Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan salah satu upaya pemerintah dalammewujudkan kesejahteraan rakyat. Debitur dalam menjalankan KPRnya dapatmengalami berbagai macam resiko, terutama resiko kematian. Oleh karena itu,dibutuhkan Polis Asuransi Jiwa sebagai pemberi kepastian bahwa sisa kreditterhadap Bank dalam KPR dapat dilunasi, walaupun debitur telah meninggaldunia. Skripsi ini mencoba mengkaji mengenai peranan Polis Asuransi Jiwadalam memberikan kepastian pelunasan kredit kepada Kreditur pada PT MaybankIndonesia. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah konsekuensi hukumterhadap klaim apabila Bank sebagai Kreditur tidak jujur dalam proses pengisianAsuransi Jiwa Kredit, serta peranan Polis Asuransi Jiwa sebagai jaminan dalamKredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam memberikan kepastian hukum atas sisapembayaran kepada Kreditur pada PT Maybank Indonesia. Metode Penelitianyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif,yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidaktertulis. Hasil penelitian yang didapat adalah, bahwa Polis Asuransi Jiwa tidakakan menanggung klaim apabila Bank tidak jujur dalam proses pengisianAsuransi Jiwa Kredit karena klaim tersebut akan dianggap batal demi hukum,serta peranan Polis Asuransi Jiwa terhadap Kreditur dalam Kredit PemilikanRumah (KPR) adalah sebagai pemberi kepastian pelunasan sisa kredit. Penelitianini menyimpulkan bahwa Polis Asuransi Jiwa sangat dibutuhkan dalam setiapperjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) karena polis tersebut memberikanjaminan pelunasan sisa kredit kepada kreditur sehingga dibutuhkan itikad baikdari kedua belah pihak agar terwujud pertanggungan yang diberikan polisterhadap klaim.

---

ABSTRACTHome Mortgage Loans (KPR) is one of government attempt in actualizing publicwelfare. Debtors in the process of KPR may suffer various risks, particularly riskof death. Therefore, Life Insurance Policy shall give the certainty of repayment ofhome mortgage loan residual balance, even though the debtor has passed away.This research examines the role of life insurance policy for giving certainty ofrepayment towards creditor on PT Maybank Indonesia. The analysis is based onthe legal consequence towards claim if the Bank dishonestly filling certainstatement on the process of covering life insurance credit, including the role oflife insurance policy as the security of home mortgage loans (KPR) in providingcertainty of repayment towards creditor on PT Maybank Indonesia. This researchis using the juridical-normative research method, which is study of written andunwritten law. The conclusion prevail life insurance policy will not cover theclaim if Bank did dishonestly filling a statement when covering life insurancecredit, because the claim will be considered as null and void, as it has breachutmost good faith principle. The role of life insurance policy towards creditorunder home mortgage loans (KPR) is as the grantor of certainty of repayment forthe remaining loans. The life insurance policy is consequential in every homemortgage loans (KPR) as the policy provides certainty of repayment regarding theresidual balance of the loans. The parties shall adhere to the principle of utmostgood faith in order the policy to materialize the claim coverage."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip utmost good faith pada perjanjian asuransi jiwa kredit di Indonesia, khususnya pada kasus Sartika Taha melawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gorontalo dan AJB Bumiputera 1912. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian asuransi jiwa kredit, mengetahui bagaimana penerapan prinsip utmost good faith pada kasus Sartika Taha melawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gorontalo dan AJB Bumiputera 1912, dan menganalisis bagaimana Majelis Hakim menerapkan prinsip utmost good faith dalam memutus perkara dengan Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN Gto dan Putusan No. 24/PDT/2021/PT GTO. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan menggunakan data-data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan tiga hal. Pertama, bahwa terdapat hubungan hukum yang terjalin antara para pihak dalam kasus ini. Hubungan hukum tersebut dapat berasal dari perjanjian kredit, perjanjian bancassurance, dan/atau perjanjian asuransi jiwa kredit. Kedua, bahwa tertanggung, dalam hal ini Oly Umar, tidak menerapkan prinsip utmost good faith dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengungkapkan seluruh fakta material yang diketahuinya kepada AJB Bumiputera 1912 selaku penanggung pada saat proses underwriting perjanjian asuransi jiwa kredit. Ketiga, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN Gto dan Putusan No. 24/PDT/2021/PT GTO telah keliru dan tidak cermat dalam menyusun pertimbangan hukum dan amar putusannya. Hal tersebut karena Majelis Hakim sama sekali tidak menghiraukan keberlakuan dari prinsip utmost good faith dalam memutus perkara ini sehingga putusan yang dihasilkan sangat merugikan pihak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gorontalo dan AJB Bumiputera 1912.

