Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query

Teguh Andri

Tinjauan asas kepastian hukum atas perlakuan pemotongan pajak penghasilan terhadap imbalan yang diterima dari pihak dealer utama kendaraan bermotor roda dua : studi kasus di PT. X

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006

S10613

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ade Harfiansyah

Perlakuan pajak penghasilan atas usaha jasa penerbangan iternasional ditinjau dari asas keadilan dan asas kepastian hukum (suatu studi kasus terhadap BUT "V Airlines")

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003

S10194

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Fahimah

Analisis kebijakan penegasan penerbitan faktur pajak ditinjau dari asas kepastian hukum (certainty) dan biaya kepatuhan (compliance cost) pengusaha kena pajak = Analysis of the affirmation on issuance tax invoices policy observed from the principle of certainty and the compliance cost taxable person

" ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai kebijakan penegasan penerbitan faktur pajak yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-26/PJ/2015. Kebijakan tersebut mengatur mengenai tanggal penerbitan faktur pajak yang seharusnya yaitu pada saat diberikannya nomor seri faktur pajak oleh DJP. Penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan kebijakan dalam SE-26 yang telah diatur sebelumnya dalam PER- 24/PJ/2012 merupakan faktur pajak tidak lengkap atau disebut sebagai faktur pajak backdate, sehingga bagi PKP Penjual dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari DPP berdasarkan UU KUP Pasal 14 ... "

2016

S64052

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Anindya Paramita

Analisis formulasi kebijakan pemungutan pph pasal 22 atas pembelian listrik oleh PT PLN (Persero) = Analysis formulation of income tax collection policy article 22 on the purchase of electricity by PT PLN (Persero)

" Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan-tahapan apa saja yang telah dilakukan dalam perumusan formulasi kebijakan dan menilai indikator asas kepastian hukum pada Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.011/2012 atas pembelian listrik oleh PT PLN Persero . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terpenuhinya seluruh tahapan proses formulasi kebijakan, yakni pendefinisian masalah, membuat kriteria evaluasi, ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kristianus Arnando

Aspek Kepastian Hukum dalam Kebijakan Pajak atas Penilaian Kembali Aktiva Tetap dan Kendala Pengawasannya = Legal Certainty Aspect in Tax Policies for Revaluation of Fixed Assets and Control Constraints

" Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pajak atas penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap ditinjau dari asas kepastian hukum, kendala yang timbul dalam penerapan kebijakan pajak atas penilaian kembali aktiva tetap, dan desain kebijakan pajak atas revaluasi aktiva tetap. Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Pajak atas revaluasi aktiva tetap yang berlaku saat ini sesuai dengan indikator asas kepastian hukum dalam hal: terdapat ketentuan yang jelas mengenai asas, ... "

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nadivia Salsabila

Analisis penerapan fasilitas pajak pertambahan nilai tidak dipungut atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada tahap eksplorasi dan eksploitasi = Analysis of the application of zero rate value added tax incentives for upstream oil and gas business activities at the exploration and exploitation stage

" Minyak dan gas bumimerupakan salah satu jenis energi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia, akan tetapi ketersediaan migas nasional tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah melakukan impor migas yang menyebabkan neraca perdagangan migas di Indonesia mengalami defisit sejak tahun 2012. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari ketergantungan akan impor namun tetap mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan energi migas domestik, pemerintah berupaya menggalakkan produksi dalam negeri yang salah satunya dengan memberi fasilitas berupa ... "

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dimas Luhur Pambudi

Tumpang tindih kewenangan dalam pengenaan pajak penghasilan atas kontrak bagi hasil di sektor hulu minyak dan gas bumi = Overlapping authority in the imposition of income tax on the production sharing contract at the upstream oil and gas sector

" ABSTRACT
Pajak Penghasilan di sektor hulu minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial, namun kerap kali dalam pelaksanaan pengenaannya timbul masalah, terutama terkait pemeriksaan besaran pajak penghasilan yang dibebankan kepada Wajib Pajak yang dalam hal ini adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Maka dari itu skripsi ini akan melakukan analisis terhadap peraturan terkait pengenaan Pajak Penghasilan dalam rangka kontrak bagi hasil di sektor hulu minyak dan gas bumi serta mencoba ... "

2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hafid Rahmadi

Analisis pengenaan pajak penghasilan pasal 21 terhadap penghasilan peserta magang ditinjau dari asas kepastian hukum (tinjauan PER-31/PJ/2012) = Analysis of income tax article 21 imposition on internship income based on certainty principle perspective review of PER-31/PJ/2012)

" Peraturan PER-31/PJ/2012 tidak mencantumkan kata ?magang? seperti yang ditetapkan pada PER-31/PJ/2009. Oleh sebab itu, penerima penghasilan magang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, hal ini berarti bertentangan dengan asas kepastian hukum karena memiliki penafsiran yang berbeda (Nurmantu, 1994:110). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan magang ditinjau dari asas kepastian hukum dan untuk menganalisis pengenaan PPh Pasal 21 yang benar atas penghasilan magang. Demi menjawab pokok permasalahan, penelitian ... "

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014

S57350

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Fadly Erzavi Abdha

Analisis keputusan keberatan atas sengketa pengakuan penghasilan studi kasus PT XYZ = The analysis of tax objection decision letter on the revenue recognitions dispute case study PT XYZ

" Penelitian ini betujuan untuk menganalisis argumentasi fiskus dan PT. XYZ mengenai saat terutangnya pajak penghasilan serta menganalisis keputusan keberatan PT. XYZ dari azas kepastian hukum. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teori: prinsip pengakuan penghasilan, pajak penghasilan, pemeriksaan pajak, keberatan, dan prinsip kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa menurut argumentasi fiskus, koreksi positif penghasilan hanya berdasarkan penemuan dokumen kontrak penjualan ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015

S60767

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Al Muhammad

Ketidakselarasan Norma dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual dan Sistem Hukum Pemajuan Kebudayaan Terkait Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional = Discrepancies of Norms between the Intellectual Property Law System and the Cultural Advancement Law System Regarding the Protection of Traditional Cultural Expressions

" Dewasa ini pemerintah Indonesia telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal yang merupakan perangkat hukum pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional. Adanya keterkaitan erat antara pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan rezim pemajuan kebudayaan mengakibatkan perlunya perhatian lebih atas sinkronasi norma-norma hukum yang dimuat dalam masing-masing peraturan perundang-undangan. Ketidakselarasan norma dalam sistem hukum kekayaan intelektual dan sistem hukum pemajuan kebudayaan terkait pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional, implikasi ketidakselarasan, dan upaya yang dapat dilakukan atas ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian