Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Edhisyam Risdianto

Alasan hukum pembatalan putusan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) tentang persengkokolan tender oleh pengadilan negeri berdasarkan hukum persaingan usaha

" Tesis ini membahas alasan hukum. Pengadilan Negeri dalam membatalkan putusan-putusan KPPU tentang persekongkolan tender, Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan No. 455/Pdt.G/2007/PN.Mdn. dan Putusan No. 430/Pdt.G/2007/PN.Mdn., memutuskan putusan keberatan terhadap perkara No. 05/KPPU-U2007 tentang tender pengerukan alur pelabuhan Belawan dan perkara No. 031KPPU-U2007 tentang tender Pembangunan Gedung Kantor PengadiJan Negeri di Padangsidimpuan, yang membatalkan putusan-putusan KPPU. Dalam pengambilan keputusan. Hakim Pengadilan Negeri tidak menggunakan Pedoman Pasal 22 UU No. S tabun 1999 yang telab ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T37385

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Primaputri Okky Dwijayanti

Analisis penerapan pajak penghasilan pasal 22 atas barang sangat mewah ditinjau dari fungsi budgeter dan fungsi regulerend = Analysis application of income tax article 22 very luxurious goods from the budgetary function and regulerend function

" Penelitian ini membahas mengenai penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang sangat mewah jika ditinjau dari fungsi budgeter dan fungsi regulerend. Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan pemerintah menetapkan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang mewah sebagai pajak non final, dasar pertimbangan pemerintah melakukan perubahan atas peraturan yang mengatur mengenai batasan nilai jual barang yang dianggap barang sangat mewah serta penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditinjau dari fungsi budgeter dan fungsi ... "

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2015

S61039

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dea Sabilla Islami

Analisis Penerapan Perlakuan Perpajakan Pph 22 Atas Impor Barang Pada PT DDD = Analysis of Article 22 Income Tax implementation on Import Goods at PT DDD Indonesia

" Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. PT DDD Indonesia selaku perusahaan produksi makanan ringan tentunya sering melakukan transaksi impor barang. Transaksi atas Impor Barang yang terjadi antara PT DDD Indonesia dengan perusahaan lain dikenakan PPh 22. Melalui perhitungan dan pelaporan yang baik, maka perusahaan dapat dikatakan telah memenuhi peraturan yang berlaku guna untuk meningkatkan anggaran ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019

TA-Pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Nazlia Purnama Sari

Penerapan pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di industri minyak dan gas : studi terhadap tender pengadaan alat pengeboran eksplorasi minyak dan gas di Blok Madura = Application of section 22 of bid rigging Law No. 5 tahun 1999 on the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition in the oil and gas industry : studies of integrated drilling services wells in Blok Madura

" Persekongkolan dalam kegiatan tender merupakan perbuatan yang mengutamakan aspek perilaku berupa perjanjian untuk bersekongkol yang dilakukan secara diamdiam dalam persekongkolan tender, penawar menentukan perusahaan tertentu yang harus mendapat pekerjaan melalui harga kontrak yang diharapkan. Tesis ini menjelaskan tentang penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di industri migas khususnya pada kasus tender pengadaan alat pengeboran eksplorasi minyak dan gas di Blok Madura. Metode yang digunakan ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38727

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Egie Bea Sekar Arum

Formulasi kebijakan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 oleh Bank Badan Usaha Milik Negara = Policy formulation of article 22 income tax imposition by State Owned Bank

" Salah satu badan yang ditunjuk menjadi pemungut pajak penghasilan pasal 22 adalah bank BUMN. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan pemungutan PPh pasal 22 oleh bank BUMN, proses formulasi kebijakan, serta implikasi yang timbul atas kebijakan tersebut terkait prinsip netralitas dan biaya ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara mendalam dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan utama penunjukkan bank BUMN menjadi pemungut adalah performa bank ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014

S55235

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhamad Agus Wicaksono

Evaluasi kebijakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk mendorong industri grafika di Indonesia = Policy evaluation of import duties and tax in term of imports in supporting graphic industry in Indonesia

" Penelitian yang membahas kebijakan fasilitas pajak bagi industri grafika masih relatif minim. Padahal industri grafika merupakan industri yang sangat strategis untuk mewujudkan kawasan Indonesia Print City. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan bea masuk dan PDRI terhadap industri grafika ditinjau dari prinsip kepastian dan prinsip pertumbuhan ekonomi & efisiensi serta untuk menganalisis fasilitas pajak apa yang dibutuhkan bagi industri grafika. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat ketidakjelasan justifikasi kebijakan bea masuk ... "

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014

S55321

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rian Alvin

Analisis penerapan pendekatan rule of reason dan pedoman KPPU tentang pasal 22 undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam putusan KPPU Nomor 26 Tahun 2010 tentang dugaan persekongkolan dalam proses pelelangan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu

" Penyelenggaraan tender merupakan salah satu kegiatan yang di dalamnya wajib menjunjung tinggi nilai persaingan sehat. Dalam praktek, salah satunya dalam tender pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu ditemukan dugaan kegiatan persekongkolan guna mengatur dan menentukan pemenang tender. KPPU sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5/1999) untuk menindak setiap dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat memegang peranan penting dalam kasus ini. Akan tetapi, dalam melakukan analisis ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S70

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian