Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut Suparlan (1996:3) kota itu ada dan hidup karena bisa memberikan pelayanan yang penting artinya bagi warga yang hidup di dalam kota dan sekitarnya. Salah satu bentuk pelayanan kota adalah penyediaan sarana olahraga yang memadai. Gelanggang Remaja Kecamatan Duren Sawit merupakan aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berfungsi memberikan pelayanan di bidang olahraga. Pada penelitian ini, ditemukan permasalahan bahwa pemanfaatan Gelanggang Remaja Kecamatan Duren Sawit rendah berdasarkan jumlah kunjungan. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari faktor penting dalam peningkatan pemanfaatan gedung dan mencari cara terbaik dalam pengelolaan aset dalam bentuk sebuah strategi. Dalam penelitian ini melalkui dua tahap analisis. Alat analisis tersebut berupa analisis faktor dan Analithycal Hierarchy Process (AHP). Faktor-faktor yang terkait dengan Peningkatan Pemanfaatan Gelanggang Remaja diperoleh dengan cara survey pendahuluan, tinjauan pustaka, benchmark, diskusi dengan pengelola gedung olahraga. Perumusan strategi didasarkan pada justifikasi pakar/stakeholder. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan cara pengumpulan data kuesioner yang pada 120 orang pengguna gelanggang remaja dan 5 pakar/stakeholder yang mengetahui dan terlibat dalam pengelolaan gelanggang remaja.Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa faktor fisik, fasilitas, tarif, aksesibilitas, internal pengguna dan eksternal pengguna merupakan faktor yang terkait dengan Peningkatan Pemanfaatan dan dengan Peningkatkan Kualitas Manajemen Gedung, dan aspek yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan tujuan pelayana masyarakat antara lain faktor yang paling berpengaruh adalah Faktor Fisik dan faktor yang paling berperan adalah Pengelola Gedung. Implikasi dari penelitian ini 1) inspeksi atau monitor secara berkala terhadap kondisi fisik bangunan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2) Pemberian pelatihan bagi Pengelola Gedung sebagai upaya peningkatan kemampuan pengelolaan aset atau peningkatan kualitas manajemen aset Pemerintah Daerah dan 3) melakukan Bencmark terhadap pengelolaan aset milik swasta baik di dalam dan di luar negeri, secara berkala untuk menambah pengalaman bagi pengelola aset Pemerintah Daerah dan 4) Pembentukan Pilot Project pengelolaan Gelanggang Remaja menjadi Strategic Business Unit (SBU) yang mandiri.

---

According to Suparlan (1996:3), the life and the existence of a city is determined by its ability to provide services which are important for the people living in or surround it. One of the city services is the adequate sport facility. Duren Sawit Youth Center is a DKI Jakarta?s physical asset which provides sport services. This research finds that Duren Sawit Youth Center?s utilization is considered low in terms of the visit level. The objectives of this research is to find important factors in improving the building utilization and find the best way to strategize the asset management. This research goes through two analytical steps which are factor analysis and Analytical Hierarchy Process (AHP). Factors related to Youth Center Utilization Improvement are taken through preliminary Survey, References, benchmark, discussion with the building management officer. The strategy formula is based on stakeholders?/experts? justification. This is a quantitative research using questionnaire collection from 120 Youth Center visitors and 5 experts/stakeholders who are involved in the Youth Center management.The result shows that physics, facilities, fee, access, internal and external users are the factors related to the improvement of the utilization and building management quality. The important aspect influencing is a physical factor and the other aspect playing important role is Building management officer. The impacts of the research are: 1) periodical monitoring or inspection to the physical building condition of DKI Jakarta province assets. 2) conducting training for building management officers in order for them to improve the capability of managing asset and to improve the quality of the local Government management asset.3) conducting benchmarking with the local and abroad private asset management periodically in order to acquire more experience for local Government asset management. 4) starting Pilot Project from managing Youth Center to independent Strategic Business Unit (SBU)."