---

This thesis discusses the application of the principle of utmost good faith in credit life insurance agreements in Indonesia, particularly in the case of Sartika Taha against PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Gorontalo Branch and AJB Bumiputera 1912. The purpose of this study is to understand the legal relationship between the parties in credit life insurance agreements, to examine how the principle of utmost good faith is applied in the case of Sartika Taha against PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Gorontalo Branch and AJB Bumiputera 1912, and to analyze how the Panel of Judges applies the principle of utmost good faith in deciding the case with Verdict Number 12/Pdt.G/2021/PN Gto and Verdict Number 24/PDT/2021/PT GTO. This research adopts a juridical-normative method and utilizes data obtained from literature study. The results of this research explain three things. First, there is a legal relationship that exists between the parties in this case. This legal relationship may arise from credit agreements, bancassurance agreements, and/or credit life insurance agreements. Second, the insured, in this case, Oly Umar, did not apply the principle of utmost good faith by failing to disclose all material facts known to him to AJB Bumiputera 1912 as the insurer during the underwriting process of the credit life insurance agreement. Third, the Panel of Judges examining the case in Verdict Number 12/Pdt.G/2021/PN Gto and Verdict Number 24/PDT/2021/PT GTO made mistakes and inaccuracies in formulating legal considerations and the verdict. This is because the Panel of Judges completely disregarded the application of the principle of utmost good faith in deciding this case, resulting in a decision that greatly prejudices PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Gorontalo Branch and AJB Bumiputera 1912."

"Setiap orang dalam menjalani kehidupannya akan menghadapi sebuah risiko atau bahkan beberapa risiko, termasuk ketika ia tidak mengetahui kapan akan meninggal dunia. Risiko yang dihadapi dapat berupa meninggal dunia, sehingga timbul keinginan untuk mengalihkan risiko kepada pihak lain. Pihak lain yang dapat menerima pengalihan risiko adalah lembaga asuransi. Bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dapat memberikan pinjaman untuk pembelian suatu bangunan atau tempat usaha bagi masyarakt yang membutuhkan. Bagi bank, meninggalnya debitur adalah salah satu risiko yang dihadapi dalam pemberian kredit. Sehubungan hal tersebut beberapa Bank mewajibkan kepada nasabahnya untuk mengasuransikan hutangnya pada sebuah perusahaan asuransi. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerugian yang timbul terhadap bank maupun ahli waris dari debitur. Jenis asuransi yang digunakan adalah asuransi jiwa kredit. Kasus yang diangkat dalam skripsi ini merupakan kasus gugatan pembayaran klaim yang diajukan terhadap PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya oleh ahli waris nasabah PT Bank Bumi Putera. Namun dalam kasus ini pihak penanggung menolak untuk membayar klaim asuransi yang diajukan oleh pihak ahli waris tertanggung. Berdasarkan hal tersebut maka timbul permasalahan, apa saja persyaratan dan prosedur penutupan asuransi jiwa kredit, bagaimana tanggung jawab PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya dalam penyelesaian klaim terhadap risiko yang timbul. Dalam skripsi ini akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana persyaratan dan prosedur penutupan asuransi jiwa kredit serta tanggung jawab dari pihak penanggung berdasarkan hukum asuransi yang berlaku di Indonesia.

---

Everyone in his life will face a risk or even some risk, including when he does not know when he died. The risks faced can be death, so there is a desire to transfer the risk to other parties. The other party who can accept the transfer of risk is the insurance agency. Banks as collectors and distributors of public funds can provide loans for the purchase of a building or place of business for people in need. For banks, the loss of debtors is one of the risks faced in lending. In connection therewith some Banks require its customers to insure its debt to an insurance company. It aims to prevent losses arising from banks and heirs of the debtor. The type of insurance used is credit life insurance.

