Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Telemedicine merupakan hasil dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang kesehatan. Salah satu bentuk telemedicine yakni konsultasi online semakin banyak ditemukan dalam praktik kedokteran, dibuktikan dengan maraknya aplikasi kesehatan online yang menyediakan layanan konsultasi jarak jauh antara dokter dengan pasien. Namun demikian, perkembangan tersebut belum dibarengi dengan regulasi yang memadai. Dalam penelitian ini penulis ingin menelaah dan menganalisis mengenai bagaimana bentuk perlindungan konsumen jasa kesehatan telemedicine, bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha telemedicine, serta upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen telemedicine apabila mengalami sengketa dengan merujuk kepada peraturan yang ada saat ini seperti UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, serta UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan yang terdapat di dalam UU Perlindungan Konsumen serta peraturan sektoral di bidang kesehatan belum cukup dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen telemedicine. Atas kerugian yang diderita, konsumen telemedicine dapat menempuh upaya hukum melalui lembaga BPSK, MKDKI, maupun pengadilan. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha adalah berupa ganti kerugian.

---

Telemedicine is the byproduct of the recent development of information technology and communication in health. One of the forms of the development manifests as online consultation, which has become more common in health practice – proven by the growing number of health-based applications that provide a service of long-distance consultation between doctors and patients. However, this development has not been aided with sufficient regulations. In this research, the writer aims to analyze the forms of consumer protections towards practices of telemedicine, the forms of legal responsibility and accountability of telemedicine providers, and legal path consumers can pursue shall a dispute arise – in which the dispute refers to currently applicable laws such as Law Number 8, 1999, on Consumer Protections; Law Number 36, 2009, on Health; Law Number 29, 2004, on Medical Practices; and Law Number 11, 2008, on Information and Electronic Transactions. The writer used normative juridical research method with a descriptive-analytical research type. The results showed that regulations contained within the Law on Consumer Protections and other sectoral health laws have not been sufficient in providing legal protection towards telemedicine consumers. To address losses telemedicine consumers possibly suffer from, they may legally pursue the providers through Consumer Dispute Settlement Board (BPSK – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), Indonesia Medical Disciplinary Board (MKDKI – Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia), and the Court. The provider’s responsibility is shown through compensations."

"Layanan Jasa Kesehatan secara virtual merupakan salah satu dari majunya dan berkembangnya sistem teknolog informasi dan kounikasi dalam bidang kesehatan. Aplikasi jasa kesehatan secara virtual ini tentu saja dapat memudahkan semua penggunanya, karena dalam fungsi teknologi sejatinya merupakan penyederhanaan dalam sesuatu. Dalam teori Computer Mediated Communication (CMC) oleh Herring didefinisikan bahwa manusia dengan alat komputer akan menghasilkan segala macam bentuk komunikasi. Dalam dunia kesehatan, hal ini disebut dengan Telemedicine, World Health Association (WHO) memberikan definisi mengenai telemedicine, yaitu : "The delivery of health care services, where distance is a critical factor, by all health care professionals using information and communication technologies for the exchange of valid information for diagnosis, treatmeAnt, and prevention of disease and injuries, research and evaluation, and for the continuing education of health care providers, all in the internets of advancing the health of individuals and their communities." Dalam penelitian ini, penulis ingin menelaah dan menganalisis mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab hukum terhadap dokter sebagai pelayan kesehatan secara virtual melalui aplikasi serta mengetahui mengenai hak dan kewajiban konsumen sebagai pengguna layanan jasa kesehatan secara virtual dengan merujuk pada peraturan yang ada pada saat ini seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait lainnya.

---

Virtual health services are one of the advancements and development of information and communication technology systems in the health sector. This virtual health service application can of course make things easier for all its users, because the function of technology is actually a simplification of things. In the theory of Computer Mediated Communication (CMC) by Herring, it is defined that humans using computer tools will produce all kinds of forms of communication. In the world of health, this is called Telemedicine, the World Health Association (WHO) provides a definition of telemedicine, namely: "The delivery of health care services, where distance is a critical factor, by all health care professionals using information and communication technologies for the exchange of valid information for diagnosis, treatment, and prevention of disease and injuries, research and evaluation, and for the continuing education of health care providers, all in the internets of advancing the health of individuals and their communities." In this research, the author wants to examine and analyze the forms of legal responsibility towards doctors as virtual health providers through applications and find out about the rights and obligations of consumers as users of virtual health services by referring to current regulations such as the Law. Law Number 8, 1999 on Consumer Protection and other related regulations."