Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhamad Hanan Rahmadi
Evaluasi implementasi pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kota kepada kecamatan : Studi pada: Pemerintahan Kota Tanggerang Provinsi Banten
" The enforcement of Law No. 22 Year 1999 on the Regional Autonomy Administration, which later was substituted by Law No. 32 Year 2004 regarding regional Administration , that had brought about different new paradigm in establishing the autonomy, has basically changed the practices of running the local government. One of them concerns the positions, duties, function and the authority of Sub-district Head. The change will both directly and indirectly change the structure of organization, its ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T21648
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simanjuntak, Sondang Irene
Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Kelalaiannya dalam Membuatkan Akta Kuasa Menjual tanpa Dihadiri Salah Satu Penghadap (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 33/PID.B/2018/PN BTM) = The Notary's Responsibility Towards the Aggrieved Party Negligence in making a power of attorney to sell without the presence of one of the appearers (Analysis of Batam District Court Decision Number 33/PID.B/2018/PN BTM)
" Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum harus berdasarkan pada undang-undang jabatan notaris, kode etik notaris, dan peraturan lainnya yang berlaku. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari terhadap akta autentik yang dibuatnya. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai notaris yang memperbolehkan penandatanganan akta kuasa menjual tanpa dihadiri salah satu penghadap. Hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf M Undang-Undang Jabatan Notaris. Bentuk penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Susanto Pratomo
Implikasi pengaturan tentang mata uang dalam undang-undang tersendiri (currency ACT)terhadap tugas dan kewenangan bank indonesia di bidang pengendaran uang
" Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primier, sekunder dan tersier, termasuk hasil wawancara dengan nara sumber. Adapun fokus penelitian terutama pada permasalahan mengenai perlu tidaknya Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus tentang mata uang dan pokok-pokok materinya. Adapun pokok-pokok materinya merupakan unifikasi dan penyempurnaan ketentuan mata uang yang saat ini berlaku, sepeti pengaturan ciri minimal uang; pengeluaran uang khusus; pembatasan uang logam sebagai legal tender; kewenangan Bank Indonesia ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26776
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Indika Alawiyah Fratiwi
Analisis Perjanjian Pemberian Kuasa oleh Pemodal kepada Penyelenggara dengan Efek bersifat Ekuitas berupa Saham pada Securities Crowdfunding = Analysis of Authorization Agreements by Investors to Operators with Equity Securities in the form of Shares in Securities Crowdfunding
" Efek yang diterbitkan dalam SCF dapat bersifat ekuitas, utang, dan/atau sukuk. Masing- masing efek memiliki sifat yang berbeda sehingga hubungan antar para pihak menjadi berbeda. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) POJK 57/2020 pemberian kuasa pada efek bersifat utang dan/atau sukuk adalah wajib, sedangkan berdasarkan Pasal 64 ayat (3) POJK 57/2020 pemberian kuasa pada efek bersifat ekuitas adalah tidak wajib. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, melakukan wawancara dengan narasumber, dan menggunakan jenis data sekunder. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Raihan
Legalitas Suntik Filler dalam Tindakan Kecantikan Ditinjau dari Hukum Kesehatan (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks) = The Legality of Filler Injections in Beauty Treatments According to Health Law (Analysis of Court Decisions Number 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks)
" Suntik filler merupakan salah satu perawatan kecantikan non bedah yang memasukkan sejenis cairan atau zat ke dalam kulit dengan menggunakan jarum dan bertujuan untuk menyamarkan akibat penuaan atau mempercantik penampilan seseorang. Pemulihan tindakan suntik filler tidak memerlukan waktu yang cukup lama jika dibandingkan dengan bedah plastik estetika, membuat lonjakan terhadap penggunaan suntik filler oleh berbagai kalangan terus meningkat setiap tahunnya. Pastinya tindakan ini memiliki risiko dan komplikasi yang mungkin saja dapat terjadi. Maraknya pelanggaran-pelanggaran yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Melany
