Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenulisan thesis ini membahas mengenai implikasi penerapan Automatic Exchange of Information AEoI terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. Namun, dengan meningkatnya perdagangan dan investasi dalam skala global di era globalisasi saat ini telah menyebabkan praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan melibatkan negara-negara tax haven. Praktek penghindaran pajak ini akan sulit diberantas tanpa adanya suatu media yang memfasilitasi otoritas pajak masing-masing negara untuk dapat saling bertukar informasi. Oleh karena itulah organisasi kerjasama pengembangan ekonomi OECD telah mengembangkan kerjasama di bidang perpajakan dalam hal transparansi perpajakan dan pertukaran informasi secara otomatis. Kerja sama ini dikenal dengan nama Automatic Exchange of Information AEoI . Indonesia akan secara efektif mengikuti AEoI pertahun 2018 dengan 101 negara di dunia yang telah menyatakan komitmennya menerapkan AEoI tersebut. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa penerapan AEoI akan berimplikasi pada peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak secara berkesinambungan melalui perluasan data dan basis pajak yang diperoleh. Namun, penerapan AEoI ini juga akan menimbulkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, seperti adanya kerahasiaan bank yang diatur dalam UU Perpajakan dan UU Perbankan, belum adanya jaminan terhadap hak-hak Wajib Pajak serta koordinasi antar institusi di Indonesia yang belum optimal dilakukan dalam rangka pertukaran informasi keuangan Wajib Pajak juga akan menimbulkan hambatan dalam penerapan AEoI di Indonesia. Oleh karena itulah dengan adanya AEoI, Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan regulasi aturan hukum yang ada dan aturan teknis lainnya dalam rangka AEoI, seperti melakukan revisi terhadap UU Perbankan dan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan guna mendukung implementasi pelaksanaan AEoI di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about The Implication of The Automatic Exchange of Information AEoI for Tax Revenue in Indonesia. Taxes are the largest source of state revenue in Indonesia. However, the increasing of trade and investment on a global scale in the era of globalization nowadays has led to the practice of tax evasion by taxpayers involving tax haven countries. Tax evasion will be difficult to eradicate without a media that facilitates the competent authority of each country in order to exchange of information. Therefore Organization for Economic Cooperation and Development OECD has developed a cooperation in the field of taxation in terms of transparency and exchange of tax information automatically. This cooperation known as the Automatic Exchange of Information AEoI . Indonesia will effectively apply AEOI in 2018 with 101 countries in the world who have expressed their commitment to apply the AEOI. This thesis uses normative juridical methods, has concluded that the implementation of AEoI will increase the tax compliance and tax revenue in Indonesia through the expansion of the data and tax bases. However, the implementation of AEoI would also pose obstacles in its implementation, such as the existence of bank secrecy set out in Taxation Law and Banking Law, and there rsquo s no guarantee for the confidentiality data of taxpayers. Hence the presence of the AEOI, the Indonesian government needs to set up a regulatory legal regulations and other technical rules in order for the implementation of the AEOI, as did the revision of the Banking Act and the Law on General Provisions and Tax Procedures in order to support the implementation of the AEOI in Indonesia."

"Automatic Exchange of Information merupakan sistem yang mendukung pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara yang memungkinkan bagi para wajib pajak yang membuka rekening bank di negara lain dan akan langsung terlacak di negara asal. Sehingga nantinya suatu Negara dapat mengetahui warga negaranya yang merupakan wajib pajak di Negara tersebut membuka/memiliki rekening di Negara lain dan mengetahui jika terdapat sebuah kemungkinan praktek penghindaran pajak (transfer pricing) terlebih dalam konteks pajak penghasilan. Terhadap kebijakan tersebut, Pemerintah beranggapan bahwa Automatic Exchange of Information (AEoI) sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki sistem pengelolaan informasi keuangan di Indonesia. Automatic Exchange of Information (AEoI) sendiri merupakan pengiriman informasi tertentu tentang wajib pajak pada waktu tertentu, secara periodik, sistematis dan berkesinambungan dari negara sumber penghasilan atau tempat menyimpan kekayaan, kepada negara residen wajib pajak. Di Indonesia, pada saat ini, terkait dengan Automatic Exchange of Information telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang selanjutnya diundangkan menjadi undang-undang melalui UU No. 9 Tahun 2017. Melalui undang-undang tersebut, prinsip kerahasiaan yang melekat di dalam setiap produk jasa keuangan yang telah diatur dalam undang-undang, menjadi dikecualikan keberlakuannya. Padahal dipahami bahwa prinsip kerahasiaan merupakan prinsip yang sangat fundamental yang harus dimiliki oleh penyedia jasa keuangan. misalnya Bank, Asuransi, Pasar Mosal, Pedagang Berjangka Komoditi, dll.

