Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dian Yustika Haryanti
Peranan notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam proses penyesuaian perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam : Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT = Notary's and the Ministry of Law and Human Right's role of the Republic of Indonesia in the process of the amendment's adjustment to the Articles of Association of PT. Tjitajam : Verdict Number: 124/G/2009/PTUN-JKT / Dian Yustika Haryanti
" ABSTRAK
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang tersebut untuk menyesuaikan anggaran dasar perusahaannya agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Dalam kasus yang diangkat dalam tesis ini terdapat PT. Tjitajam yang menggugat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak bisa melakukan perubahan anggaran dasar disebabkan ada pihak lain yang sebelumnya sudah melakukan perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam, yang mana perubahan tersebut tidak ... "
2013
T32587
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ervitiana Hamdiah
Pelanggaran kode etik dan jabatan notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa dan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa : studi kasus putusan majelis pengawas pusat notaris tanggal 6 Agustus 2010 Nomor : 02/B/Mj.PPN/VIII/2010 = The violation of code of ethics and notary in the making of the deed of statement of extraordinary shareholders resolutions and the extraordinary general meeting of shareholders official record's : case study in the Verdict of Center Notary Supervisory as Assembly (MMPN) on August 6th 2010 number : 02/B/Mj.PPN/VIII/2010
" Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dan Akta Berita Acara/Risalah Rapat (BAR). Notaris memiliki kewajiban dan larangan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Namun terkadang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris baik disengaja maupun tidak disengaja. Seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang dapat dilihat dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 6 agustus 2010 nomor: 02/B/Mj.PPN/VIII/2010, bahwa seorang Notaris menerbitkan Akta PKR dan Akta ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39211
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yenny Margaretha
Penyusunan anggaran dasar perusahaan terbuka dalam rangka prinsip good corporate governance contoh kasus anggaran dasar PT. X = The forming of the articles of association of the listed company in terms of good corporate governance a study of articles of association of PT. X
" Notaris sebagai sebuah profesi yang bewenang membuat akta otentik juga berwenang dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak atas hal-hal yang akan diatur dalam akta tersebut. Berkembangnya dunia pasar modal saat ini juga memerlukan adanya notaris pasar modal. Notaris di dunia pasar modal merupakan profesi penunjang pasar modal, dimana salah satu tugasnya adalah membuat akta perubahan anggaran dasar bagi Perusahaan Terbuka. Anggaran dasar Perusahaan Terbuka harus mengatur prinsip tata kelola perusahaan yang baik, selain tunduk ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41789
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nusaibah Al-Hima
Akibat hukum tidak dilakukannya penyesuaian anggaran dasar PT Sumber Niaga yang didirikan tahun 1983 = Legal consequences for did not adjust the article of association of PT Sumber Niaga which established at 1983
" ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai pengaturan tentang penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan ditinjau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta akibat hukum terhadap perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya, khususnya terhadap PT Sumber Niaga yang didirikan pada tahun 1983. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan serta akibat hukum terhadap perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya. Undang-Undang Nomor 1 ... "
2014
S70175
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Desy Putriana
Peran dan tanggungjawab notaris dalam pengajuan permohonan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem Administrasi Badan Hukum: studi kasus PT. Bukit Samudera Perkasa = Roles and responsibilities of notary in submitting request for Amendment to Articles of Association and change in data to the Ministry of Law and Human Rights through the Legal Entity Administration System: a case study on PT. Bukit Samudera Perkasa
" Tesis ini membahas mengenai studi kasus dari PT. Bukti Samudera Perkasa (PT. BSP) terkait dengan peran dan tanggung jawab notaris dalam pengajuan permohonan Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Data kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Adapun permasalahan di dalam tesis ini adalah mengenai peran dan tanggungjawab notaris dalam pengajuan permohonan Perubahan AD dan Data PT. BSP serta akibat hukum dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BSP (Akta ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T53594
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dian Palupi Kusumawardhani
Tanggung jawab notaris atas pembuatan akta pernyataan keputusan rapat yang tidak memenuhi ketentuan anggaran dasar perseroan berkaitan dengan penunjukan direksi studi kasus PT ABC = The responsibility of notary in the making of the deed of decision statement of meeting which does not comply the provisions of articles of association of the company in relation to the appointment of the board of directors case study of PT ABC
" Tesis ini dilatarbelakangi oleh karena adanya ketidaksesuaian dalam pembuatan suatu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ABC dengan Anggaran Dasar Perseroan, yang dibuat oleh Notaris X, yaitu perihal ketentuan masa jabatan Direksi, yang mana dalam Anggaran Dasar Perseroan telah ditentukan bahwa masa jabatan Direksi adalah untuk 2 tahun, namun dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut menentukan hanya untuk 1 tahun. Dengan adanya ketidaksesuaian tersebut, bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanpa dipenuhinya ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T51029
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library