Persepsi hubungan sistem pemberian persetujuan impor narkotika/ psikotropika terhadap pelaksanaan pemberian perngelolaan napza di jalur legal
" Narkotika/psikotropika digunakan untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketagihan dan ketergantungan bila tanpa pengawasan dan pengendalian yang seksama. Mengingat kerugian yang ditimbulkannya maka Narkotika/Psikotropika diawasi secara intemasional maupun nasional. Secara intemasional, narkotika diatur dalam Singe! Convention on Narcotic Drugs 1961 dan psikotropika diatur dalam Convention on Psychotropic Substances 1971, sedangkan secara nasional, narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan psikotropika diatur dalam Undang undang Nomor ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T22555
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fani Mutiara
Kewenangan dan tanggung jawab notaris berkaitan dengan penyerahan sertifikat hak milik dalam rangka perjanjian pengikatan jual beli studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1091K/PDT/2016 = The authorization and responsibility of notary in connection with the transfer of ownership certificate in regard to the sale and purchase binding agreement case study of supreme court judgment No. 1091/K/PDT/2016
" Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB merupakan perjanjian pendahuluan yang berfungsi untuk mempersiapkan atau memperkuat perjanjian pokok yaitu perjanjian jual beli. PPJB memuat janji-janji dari calon penjual dan calon pembeli bahwa keduanya mengikatkan diri untuk melakukan jual beli. Dalam praktiknya PPJB terdapat banyak permasalahan baik yang di buat dibawah tangan maupun yang dibuat dihadapan Notaris. Sehingga, peneliti mengangkat permasalahan terkait dengan hal tersebut, diantaranya adalah pengaturan tentang pemindahan hak atas tanah melalui PPJB, perkembangan hukumnya di ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T50738
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sandrina Amanda Natassia
Jual beli sebagian tanah hak milik tanpa pemecahan sertipikat dan tanpa akta jual beli autentik (Studi putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 478/pdt.g/2018/pn.tng) = Sale and purchase of partial freehold land title without splitting and authentic land deed (study of Tangerang district court verdict no. 478/pdt.g/2018/pn.tng)
" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 478/Pdt.G/2018/PN.Tng dimana terdapat perbuatan PPAT yang membuat Akta Kuasa Menjual atas tanah yang diketahui bahwa sebelumnya telah dilakukan proses jual beli yang tidak sesuai dengan undang-undang terhadap tanah tersebut. Akta Kuasa Menjual tersebut kemudian digunakan untuk mengalihkan hak atas tanah milik penjual kepada pihak lain. Walaupun telah membuat Akta yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan melanggar ketentuan perundang-undangan, ternyata dalam Putusan PPAT tidak dijatuhkan hukuman. Permasalahan dalam tesis ini yaitu, keabsahan akta ... "
2020
T54527
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Faiza Khalifa Pancaputri
Analisis faktor-faktor penyebab sengketa hukum rumah negara = Analysis of factors that cause legal disputes over state houses
" Sengketa Rumah Negara khususnya dalam penguasaan Rumah Negara terjadi karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut muncul karena alasan atau sebab yang beragam. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Rumah Negara merupakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh Pejabat Negara atau Pegawai Negeri untuk menunjang kebutuhan hunian dalam melaksanakan tugas negara. Pemanfaatan Rumah Negara yang dihuni akan disesuaikan dengan ketentuan masing- masing status/ golongannya. Sengketa hukum Rumah Negara terkait pemanfaatan dan penguasaan Rumah Negara dapat disebabkan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eko Prasojo
Impact of decentralization toward natural resource-utilization and environmental damage in Indonesia: A Study at the District of Bintan and South Kalimantan Province
" ABSTRACT
Decentralization that has granted regulating and controlling authorities to the regional government basically provides a chance for innovation in improving the quality of services, prosperity and welfare, as well as social participation. In procedural missteps in the issuance of Mining Authorization Permit (KP) by the regional government which eventually cause environmental damage. practice, not all regional governments are able to exercise these authorities for the intended purposes. Yet, researches at two regions show that decentralization has ... "
Depok: FISIP UI, 2010
MK-pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>