---

Automatic Exchange of Information is a system that supports the exchange of taxpayer account information between countries which makes it possible for taxpayers who open bank accounts in other countries and will be directly traced in the country of origin. So that later a country can find out its citizens who are taxpayers in that country open/have accounts in other countries and know if there is a possibility of tax avoidance practices (transfer pricing) especially in the context of income tax. Regarding this policy, the Government considers the Automatic Exchange of Information (AEoI) as one of the strategic steps to improve the financial information management system in Indonesia. Automatic Exchange of Information (AEoI) itself is the delivery of certain information regarding taxpayers at a certain time, periodically, systematically and continuously from the country of income source or place of storing wealth, to the resident country of the taxpayer. In Indonesia, at this time, the Automatic Exchange of Information has been regulated in Government Regulation Number 1 of 2017 concerning Access to Financial Information for Tax Purposes which was subsequently promulgated into law through Law no. 9 of 2017. Through this law, the principle of confidentiality inherent in every financial service product that has been regulated by law is excluded from its application. Even though it is understood that the principle of confidentiality is a very fundamental principle that must be owned by financial service providers. e.g. Banks, Insurance, Mosal Markets, Commodity Futures Traders, etc."

"Perkembangan strategi bisnis dalam era digitalisasi ekonomi saat ini adanya upaya untuk menekan pembayaran pajak sekecil mungkin dengan mengalihkan keuntungan ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak, disebut Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Automatic Exhange of Information (AEoI)menjadi salah satu bentuk upaya untuk mencegah praktik BEPS, Indonesia telah menjadi salah negara yang mengimplementasikan AEoI dalam perjanjian internasional. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan, menganalisism dan mengetahui terkait implementasi kebijakan AEoI dalam penggalian potensi penerimaan pajak, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan AEoI sudah cukup baik, dilihat berdasarkan variabel yang digunakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Selain itu, data yang telah diperoleh akan ditindaklanjuti dengan mengolah, mengidentifikasikan, dan menyebarkan data tersebut ke KPP, sehingga data yang sudah diperoleh dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

---

Development of business strategies in the current era of economic digitalization has something to do with paying taxes as small as possible with money transfers to other countries that have lower or more tax-free tax rates, called Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Automatic Information Exchange (AEoI) is one form of efforts to prevent BEPS practices, Indonesia has become one of the countries implementing AEoI in international agreements. This study was conducted to explain, analyze, and understand related to the implementation of AEoI policies in extracting potential tax revenue, this research was conducted using qualitative and data collection techniques through in-depth interviews. The results of this study indicate that the implementation of AEoI policy is good enough, seen based on the variables used, namely communication, resources, disposition, and organizational structure. In addition, the data that has been obtained will be followed up by processing, identifying, and disseminating the data to the Tax Office, and the data has been obtained can be utilized effectively and efficiently."

"ABSTRAK

Pemeriksaan pajak merupakan konsekuensi logis dari pemberlakuan sistem self assesment. Pemeriksaan sekaligus menjadi sarana ideal untuk memastikan negara mendapatkan bagian pemajakan yang adil dari tingginya porsi transaksi lintas batas negara. Momentum penandatanganan komitmen pertukaran informasi alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau Country by Country Reporting (CbCR) diyakini peneliti merupakan saat yang tepat untuk merekontruksi kebijakan pemeriksaan pajak sebagai upaya penanggulangan penghindaran pajak utamanya transfer pricing pada perusahaan penanaman modal asing. Atas dasar itulah tujuan penelitian ini ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menyatakan dibutuhkan rekonstruksi kebijakan pada policy level, dengan (i) revisi Undang-Undang agar adaptif terhadap perkembangan proses bisnis. (ii) penyesuian kebijakan pemeriksaan termasuk sanksi atas tidak disampaikannya dokumen Country by Country Reporting. (iii) kebijakan integrasi audit tools. Pada organizational level diperlukan (i) pelembagaan peran tax expertise (ii) pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (iii) tax coordination di tingkat global. Pada operational level perlu dilakukan penyesuaian pemeriksaan pada tahapan identifikasi risiko, penyusunan jadwal pemeriksaan serentak, dan pemanfaatan Country by Country Reporting sebagai data pembanding yang akurat.

