Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meskipun telah ada undang-undang yang menjamin kelangsungan hidup warga negara, sebagaimana tercantum dalam UU no. 8 tahun 2016, ancaman kekerasan seksual terhadap individu dengan disabilitas masih terus terjadi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kepastian perlindungan terhadap kelompok penyandang disabilitas dapat tercapai. Dalam konteks ini, tantangan utama melibatkan ketidakmampuan anak-anak dengan disabilitas dalam melindungi diri serta menjunjung hak-hak mereka. Ketidaksetaraan yang terjadi dapat mengakibatkan diskriminasi ganda terhadap anak-anak disabilitas, di mana hak-hak mereka terkait tubuh, pikiran, suara, pendidikan, dan lainnya diabaikan. Ketidaksetaraan ini menggambarkan bahwa anak-anak dengan disabilitas tidak memiliki ruang yang memadai untuk mengakui martabat mereka sebagai sesama manusia. Oleh karena itu, kasus ini menyoroti perlunya anak-anak dengan disabilitas mendapatkan peluang yang setara dalam hal hak-hak dan keadilan di bawah perlindungan negara. Dalam kajian ini, pendekatan teori keadilan John Rawls serta capabilities approach dari Martha Nussbaum dan Amartya Sen digunakan bersama dengan metode analisis konseptual dan refleksi kritis. Tujuan utamanya adalah merumuskan langkah-langkah preventif bagi negara Indonesia, sebagai suatu perspektif baru dalam memahami pengaruh fundamental kuasa negara sebagai landasan sentral untuk mencapai hak-hak dan keadilan yang merata dan bebas, terutama bagi individu dengan disabilitas.

---

Even though there are laws that guarantee the survival of citizens, as stated in Law no. 8 of 2016, the threat of sexual violence against individuals with disabilities still continues to occur. This phenomenon raises questions about the extent to which guaranteed protection for groups of people with disabilities can be achieved. In this context, the main challenge involves the inability of children with disabilities to protect themselves and uphold their rights. The inequality that occurs can result in double discrimination against children with disabilities, where their rights regarding body, mind, voice, education, and others are ignored. This inequality illustrates that children with disabilities do not have adequate space to recognize their dignity as fellow human beings. Therefore, this case highlights the need for children with disabilities to have equal opportunities in terms of rights and justice under state protection. In this study, John Rawls' justice theory approach and the capabilities approach of Martha Nussbaum and Amartya Sen are used together with conceptual analysis and critical reflection methods. The main objective is to formulate preventive measures for the Indonesian state, as a new perspective in understanding the fundamental influence of state power as a central foundation for achieving equal and free rights and justice, especially for individuals with disabilities."

"Kasus kekerasan seksual di Indonesia memperlihatkan sebuah paradoks yang kompleks antara jumlah kasus yang dilaporkan dan proses hukum yang berjalan. Menurut data Komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan tahun 2022, kekerasan seksual adalah bentuk dominan dari kekerasan terhadap perempuan, meskipun tidak semua kasus dilaporkan ke ranah hukum. Salah satu alasan utama adalah stigma yang menyalahkan korban, baik dari masyarakat umum maupun aparat penegak hukum. Oleh karena itu akhirnya melalui upaya memviralkan kasus atau lebih dikenal dengan istilah “no viral no justice” menjadi salah satu cara bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan dukungan dari publik agar kasusnya dapat di proses secara hukum. Walaupun cara tersebut memiliki resiko yang cukup berat. Dengan melakukan penelitian di empat lembaga pendamping korban dan 1 studi putusan melalui putusan nomor 71/Pidsus/2023/PN Pdl jo 96/Pidsus/2023/PT BTN yang telah melakukan strategi memviralkan kasusnya demi tercapainya keadilan bagi korban. Untuk mengetahui bagaimana strategi no viral no justice memberikan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa kasus kekerasan seksual bagi perempuan korban dan apakah undang – undang ITE pasal 27 ayat 1 dan 3 serta pasal 29 dan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual dapat digunakan untuk melindungi perempuan korban kekerasan seksual .Penyelesaian sengketa kasus kekerasan seksual dengan cara memviralkan kasus tersebut ternyata cukup memberikan dorongan agar terjadi proses adjudikasi namun tetap saja memiliki dampak bagi korban dan pendampingnya

---

Cases of sexual violence in Indonesia illustrate a complex paradox between reported cases and the legal process. According to the data from the National Commission on Violence Against Women in 2022, sexual violence is the predominant form of violence against women, although not all cases are reported to the legal realm. One of the main reasons is the stigma that blames the victims, both from the general public and law enforcement agencies. Consequently, efforts to make cases go viral, known as "no viral no justice," have become a way for sexual violence victims to garner public support for legal prosecution, despite the significant risks involved. Research conducted across four victim support organizations and a study of a verdict in case number 71/Pidsus/2023/PN Pdl jo 96/Pidsus/2023/PT BTN highlight strategies to make cases viral to achieve justice for victims. This examines how the "no viral no justice" strategy provides legal protection in resolving disputes related to sexual violence cases for female victims, and whether the provisions of the ITE Law Article 27 paragraphs 1 and 3, Article 29, and Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes can be used to protect female victims of sexual violence. Resolving disputes of sexual violence cases by making them go viral has proven to encourage adjudication processes but still carries significant impacts for the victims and their advocates."