Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh diterbitkanya regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor (selanjutnya disingkat menjadi PMK No. 74/2007). PMK No. 74/2007 tersebut merupakan sebuah proses panjang yang dilakukan oleh Departemen Keuangan berdasarkan desakan dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), khususnya penyelenggara asuransi kendaraan bermotor yang diharapkan dapat menjadi solusi dari gejolak ?perang tariff? yang terjadi dalam industri asuransi Indonesia. Tujuan Tesis ini adalah untuk menganalisis kewajaran atau tidaknya pemberlakuan regulasi tarif referensi (PMK No. 74 Tahun 2007) terhadap iklim persaingan usaha di industri asuransi kendaraan bermotor. Untuk menganalisa permasalahan mengenai kondisi pasar industri asuransi kendaraan bermotor sebelum pemberlakuan tarif referensi tersebut. Metode penelitian yang digunakan didasarkan pada penghitungan tingkat konsentrasi pasar yang diukur dengan menggunakan rumusan Concentration Ratio (CR) dan The Herfindahl-Hirschman Index (HHI). Serta pengkajian terhadap indikator total penjualan yang didapat dari perolehan premi netto dan jumlah perusahaan asuransi kendaraan bermotor yang tutup. Serta didukung dengan perangkat analisa yang berbasis teori oligopoly Model Bertrand yang berbasis oligopoly price-setting. Berdasarkan interpretasi hasil pengolahan data menunjukan bahwa perolehan Premi Netto yang cenderung mengalami kenaikan merefleksikan bahwa industri asuransi kendaraan bermotor dalam kondisi yang menguntungkan bagi para pelaku pasar walaupun ditengah kondisi ?perang tarif?. Hal ini menunjukan bahwa penerapan tarif referensi yang diatur PMK No. 74 Tahun 2007 seharusnya tidak perlu dikeluarkan karena pasar industri asuransi kendaraan bermotor dalam kondisi pasar yang kompetitif. Regulator seharusnya lebih memperhatikan penerapan regulasi pada pengawasan dan penegakan hukum di bidang perasuransian. Bapepam ? LK sebagai regulator fokus pada arah kebijakan regulasi yaitu dalam rangka harmonisasi kebijakan sektor asuransi dengan sektor lainnya dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri asuransi terutama sebagai langkah pertama yaitu penerapan arah kebijakan yang pertama dari 3 (tiga) arah kebijakan yang terkait sistem pengawasan berbasis resiko (risk-based supervisition, RBS).

---

The background of this Thesis was the issuance of Ministry Finance Regulation Number 74/PMK.010/2007 regarding Insurance Business primary for Vehicle Insurance (PMK No. 74/2007). The PMK No. 74/2007 was a long process conducted by Department of Finance which was urged by Association of Indonesian General Insurance (AAUI), especially insurance firms which had vehicle insurance?s business line to obtain solution from condition ?tariff war? occurred in that industry. This Thesis has objective to analyze the necessity or not to implement reference tariff of PMK No. 74 Year 2007 toward climate of business competition in industry of vehicle insurance. To analyze the problem especially on market condition of vehicle insurance industry before the application of the reference tariff. The research methodology is based on the calculation market concentration by formula of Concentration Ratio (CR) dan The Herfindahl-Hirschman Index (HHI). The methodology will be applied on the indicator of total sales obtained from Nett Premium and Total closed-vehicle insurance companied. It will be equipped with basis theory of oligopoly Model Bertrand primary on oligopoly price-setting. Based on the data obtained, it showed that Nett Premium reflected to be tended to increase. This condition reflected that industry of vehicle insurance in profitable condition for market players even though in the middle of "price war" condition. Consequently, the regulation issuance to implement reference tariff regulated in PMK No. 74 Year 2007 was supposed to be no necessary to be issued because market industry of vehicle insurance in competitive market condition. Regulator should be more concerned in implementing regulation of supervision and law enforcement in insurance industry, primary related to risk-based supervision (RBS)."