---

ABSTRACT

---

Tax auidt is a logical consequence of the implementation of a self-assessment system. Examination is also an ideal means to ensure that countries get a fair share of taxation from the high portion of cross-border transactions. The momentum of the signing of the commitment to exchange information on income allocation, tax paid, and business activities per country or Country by Country Reporting (CbCR) is believed to be the right time to reconstruct tax audit policies as an effort to overcome its main tax avoidance transfer pricing to foreign investment companies. For this reason, the purpose of this research is determined. To achieve this goal, this research was conducted with a qualitative approach through literature studies and in-depth interviews. The results of this study state that policy reconstruction is needed at the policy level, with (i) revision of the Law to be adaptive to the development of business processes. (ii) adjustments to audit policies including sanctions for not submitting Country by Country Reporting Doumentation. (iii) audit tools integration policy. At organizational level, it is needed (i) institutionalizing the role of tax expertise (ii) developing competencies in Human Resources (iii) tax coordination at the global level. In the operational level, it is necessary to adjust the tax audit at the stage of risk identification, compile the simultaneous tax audit schedule, and use Country by Country Reporting as accurate comparative data.

"

"ABSTRAKIndonesia mengundangkan Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan sebagai bentuk pengimplementasian Automatic Exchange of Information AEoI . Perppu ini telah ditetapkan menjadi Undang-undang No. 9 Tahun 2017. Hal ini menyebabkan ketentuan rahasia bank menjadi terpengaruh. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian antara AEoI dengan UU No. 9 Tahun 2017 dan menganalisis perubahan ketentuan akses rahasia bank untuk kepentingan perpajakan setelah diundangkannya UU No. 9 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana dalam penelitiannya menggunakan norma-norma hukum secara tertulis yang didukung dengan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat ketidaksesuaian antara AEoI dengan UU No. 9 Tahun 2017 lalu mengenai perubahan ketentuan akses rahasia bank untuk kepentingan perpajakan setelah diundangkannya UU No. 9 Tahun 2017, dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah dalam menabung dan eksistensi ketentuan rahasia bank. Adapun saran dari penulis setelah melakukan penelitian ini adalah masyarakat harus mengawal pemberlakuan UU No. 9 Tahun 2017 dan Pemerintah Khususnya Direktorat Jenderal Pajak harus berkomitmen untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya

---

ABSTRACTIndonesia promulgated Perppu No. 1 Year 2017 on Access to Financial Information for Tax Purposes as a form of implementation of Automatic Exchange of Information AEoI . This Perppu has been established into Law No. 9 Year 2017. This causes the bank secrecy provisions to be affected. The purposes of this research is to analyze the suitability between AEoI with Law No. 9 Year 2017 and analyzing changes in the provision of bank secrecy for tax purposes after the enactment of Law No. 9 Year 2017. This research uses normative juridical method which in its research use written legal norms supported by interview. The result of this research is there is a mismatch between AEoI with Law No. 9 Year 2017, and on the amendment of provisions on bank secrecy for tax purposes after the enactment of Law No. 9 Year 2017, it is feared could affect the customer rsquo s trust in saving and the existence of bank confidential provisions. As for suggestions from the author after doing this research is the community must escort the enforcement of Law No. 9 Tahun 2017 and the Government specifically the Directorate General of Taxation shall commit not to abuse its authority."

"Automatic Exchange of Information (AEoI) yang diusul oleh negara-negara yang tergabung dalam G20 dan OECD ditujukan untuk mengatasi bentuk penghindaran maupun penggelapan pajak pada negara yang terkenal akan tax haven. Penelitian ini membahas dua rumusan permasalahan, yaitu pengaturan kebijakan terkait prinsip rahasia bank di Indonesia, Swiss dan Singapura dan dampak pengaturan Automatic Exchange of Information perpajakan terhadap prinsip rahasia bank yang diatur di Indonesia, Swiss, dan Singapura. Metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis-normatif dengan melakukan kajian terhadap penerapan teori-teori dan norma-norma hukum terhadap implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan prinsip rahasia bank di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di Swiss, pengaturan prinsip rahasia bank diatur Federal Law on Banks and Saving Banks 1934 dan beberapa yurisprudensi. Di Singapura, pengaturan prinsip rahasia bank diatur dalam Banking Act Chapter 19 (Revised Edition 2008). Adapun dampak dari kebijakan AEoI terhadap rahasia bank di Indonesia, Swiss, dan Singapura mengakibatkan adanya perubahan karakteristik rahasia bank, wewenang otoritas pajak dalam pembukaan rahasia bank dan jangkauan keberlakuan nasabah selaku subjek yang dituju. Peneliti menyarankan perlu dilakukan perubahan ketentuan mengenai karakteristik subjek pelapor entitas yang wajib dilaporkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2a) PMK No. 19/PMK.03/2018 agar pengaturan subjek pelapor yang dituju ditentukan secara tegas, sehingga tidak dikenakan kepada subjek pelapor yang merupakan nasabah domestik yang tidak memiliki domisili selain di negara Indonesia.

