Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
Siska Yuliati
"
Perkembangan bisnis serviced apartment khususnya di DKI Jakarta diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2024. Namun, pengenaan pajak atas jasa serviced apartment pada kenyataannya masih belum jelas sehingga menimbulkan adanya interpretasi yang berbeda oleh otoritas pajak dengan wajib pajak. Perbedaan interpretasi terhadap pengenaan pajak atas jasa serviced apartment ini menimbulkan adanya sengketa pajak, salah satunya terjadi pada PT M. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa pajak atas jasa yang diserahkan oleh PT M yang bergerak ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Elisabeth Oktavia
"
Perjanjian Build Operate Transfer mengandung unsur sewa dan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Penelitian ini bertujuan membahas tentang perlakuan pajak penghasilan atas perjanjian BOT ditinjau dari asas certainty serta permasalahan yang timbul akibat perlakuan pajak tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif post-positivisme. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literature. Hasil penelitian ini menunjukkan perlakuan pajak atas perjanjian BOT merupakan pengalihan tetapi ketentuan tersebut belum seluruhnya memenuhi asas certainty, yaitu materi, penyempitan/perluasan, ruang lingkup, ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S61853
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Elisabeth Oktavia
"
Perjanjian Build Operate Transfer mengandung unsur sewa dan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Penelitian ini bertujuan membahas tentang perlakuan pajak penghasilan atas perjanjian BOT ditinjau dari asas certainty serta permasalahan yang timbul akibat perlakuan pajak tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif post-positivisme. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literature. Hasil penelitian ini menunjukkan perlakuan pajak atas perjanjian BOT merupakan pengalihan tetapi ketentuan tersebut belum seluruhnya memenuhi asas certainty, yaitu materi, penyempitan/perluasan, ruang lingkup, ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Alifa Rahmadia Putri
"
Pada penelitian ini akan membahas mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam ditinjau dari asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan teori asas kepastian hukum, Soemitro (1988), sebagai teori utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data studi litaratur dan wawancara mendalam.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan PBB-P2 atas Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam belum mencerminkan asas kepastian hukum, baik dari ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S65505
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Arya Zidan Satria
"
Dalam melakukan pemungutan pajak, suatu negara hendaknya harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam pemungutan pajak. Hal tersebut harus diterapkan kepada setiap wajib pajak, termasuk kepada para perusahaan pertambangan. Dalam faktanya, banyak terjadi sengketa perpajakan antara pemungut pajak dengan para perusahaan pertambangan, contohnya adalah sengketa antara PT Freeport Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-114507.16/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018. Penelitian ini membahas mengenai bagaimanakah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai PT Freeport Indonesia pada ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library