"Sunwater (will be addressed as SW) is a Govemment Owned Company. It supplies water and provides other water-related services to customers ranging liom industrial, agricultural, power station and urban development-Being a public service company, there’s no excuse for the company to fail to deliver water which will leads to delayed irrigation, unfulfilled industrial needs and customers’ dissatisfaction. SW service spreads all over Queensland with assets in its 25 major dams, 81 weirs and barrages, 72 pumping station and more than 2500 km of pipelines valued at AUD$2.7 billion. As a company that provides servicw, SW is very dependent on its assets. Thus, a proper management of asset is very significant.Such large assets are likely to have so many data regarding to its purchasing, standard manual, service and maintenance history and renewal. It requires a good AM (asset management) strategy and a good database management to store the assets’ data and information, however until the current time the management of asset database at the company is unsatisiying.The project aims to assist the company in identigring the source of AM data in the company database. The project will use the AM data View Reference as the starting point."

"Significantly extended from the first edition and published in response to the new international standard ISO55000, this book on physical asset management (2nd Ed.) presents a systematic approach to the management of physical assets from concept to disposal. It introduces the general principles of physical asset management and covers all stages of the asset management process, including initial business appraisal, identification of fixed asset needs, capability gap analysis, financial evaluation, logistic support analysis, life cycle costing, management of in-service assets, maintenance strategy, outsourcing, cost-benefit analysis, disposal and renewal. Physical asset management is the management of fixed assets such as equipment, plant, buildings and infrastructure. Features include:- Suitable for university courses and builds on first edition to provide further analytical material- Aligned with the international asset management standard ISO55000- Provides a basis for the establishment of physical asset management as a professional discipline- Presents case studies, analytical techniques and numerical examples with solutions"

"Penelitian ini menggambarkan tentang kinerja aset Graha Wisata milik Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta. Graha Wisata adalah aset pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berfungsi untuk memberikan pelayanan akomodasi alternatif khususnya bagi mahasiwa dan pelajar yang berkunjung ke Kota Jakarta.Tujuan penelitian ini adalah : a. Mengukur kinerja aset Graha Wisata dengan pendekatan Balanced Scorecard. b. Mendeskripsikan masing-masing perspektif kinerja aset Graha Wisata ditinjau dari perspektif keuangan, kepuasan pelanggan, proses bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan. c. Membandingkan karakter pengunjung pada 3 lokasi yang berbeda, yaitu Graha Wisata Kuningan, Ragunan, dan Taman Mini.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode descriptif eksplanatoris dengan pendekatan Balanced Scorecard yang pertama kali di perkenalkan oleh (Kaplan dan Norton, 1996). Pengumpulan data dilakukan terhadap 263 pengunjung pada Graha Wisata Kuningan, Ragunan, Taman Mini dan 25 orang pegawai UPT Graha Wisata.Dari analisis data, wawancara, dan pengamatan di lokasi penelitian, dapat disimpulkan bahwa : 1) Kinerja Aset Graha Wisata milik Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta selaku penyelenggara pelayanan di bidang akomodasi dengan pendekatan Balanced Scorecard mendapat nilai sedang/cukup. 2) Dari keseluruhan perspektif yang diukur diperoleh nilai yang bervariasi, dari cukup baik sampai dengan sangat baik. Kinerja keuangan mendapat nilai sangat baik, kinerja pelanggan mendapat nilai kurang baik, sedang, sampai sangat puas, sedangkan kinerja proses bisnis internal mendapat nilai baik, kinerja pembelajaran dan pertumbuhan mendapat nilai baik. Namun bila dilakukan analisis terhadap Daftar Anggaran Satuan Kerja dan pendapat ahli, ternyata selama ini apa yang terukur masih sekadar pada tolok ukur output atau keluaran, sedangkan pada tolak ukur outcome atau dampak belum sepenuhnya terukur.Dari hasil perbandingan karakter pengunjung pada 3 lokasi aset, ternyata ada kecenderungan atau hubungan 7 karakter pengunjung pada aset Graha Wisata tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pengunjung pada aset Graha Wisata mempertimbangkan jarak atau kedekatan lokasi aset dengan tujuannya berkunjung, fasilitas yang tersedia, dan kegiatan yang berlangsung di sekitarnya. Penelitian ini memberikan saran kepada pengelola aset Graha Wisata untuk memperbaiki fasilitas, meningkatkan pelayanan yang meliputi pelayanan dalam ruangan maupun di luar ruangan, melakukan inovasi dalam promosi, merealisasikan status UPT Gaha Wisata menjadi Badan Layanan Umum.