"Mayoritas kegiatan pembelian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia menggunakan jasa perusahaan pembiayaan konsumen. Masyarakat selaku debitur harus menyetujui isi perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disediakan oleh perusahaan pembiayaan, dimana klausulanya bersifat baku sehingga debitur tidak memiliki posisi tawar atas syarat dan kondisi perjanjian termasuk dalam hal kewajiban melakukan penutupan asuransi. Seringkali ditemukan keluhan konsumen terhadap persyaratan kewajiban tersebut yang dirasa tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, serta konsumen tidak mendapat kejelasan terkait penyelesaian klaim dan penggantian kerugian bila terjadi risiko di kemudian hari. Atas dasar hal tersebut dilakukan penelitian yang bersifat eksplanatoris untuk menjelaskan hal-hal terkait aspek perasuransian dalam perjanjian pembiayaan konsumen.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan perusahaan pembiayaan yang mewajibkan konsumen untuk melakukan penutupan asuransi pada perusahaan tertentu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran ganti kerugian dalam hal ini langsung diberikan kepada perusahan pembiayaan karena kedudukan konsumen dikuasakan kepada perusahaan pembiayaan. Perusahaan asuransi juga wajib untuk mengcover ganti kerugian terhadap objek pembiayaan selama jangka waktu pertanggungan tersebut berlangsung meskipun pembayaran angsuran menunggak. Dengan demikian pelaku usaha baik perusahaan pembiayaan maupun perusahaan asuransi wajib memberikan penjelasan terkait isi perjanjian, maksud dan tujuan, serta kedudukan dan hak dan kewajiban para pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Sebaliknya konsumen sebelum menyetujui perjanjian harus memiliki pemahaman yang baik atas klausul-klausul perjanjian dan bersikap kritis bila menemukan hal-hal yang kurang berkenan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menghitung cadangan kerugian dengan menerapkan regresi Gaussian Process untuk memperkirakan klaim di masa mendatang. Pemodelan dilakukan pada data asuransi kendaraan bermotor. Hasil estimasi memperlihatkan bahwa metode Regresi Proses Gaussian sangat fleksibel dan dapat diterapkan tanpa banyak penyesuaian. Hasil ini juga dibandingkan dengan metode Chain Ladder.

---

This study aims to calculate the allowance for losses by applying Gaussian Process regression to estimate future claims. Modeling performed on motor vehicle insurance data. The estimation results show that the Gaussian Process Regression method is very flexible and can be applied without much adjustment. These results were also compared with the Chain Ladder method."

"Tren kenaikan frekuensi dan severitas klaim untuk klaim asuransi kendaraan bermotor menyebabkan dibutuhkannya metode otomatisasi baru untuk memprediksi probabilitas seorang pemegang asuransi kendaraan akan mengajukan klaim jika diberikan data historis mengenai pemegang asuransi tersebut, agar perusahaan asuransi dapat memilah dan memproses lebih lanjut para pemegang polis yang kemungkinan mengajukan klaimnya tinggi. Masalah ini dapat diselesaikan dengan berbagai metode, salah satunya dengan machine learning, yang mengkategorisasikan masalah tersebut sebagai masalah supervised learning. Volume data yang besar dan banyaknya kemungkinan adanya missing values pada data pemegang asuransi menjadi dua aspek yang mempengaruhi pemilihan model machine learning yang tepat. XGBoost merupakan model gradient boosting machine learning baru yang dapat mengatasi missing value dan volume data besar sehingga XGBoost diklaim merupakan metode yang tepat untuk digunakan pada masalah tersebut. Dalam skripsi ini akan diaplikasikan metode XGBoost kepada masalah ini, dan akan dibandingkan hasilnya dengan berbagai metode machine learning lainnya, seperti AdaBoost, Stochastic Gradient Boosting, Random Forest, Neural Network, dan Logistic Regression.