The case raised in this thesis is a claim filed against PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya by heir of customers of PT Bank Bumi Putera. But in this case the insurer refused to pay the insurance claim filed by the heirs of the insured. Based on the above, the question arises what are requirements and procedures for the application of credit life insurance, how is the liability of PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya in the settlement of claims against risks arising. In this thesis will be explained further how the requirements and procedures for the application of credit life insurance and liability of the insurer based on the insurance regulations in Indonesia."

"Salah satu perkembangan dalam era digital adalah semakin banyaknya transaksi di bidang ekonomi, salah satunya adalah transaksi perbankan. Kredit sebagai produk perbankan memiliki risiko yang besar bagi Bank apabila di kemudian hari kredit macet. Kredit macet dapat disebabkan berbagai sebab, diantaranya adalah kematian debitur. Risiko kematian debitur dapat terjadi setiap saat sehingga untuk menjamin risiko tersebut, saat ini penggunaan asuransi jiwa kredit adalah wajib pada kredit khususnya kredit pemilikan rumah. Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah apakah pertimbangan hukum Hakim telah sesuai dengan asas utmost good faith atau belum dan bagaimana proses penutupan asuransi jiwa kredit melalui Bank. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu norma hukum yang akan dikaji oleh Penulis adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 175/Pdt K/2018 tentang penolakan klaim asuransi jiwa kredit yang diajukan oleh Ahli waris debitur. Putusan tersebut memenangkan ahli waris debitur dan memerintahkan perusahaan asuransi untuk membayar klaim asuransi jiwa kredit yang diajukan oleh Ahli waris debitur. Dari analisa yang dilakukan pertimbangan hukum Hakim tidak sesuai dengan asas utmost good faith sebagai salah satu asas pada hukum asuransi yang mutlak.

---

One of the developments in the digital era is the increasing number of transactions in the economic field, one of which is banking transactions. Credit as a banking product has a big risk for the Bank if it is bad credit. Bad credit can be caused by various reasons, including the death of the debtor. The risk of debtor death can occur at any time so as to guarantee this risk, currently the use of credit life insurance is mandatory for loans, especially housing loans. This study attempts to analyze the problem whether judicial legal considerations are in accordance with the principle of utmost good faith or not and how the process of closing credit life insurance through the Bank. The research method used by the author in writing this thesis is normative juridical, namely legal research based on or referring to legal norms or norms contained in the laws and regulations. One of the legal norms that will be reviewed by the Author is the Decision of the Supreme Court Number 175 / Pdt K / 2018 concerning the rejection of credit life insurance claims submitted by the heirs of the debtor. The decision won the debtor's heir and ordered the insurance company to pay the credit life insurance claim submitted by the debtor's heir. From the analysis carried out legal considerations Judges are not in accordance with the principle of utmost good faith as one of the principles of absolute insurance law."

"Penelitian ini membahas tentang penolakan klaim asuransi jiwa kredit yang ditinjau dari prinsip utmost good faith dalam Putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn. Pokok permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu mengenai pengaturan perundangan perasuransian tentang prinsip utmost good faith pada Perjanjian Asuransi Jiwa Kredit serta perlindungan hukum terhadap ahli waris debitur pemegang polis jika terjadi penolakan pembayaran klaim oleh Perusahaan Asuransi, serta mengenai analisis dan pertimbangan hukum dari hakim terhadap penolakan klaim asuransi jiwa kredit ditinjau dari prinsip utmost good faith dalam putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pengkajian terhadap data sekunder dan hasil wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Tertanggung dan Penanggung memiliki kedudukan yang sama dalam menerapkan prinsip utmost good faith sebagaimana pengaturan dalam Pasal 251 KUHD dan Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UU Perasuransian. Adapun penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh Ahli Waris Debitur Pemegang Polis apabila terjadi penolakan klaim adalah dengan menempuh jalur litigasi maupun non litigasi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn masih cenderung subyektif karena dalam pembuktian kurang menggunakan dasar pertimbangan hukum yang kuat dan kurang menggali fakta-fakta hukum secara cermat khususnya terkait penerapan prinsip utmost good faith. Penelitian ini memberikan saran bagi Tertanggung yang mengalami sengketa penolakan klaim untuk menyelesaikan sengketanya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) karena biaya yang lebih terukur, penyelesaian yang lebih cepat dan terjaga kerahasiannya. Selanjutnya, penulis juga menyarankan agar dalam pelatihan hakim dimasukkan materi tentang hukum asuransi yang termasuk di dalamnya mengenai prinsip utmost good faith sehingga hakim akan mempunyai pemahaman yang baik dan dapat membuat pertimbangan hukum dan putusan yang lebih adil dan objektif sesuai dengan ketentuan yang ada, khususnya terkait prinsip utmost good faith.

---

This research discusses the rejection of credit life insurance claims in terms of the principle of utmost good faith in Decision Number 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn. The main problems examined in this study are divided into two, namely regarding insurance legislation regulations regarding the principle of utmost good faith in Credit Life Insurance Agreements and legal protection for the heirs of policyholder debtors in the event of refusal of claim payments by the Insurance Company, and regarding the analysis and legal considerations of the judge on the rejection of credit life insurance claims in terms of the principle of utmost good faith in decision Number 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn. This research was prepared using normative juridical research methods by reviewing secondary data and interview results. Data analysis is carried out qualitatively. Based on the results of the study, it is known that the Insured and the Insurer have the same position in applying the principle of utmost good faith as stipulated in Article 251 of the KUHD and Article 31 Paragraphs (1) and (2) of the Insurance Law. The dispute resolution that can be done by the Heirs of the Policyholder Debtor in the event of a claim rejection is by taking litigation or non-litigation routes. The results of this study also show that the Panel of Judges in decision Number 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn still tends to be subjective because in evidence it does not use a strong legal basis and does not explore legal facts carefully, especially related to the application of the principle of utmost good faith. This research provides advice for Insured Persons who experience claims rejection disputes to resolve their disputes through Alternative Financial Services Sector Dispute Resolution Institutions (LAPS SJK) because of more measurable costs, faster settlements and confidentiality. Furthermore, the author also suggests that in the training of judges included material on insurance law which includes the principle of utmost good faith so that judges will have a good understanding and can make legal considerations and decisions that are more fair and objective in accordance with existing provisions, especially related to the principle of utmost good faith."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan dari Prinsip Utmost Good Faith diterapkan di Indonesia terkait penutupan serta klaim dari suatu polis asuransi jiwa kredit di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Prinsip Utmost Good Faith telah menjadi suatu prinsip umum yang secara international dipahami dan dipergunakan dalam halnya suatu pengisian formulir pengajuan dari penutupan polis asuransi. Prinsip ini berkembang di Inggris sejak kasus Boehm v Carter yang diputuskan oleh Lord Mansfield. Sejak kasus tersebut adanya kewajiban melakukan pembukaan sebelum kontrak. Perkembangan akan prinsip ini tak luput pula masuk ke Indonesia melalui Kitab Undang- Undang Hukum Dagang yakni pada Pasal 251 yang diadopsi oleh Belanda dari Inggris terkait kewajiban pemberian informasi atau fakta yang sebenar-benarnya diberikan oleh calon tertanggung. Fakta material sifatnya penting untuk diungkapkan kepada Penaggung untuk mengetahui keadaan dari objek asuransi. Hal ini kemudian menciptakan suatu pembebanan yang sifatnya sepihak kepada calon tertanggung untuk memberikan segala informasi atau fakta yang dimintakan oleh calon penanggung tanpa adanya suatu pembatasan jenis fakta apa yang dapat dimintakan serta apa klasifikasi fakta atau informasi yang dimintakan. Konstruksi ini kemudian menciptakan suatu ketidakseimbangan serta prinsip ini dijadikan sebagai suatu alasan penolakan klaim asuransi. Salah satunya di Indonesia adalah pada putusan nomor 98/Pdt.G/2020/PN Skt. Pada putusan tersebut Majelis Hakim luput dalam mempertimbangkan dua hal yakni Polis Asuransi itu sendiri sebagai suatu perjanjian serta KUHD pasal 251. Serta Fakta yang tidak diungkapkan oleh Tertanggung merupakan suatu Fakta Material yang sepatutnya dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim.

