Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang Jabatan notaris selaku pelaksana fungsi publik dalam hukum perdata sebagai pembuat minuta akta. Minuta akta dikategorikan sebagai arsip Negara. Notaris diwajibkan untuk merahasiakannya, akan tetapi ketika terjadi sengketa ada kemungkinan untuk dilakukan penyitaan akta dan pemanggilan notaris oleh penyidik. Untuk itu selaku notaris harus dapat mencermati bagaimana pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris oleh penyidik dan upaya yang dapat dilakukan oleh notaris.Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan menggunakan bahan sekunder sebagai acuan utama dengan bantuan tambahan wawancara dan bahan-bahan penunjang lainya sehingga mengahasilkan analisa dengan cara deduktif analisis yang menyimpulkan bahwa dalam melakukan penyitaan minuta akta notaris, penyidik harus dapat memperhatikan undang-undang jabatan notaris sebagai payung hukum notaris dan penyidik hendaknya juga menjadikan akta sebagai bukti bukan keterangan notaris, tapi apabila kedudukan notaris sebagai tersangka maka notaris dapat dimintakan keteranganya oleh penyidik maupun dipengadilan. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh notaris apabila merasa keberatan dengan tindakan penyidik yaitunya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas putusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, dan upaya menggunakan hak ingkar yang melekat pada Jabatan Notaris.

---

This thesis discusses about Title notary who carry out public functions in the civil law as a maker deed minute. Deed minute categorized as State archives. Notaries are required to keep it a secret, but when the dispute is likely to do foreclosure deed and notary by calling an investigator. For it as a notary must be able to observe how the decision deed minute and calls notarial by the investigator and the efforts to be made by a notary.

The study was conducted with the normative method using secondary materials as the main reference with the help of additional interviews and other supporting materials that result in the analysis of the deductive method of analysis which concludes that in conducting foreclosure deed minute, the investigator should be able to pay attention to the law office of notary as notaries and legal protection investigator should also make the deed as evidence not notarized statement, but if the position the notary notarized as a suspect may be requested the investigator and his testimony in court. As for efforts to be made by a notary public if objected to investigators that his actions by filing a lawsuit to the Administrative Court against the decision of the Regional Supervisory Council approval, and efforts to use the dissenter rights attached to the Notary."

"

Protokol notaris adalah sekumpulan dokumen yang merupakan arsip negara. Ketika seorang Notaris meninggal, protokol dari Notaris yang meninggal dunia tersebut harus segera diserahkan kepada Notaris penerima protokol agar pengguna jasa Notaris terdahulu tetap mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Namun dalam kenyataannya ada protokol Notaris yang disimpan sendiri oleh ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia sehingga dapat terjadi hilangnya minuta akta yang merupakan arsip negara. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif di mana penulis membandingkan antara fakta di lapangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan perlindungan hukum bagi pengguna jasa Notaris dalam kasus hilangnya minuta akta yang berada dalam penyimpanan ahli waris tidak terwujud. Bahwa berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum, yang menjelaskan bahwa kerugian kepada pihak ketiga dibebankan kepada instansi atau badan dari tempat pejabat tersebut berasal. Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai badan pengawas pejabat notaris sudah seharusnya memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum dan ketertiban hukum. Protokol Notaris merupakan arsip Negara dan sudah sepatutnya disimpan, dipelihara dan dijaga keutuhannya. Perlu diadakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Majelis Pengawas Notaris serta diatur pula sanksi apabila terjadi hal-hal yang merugikan akibat kelalaian pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pengawas Notaris serta peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Protokol Notaris.

 

Kata kunci    : Protokol Notaris, Arsip Negara, Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Notaris (MPN).

 

---

Notary Protocol is a collection of documents which are state archives. When a Notary passed away, the protocol of the Notary must be immediately handed over to the Notary recipient of the protocol to ensure that the previous users of the Notary services would still receive legal protection and legal certainty. In practice, however, there are a few cases in which the Notary Protocol is kept by the heirs of the deceased Notary, which resulted in the loss of minutes of deed which are national archive. This thesis research methodology is legal normative, in which the writer compared the facts that happened with the prevailing laws and regulations. From the result of this research, the writer concluded that the legal protection for the users of a Notary service, in which the minutes of deed are considered lost, does not transpire. That according to the theory of legal responsibility, this explains that the damages suffered by a third party are imposed to the agency or entity of the region in which the official came from. The Regional Supervisory Council (Majelis Pengawas Daerah) as the supervisory agency of a Notary official is obliged to provide legal protection, legal certainty and legal order. Notary Protocol as a national archive should be duly kept, maintained and protected. Guidance, supervision and evaluation towards the performance of the Regional Supervisory Council is long overdue, as well as regulations regarding sanctions should there be adverse effects incurring from the negligence of performance of duties and authority of the Regional Supervisory Council as well as the laws and regulations which specifically regulate the Notary Protocol.

 

Keywords     : Notary Protocol, State Archives, Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Notaris (MPN).

 

"

"ABSTRAKPenyimpanan Protokol Notaris sebagai Arsip Negara secara elektronikdiperlukan bagi setiap pengemban jabatan Notaris. Hal demikian dapat dilakukan melalui alih media menjadi arsip elektronik berdasarkan Undang-Undang Kearsipan, dan dapat terintegrasi dengan pelayanan hukum secara online lainnya, sehingga akan menciptakan suatu interoperabilitas antara pelayanan hukum secara online di Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini terkait dengan penyimpanan Protokol Notaris yang dilakukan secara konvensional dan elektronik, dan sistem elektronik penyelenggaraannya yang terintegrasi. Penelusuran data dilakukan dengan menggunakan data kepustakaan melalui studi dokumen pada Peraturan Perundang-undangan dan didukung dengan wawancara narasumber. Temuan data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penyimpanan Protokol Notaris dapat dilakukan secara elektronik mengacu pada ketentuan UUJN, UU ITE, dan UU Kearsipan, meskipun terdapat banyak inkonsistensi, pelaksanaan penyelenggaraan sistem elektronik yang terintegrasi terkait penyimpanan Protokol Notaris masih terkendala payung hukum pelaksanaannya.

---

ABSTRACTDepository of Protocol Notary as State Records electronically is requiredfor every Notary office bearers. It thus can be done through the transfer of media into an electronic archive under Act Archives, and can be integrated with other online legal services, thus creating interoperability between online legal services in Indonesia. The problems are studied in this paper associated with the depository of Notary Protocols both done conventionally and electronics, and integrated electronic systems implementation. Search data using literature data through the study of documents on Legislation and supported by interview of informants. Findings data were analyzed using qualitative methods. Notary Protocols storage can be done electronically refer to the provisions UUJN, ITE Law, and the Law on Archives, although there are many inconsistencies, the management of the integrated electronic systems associated storage Notary Protocol is still constrained by legal protection implementation"