---

The increasing trend of claim frequency and claim severity for auto-insurance result in a need of new methods to predict whether a policyholder will file an auto-insurance claim or not, given historical data about said policyholder, so that insurance industries can further process policyholders with high claim probability. This problem can be solved with many methods, one of which is machine learning, which categorizes this problem as a supervised learning problem. The high data volume and the existence of missing values on a policyholders historical data are aspects that the chosen machine learning model must be able to handle. XGBoost is a novel gradient boosting machine learning problem that is able to inherently handle missing values and high volume of data, which should make the model suitable for this problem. In this thesis, XGBoost will be applied to this problem, and its performance will be compared by other machine learning models, such as AdaBoost, Stochastic Gradient Boosting, Random Forest, Neural Network, and Logistic Regression."

"Pada asuransi, tingkat risiko menjadi hal utama dalam menentukan ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh perusahaan asuransi seperti ketentuan besarnya premi yang harus dibayarkan pemegang asuransi. Pada asuransi kendaraan bermotor, salah satu cara untuk melihat tingkat risiko pemegang asuransi adalah dengan memprediksi apakah pemegang asuransi tersebut akan mengajukan klaim asuransi kendaraannya selama satu tahun ke depan. Banyaknya pemegang asuransi kendaraan menghasilkan data yang besar. Metode machine learning mampu mengolah data yang besar dan menghasilkan akurasi yang cukup tinggi. Sudah banyak metode-metode machine learning yang digunakan untuk prediksi klaim asuransi salah satunya neural network yang terinspirasi dari pengolahan informasi pada jaringan syaraf biologis. Terdapat metode deep neural network yang merupakan pengembangan neural network dengan struktur yang lebih kompleks dan menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Penelitian ini menerapkan metode deep neural network untuk memprediksi pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor dan menganalisa akurasi hasil simulasi. Pada penelitian ini juga dibandingan hasil akurasi antara metode deep neural network dengan metode neural network tandar. Hasil simulasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa akurasi metode deep neural network lebih tinggi dibandingkan dengan metode neural network standar.

---

In insurance, the level of risk is the main thing in determining the conditions applied by insurance companies. In automobile insurance, one way to see the risk level of insurance holders is to predict whether the insurance holder will submit an insurance claim for the vehicle for the next year. The number of automobile insurance holders produces large data. Machine learning method can process large data and produce high accuracy to predict claims. There have been many machine learning methods used for insurance claim prediction, for example is neural network. Neural network in machine learning inspired by information processing on biological neural network. Deep neural network which is the development of neural network with structures that are more complex and produce higher accuracy. This research uses deep neural network to predict claim automobile insurance and analyze the accuracy of the simulation result. We also compare the accuration of deep neural network with standart neural network. Our simulation show that the accuration of deep neural network is better than standart neural network."