---

This research describes about the Graha Wisata Youth Hostel asset management performance of Department of Tourism, Jakarta Provincial Goverment. Graha Wisata Youth Hostel is an asset government that give the alternative accommodation services especially to young man and student who visits to Jakarta City. The target of this research is : a. To approach of Balanced Scorecard concept. b. To describe of each Youth Hostel Graha Wisata asset performance perpective as finance, customer satisfaction, internal business process, learning and growth process. c. To compare customer characteristic on 3 different locations, that is Kuningan Youth Hostel, Ragunan Youth Hostel, and Taman Mini Youth Hostel.This research used descriptive explanation method with the Balanced Scorecard concept that introduced by Kaplan and Norton, 1996. The data collected by questionnaire and interview from 263 visitors at Kuningan Youth Hostel, Ragunan Youth Hostel, Taman Mini Youth Hostel, and 25 officers of Technical Officer Youth Hostel Tourism Department Jakarta Provincial Government.From data analysis, interview, and observation in research location, had been concluded that :1. The asset performance of Graha Wisata Youth Hostel as the service organizer in accommodation get an ?average? score which obtained by the approach of Balance Scorecard concept. 2. From the whole perpectives that measured by the Balance Scorecard concept, it's obtained variety score, with the range of ?poor?, ?average?, to ?very good?. The performance of finance gets a "very good" score, customer performance get the score with the range of "poor", "average" to "very good". The performance of internal business process gets the score of ?good?, as well as the performance of learning and growth.When analysis to Budget list of activity, and expert opinion, the reality what measured still measuring at output only, while measuring of outcome or affect not yet been measured.From the result of visitor character comparison at 3 asset location, in the reality there are tendency or relation for 7 visitor character at certain asset Graha Wisata. This matter indicate that the visitor at asset Graha Wisata consider the distance of asset location with their visit purpose, the available facility, and activity around this asset As the result of the research, we recommend to Graha Wisata Youth Hostel organizer, to improve their facilities, their services both internal and external room, to do some inovations in promotion, and to change the Technical Executive Unit Gaha Wisata Youth Hostel become to the Public Service Institution."

"This book brings together and coherently presents the current state of the art in asset management research and practice in Europe from a life cycle perspective. Each chapter focuses on specific parts of this life cycle and explains how the methods and techniques described are connected and how they improve the asset life cycle, thus treating this important subject from a unique perspective."

"Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) merupakan salah satu upaya dari pemerintah di dalam penatausahaan Barang Milik Negara. Dengan adanya SABMN, diharapkan diperoleh tertib administrasi barang milik negara, penghematan keuangan negara, sebagai bahan penyusunan laporan BMN, untuk menghitung nilai kekayaan negara dan untuk mempermudah pengawasan BMN.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan masalah strategi pencapaian implementasi aplikasi SABMN pada Departemen Hukum dan HAM, dengan mencari faktor-faktor penghambat dan pendukung dari implementasi SABMN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data dan informasi yang dipakai untuk penelitian adalah keterangan/ pernyataan dari pegawai pengelola BMN pada Departemen Hukum dan HAM yang dijadikan responden dan informan. Data diperoleh dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kuesioner) serta wawancara mendalam.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan SABMN pada Departemen Hukum dan HAM jika dilihat dari masing-masing variabel yaitu komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi maka diperoleh total skor rata-rata adalah 3,70, dari total skor seharusnya 5. Kondisi diatas mengindikasikan bahwa nilai yang diperoleh sebesar 3.70 menunjukkan bahwa secara umum implementasi SABMN berada pada kondisi cukup baik. Penelitian ini merekomendasikan agar implementasi kebijakan SABMN di Departemen Hukum dan HAM harus diteruskan karena merupakan kebijakan pemerintah untuk menertibkan barang milik negara dan memperbaiki laporan keuangan pada Departemen Hukum dan HAM. Selama ini jumlah tenaga pelaksana SABMN perlu ditambah dan apabila ada mutasi petugas pengelola SABMN agar dilakukan persiapan petugas pengelola SABMN pengganti.