---

Automatic Exchange of Information (AEoI) proposed by countries incorporated in the G20 and OECD aimed at overcoming forms of avoidance and tax evasion in countries that are known for tax havens. As for countries that are AEoI participating countries, including Indonesia, Switzerland and Singapore. This study discusses two formulation of the problem, namely policy arrangements related to the principles of bank confidential in Indonesia, Switzerland and Singapore and the impact of the regulation of Automatic Exchange of Information taxation on the secret principles of regulated banks in Indonesia, Switzerland and Singapore. The research method used is juridical-normative research by conducting a study of the application of theories and legal norms to their implementation.

The results of the study indicate that the regulation of the principle of bank confidential in Indonesia is regulated in Law Number 7 of 1992 amanded by Law Number 10 of 1998 concerning Banking and Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking. In Switzerland, the regulation of the principle of bank confidential is regulated in Federal Law on Banks and Savings Banks 1934 and several jurisprudences. In Singapore, regulation of the principle of bank secrecy is regulated in Banking Act Chapter 19 (Revised Edition 2008). The impact of the AEoI policy on bank secrets in Indonesia, Switzerland, and Singapore has resulted in changes in the banks secret characteristics, the authority of the tax authority in opening bank secrets and the range of customer validity as the intended subject.

The researcher suggests that changes in provisions regarding the characteristics of the reporting subject must be carried out which must be reported as stipulated in Article 19 paragraph (2a) PMK No. 19/PMK.03/2018 so that the intended subject matter of the reporting subject is determined so that it is not imposed on the reporting subject who is a domestic customer who does not have a domicile other than in the country of Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaksanaan Automatic Exchange of Information yang dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Perbankan khususnya pada PT Bank XYZ.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara dengan pihak-pihak terkait.Hasil penelitian menunjukkan Bank XYZ sebagai Lembaga Keuangan Pelapor diwajibkan untuk menerapkan ketentuan standar pelaporan internasional yaitu Common Reporting Standard (CRS) yang digunakan untuk mengklasifikasiakan data sesuai dengan tujuan pelaporannya. Beberapa kendala yang ditemukan yakni perlu adanya guidance lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak berwenang (competent authority) yang mengatur secara lebih rinci mengenai petunjuk pengisian laporan yang akan dilaporkan pada saat pelaporan data informasi keuangan, dan juga Direktorat Jenderal Pajak harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya kendala terkait saat dilakukan pelaporan oleh Lembaga Keuangan Pelapor.

---

This studi aims to analyze the implementation of Automatic Exchange of Information by Financial Institution especially at PT Bank XYZ. This study uses a qualitative approach with data collection through library and field research conducted by interviews with related parties. The results of the study show that Bank XYZ as a Reporting Financial Institution is required to implement the provisions of international reporting standards, namely Common Reporting Standard (CRS), which is used to classify data in accordance with its reporting objectives. Some obstacles were found, namely the need for further guidance issued by the Directorate General of Taxes as a competent authority that regulates in more detail the instructions for filling in reports to be reported when reporting financial information data, and also the Directorate General of Taxes must anticipate the possibility related problems when reported by the reporting financial institution."