"Lembaga Keuangan Bukan Bank merupakan lembaga jasa yang membantu masyarakat dalam mempermudah investasi dan pembiayaan jangka panjang. Perusahaan asuransi termasuk salah satu contoh Lembaga Keuangan Bukan Bank. Salah satu produk asuransi adalah asuransi kendaraan. Dalam upaya untuk memasarkan produk asuransi kendaraan, perusahaan asuransi berkerjasama dengan perusahaan pembiayaan konsumen. Dalam kerjasama tersebut, ada diskon premi asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi kendaraan bermotor kepada perusahaan pembiayaan. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi ini menimbulkan berbagai pendapat sehingga terjadi sengketa pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan diskon premi asuransi di Indonesia dan untuk mengetahui ketentuan yang tepat mengenai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan diskon premi asuransi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan studi literatur. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengembangkan data yang didapatkan sebelum penelitian, kemudian dielaborasikan dengan fakta yang terjadi di lapangan dan teori yang relevan. Informan dari penelitian ini adalah dari pihak Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, Perusahaan Pembiayaan, praktisi, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kerjasama perusahaan asuransi dengan perusahaan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di Regional X, perusahaan pembiayaan konsumen mendapatkan penghasilan berupa diskon premi asuransi yang diperoleh saat penutupan asuransi. Praktik pemberian diskon ini sama dengan imbalan yang dapat dipersamakan dengan imbalan yang didapatkan oleh pialang asuransi. Dengan mempertimbangkan asas equality dalam hal equal treatment for the equals, maka diskon premi asuransi dapat dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian, perusahaan pembiayaan selama ini tidak ada melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan diskon premi asuransi. Hal ini berlanjut dengan timbulnya sengketa pajak. Hal ini menggambarkan tidak berjalannya asa certainty. Oleh karena itu, dibutuhkan penentuan ketentuan yang tepat terkait pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi yang dapat dilihat konsep Pajak Pertambahan Nilai, yakni konsep legal character Pajak Pertambahan Nilai dan konsep syarat kumulatif penggolongan Jasa Kena Pajak. Berdasarkan kedua konsep tersebut, penyerahan diskon premi asuransi memenuhi hal yang diatur dalam konsep tersebut. Dengan demikian, bahwa penyerahan diskon asuransi terutang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi terutang atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam hal ini perusahaan pembiyaan di dalam daerah pabean. Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi terutang saat pembayaran. Dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi, perusahaan pembiayaan hendak memperhatikan faktur pajak dalam melakukan kredit pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai threshold dan waktu setor dan lapor Pajak Pertambahan Nilai.

---

Non Bank Financial Intitusions is a sevice institution that helps the community in facilitating investment and long-term financing. Insurance companies are one of example of Non Bank Finacial Institutions. One of the insurance products is vehicle insurance. Effort to promote the vehicle insurance products, insurance companies cooperate with consumer finance companies. In this collaboration, there is a discount on insurance premiums given by vehicle insurance companies to financing institutions. The treatment of Value Added Tax on the discount on insurance premiums raises various opinions, resulting in a tax dispute. This study aims to determine the practice of Value Added Tax collection on insurance premium discounts in Indonesia and to find out the exact provisions regarding Value Added Tax collection on insurance premium discounts. The research was conducted using a qualitative approach. Data was collected by in-depth interviews and literature studies. The data analysis technique was carried out by developing the data obtained before the research, then elaborated on the facts that occured and relevant theory. Informants from this study were from the Fiscal Policy Agency, the Directorate General of Taxes, Financing Companies, practitioners, and academics. The result showed that from the cooperation of insurance companies with consumer financing in Regional X, the finance companies get income in the form of insurance premium discounts obtained at insurance closing. The practice of discount insurance premium is same as rewards that can be equated with the rewards obtained with the rewards obtained by insurance brokers. By considering the principle of equality in terms of equal treatment fotr the equal, the discount on insurance premiums can be collected for Value Added Tax. So far, finance companies have not collected Value Added Tax on insurance premium discounts.This continues with the tax disputes. This illustrates the non-operation of the certainty principle. Therefore, appropriate provisions are needed regarding the collection of Value Added Tax on insurance premium discounts which can be seen from the Value Added Tax concepts, the legal character and cumulative requirements for the classification of taxable services. Based on these two concepts, the insurance premium discounts fullfills the things stipulated in the concepts. Thus, the submission of the insurance discount is payable for Value Added Tax. Value Added Tax on discount insurance premiums payable for taxable services performed by enterpreneurs in this case, finance companies in the customs area. Value Added Tax on discount insurance premium, payable at the time of payment. In collecting Value Added Tax on insurance premiun discounts, finance companies premi asuransi terutang atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam hal ini perusahaan pembiyaan di dalam daerah pabean. Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi terutang saat pembayaran. Dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi, perusahaan pembiayaan hendak memperhatikan faktur pajak dalam melakukan kredit pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai threshold dan waktu setor dan lapor Pajak Pertambahan Nilai."