Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Anggi Anindya Wardhani
"

Tesis ini mengkaji mengenai: (i) unsur tipu muslihat yang berdasarkan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sebagai salah satu unsur pembatal putusan arbitrase serta bagaimana pembatalannya; dan (ii) pendapat hakim mengenai penerapan Pasal 70 UU Arbitrase yang mekanisme pembatalannya tidak secara lengkap diatur dalam UU Arbitrase. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Arbitrase belum mengatur dengan lengkap ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T51816
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ghanies Amany Cholidah
" Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga arbitrase internasional telah memberikan perhatian dan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan jumlah arbiter perempuan. Tesis ini menguraikan dua permasalahan utama; dampak arbiter perempuan terhadap putusan arbitrase dan pentingnya Indonesia mengeluarkan kebijakan khusus bagi arbiter perempuan. Skripsi ini merupakan metode doktrinal dengan data primer yang digunakan sebagai data sekunder. Untuk memperkuat data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian ini juga melakukan wawancara terhadap arbiter dan akademisi baik laki-laki maupun perempuan. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maurer, Anton G.
Huntington, New York: Juris, 2013
341.522 MAU p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Aldwin Octavianus Wijaya
" Skripsi ini pada dasarnya membahas mengenai cara dan dasar pembatalan putusan arbitrase antar negara. Dalam mekanisme arbitrase, terutama arbitrase antar negara (interstate arbitration) masih terdapat berbagai ketidakjelasan, salah satunya adalah tidak terdapat kepastian mengenai bagaimana prosedur pembatalan putusan arbitrase tersebut, dan dasar apa saja yang dapat digunakan untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut. Penelitian yang dilakukan Penulis ini berujung pada suatu hasil bahwa sejatinya suatu putusan arbitrase antar negara dapat dibatalkan, dimana disaat para pihak memiliki ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ricky Hendrika
" Forum Arbitrase merupakkan forum penyelesaian sengketa yang acapkali dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa perjanjian perdagangan karena alasan-alasan efektivitas dan biayanya yang murah. Namun dengan perkembangan perekonomian dunia yang diiringi dengan kebebasan para pihak dalam hal menerapkan Pilihan Forum, hasil penyelesaian sengketa demikian berpotensi untuk mengandung unsur-unsur asing sebagai akibat dari para pihak yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda, terletak pada wilayah hukum yang berbeda, dan/atau bahkan memilih forum Arbitrase asing yang tunduk ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Huala, Adolf
" This article discusses whether international law may be applied as lex causae by arbitral body. The international instruments used as comparative study are the Model Arbitration Law 1985, UNCITRAL Arbitration Rules, the ICC Rules of Arbitration, the ICSID Convention and the Indonesian National Law on Arbitration. The article suggests that although international law seems inappropriate to deal with commercial mailers, in certain circumstances, it is possibl ... "
2004
JHII-1-4-Juli2004-785
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Mutiara Hikmah
" Indonesia has been being a member of the 1958 New York Convention since 1981, namely upon issuance of the Presidential Decree No. 34 of 1981. Priori to talkiing intó force of the Regulation of the Supreme Court of the Republic Indonesìa No. 1 of .1990 on Procedures for EnforcemenL of Foreign Arbit awards, there were still constrâints lor the foreign Business plâyers in terìr enforcement of arbitral awards in lndonesia, The Supreme Court âs the ... "
Depok: University of Indonesia, Faculty of Law;Djokosoetono Research Center, Faculty of Law, University of Indonesia, 2013
pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Akhmad Henry Setyawan
" Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal dengan bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja upaya hukum pasca Putusan Arbitrase, dan bagaimana pengaturan upaya hukum pasca Putusan Arbitrase dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa? Dalam proses penyelesaian sengketa ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25984
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Syarif Ilmansyah
" Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan pelaku ekonomi yang vital bagi negara karena menarik banyak investor asing untuk berbisnis di suatu negara. Meskipun dianggap sebagai entitas yang terpisah dari negara, fakta bahwa BUMN itu sepenuhnya atau mayoritas dimiliki oleh negara dan hubungannya yang erat dengannya membuat mereka menjadi entitas yang kompleks untuk dihadapi. Mengingat besarnya kendali, pengaruh, dan ketergantungan yang mungkin dimiliki suatu negara terhadap BUMN, hal itu mungkin menjadi penyebab banyak sengketa atau dugaan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Randy Herjanto
" Tesis ini membahas penggunaan Ketertiban Umum (Public Policy) untuk membatalkan putusan arbitrase asing yang diatur di dalam Pasal V (2) Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award 1958. Pelaksanaan putusan arbitrase merupakan hal krusial karena eksekusi putusan merupakan esensi diadakannya arbitrase. Tiap-tiap negara memberlakukan Ketertiban Umum (Public Policy) secara berbeda, termasuk Indonesia yang belum memiliki konsensus melihat lingkup Ketertiban Umum (Public Policy). Antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung memiliki konsepsi berbeda mengenai ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38728
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>