Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Alfiana Qisthi
Tinjauan hukum internasional terkait tindakan penahanan dalam menangani pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia = International law review relating detention in handling asylum seekers that enter Indonesia's territory
" ABSTRAK
Sampai saat ini, Indonesia masih belum menjadi anggota dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Kondisi ini mengakibatkan penanganan pencari suaka di Indonesia tidak memiliki kerangka hukum yang yang memadai dalam menjamin perlindungan hak-hak mereka ketika masuk ke wilayah Indonesia. Penanganan Pencari Suaka di Indonesia masuk kedalam lingkup keimigrasian, yang mengkategorikan pencari suaka sebagai Imigran Ilegal, karena masuk ke wilayah Indonesi tanp adokumen yang sah. Pengkategorian sbagai Imigran Ilegal, menjadikan Pencari Suaka berisiko untuk ditahan ... "
Universitas Indonesia, 2016
S65314
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dita Liliansa
Should indonesia accede to the 1951 refugee convention and its 1967 protocol ? / Dita Liliansa, Anbar Jayadi
" Being a non-party to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (“1951 Refugee Convention”) and 1967 Protocol relating to the Status of Refugees (“1967 Protocol”), Indonesia does not have legal obligations to provide permanent resettlement for asylum seeker and/or refugee. However, as a transit country for those seeking shelter in Australia, Indonesia undergoes a myriad of issues resulting from illegal entrance by asylum seeker and/or refugee. Besides having neither legal framework nor domestic mechanism to handle asylum seekers ... "
University of Indonesia, Faculty of Law, 2015
pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Fakhrul Rizal Razak
Politik sekuritisasi isu Irregular Maritime Arrival dalam Pemilu Australia Tahun 2013 = Politics of securitization of Irregular Maritime Arrival Issue in 2013 Australian Election
"

Tulisan ini menganalisis pengambilan kebijakan militer dalam menanggulangi isu Irregular Maritime Arrival (IMA) di Australia dalam Pemilu Australia tahun 2013. Beberapa kajian terdahulu yang membahas topik ini memberikan gambaran dari sudut pandang sekuritisasi, bahwa telah terjadi proses sekuritisasi isu IMA sehingga penanganan terhadap ancaman IMA membutuhkan intervensi angkatan perang Australia melalui operasi militer di perbatasan. Namun, dalam konteks Pemilu Australia 2013, kajian-kajian terdahulu tersebut belum menjelaskan mengapa isu ini disekuritisasi oleh Koalisi Partai Liberal-Nasional sehingga ... "

2019
T52938
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Reyra Dewanti Kumala Raden
Pemenuhan Kewajiban Indonesia sebagai Negara Transit Bukan Pihak Konvensi Pengungsi 1951 tentang Hak Pencari Suaka Anak dan Pengungsi Anak atas Pendidikan = The Fulfillment of Indonesia Obligations as a Non-Party Transit Country to the 1951 Refugee Convention Regarding the Rights of Child Asylum Seekers and Child Refugees to Education
" Indonesia sebagai negara bukan anggota dari Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi (Konvensi Pengungsi) sering kali disalahkan atas ketidakmampuannya dalam pemenuhan hak pendidikan pencari suaka anak dan pengungsi anak. Posisi hukum suatu negara terhadap suatu konvensi merupakan landasan dari terbentuknya kewajiban negara tersebut atas ketentuan yang terdapat didalamnya. Adanya keikutsertaan Indonesia di dalam konvensi hak asasi manusia lainnya menyebabkan ketidakpastian atas standarisasi pemenuhan hak pendidikan anak berdasarkan statusnya sebagai pencari suaka maupun pengungsi. Maka, berdasarkan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library