---

This article analyzes how Utmost Good Faith principle applied in Indonesia regarding closure and claims of credit life insurance policy in Indonesia. This article prepared using doctrinal research methods. The Utmost Good Faith principle has become a general principle that is internationally understood and used when filling out the application form for closing an insurance policy. This principle developed in England since the Boehm v Carter case decided by Lord Mansfield. Since this case, there has been an obligation to disclose before the contract. The development of this principle has also entered Indonesia through Commercial Code in Article 251 which was adopted by Netherlands from England regarding the obligation to provide information or facts that are actually provided by the prospective insured. Material facts are important to disclose to the Insurer to determine the condition of the insurance object. This then creates a unilateral burden on the prospective insured to provide all information or facts requested by the prospective insurer without any restrictions on the types of facts that can be requested and what classification of facts or information requested. This construction then creates an imbalance and this principle is used as a reason for rejecting insurance claims. One of them in Indonesia is decision number 98/Pdt.G/2020/PN Skt. In this decision, the Panel of Judges failed to consider the Insurance Policy as an agreement and Article 251 Commercial Code and the facts that were not disclosed by the Insured were material facts which should also be considered Panel of Judges."

"Skripsi ini membahas keabsahan penyesuaian harga premi asuransi jiwa dan pelanggaran prinsip kewajiban pengungkapan dalam sengketa Nurhafni v. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Rantauprapat dengan dua isu utama: (1) Indikasi ketidakpengungkapan oleh tertanggung dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Rapat Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Rap, dan (2) Keadilan repricing harga premi oleh penanggung dalam putusan tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kegagalan tertanggung untuk memberikan informasi kesehatan terbaru merupakan ketidakpengungkapan material, dan (2) Penyesuaian harga premi oleh penanggung tidak sah dan tidak adil karena penilaian risiko yang tidak memadai, komunikasi yang buruk, dan ketidakseimbangan kekuatan dalam perjanjian. Skripsi ini menyarankan pengajuan informasi tambahan segera setelah dokumen awal diterima dan adopsi proses peninjauan yang lebih komprehensif dalam sengketa asuransi untuk menjaga keadilan dan transparansi.

---

This thesis discusses the fairness of life insurance premium adjustments and the breach of the duty of disclosure principle in the dispute between Nurhafni v. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Rantauprapat Branch. The thesis addresses two main issues: (1) Indications of non-disclosure by the insured in the Rantau Rapat District Court Decision Number 83/Pdt.G/2017/PN Rap, and (2) The fairness of the premium adjustment by the insurer in the same decision. The research employs a normative-juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings reveal that: (1) The insured's failure to provide updated health information constitutes material non-disclosure, and (2) The premium adjustment by the insurer is unfair due to inadequate risk assessment, poor communication, and the power imbalance in the agreement. The thesis suggests requesting additional information from the insured promptly after the initial documents are submitted and adopting a more comprehensive review process in insurance disputes to ensure fairness and transparency."

"ABSTRAKKredit merupakan salah satu kegiatan utama bank dalam rangka menyalurkandana untuk masyarakat yang banyak mengandung banyak resiko, sehinggadibutuhkannya suatu jaminan akan kembalinya dana yang diberikan kepadadebitur melalui kredit. Salah satu jaminan yang sering digunakan dalam praktekperbankan adalah melalui jaminan asuransi, dalam bentuk asuransi jiwa nasabahkredit. Peran bank dalam asuransi jiwa nasabah kredit ini sangat penting, karenajika tidak dijalankan penuh kehati-hatian, perusahaan asuransi dapat tidakmenanggung kerugian yang dialami bank. Berdasarkan hal tersebut, skripsi inimembahas mengenai pengaturan hukum prinsip kehati-hatian dalam asuransi jiwanasabah kredit dan penerapannya pada putusan No. 2427 K/PDT/2012. Penelitianini menggunakan metode yuridis normatif, dengan kesimpulan bahwa pengaturanprinsip kehati-hatian terkait asuransi jiwa nasabah kredit dalam KebijakanPerkreditan Bank, Costumer Due Diligence, Manajemen Resiko Bank, serta GoodCorporate Governance dan dalam prakteknya penerapan prinsip kehati-hatian inimasih belum dijalankan sepenuhnya oleh bank dalam kasus putusan No. 2427K/PDT/2012 sehingga menyebabkan kerugian pada pihak bank.

