Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tertunggak, sangat serius ditangani pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berbagai upaya terus dilakukan dan dikembangkan, baik secara sistem, pola, maupun peraturan. Tujuannya agar proses penyelesaiannya dapat dipercepat tanpa menimbulkan masalah. DJP menerbitkan dua ketentuan baru terkait proses penyelesaian restitusi. Pertama, PER-122/PJ/2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN/PPnBM. Kedua, PER-124/PJ/2006 tentang Pelaksanaan Analisis Risiko dalam Rangka Pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Lebih Bayar. Hal menarik dalam aturan baru ini adalah ditetapkannya analisis risiko untuk setiap permohonan restitusi PPN. Output dari proses ini akan berakibat pada ruang lingkup maupun jangka waktu pemeriksaan yang akan dilakukan. Kenyataannya tidak semua Pemeriksa memanfaatkan analisis risiko tersebut. Adapun masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana latar belakang dikeluarkannya kebijakan analisis risiko Pengusaha Kena Pajak dalam proses pemeriksaan restitusi PPN yang berlaku saat ini? Bagaimana pemanfaatan analisis risiko Pengusaha Kena Pajak oleh pemeriksa pajak dalam proses penyelesaian restitusi PPN?, dan bagaimana pengaruh analisis risiko Pengusaha Kena Pajak terhadap waktu penyelesaian pemeriksaan restitusi PPN. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan latar belakang dikeluarkannya PER-124/PJ/2006 pada dasarnya untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Permasalahan seputar tertundanya proses penyelesaian restitusi PPN mendorong DJP untuk menetapkan suatu prosedur yang mampu mendeteksi ketidakbenaran pelaporan Wajib Pajak sekaligus menentukan tingkat prioritas penyelesaian restitusi. Kebijakan analisis risiko Pengusaha Kena Pajak diharapkan mampu mengakomodir kedua hal tersebut. Pemeriksa Pajak umumnya tidak menggunakan analisis risiko yang diatur dalam PER-124/PJ/2006 sebagai alat yang membantu pemeriksaan restitusi PPN, karena analisis risiko PKP terlalu bersifat umum dan sederhana serta tidak dapat menunjukkan indikasi pelanggaran Wajib Pajak. PER-124/PJ./2006 tidak memiliki pengaruh terhadap waktu penyelesaian restitusi PPN di KPP PMA Empat. Hal itu terbukti dari tidak adanya percepatan waktu penyelesaian restitusi antara sebelum dengan setelah diberlakukannya ketentuan tersebut. Saran yang disampaikan adalah ketentuan PER-124/PJ/2006 tidak diberlakukan lagi. Untuk mempercepat proses penyelesaian restitusi, ketentuan yang mengatur prosedur pemeriksaan restitusi dan ketentuan yang mengatur dokumen-dokumen pendukung restitusi harus segera diperbaharui. Ketentuan analisis risiko harus dapat mengukur tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak secara menyeluruh, bukan berdasarkan salah satu jenis pajak seperti yang dianut saat ini. Penentuan risiko seharusnya tidak hanya mengandalkan data hasil pemeriksaan, akan tetapi melibatkan juga data eksternal yang disusun dalam bentuk database, dikelola secara professional dan selalu diperbaharui. Hasil pengolahan database dapat dimanfaatkan guna menentukan tingkat pelayanan yang seharusnya diberikan kepada Wajib Pajak.

---

The government, especially the Directorate General of Tax is seriously handling the settlement of arrears of VAT restitution. Numerous attempts are done and improved concerning the system, the model as well as the regulation. The purpose is to settle the process as quickly as possible without creating any problem. Directorate General of Tax issued two regulations which concern with the restitution settlement process. The first regulation, PER-122/PJ/2006, deals with the settlement timing and the system of VAT/ luxurious goods tax. The second regulation, PER-124/PJ./2006, deals with Risk Analysis implementation in Audit Framework towards Notification Letter regarding the SPT masa on VAT overpayment. The interesting part found about the regulations is the conduct of risk analysis for each restitution request. The output of the analysis will affect the audit scope as well as the timing. Unfortunately, not all auditors make good use of the risk analysis. The main problems discussed in this research are: What is the background of issuing the policy of risk analysis on Taxable Entrepreneurs in the process of VAT restitution, which is effective now? How do tax auditors make good use of risk analysis on Taxable Entrepreneurs in the process of VAT restitution settlement? And How does risk analysis on Taxable Entrepreneurs affect the time needed for examination of VAT restitution settlement? The research methodology applied is descriptive methodology with qualitative approach.

The research finding shows that the background of issuing the Directorate General of Tax regulation number PER-124/PJ./2006 is to implement what is stated in article 17B in Edict number 6 year 1983 begarding the General Rules and Conduct of Tax which has been amended several times. The last amendment is as in Edict number 16 year 2000. Issues concerning the delayed of restitution settlement process pushed Directorate General of Tax to implement a procedure to be able to detect dishonesty report of tax payers along with deciding priority level in settling the restitution. Policy of risk analysis on Taxable Entrepreneurs (PKP) in auditing hoped accommodate both condition. Auditor used to be not using analysis risk which has been arranged in PER-124/PJ/2006 as a tool to help the audit restitution on VAT, since analysis risk on Taxable Entrepreneurs (PKP) is too general and simple also can not show the failure of taxpayers. PER-124 does not affect the length of time needed for VAT settlement process at Tax Service Office for Foreign Capital Investment Four. It is proven by the absence of time acceleration regarding restitution settlement compared to the previous condition in which PER-124 was not implemented. Suggestion is the regulation of PER-124/PJ/2006 should not be implemented anymore. To speed up the restitution process, the regulation which set up the procedure of restitution process and the regulation which set up additional documents for restitution should be renewed. Criteria of risk analysis should be formulated to measure disobedience of taxpayers overall, not based on one kind of tax which is currently used. Decision on risk should not depend on record on tax audit results, however it should also consider the external records from data base which is professionally managed and up to date. Results of processed data base should be able to access and give benefits to the service quality given to the taxpayers."

"Pendahuluan : Percobaan insersi LMA yang berulang atau memanjang berkaitan dengan berbagai komplikasi. Masalah utama yang menjadi penyebab kegagalan insersi ialah ujung LMA yang dapat tertekuk ke arah kranial selama insersi. Diperlukan metode insersi LMA lainnya untuk meningkatkan angka keberhasilan insersi LMA.Metode: Penelitian ini adalah uji klinis acak yang melibatkan 92 pasien berusia 18- 60 tahun yang dilakukan anestesia umum dengan LMA UniqueÒ. Pada metode manipulasi digiti intraoral, jari telunjuk tangan non dominan dimasukkan ke dalam mulut, melewati sisi ipsilateral dan berada di belakang cuff. Pada saat ujung cuff mendekati palatum, dilakukan fleksi jari telunjuk, kemudian tangan dominan mendorong LMA. Kelompok kontrol dilakukan insersi LMA dengan metode standar (tanpa manipulasi digiti intraoral).Hasil: Insersi LMA dengan metode manipulasi digiti intraoral memiliki keberhasilan pada percobaan pertama yang lebih tinggi (100% dibandingkan 84,6%, p=0,012), waktu insersi yang lebih singkat (21,38 detik dibandingkan 32,42 detik, p<0,001), dan jumlah percobaan yang lebih sedikit (p=0,012). Pada kelompok perlakuan, didapatkan 10,9% nyeri tenggorokan dan 13,0% bercak darah setelah eksersi LMA. Terlipatnya ujung LMA dapat dicegah dengan menggunakan bantuan jari yang menahan mask tip agar tidak terlipat.Simpulan: Metode manipulasi digiti intraoral untuk insersi LMA UniqueÒ memiliki keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode standar.

---

Introduction: Prolonged and multiple attempts at LMA insertion are associated with various complications. Primary issue leading to insertion failure is potential folding of the LMA tip towards the cranial direction. Another LMA insertion method is needed to improve the success rate of LMA insertion.

Methods: This research is a randomized clinical trial involving 92 patients aged 18-60 undergoing general anesthesia with the LMA UniqueÒ. In intraoral digit manipulation method, non-dominant index finger is inserted into the mouth, passing by the ipsilateral side and slightly behind the cuff. When the cuff tip approaches the palate, the index finger is flexed, and then the dominant hand pushes the LMA. The control group undergoes LMA insertion using standard method.

Results: LMA insertion with intraoral digit manipulation method has a higher success rate in first attempt (100% compared to 84.6%, p=0.012), shorter insertion time (21.38 seconds compared to 32.42 seconds, p<0.001), and fewer insertion attempts compared to the standard method (p=0.012). In treatment group, the incidence of sore throat and blood stain were 10.9% and 13.0%. The incidence of blood stain after LMA removal was 13.0%. The folding of the LMA tip can be prevented by using finger support to hold mask tip in place and prevent it from folding.

Conclusion: The intraoral digit manipulation method for LMA UniqueÒ insertion has a higher success rate compared to the standard method."