Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejarah perkeretaapian Indonesia sudah dimulai jauh sebelum kemerdekaan , tepatnya pada tahun 1867 , sebuah perusahaan swasta Belanda Nederlandsch-Indische Spoorweg Mij, memulai pembangunan rel kereta api di Pulau Jawa....."

"Bagi banyak bangsa-bangsa di kawasan Asia, dasawarsa pertama abad duapuluh dapat dijadikan tanda lembaran Baru dalam kehidupan sejarah bangsa-bangsa yang bersangkutan. Dalam perjalanan sepuluh tahun pertama abad ini, sebuah fenomena yang amat panting artinya memunculkan diri; yang sekalipun didalam banyak hal kesadaran diri akan eksiatensi sebagai bangsa terlahir dari akibat pengaruh-pengaruh luar. Dan sementara itu tahun 1905 dengan kemenangan Jepang atas Russia yang dijadikan titik tolak permulaan Kebangkitan Asia mempercepat tempo bangkitnya gerakan-gerakan kebangsaan di Negara-negara Asia. Prestasi yang diperoleh Jepang itu setidak-tidaknya menjadi pendorong akan suatu kepercayaan-diri dan meleburkan pra-anggapan bahwa kekuavaan kolonial Barat bukanlah sesuatu yang tali dapat dikalahkan. Untuk itu masalahnya dapat dikembali_kan kepada sistim-sistim pemerintahan kolonial yang dijalankan terhadap bangsa-bangsa yang bersangkutan. Semantara sistim yang dijalankan itu juga tidak terlepas dari sistim-sistim yang tengah berlaku dalam maayarakat anak negeri setempat. Degan kata lain bahwa terciptanya sistim pemerintahan kolonial tersebut bukan tanda melahirkari suatu akibat pengaruh atau dipengaruhi oleh sistim yang telah ada terlebih dahulu. Bahkan pada tingkat-tingkat tertentu kedua sistim ini bertemu muka baik dalam bentuk konflik ataupun persesuaian yang sejalan, bisa juga saling memperalat satu sama lain. Motif ekonomi yang menjadi pendorong hadirnya bangsa-bangsa..."

"Widiastuti, Ida, 0588007218, Tanggung Jawab Yuridis Perusahaan Umum Kereta Api Terhadap Kecelakaan Kereta Api , Januari 1993.Setiap orang yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian pada pihak lain diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Hal itu disebabkan karena akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan menimbulkan keresahan berupa tidak adanya keseimbangan yang timbul dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya tangggung jawab dalam bentuk pemberian ganti rugi dari pelaku perbuatan melawan hukum kepada pihak yang dirugikan (korban). Dengan demikian maka keseimbangan dalam masyarakat pulih kembali . Tuntutan ganti rugi pada pihak pelaku perbuatan melawan hukum didasarkan pada pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam hal ini penggugat harus dapat membuktikan bahwa syarat-syarat materiil perbuatan melawan hukum telah dipenuhi oleh pelaku. Namun tidak saja pelaku perbuatan melawan hokum yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Tetapi juga termasuk orang yang berada di bawah tanggungannya. Penjaga pintu perlintasan kereta api karena kelalaian nya berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bersalah karena telah memenuhi syarat-syarat materiil perbuatan melawan hukum. Perumka sebagai badan usaha mihk negara yang menangani masalah angkutan perkeretaapin merupakan badan hukum yang mempekerjakan penjaga pintu lintasan kereta api . Akibat dari kecelakaan itu tidak menutup kemungkinan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut Perumka. Hal ini disebabkan karena pegawai trsebut berada di bawah tanggungannya, dengan demikian Perumka harus pula bertanggung jawab berdasarkan pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata."

"ABSTRAKTesis ini membahas seputar jaminan fidusia atas kereta api berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga pada praktek dikaitkan dengan Proyek Kereta Api Bandar Udara Soekarno-Hatta (?Proyek Basoetta?) serta hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan notaris dalam hal ini ketika menjalankan tugas dan kewenangannya. Metode penelitian tesis ini adalah yuridis-normatif, bersifat eksploratoris, dan menggunakan metode analisis data kualitatif. Tinjauan bahasan pada tesis ini merujuk pada peraturan perundang-undangan terutama yang terkait dengan jaminan fidusia dan perkeretaapian serta didukung oleh pendapat ahli hukum dan bahan hukum tersier. Tesis ini membahas dimulai dari penggolongan kebendaan kereta api menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketentuan mengenai perkeretaapian berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian beserta peraturan pelaksananya, hingga lembaga jaminan atas kereta api dan penjabaran serta analisa atas akta jaminannya dikaitkan dengan Proyek Basoetta. Mengingat pembiayaan pada Proyek Basoetta dilakukan dengan skema kredit sindikasi, maka pembahasan dan analisa tesis ini juga tidak terlepas dari pengaruh sifat sindikasi dari perjanjian kredit yang menjadi pokok (underlying transaction) dari fidusia yang akan dibahas. Dengan tetap menjaga kepentingan dan kerahasiaan kesepakatan bisnis para pihak yang terkait dalam Proyek Basoetta, penguraian data-data Proyek Basoetta dalam tesis ini adalah terbatas hanya yang memiliki korelasi dengan aspek pengetahuan hukum jaminan yang akan dibahas dan yang telah dipublikasikan dalam media massa. Dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan fidusia, notaris memegang peranan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa akta pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dalam akta notaris. Namun tugas dan kewenangan notaris tidak hanya sebatas membuat akta autentik, melainkan juga memiliki kewenangan lainnya berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris, diantaranya memberikan penyuluhan hukum atau nasihat hukum terkait dengan akta yang akan dibuatnya. Oleh karena itu tesis ini juga akan membahas mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh notaris sehubungan dengan pembebanan jaminan fidusia kereta api, khususnya dikaitkan dengan Proyek Basoetta

