. Gejala ini bisa dibaca sebagai kebangkitan kesadaran masyarakat akan makna reformasi di bidang pemerintahan terhadap masa depan kehidupan bangsa.
Otonomi daerah adalah kebijakan desentralisasi pemerintahan pasca orde baru yang paling Iuas tingkat penerimaannya. Respons seluruh lapisan masyarakat terhadap kebijakan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14530
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wimpy S. Tjetjep
Jakarta: Yayasan Media Bhakti Tambang, 2002
551 WIM d
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Sugihartoyo
"
Reformasi yang terjadi dalam tatanan kehidupan politik dan pemerintahan di Indonesia, yang ditandai dengan Iahirnya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah mendorong beberapa perubahan, diantaranya adalah perubahan pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik (Otonomi Daerah).
Penataan ruang yang merupakan produk kebijakan yang dirumuskan di dalam UU No. 24 tahun 1992, menggariskan bahwa rencana tata ruang antar daerah, Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota, ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T20256
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
A. Kahar Maranjaya
"
Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk meyelenggarakan otonomi daerah seluas-luasnya. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yanag mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan. Terlebih dalam negara modern, terutama apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya, karena kewenangan otonomi mencakup segala aspek kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelayanan urusan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mandosir Saiba
"
Dengan adanya perubahan paradigma dari sentralisasi kepada desentralisasi, melalui kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Untuk mengkaji apakah dalam implementasi otonomi daerah di kabupaten Manokwari suatu studi awal terhadap penataan kewenangan, kelembagaan dan kepegawaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Manokwari, maka dikemukakan tiga permasalahan : pertama, bagaimana penataan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Manokwari? kedua, bagaimana ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T22177
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Misiyah
"
Realitas empirik di Indonesia, kejatuhan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 memang mengakhiri era otoriterisme politik Soeharto, namun bukan berarti akhir dari eksistensi rejim Orde Baru. Ruang ekspresi politik menjadi relatif terbuka, namun kekuatan politik otoriterisme dan patriarkis juga masih tetap menjadi ancaman. Ruang politik yang terbuka menjadi ajang pertarungan kelompok-kelompok yang memperjuangkan demokrasi berhadapan dengan kelompok-kelompok yang berpotensi menjadi ancaman bagi demokrasi. Dalam perspektif perempuan, perubahan politik yang terjadi pada era rejim pasca Soeharto ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T22168
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library