"ABSTRACTSkripsi ini bertujuan untuk menganalisis dengan pendekatan kualitatif normatif tentang penerapan Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis untuk mengungkapkan kerahasiaan bank untuk keperluan perpajakan di Indonesia. Sebelumnya, telah ada pengecualian untuk bank secrey untuk keperluan perpajakan dalam undang-undang perbankan yaitu Pasal 41 ayat (1) UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 42 ayat (1) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses ke Informasi Keuangan untuk Tujuan Tujuan Perpajakan bersama dengan PMK 70 / PMK.03 / 2017 sebagaimana telah diubah oleh PMK 19 / PMK.03 / 2018, ketentuan kerahasiaan bank dalam Undang- undang Perbankan dianggap tidak berlaku lagi. Skripsi ini menganalisis jika ada hambatan nyata yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak dan Otoritas Jasa Keuangan dan sektor Perbankan dalam melaksanakan Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis dalam hal pengungkapan kerahasiaan bank dan apakah Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis telah efektif dalam atau tidak. mengungkapkan kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan sejak penerapan kebijakan ini dimulai pada bulan September 2018. Dalam kesimpulan, setelah berlakunya UU No. 9 tahun 2017 dan No. 70 / PMK.03 / 2017 sebagaimana telah diubah dengan No. 19 / PMK.03 / 2018, permintaan tertulis kerahasiaan bank diatur dalam undang-undang Perbankan untuk mendapatkan data keuangan nasabah bank tidak lagi dianggap sah. Namun, untuk Informasi dan Bukti Informasi (IBK), menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-16 / PJ / 2017, Direktorat Jenderal Pajak masih harus membuat permintaan tertulis. Penulis merekomendasikan, baik Direktorat Jenderal Pajak dan Otoritas Jasa Keuangan perlu melindungi keamanan dan kerahasiaan data nasabah bank sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, Peraturan dan Perjanjian Internasional dengan hanya mengizinkan Direktorat Jenderal Pajak tertentu yang dapat mendapatkan akses ke informasi keuangan pelanggan dan Bank harus melakukan sosialisasi dalam mengirim laporan sesuai dengan pedoman Standar Pelaporan Umum untuk mencegah revisi yang bisa menyebabkan ketidakefisienan.

---

ABSTRACTThis thesis aims to analyze with normative qualitative approach about the implementation of Automatic Exchange of Information (AEoI) in order to disclose bank secrecy for taxation purposes in Indonesia. Previously, there have been exceptions to bank secrey for taxation purposes inside Banking laws which are Article 41 paragraph (1) Law No. 7 year 1992 as Amended by Law No. 10 year 1998 about Banking and Article 42 paragraph (1) Law No. 21 year 2008 about Sharia Banking. However, since the enactment of Law Number 9 of 2017 concerning the Establishment of Government Regulations in Lieu for Law Number 1 of 2017 concerning Access to Financial Information for the Purposes of Taxation Purposes along with PMK 70/PMK.03/2017 as amended by PMK 19/PMK.03/2018, the bank secrecy provisions in Banking Laws have been waived. This thesis will provide an analysis if there are any real obstacles obtained from the banking sector, Directorate General of Taxes and the Financial Services Authority and Banking sector in carrying out AEoI in regards to disclosure of bank secrecy and whether or not AEoI has been effective in disclosing bank secrecy for taxation purposes since the implementation of this policy began in September 2018. In conclusion, eversince the enactment of Law No. 9 year 2017 and No. 70/PMK.03/2017 as Amended by No. 19/PMK.03/2018, the written request of bank secrecy regulated inside Banking laws to obtain financial data of bank customers is no longer considered as valid. However, for Information and Evidence of Information (IBK), according to Directorate General of Taxes Circular Letter Number SE-16/PJ/2017, Directorate General of Taxes still have to make a written request. The author recommends, both the Directorate General of Taxes and the Financial Services Authority need to protect the security and confidentiality of customer data in accordance with the provisions of the Taxation Laws, Regulations and International Agreements by allowing only certain Directorate General of Tax officials that can get access to customers financial information and The banks have to socialize in sending reports in accordance with the Common Reporting Standard guidelines to avoid revision for efficiency."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai suatu kebijakan baru terkait dengan kerahasiaan perbankan, yaitu pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk tujuan perpajakan Automatic Exchange of Information. Penelitian ini menganalisis persiapan yang dilakukan oleh lembaga keuangan khususnya perbankan dalam menghadapi kebijakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis tantangan apa saja yang dihadapi lembaga perbankan terkait dengan persiapan kebijakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini terkait dengan persiapan Bank adalah, terdapat beberapa persiapan yang telah dilakukan oleh lembaga keuangan dalam hal ini Bank yaitu, melakukan benchmarking antar sesama Bank, melakukan identifikasi nasabah, serta menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu kebijakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis juga memiliki beberapa tantangan yang dhadapi oleh Bank yaitu, prosedur identifikasi nasabah yang rumit, Bank harus membuat laporan untuk beberapa negara yang warga negaranya terdaftar sebagai nasabah yang wajib dilaporkan di Bank yang bersangkutan, besarnya compliance cost untuk melaksanakan kewajiban baik dari sisi fiscal cost, time cost, dan psychological cost, dan tantangan lainnya adalah adanya kewajiban tambahan yang dibebankan kepada Bank yaitu terkait pelaporan nasabah domestik.

