Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKualitas lingkungan hidup di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan kualitas lingkungan hidup di Indonesia karena kegiatan manunia tidak dapat dihindarkan. Namu keadaan ini semakin diperparah dengan rendahnya penegakkan hukum lingkungan. Hingga saat ini, efektifitas penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi masih diragukan. Walaupun berhasil memenangkan sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, masyarakat menikmati ganti rugi dan rehabilitasi lingkungan karena pelaku usaha seringkah mangkir dari pelaksanaan kesepakatan. Selain, minimnya pengawasan terhadap implementasi kesepakatan, pelaku usaha tidak melaksanakan kesepakatan karena ketidakmampuan secara finansial untuk memperbaiki keadaan seperti sebelum terjadinya pencemaran. Ekspektasi kerugian lebih besar daripada aset yang dimiliki oleh pelaku usaha. Sehingga korban tidak bisa mendapatkan ganti rugi secara penuh atas kerugian yang dialaminya dan biaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan dibebankan kepada masyarakat.Keadaan ini dapat diatasi dengan memberlakukan asuransi wajib oleh pemerintah. Apabila pelaku usaha dibebankan kewajiban untuk memiliki asuransi, serta dihadapkan pada kemungkinan untuk bertanggung jawab atas kerugiaan akibat aktivitasnya, maka perusahaan asuransi akan memiliki insentif untuk mengawasi perilaku pelaku usaha. Berangkat dari uraian diatas, wacana asuransi lingkungan sebagai asuransi wajib menjadi relevan untuk dikaji, terutama mengenai urgensi dan konsep idealnya mengingat permasalahan lingkungan sudah sangat mengkhawatirkan sehingga perlu ditangani dengan khusus dan serius"

"Asuransi Disabilitas Militer merupakan produk asuransi yang penting bagi anggota militer dalam menghadapi bahaya yang mengancam mereka saat menjalani tugas dan pekerjaannya. Penelitian ini membahas (1) urgensi asuransi disabilitas militer di Indonesia menjadi asuransi wajib; dan (2) konsep asuransi disabilitas militer di Indonesia dan Amerika Serikat beserta perbandingannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, (1) urgensi penyelenggaran asuransi disabilitas militer menjadi wajib berangkat dari tugas yang diemban oleh TNI memiliki risiko yang tinggi, selain tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara, di dalam kehidupan sehari-hari mereka juga berperan sebagai kepala keluarga atau tulang punggung keluarga. Adapun yang menyelenggarakan program asuransi disabilitas militer hanya dilaksanakan oleh ASABRI; (2) terdapat persamaan maupun perbedaan pada asuransi militer di Indonesia dengan di Amerika Serikat yakni memiliki persamaan dalam hal inisiatif menyediakan program asuransi disabilitas sebagai perlindungan bagi militer sementara perbedaan asuransi disabilitas militer di Indonesia dan di Amerika Serikat terletak pada peraturan perundang-undangan dan penerapan praktek dari asuransi disabilitas militer.

---

Military Disability Insurance is an important insurance product for members of the military in facing the dangers that threaten them while carrying out their duties and work. This study discusses (1) the urgency of military interruption insurance in Indonesia to become compulsory insurance; and (2) the concept of military interruption insurance in Indonesia and the United States along with its comparison. The research method used is normative juridical with qualitative analysis methods. The results of this study can be interpreted that, (1) the urgency of implementation military disability insurance to be obliged to depart from the duties carried out by the TNI which have a high risk, apart from their duties and responsibilities as servants of the state, in their daily life they also act as the head of the family or the backbone of the family. ASABRI is the only one who organizes military disability insurance programs in Indonesia; (2) there are similarities and differences in military insurance in Indonesia and in the United States. Indonesia and the United States both have initiatives to provide military disability insurance programs as a protection for the military while the differences between military disability insurance in Indonesia and the United States is in the statutory regulations and practice implementation of military disability insurance."

"Berawal dari kerentanan akan penyimpanan data secara digital oleh perusahaan e-commerce terhadap risiko serangan siber yang selalu mengikutinya sehingga diperlukan suatu program asuransi untuk melindungi finansial dari perusahaan. Skripsi ini selanjutnya akan membahas persoalan penerapan asuransi siber sebagai program asuransi wajib untuk perusahaan e-commerce terhadap risiko siber. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perbandingan untuk meneliti rumusan permasalahan mengenai topik terkait. Adapun untuk menilai hal tersebut, permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini diantaranya adalah pertanggungan asuransi siber untuk perusahaan e-commerce terhadap risiko siber yang terdiri dari pertanggungan pada pihak pertama dan pihak ketiga, pengaturan asuransi siber sebagai asuransi wajib di Amerika Serikat tepatnya pada negara bagian California yang tertera dalam AB 2320-nya, dan analisis pelaksanaan asuransi siber sebagai program asuransi wajib bagi perusahaan e-commerce di Indonesia. Hasil penelitian ini selanjutnya juga menjabarkan mengenai belum diperlukannya penerapan asuransi siber sebagai asuransi wajib bagi perusahaan e-commerce di Indonesia dikarenakan perlunya pengaturan mengenai perlindungan data pribadi terlebih dahulu yang mengatur perlindungan hukum bagi konsumen atau pengguna e-commerce. Selain itu, sudah saatnya bagi perusahaan-perusahaan e-commerce agar lebih memperhatikan utilitas dari asuransi siber terhadap risiko-risiko siber yang dapat terjadi kapan saja kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

---

Starting from the vulnerability of digital data storage by e-commerce companies to the risk of cyber attacks that always follow it, an insurance program is needed to protect the company's finances. This thesis will further discuss the issue of implementing cyber insurance as a mandatory insurance program for e-commerce companies against cyber risk. This study uses a normative juridical method and a comparative approach to examine the formulation of problems on related topics. As for assessing this, the problems studied in this thesis include cyber insurance coverage for e-commerce companies against cyber risk which consists of coverage for first and third parties, cyber insurance arrangements as mandatory insurance in the United States, precisely in the state of California. stated in its AB 2320, and analysis of the implementation of cyber insurance as a mandatory insurance program for e-commerce companies in Indonesia. The results of this study will further describe the necessity for the application of cyber insurance as mandatory insurance for e-commerce companies in Indonesia is not necessary due to the need for arrangements regarding personal data protection in advance which regulate legal protection for consumers or users of e-commerce. In addition, it is time for e-commerce companies to pay more attention to the utility of cyber insurance against cyber risks that can occur at any time to these companies."