---

State Asset Management System (SABMN) is one of the government efforts in managing State Asset. With the existence of SABMN, it is hoped to achieve an order in state asset administration and state finance economization as the base to organize BMN report, to calculate the figure of state wealth, and to alleviate BMN supervision.This research direction for discussed and explained the achievement strategy in SABMN application implementation in the Department of Law and Human Rights by investigating the obstruction and supporting factors of SABMN implementation. This research wears on qualitative and quantitative approaches. The data and information used in this research were information and statements from the respondents, namely BMN management staffs in the Department of Law and Human Rights used as respondens and informans. The data were obtained using questionnaires and in-depth interviews.From the result, the writer recognized that the implementation of SABMN policy in the Department of Law and Human Rights from each variable, that is communication, resources, attitude, and bureaucracy structure, arrived at a 3.70 total score average out of a 5.00 score expectation. This result indicated that in general the SABMN implementation is in a good condition. This research recommendation the continuation of SABMN policy implementation in the Department of Law and Human Rights for the reason that it applies as the government policy to organize state assets and to refurbish financial reports in the Department of Law and Human Rights. However, the result of the research indicated insufficiency in SABMN manpower. Therefore, expansion in SABMN staffs is needed as well as preparation for immediate rotation when there is a change in the SABMN management staffs."

"Munculnya paradigma sustainable development merupakan hasil kesepakatan negara-negara pada KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Paradigma tersebut merupakan cara pandang pembangunan yang tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan keberlangsungan kehidupan di masa akan datang. Penelitian ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi keputusan pemanfaatan aset IPAL Waduk Setiabudi sebagai salah satu upaya untuk mengolah air limbah domestik dan berfungsi mencegah kerusakan air tanah, pencemaran air permukaan, meningkatkan kesehatan masyarakat dan konservasi sumber daya air. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) faktor yang mempengaruhi keputusan pemanfaatan aset IPAL Waduk Setiabudi; 2) bagaimana karakteristik masyarakat mempengaruhi keinginan membayar (willingness to pay) terhadap tarif perbulan untuk memanfaatkan aset IPAL Waduk Setiabudi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif terhadap pelanggan dan non pelanggan masyarakat yang berada di wilayah pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola oleh PD. PAL Jaya. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner, sedangkan analisis dilakukan dengan menggunakan analisis crosstabs, regresi logistik terhadap tiga faktor yang mempengaruhi keputusan pemanfaatan aset, dan regresi linier berganda terhadap keinginan membayar (willingness to pay) terhadap tarif perbulan untuk memanfaatkan aset tersebut dengan bantuan software SPSS 13.0. Hasil analisis dapat disimpulkan dengan menggunakan regresi logistik terhadap tiga faktor yang mempengaruhi keputusan pemanfaatan aset IPAL Waduk Setiabudi yaitu faktor lokasi sumber pencemar, faktor manajemen aset dan faktor peran serta masyarakat. Dari ketiga faktor tersebut ternyata hanya faktor lokasi sumber pencemar dan manajemen aset yang memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan pemanfaatan aset IPAL Waduk Setiabudi dengan peluang sebesar 23,1%. Hasil analisis dengan regresi linier berganda terhadap kesediaan membayar masyarakat (willingness to pay/WTP) terhadap aset IPAL Waduk Setiabudi dengan menggunakan 6 (enam) aspek yang memberikan pengaruh terhadap WTP. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa persepsi, penghasilan, dan jenis responden memberikan pengaruh positif terhadap WTP, sedangkan responden ibu rumah tangga dan umur memberikan kotribusi negatif terhadap WTP."

"ABSTRAKAset tetap merupakan bagian penting dalam keuangan pemerintah daerah dimana aset tetap merupakan bagian besar pada aset milik pemerintah daerah yang menunjukan kekayaan daerah tersebut. Untuk mengetahui aset-aset yang dimiliki oleh suatu daerah, pelaksanaan inventarisasi dan penilaian perlu dilakukan dimana hal tersebut merupakan aspek yang penting dalam pengelolaan aset daerah. Namun, pelaksanaan inventarisasi, penilaian dan penghapusan aset tetap milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khusunya Dinas Pendidikan belum berjalan dengan baik. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan inventarisasi, penilaian, dan penghapusan aset tetap dinas pendidikan DKI Jakarta tahun 2016. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah post positivist dengan wawancara mendalam dan studi dokumen terkait sebagai metode dalam pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengelolaan aset di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta belum terlaksana dengan baik yang disebabkan oleh: (1) sumber daya manusia merupakan kendala terbesar dalam pada pelaksanaan inventarisasi aset tetap sekolah dimana guru selaku pengajar berperan ganda sebagai pengurus barang, (2) pencatatan yang belum lengkap dan aset yang belum tervalidasi, (3) kekeliruan pada penilaian awal aset, dan (4) belum terlaksananya monitoring dan evaluasi secara langsung pada pelaksanaan penghapusan.