---

ABSTRACTCredit is one of the main bank activities in order to provide funds, that consist ofmany risks, to the society. Thus, there should be a collateral to guarantee that thefund given to the debtor will be returned through credit. One of the most usedcollaterals in the banking world is a credit life insurance. The role of banks in thecredit life insurance is very important, since, if not conducted with precaution, theinsurance company will not cover the loss suffered by the bank. Based on thosematters, this undergraduate thesis discusses about the regulation on precautionaryprinciple in credit life insurance and its implementation in Decision No. 2427K/PDT/2012. The type of research used is juridical normative, with theconclusion that the regulation on precautionary principle in regards to credit lifeinsurance is regulated in Bank Credit Policies, Costumer Due Diligence, BankRisk Management, and Good Corporate Governance, while in practice, theimplementation of said principle has not yet been conducted fully by the bank inthe case of Decision No. 2427 K/PDT/2012, therefore, causing losses to the bank."

" ABSTRAK Kebutuhan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dalam kehidupan sehari-hari dirasakan semakin meningkat. Banyaknya pemberian kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur haruslah diikuti dengan jaminan guna memberikan rasa aman atas pelunasan utang debitur. Penjaminan polis asuransi jiwa sebagai jaminan kredit sudah banyak dilakukan mengingat seiring berkembangnya jaman. Tujuan nasabah menjaminkan polis asuransi jiwa miliknya ada untuk mendapatkan pinjaman dari kreditur Bank . Pihak asuransi sebagai penanggung akan menanggung beban debitur untuk melunasi utangnya kepada bank apabila terjadi risiko sebagaimana yang telah di perjanjikan. Adapun rumusan masalahnya antara lain apakah debitur dapat mengajukan alasan tidak melakukan pembayaran ke bank apabila pihak asuransi tidak membayarkan claim, apakah kewajiban debitur gugur jika debitur meninggal dunia, apakah jenis jaminan dalam polis asuransi. Metode penelitian yang dilakukan ebrsifat deskriptif analitis. Alat pengumpulan data adalah data primer yaitu studi dokumen dan wawancara. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa debitur tidak dapat mengajukan alasan tidak melakukan pembayaran ke bank apabila pihak asuransi tidak membayarkan claim dalam hal debitur melanggar prinsip itikad baik utmost good faith . Kewajiban debitur tidaklah gugur melainkan beralih kepada ahli waris dalam hal debitur meninggal dunia dan menyisakan utang kepada bank. Jenis jaminan pada polis asuransi adalah jaminan kebendaan oleh karena piutang yang terdapat di dalam polis tersebut merupakan benda bergerak tidak berwujud. Disarankan agar calon tertanggung memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya pada saat pengisian formulir asuransi agar penanggung mengetahui keadaan sebenarnya yang akan dipertanggungkan.

---

ABSTRACT As the need of funds in the daily to move the wheels of economic growth is felt increased, the number of loans granted by the creditor to the debtor must be supported by a security in order to provide a safety transaction for the debtor. Life insurance policy as a loan collateral has been growing rapidly along with the times. The aim of such life insurance policy is to provide security to lender bank . The insurance company as the insurer will bear the burden of the debtor to pay the debt to the bank in the event of a risk covered under the insurance policy occur which causes death to the debtor. The issue are inter alia, first, whether the debtor can submit a reason to not make a payment to the bank if the insurance company does not pay the claim, second, whether the debtor 39 s obligations shed if the debtor dies, third, what are the types of securities is the insurance policy. The methods of this research is analytical description. The primary method to collect the data is the study of documents and interviews. While the secondary data is collected through the study of literature and through normative juridical approach. The research rsquo s result shows that first, the debtor can not file an excuse to not make payments to the bank if the insurance company does not pay the claim in case the debtor violates the principle of utmost good faith, second, he debtor 39 s obligations are not shed but switched to the heirs in the event that the debtor died and there is still remaining debt to the bank and third, the type of security in the insurance policy is security rights guarantee of receivables contained in the policy is intangibles movable goods. It is recommended that a prospective insured has to provide information that is true when filling out an insurance form so that the insurance company can determine the actual circumstances of the subject matter of the insurance that will insure."