---

ABSTRACTThis research discusses about a new policy related to Bank secrecy, that is Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters. This research will focus on Bank rsquo s preparation in Relation with Automatic Exchange of financial Information in Tax Matters. In addition, this research also discusses the challenges faced by bank, related to the preparation. The research method used in this study is descriptive qualitative with qualitative data analysis technique. The result of this research shows that there are some preparations that have been done by Bank which are, performing benchmarking among fellow banks, performing due diligence process, especially customer identification, and submitting report to the Financial Services Authority. In addition, Automatic Exchange of financial Information in Tax Matters policy also poses several challenges faced by Bank that are, complicated customer identification procedures, the requirement of report by the banks to several countries whose resident are registered as customers, the huge amount of compliance cost to implement this policy in terms of fiscal cost, time cost, and psychological cost, and the existence of aditional mandatory imposed to the Bank, related to the reporting of domestic customers."

"ABSTRAKPemerintah memberikan lampu hijau terhadap keterbukaan informasi bank, pelaksanaan penerapan prinsip keterbukaan informasi ini tidaklah tanpa hambatan. Implementasi FATCA dan AEOI dipandang penting untuk segera dilaksanakan mengingat keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan perjanjian. Namun demikian, Indonesia tidak akan serta merta ikut dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di seluruh dunia apabila persyaratan yang diminta belum terpenuhi. Salah satu hal mendasar yang paling penting untuk dipenuhi adalah pemenuhan perangkat hukum dalam negeri terutama dalam ketidakselarasan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan perbankan. Hasil Penelitian didapat adalah untuk Implementasi pemberlakuan Foreign Account Tax Compliance Act FATCA adalah Indonesia menerapkan FATCA berdasarkan Intergovernmental Agreement IGA , meskipun demikian penerapan FATCA tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional Indonesia di bidang perbankan dan perpajakan, kaitannya dalam kerjasama luar negeri. Karena penerapan FATCA bersifat lintas sektor, maka dalam penerapannya di Indonesia melibatkan dua otoritas yang berbeda yaitu Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak DJP pada bidang perpajakannya dan Otoritas Jasa Keuangan OJK pada bidang perbankannya. Sedangkan Implementasi Automatic Exchange of Information adalah Indonesia bergabung dalam Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purpose pada September 2009. Untuk menerapkan dengan perangkat hukum di Indonesia, dengan meratifikasi, Karena penerapan Automatic Exchange of Information AEoI bersifat multilateral, maka dalam penerapannya terhadap nasabah khusus Warga Negara Asing WNA serta juga berlaku terhadap Warga Negara Indonesia WNI .

---

ABSTRACTThe government gives the green light to bank disclosure, the implementation of the principle of information disclosure is not without obstacles. The implementation of FATCA and AEOI is considered important for immediate implementation considering Indonesia 39 s participation in the signing of the agreement. However, Indonesia will not necessarily participate in the implementation of information disclosure worldwide if the requirements requested have not been met. One of the most important fundamental issues to be fulfilled is the fulfillment of domestic legal instruments, especially in the unconformity of laws and regulations in the field of taxation and banking. The result of the research is to implement the implementation of Foreign Account Tax Compliance Act FATCA is that Indonesia applies FATCA based on Intergovernmental Agreement IGA , although FATCA implementation should not conflict with Indonesian national law in banking and taxation, its relation in foreign cooperation. Because FATCA 39 s application is cross sectoral, in its implementation in Indonesia it involves two different authorities namely the Minister of Finance and the Directorate General of Taxation DJP on the field of taxation and the Financial Services Authority OJK in its banking field. While the implementation of Automatic Exchange of Information is Indonesia joined in the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purpose in September 2009. To apply with the law in Indonesia, by ratifying, Because the implementation of Automatic Exchange of Information is multilateral, then in its application to customers Special Foreign Citizens Foreign Citizens as well as applicable to Indonesian Citizens WNI . "