---

ABSTRACTFixed assets are the important part of local goverment finance where they are represent the local public wealth. To know the assets of local public, the implementation of inventory and appraisal are important where they are the important aspect of local public asset management. However, the implementation of assets management in Education Office of DKI Jakarta has not done well. It is one the factors that caused the goverment financial statement of DKI Jakarta to get an  unqualified opinion (WDP) by The Audit Board of Republic of Indonesia (BPK) in 2016 budget year. This study aims to analyze the implementation of asset inventory, valuation, and write-off of DKI Jakarta province especially in fixed assets of education office in 2016. In this research, the method used is post positivist with in-depth interviews and related document studies as a method in data collection. The results of this research shows that the implementation of asset management in Education Office Of DKI Jakarta has not been done well due to: (1) problem of human resource in implementation of fixed asset inventory especially in school where teacher acts double as assets managers, (2) incomplete records and unvalidated assets, (3) errors in the initial valuation of the asset, and (4) monitoring and evaluation on asset write-off has not been done."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara BMN pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BPPK dengan pendekatan Total Asset Management agar mendukung pencapaian tujuan organisasi secara ekonomis, efektif, dan efisien. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik perencanaan kebutuhan BMN yang ada dengan kerangka Total Asset Management. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan BMN yang saat ini diimplementasikan di BPPK belum memenuhi seluruh komponen dalam konsep Total Asset Management sehingga belum menunjukan keterkaitan langsung antara perencanaan aset dengan strategi pencapaian tujuan organisasi.

---

This research aims to analyze the implementation of government assets planning in the Finance Education and Training Agency FETA using Total Asset Management approach which support the accomplishments of organization rsquo s goals. This study uses qualitative case study methodology. The analysis is conducted by comparing the existing government assets planning with Total Asset Management framework. The result of this study shows the implemented government assets planning in FETA is not yet fulfilled the components in Total Asset Management framework entirely, thus has not shown direct correlation between asset planning with organization rsquo s stategic goals."

"ABSTRAKKekayaan negara merupakan salah satu hal krusial yang wajib dikelola dengan baik oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah di seluruh dunia memiliki jumlah aset yang sangat besar bila dilihat dari segi kuantitas dan nilai bila dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh lembaga apapun dalam negara tersebut. Berbagai bentuk kerja sama antara pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dilakukan sebagai bentuk respon pemerintah dalam kegiatan menyelesaikan masalah publik. Bentuk kerjasama tersebut yang melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, maupun swasta diartikan sebagai collaborative goevernance. Direktorat Jenderal Kekayan Negara DJKN sebagai salah satu fokus yang dibahas dalam penelitian ini memiliki beberapa masalah dalam siklus pengelolaan barang milik negara. Dalam penyelesaian masalah tersebut apakah DJKN menggunakan metode collaborative governance. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan collaborative governance dalam pengelolaan kekayaan negara, barang milik negara tahun 2015-2018 di DJKN Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan teori kolaborasi, governance, dan collaborative governance. Dengan metode post positivist, serta mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan analisis dokumen-dokumen negara. Hasil dari penelitian ini yaitu menujukan bahwa DJKN dalam melakukan pengelolaan kekayaan negara telah melakukan collaborative governance.

---

ABSTRACT<>br>State assets become one of the crucial things that must be managed properly by the government. This is because governments around the world have an enormous amount of assets compared to each country and compared with the wealth owned by the country.Numerous types of cooperation have been undertaken among governmental stakeholders as response for public related matters. Such collaboration, involving the government, society, non government organizations, and corporations, is classified as a collaborative governance. As the focus of the study, we cover the Directorate General of State Assets Management rsquo s Direktorat Jenderal Kekayaan Negara henceforth referred as DJKN apparent problems on managing the state assets. The use of collaborative governance by the Directorate is put under question. Therefore, this study aims to analyze the implementation of collaborative governance in the state assets management in 2015 2018 by DJKN of the Ministry of Finance. The study utilizes the theory of collaboration, governance, and collaborative governance, under the post positivist methods. Furthermore, the study gathers data through interviews and state documents analysis. Findings suggest that DJKN has indeed been using collaborative governance in managing state assets."