---

ABSTRACTThis thesis is discussing fiducia security over train based on laws as well as in practice connected with the Project of Soekarno-Hatta Airport?s Train (?Basoetta Project?) together with other matters that should be considered by the notaries during their duties. The research method used in this thesis is juridical-normative, exploratoris, and qualitative analysis method. The discussion review in this thesis is reffering to the laws in particular relevant to the fiducia security and railways transportation supported with the legal expert?s opinion and tertier legal material. This thesis provides reviews from the categorization of train as goods upon Indonesian civil law code (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), regulations concerning railway transportation based on Law Number 23 Year 2007 and its implementation regulations, to the security over train and its analysis of the security deed in relation to Basoetta Project. Since the financing of Basoetta Project is conducted through credit syndication scheme, hence the discussion and the analysis of this thesis are not appart from the nature of the credit syndication of the credit agreement as the underlying transaction of the fiducia which will be discussed. While maintaining the interest as well as the confidentiality of the business deals between relevant parties in Basoetta Project, details of data that used in this thesis is limited to those relevant with the aspect of the legal knowledge of the security which will be discussed and which have been disclosed on the mass media. In connection with the fiducia, the notary holds a position as mandated by the Law Number 42 Year 1999 concerning Fiducia which determines that the fiducia deed (Akta Jaminan Fidusia) shall be made in the form of notarial deed. Nonetheless, duties and authorities of notaries are not limited to make the authentic deed, but also have other duties based on Undang-Undang Jabatan Notaris, among other is to provide counselling and legal advice in connection with deed of which the notary will prepare. Therefore this thesis will disccus about matters that should be mind by the notary relevant to the fiducia over train, in particular in connection with Basoetta Project"

"Penelitian tentang penggunaan senjata api oleh anggota reserse dalam penangkapan terhadap pelaku kejahatan dengan kekerasan, menempatkan gejala-gejala pada pengambilan keputusan akibat dari adanya interaksi sosial, sehingga yang menjadi unsur penelitian Serta analisis ini adalah interaksi. Adapun model analisis yang digunakan adalah rnenggunakan pendekatan teori interaksi simbolis menurut Herbert Blumer dengan mempadankan pada analisis yang digunakan oieh David F. Luckenbill tentang interaksi sosial antara pelaku dengan korban yang berakhir dengan pembunuhan. Alasannya adalah proses pentahapan dalam interaksi ini dapat mengoperasionalkan teori interaksi simbolis menurut Herber Blumer, serta cukup relevan untuk melihat gejala-gejala penggunaan senjata api oleh anggota reserse (walaupun tidak sama persis).Metodologi penelitian yang dipergunakan adalah dengan metode kualitatif, Tehnik pengumpulan data dengan wawancara dan pengamatan terhadap obyek dan subyek penelitian. Peneliti mengumpulkan informasi dari para pelaku (polisi yang bertugas melakukan penangkapan) tentang peristiwa yang telah dan sedang terjadi. Informasi yang dikumpulkan melaiui tehnik wawancara lebih difokuskan pada peristiwa yang terjadi Selama penelitian.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan senjata api oleh anggota reserse sebagai suatu bentuk keputusan yang dipengaruhi oleh proses pemaknaan ketika terjadi interaksi. Proses pemaknaan mengarah pada pemberian label yang memberikan valensi negatif terhadap pelaku kejahatan, sehingga sikap dan perilaku anggota reserse yang ditugaskan melakukan penangkapan akan memiliki rencana tindak yang telah dipersiapkan dan diputuskan sebelumnya, sehingga penggunaan senjata api terhadap pelaku kejahatan pada saat penangkapan terdapat penyimpangan dalam peiaksanaannya. Diiihat dari proses pentahapan interaksi antara polisi dengan pelaku kejahatan dengan menganalogkan proses interaksi antafa pelaku dengan korban yang berakhir dengan pembunuhan (David F. Luokenbill) terdapat beberapa persamaan (walaupun tidak sama persis) dengan interaksi polisi dengan penjahat ketika penangkapan. Perbedaan terletak adanya tahap awal sebelum tahap pertama interaksi awal dimulai. Tahap initah justru yang paling menentukan tindakan anggota polisi pada saat proses penangkapan (memasuki tahap selanjutnya). Disamping ilu pada tahap terakhir akan sangat berbeda tindakan polisi ketika meiihat penjahat telah roboh diterjang senjata api, dengan tindakan pelaku kejahatan terhadap korbannya. Tindakan polisi lebih mencari upaya pembenaran secara hukum atas tindakannya.Kesimpulan penelitian adalah terdapat penyimpangan dalam penggunaan senjata api oleh anggota resérsle dalam penangkapan terhadap pelaku kejahatan dengan kekerasan."

"INTISARI Telah dilakukan pengukuran suhu nyala api dengan fotografi speckle. Pala speckle direkam pada Kodak Technical Pan Film dengan menempatkan pembakar antara difuser dan film. Pemotretan dilakukan dua kali pada film yang sama (double exposure), yaitu sebelum dan sesudah ada nyala api. Dengan. adanya perbedaan indeks bias dalam nyala api dan medium, maka kedua pola acak speckle yang direkam bergeser satu terhadap yang lain. pergeseran rekaman ini dapat bersifat celah ganda setelah film tersebut dicuci. Dengan pengamatan pola interferensi yang terjadi, suhu bagian nyala api dapat ditentukan dengan cara membandingkan terhadap suhu referensi. Pada percobaan ini digunakan nyala api dari gas elpiji yang dihubungkan engan pembakar Meker. Kesalahan pengukuran suhu nyala api lebih kecil dibanding perekaman tanpa lensa"